Senin, 08 Oktober 2007

CERD


(Community Empowerment for Rural Development) adalah proyek untuk memberdayakan masyarakat desa (perempuan dan laki-laki) sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan didesanya secara mandiri, berkesinambungan, dan bebas dari kemiskinan. Proyek ini mendapat dukungan dana pinjaman (soft loan) dari Bank Pembangunan Asia (ADB), melalui perjanjian pinjaman No. 1765-INO (SF) dan No. 1766-INO.


Mengapa CERD Diperlukan.......?

Sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan maju cukup pesat, yang secara terus menerus meningkat dan juga kemiskinan terus berlurang. Berdasarkan data dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, kemiskinan berkurang setiap tahun, dari 40 % tahun 1976 menjadi 11,3 % pada tahun 1996. Dari data tersebut cukup mengesankan, karena Indonesia disamping memiliki jumlah penduduk yang cukup besar juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar diantara negara-negara ASEAN (Asia Tenggara). Penduduk miskin Indonesia tersebut, 2/3 (dua pertiganya) tinggal diwilayah pedesaan.


Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, telah membawa dampak buruk pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pada saat puncak krisis, tahun 1998 kegiatan usaha ekonomi terutama di perkotaan menjadi lesu, pertumbuhannya menurun, pengangguran bertambah, sehingga meningkatkan pula angka kemiskinan. Puncak kemiskinan terjadi pada Desember 1998, dimana mencapai angka 24,2 % (21,9 % di perkotaan dan 25,7 % di perdesaan). Untuk itu pada permulaan Maret 1999 Pemerintah Indoensia melakukan penurunan harga, khususnya harga beras (beras murah). Dengan cara ini naiknya angka kemiskinan secara pelan-pelan menjadi reda (terkendali). Dari data pada bulan Agustus 1999 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin telah berubah dan mendekati angka pada periode sebelum krisis sebesar 18,2 % (15,1 % di perkotaan dan 20,2 % di perdesaan). Krisis yang berkepanjangan telah menimbulkan perubahan yang cukup besar dan goncangan perekonomian secara dramatis berpengaruh terhadap terjadinya kemiskinan dan terganggunya stabilitas sosial politik yang cukup lama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada penyebab terjadinya kemiskinan di perdesaan mengharuskan Pemerintah Indonesia memerangi kemiskinan tersebut melalui perubahan kebijakan, yaitu dengan penentuan prioritas kebijakan pembangunan jangka panjang yang berbasis sosial, serta meningkatkan kapabilitas diantara masyarakat pedesaan, khususnya kaum miskin.

Sebagian besar dari masyarakat miskin dan tenaga-tenaga yang tidak bekerja (pengangguran) tersebut tinggal di perdesaan. Mereka selama ini kurang mendapat manfaat (akses) terhadap hasil-hasil pembangunan, dikarenakan:

  1. Kurangnya kemampuan lembaga lokal (daerah) untuk merencanaan dan mengembangkan sumber-sumber yang ada, disebabkan:

  • lemahnya sumber daya manusia dimasyarakat, kecamatan dan tingkat kabupaten;

  • pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat “top down” yang selama ini berjalan, menyamaratakan perencanaan pembangunan untuk semua wilayahl;

  • Pembangunan desa-desa yang selama ini berjalan dengan mendapat dukungan dana dari pusat tidak melibatkan desa (masyarakat) dalam proses perencanaannya.

  1. Kurang mendukungnya jalur-jalur perekonomian yang menghubungkan desa-desa miskin tersebut dengan pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian:

  • Kurangnya modal dan kemampuan dari aparat-aparat di desa untuk mendukung kegiatan usaha diluar usaha pertanian (off-farm);

  • Kurangnya akses jalan dan prasarana desa seperti jembatan, dermaga dan pasar yang menghubungkan desa dan pusat-pusat wilayah yang dapat meningkatkani pertumbuhan ekonomi mereka.

Kelompok penduduk miskin di pedesaan (kelompok yang tersisihkan, kelompok berpendapatan kecil, kelompok perempuan dari keluarga miskin, para pengangguran dan kelompok putus sekolah) dilihat dari lokasi dan geografik adalah sangat terpencil, sehingga para penduduk miskin jauh letaknya dari pasar, jasa pelayanan keuangan, pusat inovasi teknologi dan jasa-jasa sosial. Untuk menerobos keterpencilan ini dibutuhkan akses ke pasar-pasar dan jasa pelayanan yang jauh di luar jangkauan rata-rata kebanyakan penduduk perdesaan

Dengan dasar tersebut diatas, Pemerintah melaksanakan kegiatan proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/PMPD (Community Empowerment for Rural Development/CERD) untuk mengurangi keterbelakangan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, membentuk dan mendukung kegiatan-kegiatan usaha kecil serta kebutuhan infrastruktur perdesaan. Kegiatan proyek ini akan mendorong penurunan kemiskinan di perdesaan dengan mendukung program pemerintah dalam penyerahan sumber daya alam kepada daerah. Selain itu, proyek ini juga untuk memperkuat institusi dan sumber daya manusia sehingga memungkinkan masyarakat perdesaan mampu merencanakan dan mengatus sendiri pengembangan daerahnya.

Visi dan Misi Proyek

VISI : Terwujudnya masyarakat perdesaan yang memiliki daya dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi secara mandiri dan berkesinambungan

MISI : Mengembangkan kemampuan masyarakat miskin di perdesaan agar mampu:

  1. Memahami kondisi dan potensi sosial ekonomi didesanya

  2. Mengambil keputusan bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi didesanya

Tujuan Proyek

Tujuan dari Proyek CERD ini adalah: (i) memberdayakan masyarakat desa dengan cara memperkuat kapasitas mereka merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan mereka sendiri, dan (ii) mendukung investasi dan membantu pengembangan (jalan) penghubung perdesaan-perkotaan dengan membangun prasarana perdesaan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan kegiatan usaha diluar usaha-tani (off-farm).

Proyek ini terdiri dari 4 (empat) komponen: (i) Komponen A: Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan untuk Pembangunan Desa; (ii) Komponen B: Pengembangan Lembaga Keuangan Perdesaan; (iii) Komponen C: Peningkatan Prasarana Perdesaan; (iv) Komponen D: Manajemen dan Monitoring Proyek.

Ruang Lingkup Kegiatan CERD

  1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Capacity Building for Community Development/ CBCD), meliputi :

  • Pengembangan Kelembagaan

  • Pengembangan SDM

  • Pemberian Bantuan Hibah Desa

  1. Pengembangan Lembaga Keuangan Desa (Development of Rural Financial Institution/DRFI), meliputi :

  • Pembentukan/pengembangan Kelompok Masyarakat Simpan Pinjam (CBSLO)

  • Penyediaan Jasa Keuangan (kredit)

  1. Pembangunan Prasarana Desa (Development of Rural Infrastructur/DRI), meliputi:

  • Pengembangan Prasarana Desa untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat

  • Pembentukan kelompok masyarakat pengelola prasarana desa, yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara prasarana secara swadaya.

  1. Manajemen, Monitoring dan Evaluasi (Management, Monitoring, and Evaluation/ MME), meliputi :

  • Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek secara keseluruhan

Komponen Proyek

  1. Komponen A Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Capacity Building for Community Development/ CBCD)

Komponen ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kapasitas desa dan para pejabat lokal (kabupaten) berdasarkan kerangka kerja desentralisasi. Hal ini akan mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, para Aparat Pemerintah Kabupaten (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), dan mendukung aparat pusat dan provinsi untuk mengembangkan ketrampilan/keahlian baru yang mereka butuhkan sehingga berfungsi secara efektif menurut aturan administratif dan keuangan yang baru berdasarkan sistem pemerintahan otonomi daerah/desentralisasi.

Komponen ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut berikut:

  1. Pengembangan Kelembagaan.

  • Akan diperkenalkan suatu proses perencanaan dan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lainnya tentang peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung dan membantu masyarakat mengembangkan perencanaan pelaksanaan yang berdasarkan Mekanisme Perencanaan Berbasis Masyarakat (CBPM).

  • Sebagai lanjutan CBPM akan dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Masyarakat (KKPM) antar desa/dusun untuk memfasilitasi dan menyokong pengembangan usulan dalam meningkatkan mata rantai hubungan antar desa yang bertetangga yang membutuhkan pembiayaan dari UPP

  • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan staf PMD setempat untuk menambah kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, melakukan monitoring, dan mendukung inisiatif pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Untuk memenuhi tercapainya mekanisme perencanaan berbasis masyarakat dan terbentuknya KKPM maka di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten akan dilakukan pelatihan dan lokakarya selama maksimum 10 – 12 hari. Lokakarya di tingkat perdesaan akan didampingi oleh fasilitator desa dan kecamatan agar kelompok masyarakat dapat mengikuti proses Pembelajaran yang aktif menuju terbentuknya CBPM. Di tingkat masyarakat perdesaan kegiatan ini disebut upaya pemberdayaan sedangkan di tingkat kabupaten/kecamatan disebut peningkatan kemampuan. Dengan cara ini 4.500 tokoh pimpinan masyarakat miskin akan mengikuti lokakarya perencanaan partisipatif, keterampilan manajemen dalam rangka CBPM.

CBPM akan dapat dibentuk pada 11 kabupaten dimaksud. Di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan akan diselenggarakan pelatihan dan lokakarya untuk para staf PMD dan pelaksana proyek bersama dengan anggota UPP selama 3 hari yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memperlancar pelaksanaan proyek. Untuk anggota Forum Lintas Pelaku (Stakeholder) dan personil di tingkat propinsi dan kabupaten lainnya akan diselenggarakan peningkatan kapasitas secara umum melalui kegiatan lokakarya yang lainnya selama 2 hari tujuannya agar mereka dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan CERD. Hal yang serupa yaitu kegiatan lokakarya juga akan dilaksanakan di tingkat pusat yang pada intinya adalah berkaitan dengan tujuan memantapkan dan melancarkan pelaksanaan proyek selama 2 - 3 hari.

  1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pada sub-komponen ini akan mendukung pendidikan formal bagi staf Direktorat Jenderal PMD dan staf PMD daerah, yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat, mencakup yang ada pada tingkat kabupaten dan kecamatan untuk membentuk suatu staf inti yang terampil/ahli dalam perencanaan pembangunan yang berdasarkan desentralisasi. Harus ada jaminan bahwa staf yang memperoleh kesempatan untuk pendidikan formal akan kembali mengabdi pada tugas yang relevan dalam kegiatan proyek dan kantor PMD yang menugaskannya. Sasaran pengembangan melalui pendidikan formal bergelar terdiri dari:

  • Program Pendidikan D4 dengan target 1.116 lulusan Diploma 4.

  • Program Pendidikan S1 dengan target 518 lulusan S1/Sarjana.

  • Program Pendidikan S2 DN dengan target 100 lulusan S2/Magister.

  • Program Pendidikan S2 LN dengan target 39 lulusan S2/Master Degree.

Selanjutnya Program Studi-Banding Internasional merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh pejabat di lingkungan Ditjen PMD dan instansi terkait di Pusat dan Daerah, yang secara langsung maupun tidak langsung berperan aktif dalam penyelenggaraan Proyek CERD. Jumlah pejabat yang akan mengikuti program studi banding adalah 90 orang peserta.

  1. Penyediaan Bantuan Desa dalam mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Apabila masyarakat telah sukses dengan pengembangan suatu rencana pembangunan perdesaan pada akhir dari program Pembelajaran dan Melakukan untuk peningkatan kapasitas/kemampuan mereka, maka akan disediakan satu kali bantuan desa yang dipergunakan untuk membiayai sesuatu yang khusus tentang pelaksanaan usulan pengembangan prasarana perdesaan yang telah diidentifikasi dalam perencanaan desa dan telah disetujui Badan Perwakilan Desa terpilih. Kegiatan ini secara penuh dilaksanakan dengan tenaga kerja yang diambil dari penduduk desa. Dana bantuan (sebesar Rp. 78 juta per desa) meliputi 7,5% bagian untuk biaya administrasi yang berhubungan dengan proses perencanaan pengembangan desa. Konstruksi secara penuh dilaksanakan dengan tenaga kerja penduduk desa, sementara material akan dibiayai dari pemerintah kabupaten dan atau dari dana swadaya masyarakat setempat.

  1. Komponen B. Pengembangan Lembaga Keuangan Desa (Development of Rural Financial Institution/DRFI),

Komponen ini akan mendukung pembentukan organisasi simpan-pinjam, mendukung investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat perdesaan yang miskin. Ini akan dilakukan melalui subkomponen-subkomponen:

  1. Pengembangan organisasi simpan-pinjam berbasis masyarakat (CBSLO),

Selama program pelatihan CBSLO, Proyek akan menganjurkan anggota masyarakat berminat untuk menabung dalam organisasi simpan pinjam (CBSLO), menyediakan jasa keuagnan pada anggota CBSLO dan mengelola kredit kecil untuk investasi kegiatan usaha di bawah proyek. Proses pembentukan organisasi simpan pinjam melibatkan diskusi dan analisis secara luas mengenai perlunya jasa keuangan dan pelatihan yang intensif bagi anggota dan pengurusnya. Pengurus organisasi simpan pinjam akan dipilih diantara anggotanya dan dilatih dalam menyusun neraca keuangan rugi/laba tahunan. Organisasi simpan pinjam akan didaftarkan untuk mendapatkan status hukum apabila partisipan berminat, CBSLO dapat dibentuk pada 750 desa peserta. Banyak cara partisipan untuk pembentukan 750 CBSLO. Dari 36 kabupaten, yang representative terlibat meluputi 11 kabupaten. Masing-masing kecamatan akan diijinkan pembentukan CBSLO hanya enam setahun. Dari sejumlah itu akan dibentuk 18 CBSLO selama periode tiga tahun dan yang lainnya 24 CBSLO pada periode empat tahun berikutnya.

  1. Pemberian layanan jasa keuangan (kredit).

Setelah organisasi simpan pinjam (CBSLO) dibentuk, akan digalang dana tabungan anggota organisasi dan kemudian disalurkan berupa pemberian kredit kepada anggotanya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap organisasi simpan pinjam akan bertindak sebagai titik tolak baru dalam penyediaan jasa keuangan yang dibutuhkan anggota didesa yang saat ini mengalami kekurangan. Sekitar $ 15 juta dari Sumber Pinjaman Biasa akan disalurkan oleh Departemen Keuangan kepada enam Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku Bank pelaksana penyaluran kredit. Akan ditempuh upaya peningkatan kemampuan (capacity building) bagi BPD untuk memperkokoh kemampuan mereka dalam penyediaan jasa keuanganmikro kepada sekitar 750 desa peserta. Staf BPD akan membantu team fasilitator NGO dalam pelatihan pengurus dan anggota organisasi simpan pinjam. BPD akan meminjamkan kredit ke CBSLO yang kemudian meminjamkan kreditnya kepada anggota-anggotanya dengan tingkat suku bunga seperti yang berlaku dipasaran. Dalam jangka tiga bulan sejak penarikan dana kredit, tersebut setiap BPD wajib menyalurkan dana kredit kepada organisasi simpan pinjam yang layak (memenuhi syarat). Jika pengembalian kembali telah selesai seluruhnya oleh organisasi simpan pinjam maka BPD wajib menalurkan dana pengembalian pinjaman tersebut ke organisasi simpan pinjam lainnya yang layak, demikian seterusnya sampai paling tidak 2 tahun setelah proyek selesai.

  1. Komponen C Pengembangan Prasarana Desa (Development of Rural Infrastructur/DRI)

Komponen ini akan menyediakan prasarana desa yang dibutuhkan, yang berkaitan antara lokasi proyek masyarakat miskin dengan pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan. Prasarana desa akan meningkatkan akses pemasaran dan jasa sera mengurangi biaya/ongkos transaksi yang kurang proporsional bagi petani miskin dan pengusaha kecil. Itu juga akan mendukung dan memperkuat produksi pertanian serta usaha-usaha kecil dalam pengembangan perdesaan. Fasilitas prasarana akan diseleksi sesuai dengan yang dibutuhkan para peserta di perdesaan atau yang secara umum paling baik untuk kelompok desa. Pekerjaan sipil yang dibangun atau direhabilitasi yang sifatnya sederhana, prasarana dapat dikerjakan oleh masyarakat akan tetapi prasarana yang pekerjaannya lebih kompleks dan memerlukan peralatan berat dan jasa dilakukan oleh kontraktor bangunan yang bersertifikat. Kemudian tipe prasarana yang dibutuhkan, harus melalui investigasi, survey, rancangan dan teknik khusus dari Kantor Pekerjaan Umum & Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek. Dalam semua pekerjaan maka buruh yang di pergunakan hasur dari desa peserta untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pengetahuan penerima proyek dalam operasi dan pemeliharaan (Operation and Maintenance/O&M) prasarana secara utuh. Berdasarkan memorandum dan kesepakatan antara desa dengan PIU, pemeliharaan dari semua prasarana akan dikerjakan oleh desa yang bersangkutan. Contoh prasarana jalan pertanian, jembatan dan dermaga, pelelangan ikan dan pasar desa, pemenuhan kebutuhan air desa, pengairan dan pengendalian banjir

  1. Komponen D . Manajemen, Monitoring dan Evaluasi (Management, Monitoring, and Evaluation/ MME),

Komponen ini akan memberikan dukungan administrasi, bimbingan teknis, dan monitoring dan supervisi yang berkaitan dengan implementasi proyek, termasuk di dalamnya penetapan dan pemberlakuan sistem monitoring kinerja proyek (Project Performance Monitoring System/PPMS).

PPMS digunakan untuk :

  • Memantau dan mengevaluasi aktivitas proyek termasuk perhitungan dampak pengurangan kemiskinan, sosial, lingkungan hidup, keuangan dan ekonomi

  • Pengembangan komputerisasi sistem informasi manajemen (MIS) untuk membantu manajemen kegiatan sehari-hari proyek dan

  • Melakukan review pemantauan dan evaluasi secara rutin

Bagaimana Pelaksanaannya …?

  1. Pelibatan masyarakat, secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek sehingga masyarakat menjadi berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

  2. Untuk itu masyarakat memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan didampingi oleh tenaga ahli (konsultan) dan LSM setempat sebagai fasilitator


Kegiatan proyek ini dilakukan oleh masyarakat desa dengan bimbingan dari 2 (dua) orang fasilitator, yaitu Fasilitator Peningkatan Kapasitas Masyarakat (FPKM) dan Fasilitator Pengembangan Lembaga Keuangan (FPLK). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, harus berorientasi kepada kesetaraan gender.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan proyek di tingkat desa dapat diuraikan sebagai berikut (lampiran):

  1. FPKM dan FPLK bersama-sama melakukan survai potensi masyarakat dan desa sasaran proyek. Selanjutnya mereka melakukan kegiatan diseminasi/sosialisasi program kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, BPD, dan lembaga desa lainnya.

  2. Dari hasil survai dan diseminasi/sosialisasi akan teridentifikasi Kelompok-kelompok Masyarakat (pokmas) dan Usaha-usaha kecil yang telah ada serta kendala pengembangannya.

  3. Oleh FPKM, pokmas-pokmas tingkat dusun yang telah teridentifikasi tersebut difasilitasi untuk membentuk pokmas inti. Untuk pemantapan terbentuknya pokmas maka diselenggarakan lokakarya-pelatihan pokmas inti untuk mulai mendiseminasikan mekanisme perencanaan berbasis masyarakat (CBPM/Community Based Planning Mechanism).

  4. Bersamaan dengan itu, untuk mendukung pengembangan usaha kecil masyarakat, FPLK memberikan motivasi pembentukan organisasi simpan pinjam masyarakat (CBSLO/Community Based Savings and Loan Organization). Setelah CBSLO terbentuk, FPLK melaksanakan lokakarya dan pelatihan bagi pengelola/pengurus untuk dapat mengoperasikan CBSLO.

  5. Setelah pokmas inti memahami mekanisme CBPM, FPKM akan memfasilitasi pembentukan Badan Perencana Pembangunan Desa (BPPD) yang berfungsi untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa. Rencana tersebut antara lain akan menampung usulan-usulan dari tiap-tiap pokmas dan kendala pengembangan usaha kecil yang telah diidentifikasi sebelumnya.

  6. Agar Rencana Pembangunan Desa yang telah disusun oleh BPPD mendapat kepastian pelaksanaannya, maka diperlukan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).


  1. Setelah Rencana Pembangunan Desa disetujui oleh BPD, FPKM memfasilitasi pokmas-pokmas inti dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana desa yang dibiayai dengan Dana “Bantuan Desa”

  2. Dalam rangka pengembangan CBSLO sebagai lembaga keuangan masyarakat desa yang kuat dan diakui legalitasnya, FPLK melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan lanjutan kepada pengurus/pengelola CBSLO. Selanjutnya, FPLK bersama pengurus/pengelola CBSLO juga melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada para anggota CBSLO dalam menjalankan usaha ekonomi produktif.

  3. Bank Pelaksana yang telah ditetapkan akan memberikan dukungan teknis dan permodalan guna menunjang kegiatan operasional CBSLO.

  4. Sejalan dengan kegiatan pengembangan CBSLO, FPLK juga melakukan kegiatan pengembangan ekonomi pedesaan dalam arti luas mencakup aspek produksi, pemasaran, dan jaringan kerja antar usaha kecil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

  5. Untuk mengatasi kendala hubungan desa-desa ke pusat-pusat pertumbuhan (growth centre), BPPD-BPPD akan membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Masyarakat (KKPM) yang difasilitasi oleh FPLK, FPKM dan Fasilitator Kecamatan. KKPM berfungsi untuk menampung usulan rencana pembangunan dari tiap-tiap desa yang berada di luar lingkup kewenangan masing-masing desa. Hasil dari KKPM adalah sebuah rencana/proposal pembangunan prasarana antar desa yang diusulkan kepada Pimpro CERD Kabupaten.

  6. Proposal pembangunan prasarana antar desa dan pembangunan prasarana tahunan akan disatukan sebagai proposal yang akan diajukan kepada Pimpro CERD di Kabupaten. Kegiatan ini merupakan awal dari kegiatan peningkatan prasarana perdesaan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah (bottom-up planning). Pengajuan proposal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan serta pemrosesan selanjutnya antara lain pengusulan anggaran, dukungan perancangan teknis serta pelaksanaan konstruksinya.

  7. Setelah proposal peningkatan prasarana tipe III (yang akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat) disetujui oleh Pimpro CERD Kabupaten, dilakukan perancangan teknis yang akan difasilitasi oleh FPKM dan Tim Konsultan Peningkatan Prasarana Kabupaten. Rancangan teknis ini menjadi dasar bagi pengajuan anggaran pelaksanaan konstruksi kepada Pimpro CERD.

  8. Pelaksanaan pembangunan prasarana perdesaan dapat berupa prasarana tipe I, II atau III. Pelaksanaan konstruksi prasarana tipe I dan II, didahului oleh perancangan teknis dan pengadaan kontraktor di tingkat kabupaten.

  9. Pokmas bertanggung-jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) prasarana perdesaan yang telah dibangun. Material yang dibutuhkan untuk O & M ini dapat dibiayai dari dana pinjaman. Peranan pokmas adalah menyediakan tenaga kerja. Untuk dapat melaksanakan O & M dengan baik maka perlu diselenggarakan pelatihan O & M yang difasilitasi oleh FPKM dan Tim Konsultan Prasarana Kabupaten.

  10. Konsultan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten bekerja sama dengan Konsultan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Konsultan Pengembangan Lembaga Keuangan Desa dan Konsultan Prasarana membantu Unit Pelaksana Proyek (UPP) dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan proyek CERD secara keseluruhan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan untuk koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan proyek.

|Tentang Kami |Sasaran | Aktifitas | Kerangka Kerja | Organisasi | Lokasi | Home |

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda