Minggu, 23 Desember 2007

kasus keringanan pajak subsidi ekspor

Bisnis Internasional

Chapter 5

The Political Economy Of International Trade

Closing Case : Is a Tax Break an Export Subsidy?


Pendahuluan

BACA DENGAN KRITIS!

LIHAT:

Pajak Menindas Rakyat

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Cover | 7 Comments »

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh. Pembaca yang budiman, selama puluhan tahun negeri ini membiayai dirinya dari pajak, selain dari utang luar negeri. Pajak bahkan akhir-akhir ini membiayai 75% APBN kita. Ini berarti, sebagian besar pembiayaan rutin maupun pembangunan negeri ini dibiayai langsung dari uang rakyat. Jika demikian, kemanakah hasil-hasil sumberdaya alam negeri ini selama ini? Siapa [...]

Baca lebih lanjut »

‘Negara Pajak’: Menindas Rakyat

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Fokus | No Comments »

Gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertoraharjo. Kalimat ini selalu mengiang di telinga rakyat Indonesia. Jika melihat sumberdaya alam Indonesia yang melimpah maka tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Bahkan merupakan fakta yang harus disyukuri sebagai rahmat dan karunia sang Khalik. Dengan sumberdaya alam yang besar, negara-negara kapitalis berupaya memperebutkan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan [...]

Baca lebih lanjut »

Membiayai Negara Tanpa Pajak

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Analisis | No Comments »

APBN senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dari Rp 509 triliun menjadi 1.009 triliun rupiah pada tahun 2010. Namun, setiap pengumuman RAPBN yang dilakukan Presiden selalu mengundang kritikan karena APBN ini dianggap tidak pro rakyat. Pasalnya, dari sisi pengeluaran, anggaran untuk subsidi selalu turun, [...]

Baca lebih lanjut »

Ichsanudin Noorsy: Tanpa Pajak, Indonesia Mampu

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Analisis | No Comments »

Pendapatan Indonesia sebagian besar ditopang oleh pajak. Pajak disebut-sebut untuk kepentingan rakyat. Benarkah demikian? Mengapa pajak bisa menjadi sumber utama pendapatan negara? Adakah keadilan dalam pajak? Bisakah Indonesia membangun tanpa pajak? Darimana potensi penerimaan non-pajak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, redaksi al-wa’ie (gus uwik) mewawancara Ichsanudin Noorsy (Pengamat Ekonomi dan Mantan Anggota DPR). Berikut petikan [...]

Baca lebih lanjut »

G-20: Sarana Baru Penjajahan Barat

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Iqtishadiyah | No Comments »

Pengantar KTT G-20 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, 24-25 September lalu menjadi babak baru bagi perekonomian dunia dengan diubahnya status forum ini menjadi permanen. Otomatis G-20 menghapus G-8 sebagai kelompok ekonomi terbesar di dunia. G-20 menghimpun dua pertiga penduduk dunia dengan nilai output mencapai 90% PDB global dan menguasai 80% transaksi perdagangan internasional. KTT G-20 di [...]

Baca lebih lanjut »

Pemerintahan Baru: Lanjutkan Neoliberalisme

Tuesday, October 20th, 2009 | Tags: , ,
Posted in Al Islam | 13 Comments »

[Al-Islam 477] Kabinet 2009-2014 baru saja diumumkan. Sebagian pihak menilai susunan kabinet baru ini sudah tepat karena telah mencerminkan kerterwakilan kelompok politik yang disandingkan dengan pelibatan orang-orang profesional. Namun sejumlah pihak menilai penyusunan kabinet yang diawali dengan pentas audisi calon menteri itu justru menjadi semacam antiklimaks dari harapan masyarakat akan pemerintahan profesional yang berpihak kepada rakyat [...]

Baca lebih lanjut »

Pada kenyataanya banyak negara yang berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan bebas. Mereka cenderung mengintervensi perdagangan internasional untuk melindungi keuntungan kepentingan kelompoknya. Ketika pemerintah mengintervensi perdagangan internasional mereka sering melakukanya dengan restriksi impor barang dan jasa kepada negara lain, dan sebaliknya mereka menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa keluar negeri.

Pada umumnya motif mereka adalah untuk melindungi produsen dan lapangan pekerjaan di dalam negeri dari persaingan dengan negara lain yang berusaha meningkatkan pangsa pasar luar negeri yang diproduksi oleh produsen domestik mereka. Sebagaimana yang jabarkan di closing case pada akhir chapter ini, yaitu apakah tax break itu merupakan subsidi ekspor?


Kasus penutup dalam chapter ini saya anggap menarik karena mengungkap bagaimana kebijakan perdagangan yang dilakukan Inggris (Uni Eropa) dan Amerika Serikat dalam usaha melindungi produsen domestik mereka supaya dapat bersaing di pasaran Internasional. Berbagai upaya dilakukan kedua negara terutama Amerika Serikat yang dengan segala usaha tetap berusaha memberikan pengurangan pajak dan subsidi ekspor dengan berbagai nama program kebijakan yang mendapatkan pertentangan dari Uni Eropa sehingga memicu perang perdagangan terbuka antara dua kekuatan ekonomi besar ini dan melibatkan WTO dalam usaha mencari jalan keluar dan keadilan dari persoalan tersebut.


Kasus

Kejadianya diawali pada tahun 1971 dimana perkonomian US dihadapakan pada neraca perdagangan yang deficit, oleh karena itu presiden Nixon pada saat itu membuat kebijakan memberikan special tax break pada para ekportir US. Program tersebut dikenal sebagai Foreign Sales Corporation (FSC) yang menghasilkan pengurangan pajak yang besar kepada para eksportir US. Program FSC juga mengijinkan ekportir US untuk menghindari pajak pendapatan perusahaan pada ekspor dalam barang manufaktur. Kebijakan tersebut telah menghemat pajak pendapatan perusahaan yang seharusnya dibayarkan oleh sekitar 6000 perusahaan di US pada tahun 1998.


Sebagai akibatnya masih pada tahun yang sama, Uni Eropa mengajukan komplein kepada WTO yang menuntut bahwa program FSC adalah sebuah subsidi ekspor yang illegal karena melanggar aturan WTO. US balik menanggapi tindakan UE tersebut dengan berargumentasi bahwa US telah mempunyai “gentlemen’s agrrement” yang tidak tertulis dengan UE bahwa negara lain akan saling menyerang dalam sistem perpajakan perdagangan internasional. US juga menyatakan bahwa undang – undang perpajakan adalah dipandang sebagai “masalah internal” dalam hukum perdagangan internasional. UE kemudian menanggapi bahwa apa yang disampaiakn US adalah cara atau sudut pandang yang munafik.

US juga telah siap menantang UE pada kebijakan lain dari WTO yang dapat dianggap “masalah internal”, seperti kebijakan yang telah diambil UE yaitu menerapkan standar keamanan pangan dan peraturan lingkungan. (US telah melakukan komplein ke WTO tentang kebijakan UE yang melarang obat hormone sapi, yang mana EU menerapkan standar keamanan pangan dan masalah lingkungan)* US mengatakan mengapa undang – undang atau kebijakan yang diterapkan US dipandang berbeda?


* Dalam kasus obat hormone sapi, EU beranggapan bahwa menggunakan suplemen untuk pertumbuhan sapi adalah tidak alami dan mengkonsumsi hormone dalam daging sapi mempunyai konsekuensi terhadap kesehatan mungkin berupa kanker. Namun sebelum larangan itu diterapkan oleh EU berbagai proses dan riset yang dilakukan bahwa mengkonsumsi hormone dalam daging sapi tidak membahayakan kesehatan manusia. Sehingga larangan masuk daging hormone dari US, Australia, dan Selandia Baru ke UE adalah hambatan perdagangan yang tidak adil. Maka US mengajukan komplein ke WTO untuk menjatuhkan sanksi kepada UE, US juga meminta kepada WTO untuk menjatuhkan sanksi kepada UE terkait kebijakan UE yang menerapkan tariff dan impor kuota pisang, dan UE dikenai sanksi oleh WTO karena terbukti bersalah (lihat kasus pembuka chapter 5).


Pada Februari 2000, setelah mendengar bukti dan keterangan dan berkomunikasi dengan EU, panel di WTO mengambil keputusan bahwa tax break yang dijalankan US adalah illegal karena hanya diterapkan untuk ekspor dan secara teknis sebuah subsidi ekspor adalah sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan atau aturan WTO. US diberi waktu sampai 1 oktober 2000 untuk merevisi undang – undang atau dihadapkan pada kemungkinan akan dijatuhi sanksi oleh WTO.


Setelah bekerja beberapa bulan, sebuah komite di House of Resprentative merumuskan Racangan Undang – Undang untuk mengamandemen FSC. Ketika RUU membatalkan banyak ketetapan FSC, RUU itu tidak hanya menahan tax break yang diberikan pada penjualan ekspor, tetapi juga memperluas break, malah menambah $1.5 triliun untuk proyek dan $25 triliun untuk menghapuskan pajak di US. Dalam mengambil keputusan ini para politikus beranggapan bahwa alasan untuk mempertahankan tax break adalah untuk mengkompensasi dari praktik UE memberikan potongan harga kepada ekportir Eropa pada pajak pertambahan nilai yang seharusnya mereka bayar.


UE menganggap bahwa revisi undang – undang FSC telah lewat, ini akan memungkinkan untuk melaporkannya ke WTO dan meminta ijin untuk menjatuhkan sanksi tariff senilai $4.04 triliun pada ekpor US terhadap UE.


Pada November 2000, Congress US melakukan amandemen RUU yang mencabut FSC, tetapi menggantinya dengan system baru yang menawarkan bantuan hingga $6 triliun pertahun pada tax breax untuk eksportir besar sekelas Boeing dan Microsoft. US mengklaim bahwa skema baru akan menjadi sesuai dengan kesepakatan WTO. UE melawan bahwa UU baru tidak lebih baik dari FSC, karena masih mempertahankan tax break untuk pedapatan ekspor. Dua hari berikutnya EU melaporkannya ke WTO meminta ijin untuk menjatuhkan sanksi tariff senilai $4 triliun pada ekspor US.


Pada akhir Desember WTO setuju untuk menunjuk panel kembali menguji undang – undang pajak baru US, akhirnya WTO memberikan ijin UE untuk menjatuhkan sanksi kepada US karena dalam revisi UU ditemukan pelanggaran kesepakatan WTO.


Namun debat mengenai UU pajak bergerak menjadi topik pembicaraan utama dalam debat perdagangan dan beresiko mencetuskan perang perdagangan antara dua bangsa pelaku perdagangan terbesar di dunia.


Kesimpulan

Dengan dibentuknya WTO menggantikan GATT telah mengarahkan perdagangan dunia menuju perdagangan bebas (free trade). Dalam pelaksanaanya tiap negara berusaha untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri agar dapat bersaing dengan para pemain asing. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan apa yang akan diambil dalam perdagangan internasional.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tariff, subsidi, voluntary export restraint, import quota dan anti dumping untuk melindungi kepentingan perdagangan internasionalnya. Namun perlu diingat dalam pelaksanaan perdagangan internasional tiap negara berinteraksi dengan negara lain sehingga kadang terjadi konflik kepentingan dalam perdagangan.

Oleh karena itu peran WTO diperlukan untuk menjadi wasit dalam proses persengketaan pelaksanaan kebijakan yang diambil suatu negara sesuai atau tidak dengan kesepakatan WTO. Dalam kasus ini persengketaan kebijakan perdagangan yang diambil oleh US dan UE.


Saran

Untuk menyelesaikan persoalan antara US dan EU selain aturan yang jelas dan sanksi hukum yang tegas oleh WTO supaya mematuhi kesepakatan WTO perlu dilakukan, namun jika salah satu negara belum mau menerima dalam hal ini US, maka diperlukan kesepakatan antara US dan UE untuk menetapkan keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga pertikaian perdagangan internasional dapat terselesaikan.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda