Minggu, 16 Desember 2007

Kasus penghindaran pajak PMA

ETIKA BISNIS dan PROFESI



Menkeu Serahkan 750 PMA yang Hindari Pajak kepada DPR

Jakarta, Kompas - Ungkapan Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengenai perusahaan penanaman modal asing yang menghindari pajak dapat merisaukan dan tidak menguntungkan iklim investasi. Kasus perpajakan sebaiknya ditangani kasus per kasus dan diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi seusai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (24/11). ”Ungkapan itu menciptakan kerisauan dan tidak menguntungkan iklim investasi,” kata Lutfi.

Menurut Lutfi, kasus perpajakan perlu dilihat kasus per kasus. ”Kalau perusahaan sulit atau rugi, memang banyak. Itu bukan masalah yang luar biasa,” katanya. Misalnya, industri tekstil dan produk tekstil. Sejak krisis, banyak perusahaan yang tidak bisa perbarui mesin sehingga tidak kompetitif, bangkrut, dan akhirnya tutup. Menurut Lutfi, kasus perpajakan sebaiknya ditangani kasus per kasus sesuai ketentuan yang berlaku. ”Aparat pajak kan mempunyai mekanismenya,” katanya. Terkait dengan insentif, lanjut Lutfi, pemberian insentif, seperti di bidang fiskal, sangat penting untuk merangsang investasi. ”Pemberian insentif itu tidak merugikan negara. Insentif justru mendorong investasi. Pajak pun dapat diperoleh lebih besar.”

Serahkan daftar

Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, pihaknya telah menyerahkan daftar 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang tidak membayar pajak karena mengaku rugi selama lima tahun berturut-turut kepada Komisi XI DPR. Pemerintah hanya memberikan daftar PMA berdasarkan sektor. Nama-nama perusahaannya sendiri masih tetap dirahasiakan.

Ada sekitar 12 sektor. Mereka itu belum tentu melakukan tindak kriminal dan belum tentu termasuk dalam kategori menggelapkan pajak. Namun, yang pasti mereka itu tidak membayar pajak. Kondisi itu bisa disebabkan karena merugi atau masalah lain. Rugi dalam hal ini adalah rugi yang legal,” katanya. Jusuf mengatakan, pihaknya hanya akan memeriksa PMA yang memiliki laporan keuangan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyisiran atas PMA lain akan tetap dilakukan karena jumlahnya masih puluhan ribu lagi.

Selanjutnya, saya akan menyisir perusahaan bermodal dalam negeri, termasuk perusahaan perorangan yang masih menunggak pajak,” kata Jusuf. Ketua Komisi XI Paskah Suzetta mengatakan, pihaknya hanya menerima daftar PMA yang tidak lengkap. Oleh karena itu, DPR akan mempertanyakan maksud pemberian daftar yang tidak lengkap itu. ”Daftar yang diberikan Depkeu hanya mengungkapkan jumlah PMA pada setiap sektornya,” katanya.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, dirinya tidak yakin ada 750 PMA yang berniat menghindari pajak dengan merekayasa laporan keuangan. Rekayasa laporan keuangan sangat berbahaya bagi perusahaan asing itu sendiri karena akan menghadapi tekanan pada bursa pasar modal di luar negeri. ”Tidak masuk akal ada 750 PMA yang merugi hingga lima tahun berturut-turut. Barangkali yang rugi selama lima tahun hanya lima hingga 15 perusahaan saja. Menkeu harus memverifikasi. Bisa saja ada perusahaan yang berkolusi dengan aparat pajak. Namun, jumlahnya tidak akan banyak, paling ada dua atau tiga perusahaan asal Asia saja,” katanya. (FER/OIN)

Sektor-sektor dari 750 PMA

* Sektor pertambangan, minyak dan gas, serta batu bara sebanyak 146 perusahaan.

* Industri kayu dan barang dari kayu, namun tidak termasuk furnitur 100 perusahaan.

* Industri mesin, peralatan kantor, dan akuntansi 37 perusahaan.

* Listrik, gas, uap, dan air panas 50 perusahaan.

* Penjualan, pemeliharaan, reparasi mobil dan sepeda motor 74 perusahaan.

* Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa 171 perusahaan.

* Properti dan hotel 147 perusahaan.

8. Jasa kebersihan 6 perusahaan.

9. Sektor lain-lain 19 perusahaan.

Sumber: Komisi XI DPR



Komentar


Penghindaran pajak atau perlawanan pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang menyebabkan berkurangnya kas negara. Hal ini terjadi dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai keadaan sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak.


Pada kasus di atas, perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau berkolusi dengan aparat negara. Perusahaan-perusahaan tersebut mengaku mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Tetapi, seperti yang disebut di atas, kurang masuk akal jika 750 perusahaan tersebut menderita kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Itu hanyalah alasan untuk menghindari perusahaan-perusahaannya agar tidak terkena pajak.


Kasus penghindaran pajak memang harus diselidiki dan ditindak secara tegas karena kasus tersebut telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang pastinya tidak sedikit. Seperti kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Dari pemasukan pajaklah ini pemerintah membiayai pengeluran pemerintah dan biaya pembangunan. Berkurangnya pendapatan dari pajak menyebabkan negara mengalami defisit anggaran. Hal tersebut jelas mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan kondisi perekonomian negara.


Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus penghindaran pajak. Selain itu bisa juga disebabkan karena lemahnya sistem perpajakan di Indonesia dan adanya kolusi dengan aparat negara. Beberapa akibat dari penghindaran pajak oleh wajib pajak adalah:

    1. Hilangnya potensi pendapatan negara.

    2. Membuat sistem perpajakan menjadi kurang prospektif.

    3. Membuat pajak tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan .

Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak agar kasus-kasus penghindaran pajak berkurang. Celah-celah peratuan perpajakan yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak juga harus ditutup. Penyuluhan tentang pajak kepada para wajib pajak juga harus diadakan untuk memberikan pengertian tentang manfaat pajak dan meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perpajakan Negara.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda