Minggu, 16 Desember 2007

Peran Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Pajak

ETIKA BISNIS & PROFESI

Stigma bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang tidak bisa dipercaya itu tetap melekat sampai sekarang. Pendapat Anggota Komisi XI DPR Drajat H. Wibowo yang menyatakan bahwa usulan Tim Review RUU Perpajakan untuk memangkas kewenangan Ditjen Pajak dan menyerahkannya ke akuntan publik merupakan pemikiran yang salah kaprah, bisa diterima. Jangan-jangan justru sebagai sarana penggelapan pajak. Bahwa akuntan publik di Indonesia bertindak seperti tukang jahit adalah suatu yang riil. Anda bisa minta akuntan untuk memberikan pendapat apa saja mengenai laporan keuangan Anda.

Wajar tanpa sarat, wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, atau pendapat tidak memberikan pendapat. Anda juga bisa meminta akuntan publik mempercantik angka-angka laporan keuangan, atau sebaliknya mendramatisir keparahan usaha Anda. Pokoknya model apapun yang Anda minta, akuntan publik bisa memenuhinya. Tetapi tentu saja tidak semua akuntan publik di Indonesia itu berlaku seperti itu. Akuntan publik yang menjunjung norma dan etika juga tidak sedikit. Akuntan publik sebagai profesi seperti halnya profesi lain tidak steril terhadap adanya penyimpangan. Akan ada oknum-oknum yang tidak mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan profesi. Jadi tidak adil dengan generalisasi bahwa akuntan publik adalah tukang jahit sehingga dijadikan faktor penghambat untuk dilibatkan dalam masalah perpajakan.

Sejahtera Tanpa Pajak

Sunday, May 2nd, 2010 | Posted in Iqtishadiyah | No Comments »

Kasus mafia pajak yang terjadi di Direktorat Pajak bukan saja membuktikan praktik korupsi yang luar biasa di negeri ini, tetapi juga membuktikan, bahwa pendapatan negara melalui sektor pajak ternyata tidak membawa kesejahteraan rakyat. Alih-alih menyejahterakan, uang pajak yang begitu melimpah dan dibayar oleh rakyat dengan terpaksa dan susah-payah itu nyatanya digarong oleh pengelolanya. Wajar, [...]

Baca lebih lanjut »

Ketahuan, Ide Pajak Khusus untuk Bank Berasal dari IMF

Thursday, April 29th, 2010 | Posted in News Dalam Negeri | 3 Comments »

JAKARTA- Wacana pengenaan pajak khusus untuk bank sebagai antisipasi krisis yang dilontarkan Wakil Presiden Boediono menuai kecaman. Apalagi wacana itu adalah usulan Dana Moneter Internasional (IMF) yang disampaikan di pertemuan negara-negara anggota G20. ”Itu masih kontroversial. Itu kan dari IMF,” kritik ekonom, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Kamis (29/4). Menurut mantan anggota DPR ini, Wapres mengungkapkan hal itu [...]

Baca lebih lanjut »

Tambang Duit Partai, PKS Mati-Matian Bela Misbakhun?

Wednesday, April 28th, 2010 | Posted in News Dalam Negeri | 3 Comments »

JAKARTA - Sebelum bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhamad Misbakhun adalah pegawai Ditjen Pajak. Pemilik PT Selalang Prima Internasional itu pun akhirnya berkarier sebagai legislator. Kini setelah Misbakhun tersandung kasus hukum, para elite PKS pun mati-matian membelanya. Muncul tanda tanya besar, mengapa tersangka pemalsuan dokumen L/C Bank Century itu tidak [...]

Baca lebih lanjut »

CARA ISLAM MEMBABAT KORUPTOR

Wednesday, April 28th, 2010 | Tags: , , ,
Posted in Al Islam | 3 Comments »

[Al-Islam 504] Geram! Mungkin itulah ekspresi sebagian masyarakat saat ini saat menyaksikan makin merajalelanya kasus korupsi di negeri ini. Kegeraman masyarakat makin meningkat terutama sejak mencuatnya kasus markus pajak dengan ‘aktor utama’ Gayus P Tambunan, menyusul sebelumnya Skandal Century. Karena itu, tidak aneh jika saat ini muncul kembali wacana untuk menindak tegas para koruptor. Indonesia [...]

Baca lebih lanjut »

Ini Lebih Dahsyat Dibanding Kasus Gayus

Monday, April 19th, 2010 | Posted in News Dalam Negeri | No Comments »

SURABAYA— Dengan kasus penggelapan pajak Rp 25 miliar yang mengalir ke rekeningnya, Gayus Tambunan menggegerkan negeri ini. Di Surabaya, ternyata ada “Gayus” lain yang nilai penggelapan pajaknya jauh lebih besar. Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Surabaya membongkar praktik penggelapan pajak yang angkanya diduga lebih dari Rp 350 miliar. Salah satu tersangkanya adalah pegawai [...]

Baca lebih lanjut »

ICW: Indonesia Darurat Mafia Hukum

Sunday, April 18th, 2010 | Posted in News Dalam Negeri | 2 Comments »

Jakarta - Praktek mafia peradilan marak terkuak di berbagai institusi penegak hukum dan juga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi julukan untuk kondisi ini sebagai darurat mafia hukum. “Kondisi kita saat ini berada dalam kondisi darurat mafia. Diperlukan adanya perombakan yang menyeluruh di semua institusi,” kata ujar peneliti [...]

Baca lebih lanjut »

Tanpa Pajak, Negara Ambruk?

Friday, April 16th, 2010 | Posted in Analisis, Ekonomi | 11 Comments »

Oleh Arim Nasim Makelar kasus yang melibatkan salah seorang pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan, menyulut gerakan boikot pajak terutama di dunia maya, dan ini dikhawatirkan bakal mengancam penerimaan negara dari pajak. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz, Jumat (26/3). Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa pajak adalah darah kehidupan (life blood) negara. [...]

Baca lebih lanjut »

Adanya penolakan pelibatan akuntan publik dalam memeriksa perpajakan merupakan tamparan bagi profesi akuntan. Suatu tamparan yang memang harus diterima karena memang demikian adanya. Profesi akuntan, termasuk di dalamnya akuntan manajemen, adalah profesi abu-abu. Harus diakui bahwa profesi akuntan turut menyumbang terjadinya krisis ekonomi. Kelakuan akuntan yang miring ini, ternyata tidak hanya terjadi di sini. Dibelahan bumi lain pun sama saja. Kasus Enron, Worldcom dan lain-lain yang tergolong kejahatan akuntansi, adalah contoh kondisi ini.

Oleh karena itu, tampaknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah saatnya mengajak para anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan tobat nasional, berhenti menjadi tukang jahit. Mengakhiri stigma negatif ini atau membiarkannya untuk selama-lamanya. Cap sebagai tukang jahit ini cukup merugikan perkembangan profesi akuntan di dalam negeri. Banyak kasus audit yang seharusnya bisa ditangani oleh kantor akuntan publik lokal, tetapi diserahkan ke akuntan publik luar. Ini bukan karena akuntan lokal lebih bodoh dari akuntan luar. Standar audit kita adalah fotokopi dan Generelly Accepted Auditing Standard (GAAS) yang dibuat oleh AICPA (American Institute of Publik Accountant). Yang membedakan antara auditor kita dengan auditor luar adalah bahwa auditor kita bisa bertindak sebagai tukang jahit, sementara auditor luar tidak. Jadi masalahnya adalah kepercayaan.

Pemakai laporan

Terdapat dua kelompok pemakai laporan keuangan. Pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan. Sementara pihak eksternal antara lain pemegang saham, kreditor, dan instansi pemerintah seperti instansi pajak. Sebagai pemakai ekstern, Ditjen Pajak bisa menggunakan laporan keuangan sesuai kepentingannya, misalnya untuk menghitung pajak terhutang wajib pajak (WP) yang bersangkutan. Laporan keuangan itu bisa yang telah diaudit maupun tidak, tergantung kepada WP yang menyampaikannya.

Perlakuan Ditjen Pajak terhadap laporan keuangan yang disampaikan WP adalah bebas. Artinya apakah Ditjen Pajak itu dalam menghitung pajak akan sepenuhnya berdasarkan laporan keuangan yang dilampirkan WP dalam SPT atau mengabaikannya dan melakukan pemeriksaan lapangan. Jadi Ditjen Pajak mempunyai kewenangan penuh untuk mempercayai atan tidak laporan keuangan WP. Hak Ditjen Pajak itu tetap melekat apakah dimuat dalam undang-undang atau tidak. Apakah hak inilah yang akan diserahkan ke akuntan publik? Artinya jika WP telah melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan lagi. Walaupun ada keinginan untuk itu, sebaiknya tidak dinyatakan secara eksplisit. Tetapi dilakukan secara diam-diam.

Paragraf pertama dari suatu laporan akuntan berbunyi demikian "...Laporan keuangan ini merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah memberikan pendapat tehadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan". Jadi akuntan publik mempunyai tanggung jawab terhadap opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diperiksanya. Ia tidak bisa lari dari tanggung jawab jika laporan keuangan yang dikaitkan dengan pendapatnya itu terdapat penyimpangan.

Besarnya tanggung jawab akuntan publik ini harus dilihat baik dari perspektif WP maupun akuntan publik. Artinya apakah ketidakbenaran pendapat akuntan publik itu disebabkan kesalahan WP atau akuntan publik. Jika memang kesalahan itu ada di akuntan publik, maka akuntan publik harus dikenakan sanksi. Tetapi jika ternyata kesalahan itu ada pada WP, akuntan publik harus dibebaskan dari tanggung jawab. Menyeret ke pengadilan akuntan publik yang diduga melakukan kecurangan merupakan sesuatu yang positif bagi profesi akuntan secara keseluruhan. Siapa yang salah harus dihukum. Dan ini untuk menghindari gebyah uyah, bahwa seluruh akuntan publik adalah tukang jahit. Dan karena itu jangan dipercaya.

www.klikpajak.com



Komentar :


Artikel di atas menyorot peran akuntan publik yang dianggap seperti tukang jahit yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan pesanan pemakai jasanya. Peran akuntan public dinilai sangat meragukan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Hal ini menyinggung etika profesi akuntan yang harusnya menjadi pedoman para akuntan public dalam melaksanakan pekerjaannya tatapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik.


Itulah yang menyebabkan profesi akuntan public dinilai negative dan tidak dipercaya sebagian besar masyarakat. Akibatnya kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan public. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan public mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan public pada pemeriksaaan pajak. Hal itu sangat mencoreng nama baik profesi akuntan public di mata masyarakat.


Etika profesional diperlukan dalam setiap profesi karena etika profesi tersebut akan menimbulkan kepercayaan kepada para pemakai jasanya tentang kualitas dan keakuratan jasa yang diberikan. Begitu juga terhadap profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit.


Bagi profesi akuntan, etika profesional ini dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik bertanggung jawab mematuhi pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, termasuk juga semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publik, seperti karyawan, partner, dan staf.


Sedangkan Standar Auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Atau dapat juga disebut sebagai ukuran baku atas mutu jasa auditing yang memberikan panduan auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai laporan keuangan. Standar Auditing dan beberapa standar serta pernyataan lainnya dikodifikasi dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).


Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik serta SPAP oleh akuntan publik dilaksanakan oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP). Badan ini juga menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran akuntan publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia atau SPAP. Kemudian jika menemukan pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia SPAP, Badan ini berwenang untuk menetapkan sanksi kepada akuntan publik yang melanggar.


Dalam kasus di atas akuntan publik dianggap mempunyai andil dalam penggelapan pajak dengan memanipulasi laporan keuangan wajib pajak. Tetapi hal itu harus ditinjau labih lanjut apakah kesalahan itu memeng benar kesalahan akuntan public atau kesalahan wajib pajak. Dalam hal ini peran BP2AP dalam mengawasi kinerja akuntan public sangat diperlukan. Jika memang terbukti akuntan public itu bersalah maka sudah sewajarnya akuntan public itu mendapat sanksi.


Dengan begitu para akuntan akan tergerak untuk menerapkan etika profesinya dengan baik. Akibatnya hasil kerja para akuntan public ini akan mempunyai kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakainya. Hal ini akan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pada jasa akuntan public yang telah hilang sebelumnya. Dengan begitu nama baik profesi kuntan public akan kembali bersih.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda