Selasa, 19 Februari 2008

Kajian tentang KORUPSI indonesia


Korupsi begitu identik dengan Negara kita sehingga seakan-akan telah menjadi budaya yang menggurita di seluruh level kekuasaan pemerintahan Indonesia baik di level pemerintah pusat maupun level pemerintah daerah. Korupsi juga menjalar di kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Sesungguhnya kekuatan apa yang dibawa oleh korupsi sehingga bisa menjadi candu bagi banyak orang, terutama yang memiliki kecenderungan terhadap materi ? Dan mengapa korupsi begitu sulit untuk diberantas ? Korupsi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai ……….......(CARI DEFINISI KORUPSI)


Fakta membuktikan korupsi bisa dilakukan di mana saja. Menurut studi Bank Dunia, korupsi dilakukan pada level individu, bisnis, dan politik. Sebagai contoh, sebanyak 63% responden korupsi terjadi karena kesulitan masyarakat untuk mendekati sistem hukum yang rumit dan mahal. (Kompas, Minggu, 25 Februari 2007). Di level bisnis dan politik, suap diperlukan untuk memangkas proses hukum dan birokrasi yang panjang, lama, dan berbelit-belit. Selain itu, korupsi juga terjadi di sektor kepolisian, pembangunan infrastruktur, keperluan publik, administrasi pertanahan, pajak, pabean, bahkan sektor pendidikan dan kesehatan.


Menurut Koalisi Nasional LSM Anti Korupsi (Jawa Pos, Selasa, 30 Januari 2007) tentang korupsi :

Pertama, banyak kasus korupsi yang mengambang atau tidak jelas keputusan hukumnya. Berdasar data 15 Lembaga Pemantau Korupsi dari berbagai daerah tercatat bahwa selama tahun 2004-2006, sedikitnya penanganan 246 kasus korupsi tidak jelas. Kepolisian dan kejaksaan sengaja menunda-nunda proses hukum tanpa ada batas akhir penyelesaian, khususnya yang melibatkan pejabat publik.


Kedua, adanya indikasi kuat bahwa penanganan kasus korupsi diwarnai praktik korupsi pula. Keluhan para koruptor (misal anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APBD) bahwa mereka kerap kali diperas oleh pihak kejaksaan dan kepolisian bisa menjadi bukti.


Ketiga, adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah sebagai bantuan operasional bagi kejaksaan dan kepolisian. Tentu saja hal itu berpengaruh pada independensi aparat penegak hukum dalam menangani korupsi. Bagaimana bisa obyektif kalau gedung kejaksaan dan kepolisian dibangun atas dukungan finansial APBD ?


Keempat, akses masyarakat untuk memperoleh laporan dari kejaksaan dan kepolisian atas kemajuan penanganan korupsi masih minim. Masalah ini menyebabkan kasus korupsi sulit dikonfirmasi kebenarannya.


Kelima, buruknya koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Hal ini dibuktikan dengan lamanya penanganan korupsi oleh lembaga penyidik dan keengganan KPK menangani kasus korupsi yang macet kecuali ada permintaan terbuka dari kepolisian atau kejaksaan.


Keenam, banyaknya koruptor yang dibebaskan dari pengadilan.


Dilihat dari aspek yang berbeda budaya korupsi itu juga muncul dari watak masyarakat Indonesia. Budaya kolektivitas di satu sisi memang memiliki dampak positif bagi keutuhan suatu bangsa, tetapi di lain pihak juga memunculkan sense of moral hazard berjama’ah. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk gratifikasi (pemberian hadiah) misalnya pemberian diskon yang tidak wajar, komisi, fasilitas perjalanan dinas, wisata (tiket, makan, penginapan, dll), pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-Cuma, dan hadiah lain-lain. Tetapi, pemberian ini bisa menjerat ke tindak pelanggaran hukum ketika mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan untuk pemberi gratifikasi.


Korupsi juga sering berasal dari kebiasaan tanpa sadar. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakfahaman seseorang terhadap tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai korupsi. Marak terjadi pada sektor pengadaan barang atau jasa dan penyuapan karena menerima pungutan atau sesuatu. Kekurangfahaman seorang pejabat dalam memandang rambu-rambu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Th 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah dapat berakibat dituduh melakukan korupsi yang antinya akan merugikan institusi dan keluarga.


Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri pun gencar dilakukan dalam dua tahun terakhir diantaranya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Thn 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pembentukan KPK, pembentukan Timtastipikor, adanya pengadilan khusus korupsi yang hakimnya merupakan hakim ad hoc dan rencana sekolah antikorupsi untuk para pejabat di daerah dengan mentor dari tim Transparency International Indonesia (TII).


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda