Minggu, 03 Februari 2008

PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL


Pengertian

Rencana pembangunan regional ialah suatu prigram untuk strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannnya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang dikehendaki.


Tujuan-tujuan kebijaksanaan pembangunan

  1. Mencapai kenaikan pendapatan per kapita yang cepat

  2. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup

  3. Mengadakan redistribusi pendapatan supaya lebih merata

  4. Mengurangi perbedaan tingkat perkembagan / pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan yang lain

  5. Merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah.

BACA DENGAN KRITIS!

LIHAT:

Kebijakan Energi Dalam Islam (Bagian II – Selesai)

Tuesday, March 9th, 2010 | Posted in Iqtishadiyah | No Comments »

Alasan mendasar mengapa dunia Muslim belum mampu melakukan industrialisasi dan mengambil keuntungan dengan kekuatan mineral yang dimilikinya adalah karena para penguasa umat Islam tidak pernah memiliki ambisi atau niat untuk memperbaiki situasi dunia Muslim. Kurangnya usaha iasm itu menyebabkan dunia Muslim penuh kontradiksi: Arab Saudi seharusnya menjadi adidaya dunia hanya dilihat dari minyak. Namun, kurangnya [...]

Baca lebih lanjut »

Kebijakan Energi Dalam Islam (Bagian I)

Tuesday, February 9th, 2010 | Posted in Iqtishadiyah | No Comments »

Masa Depan Energi Ketersediaan sumber-sumber energi di seluruh dunia merupakan tantangan masa depan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua perang dunia, kontrol atas sumber-sumber energi adalah kunci dari kesuksesan ekonomi dan karena itulah sangat mungkin akan pecah perang antara negara-negara paling kaya di dunia. Beberapa tren mengenai energi yang perlu dipahami adalah: 1. Minyak bumi. Produksi minyak [...]

Baca lebih lanjut »

Bantuan Asing: Jalan Perbudakan

Sunday, December 6th, 2009 | Posted in Dunia Islam | No Comments »

Negara-negara kaya kapitalis, seperti Amerika, Inggris dan Kanada, menggambarkan paket bantuan kepada negara-negara Islam sebagai kegiatan amal. Namun, dalam kenyataannya, uang itu merupakan investasi yang memungkinkan kekuatan-kekuatan kolonial mempertahankan pengaruh mereka di tanah kaum Muslim. Bantuan asing adalah suatu alat kontrol. Kita harus menyerukan kepada orang-orang yang berpengaruh di negeri-negeri Muslim untuk menolak bantuan asing [...]

Baca lebih lanjut »


KRISIS LISTRIK, HANYA BISA DISELESAIKAN DENGAN SOLUSI SYARIAH

Tuesday, November 17th, 2009 | Tags: , , , ,
Posted in Al Islam | 8 Comments »

[Al-Islam 481] Sudah lebih dari satu bulan ini wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), juga beberapa daerah di Jawa Barat, mengalami pemadaman listrik secara bergilir dari PLN. Pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Timur, termasuk di Luar Jawa.

Baca lebih lanjut »

Ichsanudin Noorsy: Tanpa Pajak, Indonesia Mampu

Tuesday, November 10th, 2009 | Posted in Analisis | No Comments »

Pendapatan Indonesia sebagian besar ditopang oleh pajak. Pajak disebut-sebut untuk kepentingan rakyat. Benarkah demikian? Mengapa pajak bisa menjadi sumber utama pendapatan negara? Adakah keadilan dalam pajak? Bisakah Indonesia membangun tanpa pajak? Darimana potensi penerimaan non-pajak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, redaksi al-wa’ie (gus uwik) mewawancara Ichsanudin Noorsy (Pengamat Ekonomi dan Mantan Anggota DPR). Berikut petikan [...]

Baca lebih lanjut »

Pengamat Ekonomi : Kembali Ke Prinsip Dasar Ekonomi, Bukan Spekulasi Sektor Finansial

Tuesday, May 12th, 2009 | Posted in Analisis, Ekonomi | 2 Comments »

Kekritisan Prasetyantoko Oleh : Maria Hartiningsih & Orin Basuki Banyak temannya bertanya mengapa ia mau berbicara di forum organisasi nonpemerintah yang anti-Bank Pembangunan Asia atau ADB. Dr A Prasetyantoko (35) menjawab, ”Saya setuju dengan misi teman-teman yang anti-ADB karena ’software’ ADB adalah ’software’ institusi keuangan pada umumnya yang basisnya proyek.” ”Kalau kita mau melakukan counter terhadap lembaga keuangan multilateral, [...]

Baca lebih lanjut »

Bencana Utang Luar Negeri

Monday, May 4th, 2009 | Posted in Analisis | 4 Comments »

LEMBAGA KEUANGAN : Utang seperti Permen Loli… Utang yang dianggap ”pahala” oleh banyak pemerintah negara berkembang karena ”dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel” sebenarnya menuai bencana. Bisnis lembaga keuangan internasional pada dasarnya adalah memasarkan uang untuk mengeruk lebih banyak uang. Dampak bukan urusan mereka. Suara-suara seperti itu digemakan para aktivis dari India, Banglades, Indonesia, Filipina, Thailand, [...]

Baca lebih lanjut »

Serial Syariah Islam : Politik Perburuhan dalam Islam

Thursday, May 1st, 2008 | Tags: , ,
Posted in Shari'ah, Tsaqofah, Tsaqofah Islam | 8 Comments »

Pendahuluan Hampir di semua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif [...]

Baca lebih lanjut »

“Ketertinggalan” Pendidikan Dunia Muslim

Tuesday, March 25th, 2008 | Posted in Pendidikan | 5 Comments »

“Di masa (kehilafahan) Ma’mun fakultas kedokteran di Baghdad sangat aktif. Rumah sakit umum bebas-biaya dibuka di Baghdad semasa Khalifah Haroon ar Rasheed. Para dokter dan ahli bedah ditunjuk untuk memberi kuliah kepada mahasiswa kedokteran dan mengeluarkan ijazah bagi lulusannya “(Sir John Bagot Glubb) Laporan yang menganalisa kondisi pendidikan di dunia muslim oleh Bank Dunia berakhir Februari [...]

Baca lebih lanjut »

Krisis Ekonomi “Jilid 2″

Monday, July 2nd, 2007 | Posted in Fokus | No Comments »

Perdebatan tentang kemungkinan kembalinya Indonesia terancam oleh krisis moneter seperti 1997 bermula dari pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Situasi saat ini mirip dengan situasi menjelang krisis 10 tahun lalu. Artinya, jika ekonomi global tiba-tiba bergejolak maka dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis kembali.

Baca lebih lanjut »


Prioritas tujuan yang ingin dicapai adalah menaikkan pendapatan per kapita dengan cepat. Penurunan nilai ekspor minyak dan gas bumi dan bantuan luar negeri sangat terasa dampaknya bagi perekonomian Negara. Pendapatan per kapita yang merosot juga disebabkan laju pertumbuhan Negara yang mengalami penurunan karena kebutuhan ekspor menurun sedangkan impor meningkat.


Perkembangan tabungan dan investasi domestic

Tabungan dan investasi Negara sangat tergantung pada perkembangan harga dan nilai ekspor minyak bumi, yaitu melalui penerimaan pajak perseroan minyak. Penurunan tabungan domestic tersebut mengurangi kemampuan pengeluaran investasi yang diperlukan untuk mempertahankan momentum pembangunan.


Usaha meningkatkan tabungan domestik dilakukan melalui perpajakan dan lembaga-lembaga keuangan. Selain itu juga dapat dilakukan penyesuaian arah dan sasaran pembangunan dengan keterbatasan keadaan sumber pembiayaan, menurunkan target laju pertumbuhan ekonomi dan perubaha skala prioritas dan strategi pembangunan. Perlu ditinjau kembali peranan sector Negara dalam perekonomian serta peninjauan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan harga, industri dan perdagangan yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan baru. Perubahan yang perlu dilakukan adalah mengubah arah investasi agar lebih bersifat padat karya dan mengurangi impor.


Perkembangan APBN

Efek moneter anggaran Negara

Negara menganut prinsip anggaran berimbang, yang berarti bahwa defisit anggaran Negara ditutup dengan nilai lawa bantuan dan pinjaman luar negeri sebagai penerimaan Negara. Setelah kenaikan harga minyak yang terus menerus, anggaran Negara telah berubah menjadi sumber penyebab pertambahan uang beredar dan inflasi. Penerimaan dan pengeluaran Negara dapat dikelompokkan berdasar pengaruh langsungnya pada perekonomian, yaitu anggaran dalam negeri dan anggaran luar negeri.


Anggaran luar negeri berorientasi pada ekonomi luar negeri adalah penerimaan yang mengurangi daya beli atau bantuan serta kredit dari orang asing dan biasanya diterima dalam mata uang asing. Yang termasuk adalah bantuan dan kredit luar negeri, pajak perseroan minyak, pajak ekspor dan pajak atas badan dan orang asing. Anggaran dalam negeri berorientasi pada ekonomi dalam negeri mengurangi daya beli masyarakat dalam negeri seperti pajak yang dipungut dari badan dan orang yang bertempat tinggal di Indonesia.


Karena permintaan dalam negeri pemerintah sangat tergantung pada pajak perseroan minyak, dengan memburuknya pasaran minyak bumi dunia maka pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan keadaan penerimaannya.


Penyesuaian pengeluaran Negara tahun anggaran 1983/1984

Kebijakan ini mempunyai tujuan agar sebagian besar dana anggaran pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.


Reformasi perpajakan

Sejak 15 November 1982 pemerintsh meningkatka tariff fiscal luar negeri dar Rp 35.000 per keluarga menjadi Rp 150.000 per jiwa dan dipungut pada penduduk yang akan berangkat ke luar negeri. Tanggal 5 November 1983 pemerintah mengajukan tiga rancangan RUU dengan tujuan menyederhanakan system perpajakan nasional baik dalam jenis, tariff, maupun cara pembayaran.


Lemahnya system pembukuan serta kurangnya petugas pajak mempunyai pengaruh negative pada sector perbankan dan lembaga keuangan lainnya.


Sector moneter dan perbankan

Pengaruh kebijakan pagu dan kredit selektif pada bank-bank Negara.

Dalm usaha mengerem ekspansi moneter,april 1974 bank Indonesia menentukan pagu/ membatasi pertambahan kredit dalam negeri system perbankan dan pinjaman luar negeri perusahaan dan perorangan di dalam negeri. Pagu ini lebih terperinci karena diikuti dengan kebijaksanaan kredit selektif dengan suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral.


Lambannya peningkatan mutu bank-bank Negara tercermin dari lambannya pelayanan serta tidak berkembangnya jenis jasa perbankan yang ditawarkan.


Alokasi sumber-sumber ekonomi

Kredit selektif hanya efektif jika fungibility tidak terjadi. Fungibility terjadi jika penerima kredit menggunakan dan juga terjadi jika dengan tersedianya kredit murah dari bank-bank Negara, nasabah kemudian dapat membiayai sendiri kegiatannya yang lain. Kredit yang diterimanya untuk membiayai kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang disebut dalam peraturan ataupun akad kredit.


Di Indonesia, sumber utama kredit dari luar perusahaan hanya dari sector perbankan. Penempatan tabungan dalam bentuk tanah dan rumah mewah bersifat tidak produktif ditinjau dari kacamata social, selain itu juga merupakan kebocoran dari arus pendapat nasional karena sebagian besar berasal dari impor.


Liberalisasi parsial sector perbankan 1 juni 1983

Perubahan struktur dana

Akibat kemerosotan ekspor dan bantuan luar negeri pemerintah meliberalisasi bank pemerintah. Akibat kebijakan pagu dan kredit selektif lebih dari 90% kredit murah dengan suku bunga 13,5%. Liberalisme mambatasi jumlah kredit likuiditas untuk sector non prioitas dan menaikkan suku bunganya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda