Minggu, 03 Februari 2008

Permasalahan Industri Indonesia Pasca Krisis


1. Konsentrasi Industri Secara Geografis

Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa dan Sumatra. Pembangunan industri dan aktivitas bisnis Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir cenderung bias ke pulau Jawa dan Sumatra. Industri manufaktur Indonesia cenderung terkonsentrasi secara spasial di Jawa sejak tahun 1970-an (Aziz, 1994, Hill, 1990). Gambar 1 memperlihatkan terus berlanjutnya distribusi geografis yang timpang dari Industri Besar dan Menengah (IBM) menurut pulau di Indonesia.

BACA DENGAN KRITIS!

LIHAT:

Membendung Liberalisasi

Saturday, August 2nd, 2008 | Posted in Analisis | No Comments »

“Kolonialisme lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan.” (Vandana Shiva) Berbeda dengan kolonialisme Eropa sebelum Perang Dunia I yang hanya merampas tanah dan bahan baku industri, kolonialisme gaya baru yang dipromotori para kapitalis neoliberal merampas seluruh kehidupan umat manusia.

Krisis Di Ladang Minyak

Tuesday, April 1st, 2008 | Posted in Fokus | 2 Comments »

Krisis di ladang minyak. Mungkin itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia. Sebagai salah satu negara OPEC alias organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia, lonjakan harga minyak mentah dunia hingga di level 100 dolar AS/barel seharusnya menggembirakan Indonesia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya; negara kita malah dirundung kesulitan bahan bakar tersebut.

Baca lebih lanjut »

Pulau Jawa menyumbang sekitar 78 hingga 82 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor industri Indonesia dari tahun 1976 hingga 2001. Pulau Sumatra menyerap sekitar 12 persen kesempatan kerja di sektor industri. Kalimantan dan pulau-pulau lain di Kawasan Timur Indonesia (Katimin) memainkan peran yang relatif minoritas dalam sektor industri manufaktur. Jawa dan Sumatra tetap merupakan jantung (heartland) tidak hanya bagi IBM tapi juga bagi industri kecil dan rumah tangga (IKRT) (Kuncoro, 2002).

Gambar 1. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2001 (%)









Sumber: Data BPS diolah dalam Kuncoro (2007: 64)


2. Tingginya Import Content

Hampir semua industri Indonesia memiliki kandungan impor (import content) bahan baku dan bahan setengah jadi yang relatif tinggi. Import content industri padat modal lebih tinggi daripada industri padat karya.


Tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen antara tahun 1993-2002. Gambar 2a memperlihatkan kandungan impor untuk industri padat modal (industri hulu, industri permesinan, industri komponen alat angkut, industri alat listrik) berkisar antara 33,48%-54,9%. Gambar 2b memperlihatkan kandungan impor untuk industri padat karya (industri tekstil, industri garmen, industri alas kaki) berkisar antara 25,68–43,45 %. Inilah yang barangkali menjelaskan mengapa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tidak langsung menyebabkan kenaikan ekspor secara signifikan.


Relatif tingginya kandungan impor bahan baku dan penolong mencerminkan bahwa upaya peningkatan pendalaman industri masih perlu digalakkan. Dengan kata lain, industri pendukung dan terkait, khususnya industri komponen dan hulu, masih belum kokoh dalam menopang struktur industri Indonesia. Implikasinya, strategi substitusi impor untuk industri andalan Indonesia agaknya perlu diprioritaskan.


Gambar 2. Kandungan Impor Industri Indonesia, 2002

2.a Industri Padat Modal 2.b Industri Padat Karya











Sumber: Departemen Perindustrian (2005: 30)


3. Dualisme Industri

Dualisme industri Indonesia terus berlanjut: Industri kecil mendominasi dari sisi unit usaha (99%) dan penyerapan tenaga kerja (60%), namun menyumbang hanya 22% terhadap nilai tambah. Sebaliknya industri besar dan menengah, yang jumlah unit usahanya hanya kurang dari 1%, menyerap tenaga kerja 40% dan menyumbang nilai tambah 78%. Sementara itu, kontribusi UKM thd PDB sebesar 54-57%, sedang UB sekitar 42-46% selama tahun 2002-5 (lihat Tabel 1).





Tabel 1. Sumbangan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UB (Usaha Besar) dalam PDB tanpa Migas Indonesia 2002-2005 (persentase)


Tahun

Usaha Kecil (UK)

Usaha Menengah (UM)

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Besar (UB)

Total

2002

40,62

16,54

57,16

42,84

100,00

2003

40,35

16,71

57,06

42,94

100,00

2004

39,36

16.59

55.96

44.04

100,00

2005

38,08

16.13

54.22

45,78

100,00

Sumber : Menegkop & UKM dan BPS (2005)


  1. Belum Membaiknya Iklim Investasi

Iklim investasi di Indonesia masih memiliki banyak kendala. Selama 2003 hingga 2006, kendala terbesar bagi para pelaku bisnis adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi makro dan ketidakpastian kebijakan ekonomi cenderung menurun (lihat Gambar 4). Artinya, pelaku bisnis melihat adanya perbaikan lingkungan makro dan kebijakan ekonomi. Namun, kendala lain yang cenderung memburuk adalah infrastruktur (transportasi dan listrik), tenaga kerja (regulasi ketenagakerjaan nasional maupun daerah, keterampilan dan pendidikan pekerja). Kendala yang cenderung membaik di mata pelaku bisnis adalah kebijakan perdagangan dan bea cukai, akses terhadap modal, keamanan, perizinan baik nasional maupun lokal, biaya modal, tarif dan administrasi pajak, konflik dan sistem hukum, dan korupsi pada skala lokal maupun nasional.

Gambar 4. Kendala Investasi di Indonesia Menurut Persepsi Responden (moderat, jelek, sangat jelek)


Sumber: Basri (2006)

  1. Ekonomi Biaya Tinggi

Berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman masih berlanjut. Berdasarkan survei di Batam, Jabotabek, Bandung-Cimahi, Jepara-Pati, Surabaya-Sidoarjo, Denpasar, Kuncoro et al. (2004) menunjukkan masih adanya uang pelicin (grease money) dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun melakukan ekspor.


Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll.) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor (Gambar 5). Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun adalah 7,5%, yang setara dengan total Rp 3 trilyun atau sekitar $153 juta (Kuncoro, 2006). Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan.

Dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Usaha tersebut ternyata mengakibatkan distorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan UU No. 34/2000.


Situasi saat ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran, khususnya di kalangan investor domestik dan asing, Pemerintah Daerah bersikeras akan hak atas kepemilikan saham pelabuhan dan pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di daerah mereka, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. Fanatisme sektoral mulai bergeser menjadi fanatisme daerah yang overdosis.

Gambar 5. Hambatan yang Dirasakan Para Pelaku Bisnis (%)

Sumber: Kuncoro et al. (2004)

Dua setengah tahun lebih pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah berlalu, namun dunia usaha masih diwarnai ekonomi biaya tinggi. Berbagai kebijakan— seperti kenaikan harga BBM yang rata-rata lebih dari 120%, kenaikan suku bunga, kenaikan upah minimum, dan segera menyusul kenaikan tarif dasar listrik dan gas— telah memukul dunia usaha, baik besar maupun kecil.


Permasalahan Industri Indonesia Pasca Krisis

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda