Rabu, 19 Maret 2008

Bank Syariah Membiayai Usaha Kecil

Peluang Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM


Saat ini terdapat sekitar 41,8 juta unit usaha mikro dan kecil, atau 99,85 persen dari total pelaku usaha di Indonesia sebanyak 42,4 juta unit. Serapan tenaga kerja usaha mikro dan kecil mencapai 68.275.636 jiwa atau 88,70 persen tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 39,4 persen. Akan tetapi, dari 41,8 juta unit usaha mikro dan kecil tersebut, hanya 13 persen saja yang telah dibiayai oleh perbankan.


Di sisi lain, UMKM di Indonesia sangat strategis. 99,5 persen kesempatan kerja di Indonesia digunakan oleh UMKM, sedangkan 57 persen kebutuhan barang dan jasa disediakan oleh UMKM, 19 persen ekspor merupakan hasil produksi UMKM, serta juga UMKM memberi kontribusi 2-4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.


Permasalahan UMKM

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Yogyakarta, yang bekerjasama dengan satu lembaga penelitian yang ada di Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain:

  • Tidak tersedianya pasar yang cukup untuk menjual produk dari UMKM.

  • Belum tersedianya sumberdaya manusia yang profesional untuk mengelola UMKM dengan baik.

  • Masih banyaknya UMKM yang kekurangan modal untuk menggerakkan usahanya.

  • Masih kurangnya bahan baku yang tersedia untuk diolah menjadi barang jasa oleh UMKM.


Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM:

  • Akses informasi

  • Akses pasar

  • Akses sumberdaya

  • Permodalan

Untuk mengatasi salah satu permasalahan tersebut yaitu keterbatasan permodalan UMKM, maka kiprah nyata sektor perbankan khususnya perbankan syariah sangat diperlukan.


Kinerja Pembiayaan UMKM

Berdasarkan portofolio kredit pada tahun 2004, penyaluran kredit UMKM terbesar ada pada kredit mikro (kredit s.d. Rp50 juta) dan kredit kecil (Rp50 juta s.d. Rp500 juta), yang mencapai 70,8 persen. Penyaluran kredit terbesar menurut sektor ekonomi ada pada perdagangan (23,7 persen), diikuti dengan sektor perindustrian (9,4 persen), dan jasa dunia usaha (5,5 persen) meskipun sektor lain-lain termasuk di dalamnya konsumsi dan kartu kredit masih tetap memiliki porsi terbesar yaitu 51 persen.


Kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) kredit UMKM lebih kecil dibandingkan dengan NPLs total kredit perbankan, dan menunjukkan kecenderungan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, NPLs UMKM adalah sebesar 3,44 persen, lebih kecil 0,86 persen dari tahun sebelumnya (4,3 persen). Sementara itu, NPLs kredit perbankan mencapai 4,5 persen, mengalami perbaikan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun 2003. hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kinerja kredit (pembiayaan) yang lebih baik dibandingkan sektor-sektor lainnya.


Definisi UMKM dan Pembiayaan UMKM

Usaha mikro sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun.


Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon pembiayaan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dapat menerima pembiayaan dari bank syariah maksimal diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima pembiayaan dari bank sebesar diatas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00.


Karakteristik, Pertumbuhan Usaha dan Tahapan Pembiayaan UMKM

UMKM memiliki karakteristik pembiayaan yang unik, yakni perlunya pembiayaan yang tepat waktu, tepat jumlah dan sasaran, prosedur yang relatif sederhana, dan kemudahan akses ke sumber pembiayaan.


Perkembangan UMKM terbagi dalam tiga level. Pertama, pembentukan (formasi usaha); kedua, ekspansi usaha; dan ketiga, transformasi usaha.


Dalam hubungannya dengan tingkat pertumbuhan usaha, Dietmar (2000) mengklasifikasikan pembiayaan UMKM kedalam tiga tahapan. Pertama, UMKM perlu “pembiayaan bibit” (seed financing), untuk menterjemahkan ide menjadi produk prototipe, serta pengembangan rencana bisnis sehingga menjadi usaha yang mantap. Kedua, diperlukan pembiayaan awal sebelum melakukan produksi dan menjualnya. Ketiga, setelah UMKM mencapai titik impas atau mulai menghasilkan laba, maka pembiayaan untuk ekspansi mulai diperlukan, misalnya untuk perluasan fasilitas produksi, diversifikasi produk, ekspansi pasar serta tambahan modal kerja.

Berlanjut .......

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda