Kamis, 28 Januari 2010

Dosa-Dosa Pejabat-Pejabat Penguasa-Penguasa – Penanganan


Dosa-Dosa Pejabat-Pejabat Penguasa-Penguasa – Penanganan

Dosa Besar Kesalahan Kezaliman Pejabat Penguasa

Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang

Berikut ini Berbagai Kutipan Mengenai Dosa-Dosa Pejabat-Pejabat Penguasa-Penguasa

4. Pejabat Administratif dan Para Pemegang Tugas Sensitif

Realita yang diwariskan oleh sistem sebelumnya merupakan realita yang sudah terinfeksi oleh ide-ide dan orang-orang yang mengemban berbagai pemikiran. Juga terinfeksi oleh kerusakan dan orang-orang rusak yang mengeksploitasi kedudukan administratif atau kepemimpinan dalam berbagai urusan negara dan militer atau berbagai lembaga pemerintahan.

Ketika sampai ke tampuk pemerintahan, maka perlu aktivitas pembersihan yang dilakukan berdasarkan perombakan dan pertanggungjawaban serta pengembalian berbagai urusan sesuai ketentuan syariah dalam segenap urusan negara. Di antara urusan yang memerlukan pembersihan dan solusi adalah masalah orang-orang yang memanfaatkan berbagai kedudukan (jabatan) sensitif di dalam negara dan tidak aman dari sisinya baik secara pemikiran maupun praktis.

Aktivitas pembersihan dan perombakan itu diperhatikan dari empat aspek:

Pertama, urusan pemerintahan dan berbagai tugas administratif, finansial atau lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Kedua, posisi-posisi sensitif seperti kepemimpinan militer dan urusan-urusan peradilan serta posisi-posisi lainnya yang memiliki sensitifitas dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan keamanan negeri.

Ketiga, urusan-urusan finansial pada tingkat pusat seperti anggaran dan belanja negara, pendistribusian harta, pemungutannya, penjagaannya dan monitoring pelaksanaannya dalam segenap urusan.

Keempat, urusan administratif yang sensitif seperti kepala-kepala direktorat yang berkaitan dengan pemerintahan, finansial, atau urusan-urusan penting lainnya. Juga urusan yang tidak sensitif seperti jabatan dan tugas lainnya.

Masalah-masalah ini harus diperhatikan secara penuh dan dalam karena akan mempengaruhi pelaksanaan dan jalannya berbagai urusan di dalam negara. Bertahannya orang-orang yang menjadi agen asing pada posisi ini akan mungkin dimanfaatkan oleh negara-negara kafir atau pemerintah-pemerintah yang menjadi kaki tangan kafir di dunia Islam.

Urusan pemerintahan dan urusan-urusan yang terkait langsung dengannya baik urusan-urusan administratif atau finansial, maka tidak akan ditempatkan kecuali orang-orang yang berkemampuan (profesional) dan ikhlas. Demikian juga urusan-urusan militer tingkat tinggi dan urusan finansial yang sensitif. Dalam urusan-urusan tersebut dipilih orang-orang yang “aman”, dari kalangan aktivis senior berbagai lembaga atau dari orang-orang yang memiliki kemampuan di tengah umat, tetapi dengan syarat ditetapkan pengawas bagi mereka pada masa awal. Hal itu dilaksanakan hingga tercapai kemampuan bagi negara untuk menyiapkan orang-orang yang “aman” dalam berbagai bidang itu secara lebih kuat dan lebih aman dari pada mereka yang sebelumnya tetap dipertahankan pada posisinya.

Demikian juga urusan-urusan negara lainnya dalam masalah administratif dan lembaga-lembaga yang ada di bawah negara, peradilan, dan lainnya. Pada urusan-urusan itu ditempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan (profesional) dari mereka-mereka yang “aman”, dan bukan termasuk orang-orang lama atau yang diragukan atau memiliki hubungan dengan sistem lama atau dengan negara-negara kafir. Seiring dengan hal itu, ditetapkan para pengawas terhadap semua lembaga hingga tercapai kekokohan dan negara telah menjadi kuat mampu untuk menancapkan kakinya di antara negara-negara lain di dunia.

Sedangkan orang-orang yang tidak aman dari sisinya atau terdapat keraguan terhadap mereka dalam hubungan mereka dengan sistem lama atau dengan negara-negara jiran Daulah Islamiyah atau negara-negara kafir, maka mereka diberhentikan dan dicopot dari posisi mereka. Dan mereka yang terbukti melakukan penyimpangan, khususnya dalam masalah finansial dimintai pertanggungjawaban, seperti yang akan kami sebutkan ketika membicarakan tentang masalah-masalah dan sisa masalah-masalah masyarakat peninggalan sistem lama.

Pada hakikatnya, masalah dalam pemilihan dan pembersihan ini dahulu telah dilakukan oleh Rasul saw pada saat Beliau meraih tampuk pemerintahan dan kekuasaan di Madinah al-Munawarah. Beliau memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dari mereka yang lebih dahulu memeluk Islam dan menolong dakwah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain mereka. Beliau memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dalam masalah militer seperti Khalid bin Walid dan Usamah bin Zaid.

Demikian pula Beliau memilih para wali, dan urusan-urusan negara lainnya dari orang-orang terbaik di antara mereka yang memiliki kemampuan. Dinyatakan di dalam hadis bahwa Nabi saw ketika Abu Dzar ra., meminta jabatan, Rasul saw menolak untuk mengangkat Abu Dzar. Dan Beliau bersabda:

Sesungguhnya engkau seorang yang lemah …

Padahal Abu Dzar adalah seorang yang bertakwa, bersih, amanah, dan keras dalam urusan kebenaran, tetapi, ia adalah seorang yang lemah. Dalam dirinya terdapat keterbatasan yang tidak sesuai dengan tugas pemeliharaan dan hukum-hukumnya.

Sedangkan orang-orang lama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang lainnya yang sebelumnya memiliki kedudukan, maka mereka itu dijauhkan oleh Rasul saw dan Beliau tidak memperhitungkan mereka sama sekali.

Kerusakan Terkait Para Pejabat Masa Sebelumnya

Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas masalah para punggawa negara dalam masalah pemerintahan dan administratif, dan yang berhubungan dengan jabatan-jabatan sensitif serta metode memecahkan masalahnya dalam realita rusak peninggalan sistem lama. Tinggal satu masalah lagi dalam perkara ini yaitu kerusakan yang berkaitan dengan orang-orang tersebut yang mereka lakukan di dalam tubuh Daulah dan bagaimana menyelesaikan kerusakan tersebut.

Untuk memperjelas deskripsi perkara ini kami juga melihatnya dari empat aspek::

Pertama, tugas, posisi, dan lembaga yang menyalahi hukum-hukum syara’.

Kedua, pengaturan berbagai urusan sesuai dengan struktur syar’i dalam membentuk lembaga-lembaga negara.

Ketiga, Pertanggungjawaban atas berbagai aktivitas kerusakan yang terjadi pada masa sistem sebelumnya yang rusak.

Keempat, kerusakan yang diwariskan sistem lama, khususnya dalam perkara-perkara peradilan dan finansial.

Masalahnya tidak berhenti sebatas perombakan orang-orang dari posisi mereka lalu akan berhenti secara damai. Melainkan harus memperhatikan kerusakan besar yang diperbuat oleh orang-orang itu dan orang-orang yang ada di belakang mereka dari para penguasa dan orang-orang upahan kaum penjajah

Perkara pertama, yaitu tugas, posisi, dan lembaga-lembaga yang menyalahi hukum-hukum syara’. Terdapat banyak tugas yang terkait dengan pemahaman-pemahaman kapitalisme yang tidak memiliki dasar syar’i, bahkan menyalahi hukum-hukum syara’ seperti tugas intelijen yang memata-matai kaum Muslim. Tugas-tugas seperti ini dihapus secara total; dan kantor-kantor, cabang-cabang dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya ditutup dan orang-orangnya diadili karena menyalahi hukum syara’. Allah Swt berfirman:

Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (TQS. Al-Hujurât [49]: 12)

Juga terdapat lembaga-lembaga ribawi seperti bank-bank, bursa atau lembaga-lembaga semisal, baik yang resmi atau yang tidak resmi di dalam negara. Maka lembaga-lembaga resmi yang berdiri atas dasar riba harus dihapus, agensi-agensi yang ada di bawahnya juga harus dihapus. Karena semua itu menyalahi hukum-hukum Islam. Tugas apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum agama kita yang lurus harus dihapus, demikian pula semua lembaga yang berdiri untuk mengurusi tugas itu.

Perkara kedua, yaitu pengaturan berbagai urusan sesuai dengan struktur syar’i dalam membentuk lembaga-lembaga negara. Masalah ini atas izin Allah akan mudah dan gampang. Karena kapasitas keilmuan dan kemampuan akliyah telah ada di dalam diri putera-putera umat. Yang diperlukan hanya aktivitas pengaturan dan pembangunan kembali dengan baik dari sisi penyusunan struktur yang sempurna dalam masalah ini. Dimulai dari khalifah kaum Muslim dan berakhir pada lembaga-lembaga pelayanan untuk seluruh urusan negara. Dalam pelaksanaan hal itu disandarkan pada hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Lembaga-lembaga lama warisan sistem sebelumnya adalah lembaga-lembaga yang mayoritasnya terkait dengan sistem kapitalis, baik dalam masalah pemerintahan dan administrasi ataupun dalam aspek-aspek finansial, militer, dan pasukan. Karenanya harus dilakukan pengaturan kembali terhadap lembaga-lembaga dan tugas-tugas tersebut setelah dilakukan penghapusan atas apa saja yang menyalahi hukum-hukum agama yang lurus ini (Islam).

Pada hakikatnya, aktivitas pengaturan ini kadangkala memerlukan sedikit waktu. Karena itu, pada awalnya disandarkan pada kader-kader yang tidak menyalahi Islam dan aman dari sisi mereka sampai aktivitas pengaturan itu selesai dalam bentuk yang sahih. Dan kadangkala adalah sulit melakukan aktivitas pengaturan ini secara sekaligus. Karena masalahnya di sini adalah masalah yang memerlukan program-program, persiapan-persiapan dan kader-kader yang memiliki keahlian yang mencukupi.

Perkara ketiga, yaitu pertanggungjawaban aktivitas rusak yang terjadi pada masa sistem lama. Masalah ini dikembalikan kepada hukum-hukum syara’ dan kepada pendapat Khalifah dalam beberapa perkara.

Apa saja yang dikembalikan kepada hukum syara’, maka hukum itu wajib diterapkan tanpa penundaan sedikit pun dan tidak ada peluang untuk menyimpang, karena itu merupakan hukum yang wajib diterapkan dan tidak boleh diselisihi. Hal itu seperti penguasaan pejabat-pejabat negara terhadap harta-harta masyarakat secara zalim dan permusuhan. Hal ini jelas secara syar’i tidak diperbolehkan karena Allah Swt berfirman:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (TQS. al- Baqarah [2]: 188).

Dan Rasul saw bersabda:

Tidak halal harta seseorang Muslim kecuali berdasarkan kerelaan dari dirinya

Masalah-masalah seperti ini, termasuk tugas-tugas yang tidak benar atau gaji-gaji yang tinggi bagi orang-orang tertentu; semuanya diminta pertanggungjawabannya dan diluruskan sesuai hukum-hukum Islam.

Sedangkan perkara-perkara yang dikembalikan kepada pendapat Khalifah seperti pandangan terhadap pejabat-pejabat negara sebelumnya beserta kerusakan dan kejahatan mereka, maka perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada pandangan Imam. Jika ia menginginkan ia bisa memaafkan dan jika ia berkehendak ia boleh pula memberikan sanksi. Ia juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang tertentu saja dan memberikan maaf kepada orang-orang tertentu lainnya. Rasul saw memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat kerusakan dan menyakiti kaum Muslim, sebaliknya Beliau juga meminta pertanggungjawaban orang-orang yang lain. Beliau meminta pertanggungjawaban beberapa orang yang bertanggungjawab dari penduduk Makkah, dan sebaliknya Beliau memaafkan yang lain. Perkara-perkara ini dikembalikan kepada pandangan Imam dan kemaslahatan negara.

Kadangkala kemaslahatan negara mengharuskan tetap dilangsungkannya peradilan untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada umat dan keterikatan mereka dengan negara-negara besar. Juga untuk membongkar kejahatan-kejahatan para penguasa lainnya yang berhubungan dengan orang itu.

Adapun perkara keempat, yaitu kerusakan yang diwarisi dari sistem rusak sebelumnya dalam masalah pemerintahan dan finansial. Point ini memerlukan penjelasan dan perincian lebih jauh. Karena sistem sebelumnya adalah sistem kapitalis yang berdiri di atas kerusakan pada mayoritas perkaranya. Jika diinginkan untuk merujuk kepada setiap perkara yang di dalamnya terjadi penyimpangan, maka hal itu memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa sesuai dengan sangat besarnya kerusakan yang terjadi. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, dan ini yang menjadi sandaran dalam perkara ini, adalah bahwa kerusakan dalam sistem sebelumnya memiliki hukum-hukum syara’. Karena sebelum Daulah Islamiyah pertama berdiri, juga telah berlangsung kehidupan yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk kerusakan. Saat itu turun berbagai hukum syara’ yang memecahkan bebagai kerusakan tersebut.

....

Ini yang berkaitan dengan masalah memerangi realita rusak peninggalan sistem sebelumnya. Pada hakikatnya kesucian Islam dan keadilannya akan mampu mencuci najis-najis sebelumnya secara sempurna sebagaimana air hujan yang mengucur deras dari langit akan mampu mensucikan najis dari muka bumi. Maka ketika hukum Allah menyebar luas di muka bumi, ia akan membalikkan segala perkara, meratakan keadilan, keamanan, dan kemakmuran. Manusia akan melupakan kotoran dan kerusakan masa lalu dan dengan izin Allah masa lalu itu tidak akan memiliki pengaruh sedikit pun. Kita memohon kepada Allah agar mengokohkan kaum Muslim dengan hukum-Nya yang adil untuk menghilangkan semua najis, penderitaan, dan kesalahan-kesalahan masa lalu dari diri mereka.

Dari buku : Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya

Judul Asli: al-Khilâfah ar-Râsyidah al-Maw’ûdah wa at-Tahadiyât

Penerbit: Dar al-Ummah

Pengarang: Hamd Fahmi Thabib

Cetakan I, 1428 H/2007 M

abu khair Says:

May 6th, 2008 at 14:04

Presiden SBY adalah seorang Muslim yang juga masih saudara kita jadi sudah sepantasnya jika Presiden membubarkan Ahmadiyah berdasarkan Al-Qur’an dan sunah. tetapi, jika Presiden SBY tidak membubarkan Ahmadiyah, Presiden berarti telah menyakiti bahkan menghianati saudara-saudaranya.

Annas I.W. says : pengkhianat agama Islam = munafik

Meneg BUMN Ngotot Jual Krakatul Steel

Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I-IV & PT Krakatau Steel (KS) segera diprivatisasi tahun ini juga (rakyat merdeka, 16/7/08)

KOMentar: Penjualan asset rakyat terus terjadi. Padahal, KS sehat. Bila KS dijual, pasokan baja utk persenjataan TNI dikuasai asing. Penjualan aset hanya untuk para pejabat demi biaya Pemilu.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/17/komentar-politik-4/index.html

HTI-Press. Petinggi dan sekertariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan road show ke 14 negara dari tanggal 9 s/d 3 November 2008. Keberangkatan anggota KPU itu didampingi staf KPU dan pejabat serta staf Departemen Luar Negeri ke kota-kota tersebut, untuk melakukan sosialisasi pemilu. (Rakyat Merdeka, 03/09/08).

KOMENTAR: “Atas nama demokrasi hamburkan uang rakyat, tapi hasilnya tidak pernah sejahterakan rakyat. Wajib GANTI DEMOKRASI dengan sistem ISLAM.” (Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia)

hizbut-tahrir.or.id/2008/09/03/komentar-politik-atas-nama-demokrasi-hamburkan-uang-rakyat/index.html

Ketua MPR Hidayat Nurwahid: ‘Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar’ (Detik.com, 24/7/08)

KOM: Sebelumnya Megawati menyatakan orang golput tidak boleh jadi warga negara Indonesia. Juga, ketua KPU Abdul Hafiz: ‘Golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik’ (Detik.com, 17/7/08). Terlihat, para pejabat panik dengan fenomena golput. Mestinya, mereka sadar bahwa kepercayaan rakyat pada proses demokrasi tersebut terus turun.

(Lajnah Siyasi HTI)

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/25/komentar-politik-golput-meningkat-elit-politik-panik/index.html

Kini Giliran Pengacara Muslimah Turki yang Dipersoalkan

Markas Pengacara Istanbul menempelkan pengumuman di seluruh pengadilan Turki yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang para pengacara yang mengenakan jilbab. Kantor Berita AFP melaporkan, sejumlah pengacara ternama Turki menentang hal tersebut dan menyatakan bahwa dalam peraturan mengenai pakaian pengacara tidak terdapat batasan soal jilbab dan kebijakan para pejabat tinggi Markas Pengacara Istanbul ini sepenuhnya ilegal. Sumber-sumber hukum di Turki menilai aksi tersebut adalah dalam rangka marginalisasi para pengacara muslim. Padahal 99 persen warga Turki beragama Islam.

Sumber : http://indonesian.irib.ir

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/03/kini-giliran-pengacara-muslimah-turki-yang-dipersoalkan/index.html

Jika selama menjalani puasa Ramadhan seorang penguasa atau pejabat berhenti korupsi, menerima hadiah dan suap, menelentarkan dan zalimi rakyat maka demikianlah seharusnya ia selalu bertindak meski ia sudah meninggalkan bulan Ramadhan. Jika selama bulan suci seorang politisi ‘istirahat’ dari upaya ‘menjilat’ kesana-kemari maka demikianlah seharusnya ia selalu bersikap meski shaum tak lagi ia jalani.

....

Sayang, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, esensi puasa di atas seperti tidak pernah dipahami dan seolah dilewatkan begitu saja oleh kebanyakan Muslim. Usai Ramadhan, banyak Muslim yang kembali suka berbohong, menggunjing dan menyakiti orang lain. Usai puasa, banyak artis yang kembali ke dunia maksiat, mengobral aurat dan melakukan tindakan tak terpuji. Usai shaum, banyak pejabat yang kembali melakukan korupsi dan menelantarkan rakyat.

....

Usai bulan suci, banyak politisi yang kembali bermanuver serta ‘menjilat’ kesana-kemari. Yang terjadi saat ini, meski Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, energi para pejabat dan politisi malah mulai tersedot ke arah bagaimana cara mempertahankan/meraih posisi pada ajang Pemilu lima tahunan tersebut. Momentum silaturahmi Idul Fitri pun dimanfaatkan untuk melakukan penjajakan sebelum dilanjutkan dengan berkoalisi, melakukan manuver politik dan meraih simpati. Setelah mengajukan usulan kontroversial untuk kembali ke asas tunggal, yang kemudian banyak menuai kritik, beberapa partai besar, di antaranya PDIP dan Golkar, diberitakan sedang menggagas Liga Nasional. Tujuannya konon untuk memperteguh komitmen terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI dan Pluralisme (Media Indonesia, 22/10/07).

....

Lalu bagaimana dengan kondisi rakyat secara umum saat ini? Adakah mereka menjadi perhatian utama penguasa, para pejabat dan para politisi di atas sebagaimana saat-saat mereka berkampanye menjelang Pemilu?

hizbut-tahrir.or.id/2007/10/24/menangkap-spirit-idul-fitri/index.html

Sekalipun diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya, ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: Pertama, hadiah kepada penguasa, pejabat atau pegawai negara. Abu Humaid as-Sa’idi menuturkan bahwa Nabi saw. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat, lalu ia kembali dan mengatakan, “Ya Rasul, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.”

hizbut-tahrir.or.id/2008/02/05/hadiah/index.html

Alasan besarnya subsidi, yang berulang kali disebut oleh pejabat pemerintah sebanyak lebih dari Rp 200 triliun dan akan menjadi lebih Rp 300 triliun bila BBM tidak segera dinaikkan patut dipertanyakan. Alasan itu baru benar bila seluruh minyak mentah diimpor dari luar negeri. Faktanya, Indonesia masih memproduksi 910 ribu barrel minyak mentah setiap hari. Memang, produksi dalam negeri sebanyak itu tidak mencukupi, karenanya harus diimpor. Nah, mestinya, subsidi itu dihitung dari jumlah minyak mentah yang diimpor itu. Mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyebut, bila perhitungan dilakukan dengan benar, pemerintah sesungguhnya malah mendapatkan kelebihan uang tunai. Yakni selisih antara harga jual BBM di dalam negeri dengan besarnya subsidi dari minyak mentah impor. Besarnya diperkirakan mencapai Rp 35 triliun. Kemana dana sebesar ini?

hizbut-tahrir.or.id/2008/05/13/pers-release-menolak-kenaikan-bbm-2008/index.html

Jelas, kebijakan ini sangat zalim. Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, misalnya, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap orang-orang kaya yang berpenghasilan lebih dari Rp 5 juta, atau mengenakan pajak tambahan terhadap rumah-rumah mewah para pejabat yang harganya di atas 500 juta, demikian juga yang mempunyai mobil mewah lebih dari satu. Apa susahnya membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah juga bisa saja menunda pembayaran utang plus bunga (APBN 2008) yang jumlahnya 151,2 trilyun. Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang jumlahnya lebih dari Rp 200 triliun. Pemerintah juga bisa mengambil alih tambang emas, perak, minyak dan batu baru yang sekarang dikuasai oleh asing. Karena semuanya adalah pemilikan umum yang merupakan hak rakyat, tapi sekarang lebih dari 80 persen dikuasai asing. Akan tetapi, kebijakan ini malah tidak diambil oleh Pemerintah.

hizbut-tahrir.or.id/2008/05/25/pemerintah-tidak-berhati-nurani/index.html

abu Ibrahim Says:

June 5th, 2008 at 15:59

Memang kalau mau dilihat hikmahnya akan kejadian ini sangat banyak, kita bisa melihat bagaimana reaksi media yang sangat anti terhadap islam dan bersemangat mengadakan propaganda2, persis ketika peristiwa AA Gym kawin lagi. Tapi berita pejabat selingkuh mereka sepi dari pemberitaan. Karena memang media suka jika Islam itu disudutkan.

Begitu juga kaum munafiqien dan orang2 Islam yang kena provokasi dan para sekularis…,mereka sangat senang akan perstiwa ini, padahal dibalik itu semua adalah akan terbuka pintu kebaikan bagi semua pengemban dakwah.


# bedjo Says:

June 12th, 2008 at 11:59

setuju dengan mas farid.. perjuangkan terus tidak hanya pada masyarakat, tp juga pejabat & penguasa negeri ini. yg mayoritas islam tapi akidahnya kaya yahudi


Kedua : Pihak AS pun melakukan kunjungan langsung dan memberikan bantuan kepada korban luka insiden Monas. Ketua Usaha Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, John Heffern, menjenguk korban luka Insiden Monas dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di RSPAD Gatot Subroto pada 6 Juni 2008. Kunjungan pejabat Kedubes AS ini seakan ingin menggambarkan betapa luar biasanya Insiden Monas tersebut.

Muncul pertanyaan, mengapa ketika terjadi bentrokan fisik antara kedua kubu akibat kisruh Pilkada di Maluku Utara, AS tidak mengeluarkan siaran pers atau menjenguk? Bukankah sama-sama terdapat luka dan terjadi aksi kekerasan? Ketika kampus Unas diserbu, bukankah banyak yang luka dan kampus hancur? Mengapa tidak melakukan tindakan serupa? Bukankah sama-sama tindak kekerasan? Mengapa hanya terhadap Insiden Monas saja kutukan, desakan dan kunjungan itu dilakukan? Ada apa sebenarnya? Bukankah hal ini justru meneguhkan bahwa memang ada hubungan antara AS dengan AKKBB?

hizbut-tahrir.or.id/2008/06/19/kekuatan-asing-di-balik-kelompok-pro-ahmadiyah/index.html

[Edisi 411] Indonesia memang ’surga’ para koruptor. Entah mengapa, tindakan haram korupsi seolah-olah telah menjadi ’kebiasaan’ sebagian pejabat kita. Korupsi sudah merajalela. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Syamsa Ardisasmita, berbeda dengan penanganan kasus korupsi sebelumnya pada tahun 1999-2004, kasus korupsi lebih banyak terjadi di DPRD. Tercatat ada 23 kasus korupsi di KPK yang melibatkan anggota DPRD di berbagai provinsi. “Sekarang kebanyakan kasus korupsi melibatkan kepala daerah,” katanya.

....

Mahalnya biaya politik ini memicu para gubernur, bupati, walikota bahkan bisa jadi presiden akan bekerja keras untuk ’mengembalikan’ modal politiknya yang selama kampanye telah dikeluarkan. Bukan hanya modalnya, ’keuntungan’ tentu akan diburu juga. Jika sudah demikian, para pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinannya memikirkan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan keuntungan politik berikut modal tambahan untuk maju ke pentas pemilihan kepala daerah ataupun presiden berikutnya.

hizbut-tahrir.or.id/2008/06/25/mengurai-benang-kusut-korupsi/index.html

Jadi, untuk mengidentifikasi seseorang sebagai ‘amîl (agen, antek, komprador), tidak lain dengan memonitor tanda-tanda keagenan yang tampak pada dirinya dari ucapan, perbuatan, sikap atau kebijakannya. Dengan begitu, bisa diidentifikasi ide, konsepsi, pandangan dan keyakinannya; corak gerakan dan arah aksinya; dan kebijakan dan strateginya. Kemudian semua itu bisa dibandingkan dengan yang dimiliki atau berasal dari asing (para pejabat, lembaga, ahli atau cendekiawan asing). Jika sama, atau merupakan pengulangan, implementasi dan tindak lanjut dari apa yang dimiliki atau berasal dari asing itu, maka itu menunjukkan tanda sebagai ‘amîl. Bisa juga dengan melihat, ide, ucapan, perbuatan dan kebijakan yang dibuat, lebih demi kepentingan siapa? Jika ternyata lebih menguntungkan atau lebih demi kepentingan asing, maka itu adalah salah satu tanda sebagai ‘amîl. Bisa juga dengan melihat tingkat kedekatan, kemesraan hubungan, loyalitas dan kepatuhan. Jika lebih tinggi kepada asing, maka itu juga salah satu tanda sebagai ‘amîl. Jika semua itu terjadi sekali, bisa jadi itu sebuah kebetulan, karena kekeliruan atau kekhilafan. Namun, jika terjadi berkali-kali, berulang-ulang dan terdapat kekonsistenan dalam suatu kurun waktu, maka itu bisa diduga kuat bahwa dia benar-benar ‘amîl, agen, antek atau komprador.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/08/umala-agenkomprador/index.html

Tidaklah kebetulan bahwa daerah yang menjadi ajang pertempuran “Perang Melawan Teror” adalah negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim yang memiliki potensi untuk berdirinya pemerintahan Islam di masa depan. Dan negeri-negeri tersebut juga memendam potensi kekayaan alam seperti gas dan minyak bumi. Dan bukan pula kebetulan bahwa di tahun 2002 dan 2006 Pentagon mengeluarkan laporan Quadrennial Review yang menggambarkan wajah seram umat muslim, negeri-negeri muslim, dan agama Islam itu sendiri dalam berbagai bentuk sebagai ancaman terhadap keamanan AS. Pejabat teras AS pun yakin bahwa ancaman terhadap ideologi AS adalah “Islam yang dipolitisir’. Maka Washington serta sekutunya tidak bisa tinggal diam membiarkan umat Islam mewujudkan cita-cita politik mereka, yaitu Khilafah.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/29/islamic-reformation-2-exposing-a-battle-for-hearts-and-minds/index.html

Berbagai keprihatinan dan perhatian telah ditunjukkan oleh masyarakat Internasional termasuk pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam terhadap kawasan tersebut, namun kondisinya semakin tidak menentu. Presiden SBY sendiri bahkan menegaskan sikap politik luar Indonesia terhadap Palestina yakni mendukung berdirinya negara Palestina. Hal tersebut disampaikannya sewaktu mendapat kunjungan dari Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad tanggal 12 Juli lalu. Bukan itu saja, ia juga menjanjikan bantuan kepada 1.000 pejabat Palestina (www.presidensby.info).

Sekilas nampak bahwa pernyataan SBY bernilai positif bagi perjuangan rakyat Palestina, padahal sejatinya pernyataan tersebut justru memperkokoh eksistensi negara Israel dan membuktikan sikap politik SBY sebenarnya tidak berbeda dengan para penguasa negeri-negeri Islam lainnya yang menjadi antek dan kaki tangan AS dan Negara-negara Eropa.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/01/membebaskan-tanah-isra-miraj/index.html

Liberalisme juga sedang mengacak-acak politik kita. Pemilu dan Pilkada terbukti hanya menghamburkan biaya dan memicu banyak konflik sosial ketimbang melahirkan pemimpin yang adil. Bahkan sejak era reformasi sudah tak terhitung wakil rakyat dan pejabat di pusat maupun derah yang terlibat kasus korupsi.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/02/ancaman-liberalisasi/index.html

Semua itu masih diperparah oleh kualitas aparatur, pejabat dan politisi yang buruk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan kepada publik oleh aparatur sedemikian buruk. Korupsi sedemikian mengakar; dari Sabang sampai Merauke; dari tingkat RT hingga pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR dari daerah hingga pusat.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/19/indonesia-butuh-sistem-dan-pemimpin-yang-baik-renungan-63-tahun-indonesia-merdeka/index.html

Nasib Musharaf tampaknya tidak berbeda dengan rezim diktator lainnya. Seperti Riza Pahlevi (Iran), Marcos (Philipina), Suharto (Indonesia), Saddam Husain (Iraq) . Dosa besar rezim ini juga tampaknya sama, menjadi kaki tangan Amerika Serikat. Rezim diktator ini dalam kebijakannya kemudian lebih memilih menyenangkan sang Tuan Besar, dibanding mensejahterakan rakyat. Membunuh rakyat sendiri pun tidak masalah untuk menyenangkan sang Tuan Besar Imperialis.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/20/nasib-tragis-sang-diktator-musharaf/index.html

Penahanan Dr. Siddiqui dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian dalam negeri Pakistan dan dua orang pejabat AS yang tidak disebut namanya dalam media massa Pakistan berbahasa Urdu. Anehnya, hanya berselang beberapa hari saja, rezim Pakistan dan AS menarik pernyataan mereka dan menyangkal memiliki pengetahuan perihal penahanan dan letak penahanan Dr. Siddiqui.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/28/dunia-barat-dan-penguasa-muslim-harus-malu-terkait-kasus-dr-aafia-siddiqui/index.html

Kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bulyan Royan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) dengan jumlah uang suap yang lebih besar. Menurut Penasihat hukum Dirut PT Bina Mina Karya Perkasa, pengusaha yang diduga memberikan uang kepada kepada anggota DPR Bulyan Royan yang ditangkap oleh KPK karena diduga menerima [...]

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/22/suap-menyuap-dan-hukum-syara-terhadapnya/index.html

Para ulama telah sepakat; seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, berdasarkan hadits-hadits shahih di atas. Mereka juga sepakat mengenai bolehnya memerangi penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata.

....

Berdasarkan penjelasan Dr. Muhammad Khair Haekal di atas dapatlah disimpulkan bahwa penguasa-penguasa yang menjadikan aqidah kufur sebagai asas negara –semacam demokrasi dan sekulerisme–, serta menerapkan aturan-aturan kufur telah terjatuh kepada tindak ”kekufuran yang nyata” (kufran shurahan), walaupun secara individu mereka masih mengerjakan sholat. Begitu pula jika mereka tidak lagi menyeru rakyat untuk menegakkan sholat dengan cara menegakkan sanksi bagi orang yang tidak mengerjakan sholat; atau jika mereka sudah mengubah salah satu sendi dari Islam; maka dalam kondisi semacam ini mereka tidak boleh ditaati, bahkan kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka dan memakzulkan mereka jika memungkinkan.

....

Walhasil, penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum Muslim saat ini telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan dengan sekuat tenaga berjuang untuk mengganti system kufur tersebut menjadi system Islam. Inilah pendapat yang lurus, suci, dan dipegang oleh para ulama-ulama wara’.

Sayangnya, ketentuan semacam ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh ulama-ulama salatin yang rela berkhianat terhadap umat Islam untuk melanggengkan eksistensi penguasa dan pemerintahan kufur melalui fatwa-fatwa culas dan penuh dengan pengkhianatan. Ulama-ulama ini tidak segan-segan dan malu-malu menyerukan kepada umat Islam agar mereka tetap mentaati penguasa-penguasa sekarang, padahal para penguasa itu telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata”. WaLlâhu al-Hâdiy al-Muwaffiq ila Aqwâm al-Thâriq.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/23/kapan-penguasa-tidak-boleh-ditaati/index.html

[Edisi 414]. Begitu memilukan melihat realitas kondisi masyarakat Indonesia kini. Beban hidup terasa semakin berat bagi kebanyakan rakyat. Kebijakan demi kebijakan yang dilakukan penguasa menjadikan rakyat semakin melarat. Rakyat seolah tidak boleh istirahat sebentar saja untuk tidak dihimpit berbagai beban kehidupan tersebut.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/15/krisis-energi-energi-indonesia-dikuasai-asing/index.html

PT Krakatau Steal untung Rp 411 milyar (TVOne, 28/5/08). Tapi, Menneg BUMN Sofyan A Djalil: ‘PT.Krakatau Steal harus diprivatisasi tahun ini, apapun keputusannya’ (Republika,27/5/08) KOM: Aneh, perusahaan negara yang untung malah dijual. Inilah bila penguasa sekaligus pengusaha (corporation state).

hizbut-tahrir.or.id/2008/05/29/komentar-politik-para-pengkhianat-jual-indonesia-rakyat-melarat/index.html

Para pejuang Khilafah menghadapi berbagai ujian, salah satunya mereka harus berhadapan dengan tindakan brutal penguasa zhalim. Akhir Rajab 1429 H, sejumlah pemuda Hizbut Tahrir Palestina ditangkapi oleh keamanan sekular Palestina pada saat akan melakukan aksi damai untuk memperingati keruntuhan Khilafah Islamiyyah di beberapa kota di Tepi Barat, Palestina seperti di Jenin, Tulkarim dan Ramalah. Pada kesempatan itu, Hizbut Tahrir Palestina menyerukan kaum Muslim untuk menegakkan Khilafah sebagai kewajiban dari Allah Swt., institusi pelindung kaum Muslim.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/21/seruan-khilafah-global-jenin-dan-tulkarim-palestina/index.html

Liberalisasi menjadi jalan bagi penguasaan seluruh kekayaan alam Indonesia sekaligus menghadang Islam politik tampil memimpin negeri ini.

....

Masuknya perusahaan multinasional ke sektor hilir migas kian menambah cengkeraman asing di sektor ini. Sebelumnya mereka telah menguasai sektor hulu (eksplorasi dan penambangan). Hingga tahun 2008, berdasarkan data dari Serikat Pekerja Pertamina, perusahaan asing menguasai sekitar 90 persen migas Indonesia. Bahkan penguasa tambang emas terbesar di dunia di Timika, Papua, adalah Freeport Mcmoran (AS).

....

Di sektor lainnya, Pemerintah melalui UU Sumber Daya Air memberikan kesempatan kepada investor asing untuk masuk dalam penguasaan air di Indonesia. Privatisasi air ini ditandai dengan bercokolnya dua perusahaan asing di Ibukota Negara, yakni Thames (Inggris) dan Lyonase (Prancis). Beberapa perusahaan asing lainnya telah mengikat kerjasama dengan PDAM di daerah. Bahkan perusahaan air kemasan terbesar di Indonesia kini telah jatuh ke tangan Danone dari Prancis.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/02/ancaman-liberalisasi-di-semua-lini/index.html

Yang menarik dan sekaligus menggetarkan, al-Badri ternyata tak hanya berjuang dengan lidah dan pena, namun juga dengan totalitas jiwa dan raganya. Apa yang ditulis al-Badri dalam kitabnya Al-Islam bayna al-Ulama’ wa al-Hukkam tidak berhenti sebatas torehan pena di atas kertas. Beliau juga mengamalkan apa yang ditulisnya. Dengan gagah berani beliau mengkritik penguasa Irak yang tengah melancarkan penangkapan terhadap para ulama dan aktivis Islam pada tahun 1969. Al-Badri, yang juga seorang imam masjid dari distrik Dragh kota Baghdad ini, akhirnya gugur sebagai syuhada (insya Allah) karena siksaan brutal rezim Baats pimpinan Saddam Husein. Semua itu hanya karena al-Badri menjalankan tugas sucinya sebagai ulama mengkritik Saddam Husein yang kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/08/ulama-wajib-mengoreksi-penguasa/index.html

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh. Pembaca yang budiman, sudah terlalu lama kaum Muslim di negeri-negeri Islam, termasuk di negeri ini, dipimpin oleh para penguasa zalim sekaligus menjadi antek asing. Mereka zalim karena memimpin rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Misal: menaikkan harga BBM—yang notabene milik rakyat—adalah ‘tradisi’ yang tidak pernah absen dilakukan oleh para [...]

hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/cover/index.html

Wahai kaum Muslim di Pakistan

Sejak berdirinya Hizbut Tahrir pada tahun 1953, para thaghut yang terdiri dari para penguasa kaum Muslim telah melakukan berbagai upaya untuk menentang, menangkapi, dan menyiksa syabab Hizb dalam skala besar, sehingga dalam banyak kesempatan, penyiksaan itu telah mengantarkan syabab Hizb menjadi syahid. Meski semua tindakan itu telah dilancarkan, namun semuanya itu tidak pernah mampu melemahkan tekad syabab Hizbut Tahrir, atau pun memadamkan kekuatan dan semangat mereka. Bahkan dengan pertolongan Allah SWT, perjuangan untuk menegakkan Khilafah justru mengakar dalam di negeri-negeri Islam.

hizbut-tahrir.or.id/2007/10/24/kekejaman-musharraf-kepada-syabab-hizbut-tahrir/index.html

Masalah bagi para penguasa itu tak lain adalah kursi dan mahkota mereka. Agenda mereka bukanlah menjaga Islam dan kaum Muslim, melainkan kursi kekuasaan, meskipun harus dengan menyia-nyiakan agama dan dunia, serta menghinadinakan negeri dan rakyatnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?

hizbut-tahrir.or.id/2008/03/03/khilafahlah-yang-akan-menghentikan-mulut-jalang-mereka-terhadap-islam/index.html

Partai-partai politik juga tidak jauh beda. Mereka yang dipilih oleh rakyat, logikanya tentu saja harus memihak rakyat. Kenyataannya tidaklah begitu. Justru lewat proses demokrasi, DPR mengeluarkan UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama penguasa asing. UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, semuanya berpihak pada asing. Dan itu secara resmi dan legal disahkan oleh partai-partai politik di DPR.

hizbut-tahrir.or.id/2008/06/18/golput-dan-krisis-demokrasi/index.html

Berkali-kali penguasa Saudi menangkap kaum Muslim termasuk ulama yang ikhlas yang senantiasa mengkritik kedekatan Saudi dengan Penjajah Amerika Serikat. Bahkan pada beberapa tahun lalu, seorang imam Masjid al-Haram pun ikut diciduk gara-gara membacakan doa pada rakaat terakhir sholat tarawih yang meminta pertolongan atas serangan AS terhadap wilayah kaum Muslim.

hizbut-tahrir.or.id/2008/06/30/tahan-701-muslim-kini-arab-saudi-jalani-agenda-as-dalam-war-on-terrorism/index.html

Sesungguhnya akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan mereka di dalam kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka maka ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya; ia tidak akan masuk menemaniku di telaga. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan mereka di dalam kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya; ia akan masuk ke telaga bersamaku (HR an-Nasai, al-Baihaqi dan al-Hakim).


Kekalahan pasukan AS dan sekutunya di Irak dan Afghanistan tampaknya tinggal menunggu waktu. Moral pasukan AS dan sekutnya yang rapuh membuat tentara AS yang memiliki senjata yang canggih menjadi lemah. Padahal pasukan mujahidin jumlahnya tidaklah begitu besar, peralatannya juga kalah jauh dari negara Paman Sam itu. Namun dorongan semangat jihad untuk mengusir penjajah yang menghinakan kaum muslim telah menjadi senjata yang paling menakutkan bagi penjajah. Perang di Irak dan Afghanistan telah menghancurkan mitos bahwa pasukan AS tidak bisa dikalahkan. Apalagi kebencian rakyat Irak terhadap pasukan penjajah pun terus meningkat.Kalaulah tidak didukung oleh penguasa boneka pengkhianat di Irak dan Afghanistan, pasukan penjajah itu pasti sudah terusir dari bumi jihad

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/12/kekalahan-pasukan-penjajah-di-irak-dan-afghanistan/index.html

Mulusnya intervensi asing ini tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah sekular di negeri Islam, termasuk Sudan. Alih-alih menjaga diri dari intervensi asing, penguasa di negeri-negeri Islam justru memberikan andil besar dengan tunduknya mereka kepada pihak asing. Penguasa negeri Islam ini juga telah menciptakan kondisi awal (pretext) bagi Barat untuk melakukan intervensi asing. Sikap represif terhadap rakyat dan kegagalan mensejahterakan rakyat sering dijadikan oleh pihak asing sebagai bentuk pelanggaran HAM. Ketidakadilan ini juga membuat tuntutan untuk memisahkan diri atau memberontak semakin membesar.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/16/the-guardian-minyak-motif-amerika-di-sudan/index.html

Sementara rakyat hanya menjadi alat legalitas untuk meraih kekuasaan melalui pilkada dan pemilu. Sementara fakta buruk dalam ekonomi, sistem ini telah memberikan keleluasaan kepada para pemilik modal untuk menguasai berbagai sumber kekayaan negara. Misalnya, pemberian konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola tambang minyak, emas, juga pemberian ijin kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan, atau barang tambang lainnya. Dengan cara seperti ini, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha dan penguasa yang berkolusi dengan para pengusaha ketimbang yang dirasakan oleh rakyat.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/27/fenomena-golput-pada-pilkada-jatim/index.html

Ini semua terjadi akibat pengelolaan sektor pertambangan, termasuk gas, yang didasarkan pada prinsip liberal-kapitalistik. Dengan prinsip ini, pemerintah memposisikan diri seolah sebagai penjual, sementara rakyat diposisikan sebegai pembeli. Pemerintah juga memposisikan diri seolah sebagai pemilik tambang, yang punya otoritas untuk memberikan hak penguasaan tambang kepada swasta, baik dalam negeri maupun asing. Dengan prinsip seperti ini, kepentingan dan hak-hak rakyat untuk mendapatkan manfaat dari hasil tambang sudah pasti akan terabaikan.

....

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh memberikan hak penguasaan tambang kepada pihak swasta. Sebab, memberikan hak penguasaan tambang kepada swasta, berarti telah melakukan perubahan status kepemilikan atas tambang tersebut dari milik umum ke milik pribadi (swasta). Selain itu, jika dikuasai swasta, orientasi pengelolaannya akan bersifat komersial. Akibatnya, rakyat secara bersama-sama tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya.

hizbut-tahrir.or.id/2008/07/30/krisis-pupuk-mengapa-terjadi/index.html

Sementara itu pembicara kedua, Mouhiuddin Ahmed menjelaskan tema seputar “Krisis Kaum Muslim Sekarang: Khilafah Satu Jalan Kedepan. Dia menjelaskan bahwa ketiadaan Khilafah, dengan mudah imperialis Barat memecah belah umat ke dalam berbagai kepingan dan memaksa para penguasa boneka seperti Musharraf, Karimov, Bashar, Mubarak, Karzai, Abbas dan Fakhruddin memperbudak umat.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/09/konferensi-khilafah-bangladesh-hanya-satu-jalan-khilafah/index.html

Lebih dari itu, dialog antar-agama ini—yang telah direkayasa oleh orang-orang kafir Barat, didukung oleh para penguasa negeri-negeri Islam yang menjadi agen mereka, serta dibantu oleh kroni mereka dari kalangan ulama dan intelektual—ditujukan pula demi menciptakan semacam “agama baru” bagi kaum Muslim, yakni sebuah “agama” yang didasarkan pada akidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Padahal, akidah sekularisme telah menetapkan bahwa kewenangan membuat hukum adalah hak manusia, bukan hak Allah Swt. yang telah menciptakan manusia. Tindakan para perekayasa dialog antar-agama ini tampaknya merupakan contoh yang tepat dari apa yang dipaparkan dalam firman Allah Swt. yang berbunyi demikian:

Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian (kepada kekafiran) seandainya mereka mampu. (QS al-Baqarah [2]: 217).

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. (QS al-Baqarah [2]: 120).

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/pemikiran-kapitalis-berbahaya-dialog-antar-agama/index.html

Dalam aspek ekonomi, ternyata yang mengelola sebagian besar sumber daya alam kita bukan bangsa Indonesia sendiri. Tapi negara-negara lain terutama kaum kafir. Sehingga yang menikmati SDA itu bukan bangsa Indonesia sendiri tapi orang-orang Barat, para kapital-kapital Barat. Bahkan mereka makin kuat cengkramannya ketika memiliki umala atau antek-antek, seperti para penguasa dan para politikus yang menggolkan beberapa rancangan UU terkait penanaman modal, dan hal-hal terkait hajat hidup orang banyak.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/18/harist-abu-ulya-ketua-dpp-hti-ketua-lajnah-siyasah-hti-kita-masih-dijajah/index.html

# Sahur Makassar Says:

August 28th, 2008 at 17:16

INDONESIA TELAH 63 TAHUN MERDEKA, TETAPI HANYA KEMERDEKAAN SEMU, KEMERDEKAAN SEMU YANG DIBERIKAN OLEH BANDIT-BANDIT KAPITALIS. PENGUASA NEGERI INI SEMUANYA BANCI, SEMUANYA PENJILAT, TAK PUNYA NYALI KEPADA MEREKA DAN MENUTUP MATA MENUTUP TELINGA TAK PEDULI DENGAN NASIB RAKYAKNYA YANG MATI KELAPARAN. KEMERDEKAAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN ISLAM. SAATNYA ISLAM BANGKIT.

JANGAN PERNAH LELAH DAN BOSAN BERJUANG TEGAKKAN SYARIAH DAN KHILAFAH

ALLAHU AKBAR


HTI-Press. Kontrak penjualan Gas LNG Tangguh ke China jika tidak terevisi untuk 20 tahun ke depan berpotensi merugikan Rp. 700 triliyun karena gas dijual 3,8 dolar/MMBTU/2006, sekarang harga gas di pasar internasional 20 dolar/MMBTU (Republika, 30/08/08).

KOMENTAR: Untuk ekspor diobral, untuk rakyat harga mencekik. Banyak kontrak tidak pedulikan nasib rakyat. Dalam Islam gas adalah milik umat dan penguasa mengeksplorasi serta mengelola hasilnya untuk rakyat bukan untuk penguasa dan juragan kapitalisnya.

hizbut-tahrir.or.id/2008/08/30/komentar-politik-gas-untuk-ekspor-diobral-untuk-rakyat-harga-mencekik/index.html

HTI-Press. Novianti Nasution (mantan anggota fraksi PDIP): pemerintah dilematis kalau kontrak proyek Gas Tangguh dinegoisasi ulang akan terkena denda 300 juta dolar AS tapi kalau diteruskan selama 25 tahun negara dirugikan 75 milyar dolar AS (Rp. 750 triliyun) (Rakyat Merdeka, 01/09/08)

KOMENTAR: Kecerobohan penguasa mengambil keputusan maka resikonya rakyat menderita, SEBUAH KEDZALIMAN dalam mengelola harta rakyatnya. (Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia)

hizbut-tahrir.or.id/2008/09/02/komentar-politik-proyek-gas-tangguh-kecerobohan-penguasa/index.html

Politik luar negeri ala Kapitalisme juga penuh kerusakan. Thabib menjelaskan bahwa politik luar negeri kapitalis dibangun atas dasar imperialisme—dalam segala bentuknya—yang tak lepas dari karakter materialistik alias menghisap kekayaan. (h. 111). Imperialisme ini dapat berbentuk perang militer secara langsung untuk meraih hegemoni politik dan ekonomi, seperti yang dilancarkan AS di Panama, Irak, dan Afganistan. Imperialisme dapat pula berbentuk penjajahan ekonomi melalui penguasaan moneter dan utang jangka panjang untuk menancapkan dominasi politik dan politik atas negeri yang berhutang. Dapat pula imperialisme itu berbentuk pengendalian lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan segenap organisasinya, atau berbentuk penyebaran ide-ide yang menyesatkan seperti globalisasi, WTO, dan perdagangan bebas. (h. 121). Imperialisme juga dilaksanakan melalui kaum liberal kaki-tangan Barat untuk menyerang hukum-hukum Islam, seperti poligami, khitan perempuan, atau talak yang dianggap sebagai penindasan atas perempuan. (h. 126).

hizbut-tahrir.or.id/2008/09/03/keniscayaan-runtuhnya-kapitalisme/index.html

Sepeninggal Pak Harto, perbincangan tentang kebijakannya selama menjadi penguasa Orde Baru terhadap Islam politik semakin ramai. Sebagian ada yang memuji atas keberhasilannya dalam menekan berbagai gerakan Islam politik melalui pemaksaan pemakaian asas tunggal Pancasila bagi setiap parpol dan ormas. Sementara yang lain ada yang menghujat atas segala tindakan represifnya terhadap para aktivis Islam politik.

hizbut-tahrir.or.id/category/analisis/politik/page/2/index.html

Nyatanya hal itu jauh dari harapan. Kini di mana-mana justru muncul trend untuk menghidupkan kembali kesyirikan. Budaya-budaya paganisme malah digali kembali. Adat istiadat yang sempat menghilang dari peredaran diangkat lagi dan dijadikan daya tarik wisata. Yang aneh, yang menghidupkan adalah para penguasa dari tingkat pusat hingga daerah yang notabene Muslim. Pantas jika bukan keberkahan yang tercurah tapi musibah yang melanda.

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 52, Tanggal 19 September – 2 Oktober 2008 M/19 Ramadhan - 2 Syawwal 1429 H

Contoh mutakhir adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kerahasiaan Negara, di mana di dalamnya terdapat ketentuan yang dapat membuat sejumlah informasi penting yang menyangkut rakyat banyak tidak dibuka untuk publik; atau Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), yang menyatakan bahwa para pejabat di sektor keuangan ini tidak dapat dijerat hukum terkait kebijakannya dalam memberikan Bantuan Likuiditas guna menghadapi krisis finansial global. Demikianlah, ketentuan dan mekanisme dibuat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya rakyat tidak bisa melakukan kontrol dan koreksi terhadap pemerintah.

Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia

Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam

Di tingkat akar rumput, upaya ini diperkuat dengan gerakan massif seluruh operator lapangan dan event organizer mereka dari kalangan LSM liberal dan LSM gender yang mereka danai dan mereka bina. Sedangkan di level atas, konspirasi juga dilakukan bersama para penguasa yang menjadi antek Barat melalui penerapan sistem sekuler yang selain bertentangan dengan Islam, keberadaaannya justru mengokohkan liberalisasi, semisal dengan menerapkan sistem politik yang opportunistik, sistem ekonomi yang kapitalistik, sistem budaya yang hedonistik, sistem sosial yang individualistik dan lain-lain. Disamping akan melahirkan kerusakan, penerapan sistem sekuler seperti ini, pada saat yang sama justru mengukuhkan hegemoni kapitalisme atas kaum muslimin.

KELUARGA MUSLIM DALAM ANCAMAN

(Mewaspadai Upaya Liberalisasi Keluarga Melalui Ide Gender)

Oleh : Siti Nafidah

Justru di situlah musibahnya. Jika sebelumnya penduduk Gaza bisa bertahan hidup dan mensuplai kebutuhan hidup mereka dari suplai logistik yang disalurkan melalui terowongan-terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, kini terowongan-terowongan itu pun ditutup oleh pemerintah Mesir. Bukan hanya itu, atas perintah AS dan Israel, pemerintah Mesir membangun tembok baja di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza. Seperti dilansir BBC, pembangunan tembok tersebut akan memakan waktu selama 18 bulan, dengan panjang 10-11 km (6-7 mil) dan memiliki tinggi 20-30 meter (70-100 kaki). Ketika pembangunan “tembok neraka” tersebut banyak mendapat kecaman dari berbagai ulama’ dan aktivis, baik dari dalam maupun luar Mesir, termasuk fatwa haram dari Dr. Yusuf Qaradhawi, penguasa Mesir malah memerintahkan para jongos-nya untuk mengeluarkan fatwa dengan dalih hak, tanah air hingga dalih dharar pun digunakan. Akhirnya, keluarlah fatwa konyol, yang menghalalkan pembangunan proyek gila itu.

....

Tindakan kriminal kacung Husni Mubarak itu jelas tidak bisa diterima, baik oleh syariah maupun akal sehat. Bukankah Syaikh kacung dan anggota Majma’ al-Buhûts itu lebih tahu ketimbang yang lain tentang hadis Nabi yang menuturkan, bahwa ada seorang wanita masuk neraka, gara-gara seekor kucing yang dia kerangkeng dan tidak diberi makan. Pertanyaannya, jika terhadap seekor kucing saja, balasannya neraka, lalu bagaimana dengan tindakan penguasa Mesir yang memblokade dan membuat 1,5 juta penduduk Gaza kelaparan? Bagaimana pula hukum orang yang bersekongkol dalam tindakan kriminal tersebut? Karena itu, kata Dr. Fahmi Huwaidi, “Dia (Syaikh kacung) memang layak mendapatkan laknat dan siksa dari Allah.”

....

Jelas sudah, bahwa masalah yang dihadapi oleh kaum Muslim di Palestina umumnya, dan Gaza, khususnya, adalah masalah pendudukan, yang identik dengan masalah militer. Karena itu, untuk mengakhiri derita mereka, satu-satunya cara yang diajarkan oleh Islam adalah dengan menyelesaikannya secara militer, yaitu mengirim tentara kaum Muslim untuk berjihad melawan Israel. Dana, bantuan logistik dan kemanusiaan yang telah diberikan, meski telah mampu meringankan penderitaan mereka, terbukti tidak pernah mampu menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Namun, pengiriman tentara kaum Muslim ke sana nyatanya terhalang oleh political will penguasa, yang umumnya menjadi antek negara-negara kafir penjajah. Karena itu, umat Islam pun tidak boleh berdiam diri terhadap pengkhianatan para penguasa mereka. Umat juga tidak boleh tertipu dengan retorika manis mereka. Di satu sisi, mereka menunjukkan sikap bermusuhan dengan Israel, namun di sisi lain, membuka hubungan diplomatik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Erdogan. Ada juga yang tampak tidak membuka hubungan diplomatik, tetapi menjalin hubungan diam-diam, seperti yang dilakukan Indonesia. Jika para penguasa itu memang tidak bisa diharapkan, maka harus ada arus baru yang dijadikan kiblat politik umat; sebuah arus yang dipimpin oleh kekuatan politik yang bergerak dan terjun di tengah-tengah umat. Melalui proses edukasi, artikulasi dan agregasi yang terus-menerus dilakukan, pada akhirnya arus baru itu benar-benar akan terbentuk dan menjadi harapan umat; bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pada akhirnya, Allah pun akan mewariskan bumi-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang salih.

Fatwa Konyol Syaikh Al-Azhar

KH Hafidz Abdurrahman

Begitu juga para penguasa Uni Emirat Arab yang membangun masjid-masjid dan proyek-proyek sosial di banyak negara Muslim, telah membuat negara mereka sebagai tempat berkembang biak bagi setiap pengusaha riba dan subhat. Sementara sambutan mereka terhadap menteri Yahudi dengan dalih berpartisipasi dalam konferensi internasional, hanyalah alasan yang statusnya lebih buruk dari dosa membenarkan tindakan keji mereka, serta memperkenalkan entitas Yahudi ke jantung Jazirah Arab dan negara-negara Teluk, sedang di sisi lain mereka menunjukkan solidaritas mereka terhadap warga Palestina dalam menghadapi pembantaian, pengusiran, Yahudisasi Al-Quds (Yerusalem) dan pemblokadean yang dilakukan entitas Yahudi. Apakah kunjungan menteri ini sebagai jalan untuk kemajuan Uni Emirat Arab yang mulai berantakan setelah terungkapnya kebohongan ekonomi, dan meledaknya gelembung keuangan, yang sebenarnya sudah lama mereka derita!!!

....

bahkan yang lebih buruk dari semua itu adalah kecenderungan dan dukungan para politisi dan para pemimpin gerakan kepada para penguasa pengkhianat seperti mereka ini.

Zionis Yahudi Berkeliaran Di Negeri-Negeri Kaum Muslim, Sementara Tangan Mereka Masih Berlumuran Darah Sumber: pal-tahrir.info, 20/1/2010.

Pertanyaannya kemudian siapa yang diuntungkan dari kenaikan BBM ini? Jawabnya jelas, multinasional corporation (MNC) alias perusahaan multi-nasional migas yang beroperasi di Indo-nesia. Lagi-lagi para penjajah asing dan para penguasa yang menjadi antek-anteknya yang untung. Rakyat tetap buntung. Revrisond menjelaskan, para penjajah ini mulai masuk melalui penyusunan draft undang-undang migas. Melalui USAID, Amerika menggelon-torkan 40 juta dolar AS untuk menyusun sekaligus mengawal pelaksanaan UU tersebut. Migas. Seperti pepatah, 'tidak ada makan siang gratis', dana itu sepenuhnya untuk menundukkan Indonesia. UU yang disusun oleh Amerika dan akhirnya disahkan sebagai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas. UU yang disahkan DPR itu mengharuskan harga minyak dalam negeri sesuai harga minyak di pasar internasional. Inilah proses liberalisasi migas.

....

Yang berperan besar dalam semua masalah ini adalah tim ekonomi pemerintah. Dedengkotnya adalah Menkeu Keuangan Sri Mulyani yang dulu pernah menjadi salah satu Direktur IMF. Di belakangnya adalah Mafia Berkeley seperti Boediono, Marie Pangestu,. Mereka rela menjual negara demi kepentingan asing dan kelompoknya. ''Dari dulu sejak zaman penjajahan hingga kini, perilaku para penguasa itu sama, menindas rakyat dan mengambil upeti dari rakyat,'' kata Sony.

DUSTA-DUSTA REZIM SBY-JK

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 45, Tanggal 6 - 19 Juni 2008 M

Pemerintah seakan buta dan tuli terhadap berbagai beban dan derita yang menghimpit rakyat. Pemerintah seakan tak ambil peduli dengan keluh kesah dan raungan rakyat yang menghiba, akibat kesengsaraan hidup. Pemerintah seakan membuat sebuah komedi drama kolosal yang sangat dramatis dan sadistis, di mana jutaan rakyat yang menderita kurang makan, akibat kemiskinan, menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menakjubkan bagi para penguasa dan pejabat negara, dan tontonan itu seakan pula mereka nikmati, serta membiarkan mereka mati satu demi satu, sampai rakyat miskin itu habis, mati akibat kelaparan dan terkena busung lapar.

....

Tentu, yang lebih getir lagi, munculnya tokoh-tokoh di pemilu 2009, dan tak ada muka yang baru. Kebanyakan yang muncul adalah tokoh-tokoh lama yang sudah diketahui 'track record'nya oleh rakyat. Mereka adalah orang-orang yang sudah gagal. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tak mempunyai visi dan kemampuan apa-apa, dan tidak mampu memberikan solusi terhadap krisis yang dihadapi rakyat Indonesia. Mereka adalah 'boneka' para pemilik modal alias konglomerat. Kalau mereka menjadi presiden, yang berkuasa adalah para pemilik modal alias konglomerat. Buktinya adalah kasus BLBI sampai sekarang tak tuntas dan tak tersentuh oleh aparat penegak hukum, hal ini tak lain karena mereka berhasil 'menguasai' para penguasa dan bakal penguasa di negeri ini. Seperti Mega, SBY, JK, Wiranto, Sutiyoso, Akbar Tanjung, atau mungkin Amien Rais adalah bagian dari kepentingan mereka.

MENUJU JALAN PEMBEBASAN

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 44, Tanggal 16 - 29 Mei 2008 M

.... Noto Soeroto, salah seorang tokoh BO (Boedi Oetomo), di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereniging berkata: “Agama Islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya... Sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan.” Sebuah artikel di “Suara Umum”, sebuah media massa milik BO di bawah asuhan Dr Soetomo terbitan Surabaya, dikutip oleh A. Hassan di dalam Majalah “Al-Lisan” terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, “Digul lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah Ka'bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” (M.S) Al-Lisan nomor 24, 1938. Karena sifatnya yang tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda, maka tidak ada satu pun anggota BO yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda.

MELURUSKAN SEJARAH KEBANGKITAN UMAT

Tabloid SUARA ISLAM EDISI 45, Tanggal 6 - 19 Juni 2008 M

Selanjutnya kita harus bergiat diri dan bersemangat untuk bersama-sama, bahu-membahu, dan terlibat aktif dalam menjalankan roda dakwah; menyeru penguasa yang zalim untuk bersegera menerapkan syariat Islam; menyeru masyarakat untuk bersegera terikat dengan syariah. Bukan sebaliknya, rakyat dinasihati supaya sabar menghadapi kesulitan hidup, sementara penguasa yang menyebabkan kesulitan hidup rakyatnya malah dibiarkan.

hizbut-tahrir.or.id/2008/09/02/keutamaan-ramadhan/index.html

Dosa-Dosa Pejabat-Pejabat Penguasa-Penguasa – Penanganan

Dosa Besar Kesalahan Kezaliman Pejabat Penguasa

______WAJIB MENERAPKAN HUKUM ISLAM______

Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat (musuh-musuh) yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. [Qur'an [6] Al An'am : 123]

_____________________________________________________

pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. [Qur'an [24] An Nur : 24]

_____________________________________________________

dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata "Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. [Qur'an [8] Al Anfal : 21]

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. [Qur'an [8] Al Anfal : 22]

______WAJIB MENERAPKAN HUKUM ISLAM______

Semoga Yang Maha Kuasa melindungi agama kami. Aamiin.

Alhamdulillah.

Go Belajar

Mendeteksi Sifat Nifaq – Sifat Munafiq

kata-kata kunci :

Dosa-Dosa Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa – Penanganan Dosa Besar kesalahan-kesalahan kezaliman kezaliman Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Berikut ini Berbagai Kutipan Mengenai Dosa-Dosa Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa4. Pejabat-pejabat Administratif dan Para Pemegang Tugas Sensitif Kerusakan Terkait Para Pejabat-pejabat Masa Sebelumnya Melainkan harus memperhatikan kerusakan besar yang diperbuat oleh orang-orang itu dan orang-orang yang ada di belakang mereka dari para Penguasa-penguasa dan orang-orang upahan kaum penjajah Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain (TQS. Al-Hujurât [49]: 12) Hal itu seperti penguasaan Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat negara terhadap harta-harta masyarakat secara zalim zalim dan permusuhan. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Sedangkan perkara-perkara yang dikembalikan kepada pendapat Khalifah seperti pandangan terhadap Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat negara sebelumnya beserta kerusakan dan kejahatan kejahatan mereka, maka perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada pandangan Imam. Kadangkala kemaslahatan negara mengharuskan tetap dilangsungkannya peradilan untuk membongkar kejahatan kejahatan-kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada umat dan keterikatan mereka dengan negara-negara besar. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Juga untuk membongkar kejahatan kejahatan-kejahatan kejahatan para Penguasa-penguasa lainnya yang berhubungan dengan orang itu. Kita memohon kepada Allah agar mengokohkan kaum Muslim dengan hukum-Nya yang adil untuk menghilangkan semua najis, penderitaan, dan kesalahan-kesalahan-kesalahan-kesalahan masa lalu dari diri mereka. Penjualan aset hanya untuk para Pejabat-pejabat demi biaya Pemilu. Keberangkatan anggota KPU itu didampingi staf KPU dan Pejabat-pejabat serta staf Departemen Luar Negeri ke kota-kota tersebut, untuk melakukan sosialisasi pemilu. Terlihat, para Pejabat-pejabat panik dengan fenomena golput. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - , sejumlah pengacara ternama Turki menentang hal tersebut dan menyatakan bahwa dalam peraturan mengenai pakaian pengacara tidak terdapat batasan soal jilbab dan kebijakan para Pejabat-pejabat tinggi Markas Pengacara Istanbul ini sepenuhnya ilegal. Jika selama menjalani puasa Ramadhan seorang Penguasa-penguasa atau Pejabat-pejabat berhenti korupsi, menerima hadiah dan suap, menelentarkan dan zalimi rakyat maka demikianlah seharusnya ia selalu bertindak meski ia sudah meninggalkan bulan Ramadhan. Usai shaum, banyak Pejabat-pejabat yang kembali melakukan korupsi dan menelantarkan rakyat. Yang terjadi saat ini, meski Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, energi para Pejabat-pejabat dan politisi malah mulai tersedot ke arah bagaimana cara mempertahankan/meraih posisi pada ajang Pemilu lima tahunan tersebut. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Adakah mereka menjadi perhatian utama Penguasa-penguasa, para Pejabat-pejabat dan para politisi di atas sebagaimana saat-saat mereka berkampanye menjelang Pemilu? ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: Pertama, hadiah kepada Penguasa-penguasa, Pejabat-pejabat atau pegawai negara. Alasan besarnya subsidi, yang berulang kali disebut oleh Pejabat-pejabat pemerintah sebanyak lebih dari Rp 200 triliun dan akan menjadi lebih Rp 300 triliun bila BBM tidak segera dinaikkan patut dipertanyakan. Jelas, kebijakan ini sangat zalim zalim. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi orang-orang kaya berpenghasilan lebih Rp 5 juta, mengenakan pajak tambahan rumah-rumah mewah Pejabat-pejabat harganya di atas 500 juta, Tapi berita Pejabat-pejabat selingkuh mereka sepi dari pemberitaan. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - perjuangkan terus tidak hanya pada masyarakat, tp juga Pejabat-pejabat & Penguasa-penguasa negeri ini. Kunjungan Pejabat-pejabat Kedubes AS ini seakan ingin menggambarkan betapa luar biasanya Insiden Monas tersebut. Entah mengapa, tindakan haram korupsi seolah-olah telah menjadi ’kebiasaan’ sebagian Pejabat-pejabat kita. Jika sudah demikian, para Pejabat-pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinannya memikirkan kesejahteraan rakyat. Kemudian semua itu bisa dibandingkan dengan yang dimiliki atau berasal dari asing (para Pejabat-pejabat, lembaga, ahli atau cendekiawan asing). Pejabat-pejabat teras AS pun yakin bahwa ancaman terhadap ideologi AS adalah “Islam yang dipolitisir’. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Bukan itu saja, ia juga menjanjikan bantuan kepada 1.000 Pejabat-pejabat Palestina, padahal sejatinya pernyataan tersebut justru memperkokoh eksistensi negara Israel dan membuktikan sikap politik SBY sebenarnya tidak berbeda dengan para Penguasa-penguasa negeri-negeri Islam lainnya yang menjadi antek dan kaki tangan AS dan Negara-negara Eropa. Bahkan sejak era reformasi sudah tak terhitung wakil rakyat dan Pejabat-pejabat di pusat maupun derah yang terlibat kasus korupsi. Semua itu masih diperparah oleh kualitas aparatur, Pejabat-pejabat dan politisi yang buruk. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Korupsi sedemikian mengakar; dari Sabang sampai Merauke; dari tingkat RT hingga Pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR dari daerah hingga pusat. Dosa besar rezim ini juga tampaknya sama, menjadi kaki tangan Amerika Serikat. Penahanan Dr. Siddiqui dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian dalam negeri Pakistan dan dua orang Pejabat-pejabat AS yang tidak disebut namanya dalam media massa Pakistan berbahasa Urdu. Penguasa-penguasa Kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bulyan Royan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan Pejabat-pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) dengan jumlah uang suap yang lebih besar. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Para ulama telah sepakat; seorang Muslim wajib memisahkan diri dari Penguasa-penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, berdasarkan hadits-hadits shahih di atas. Mereka juga sepakat mengenai bolehnya memerangi Penguasa-penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Berdasarkan penjelasan Dr. Muhammad Khair Haekal di atas dapatlah disimpulkan bahwa Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa yang menjadikan aqidah kufur sebagai asas negara –semacam demokrasi dan sekulerisme–, serta menerapkan aturan-aturan kufur telah terjatuh kepada tindak ”kekufuran yang nyata” Walhasil, Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum Muslim saat ini telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Sayangnya, ketentuan semacam ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh ulama-ulama salatin yang rela berkhianat terhadap umat Islam untuk melanggengkan eksistensi Penguasa-penguasa dan pemerintahan kufur melalui fatwa-fatwa culas dan penuh dengan pengkhianatan. Ulama-ulama ini tidak segan-segan dan malu-malu menyerukan kepada umat Islam agar mereka tetap mentaati Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa sekarang, padahal para Penguasa-penguasa itu telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata”. Penguasa-penguasa Kebijakan demi kebijakan yang dilakukan Penguasa-penguasa menjadikan rakyat semakin melarat. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Inilah bila Penguasa-penguasa sekaligus pengusaha (corporation state). Para pejuang Khilafah menghadapi berbagai ujian, salah satunya mereka harus berhadapan dengan tindakan brutal Penguasa-penguasa zhalim. Liberalisasi menjadi jalan bagi penguasaan seluruh kekayaan alam Indonesia sekaligus menghadang Islam politik tampil memimpin negeri ini. Bahkan Penguasa-penguasa tambang emas terbesar di dunia di Timika, Papua, adalah Freeport Mcmoran (AS). Di sektor lainnya, Pemerintah melalui UU Sumber Daya Air memberikan kesempatan kepada investor asing untuk masuk dalam penguasaan air di Indonesia. Dengan gagah berani beliau mengkritik Penguasa-penguasa Irak yang tengah melancarkan penangkapan terhadap para ulama dan aktivis Islam pada tahun 1969. Penguasa-penguasa, termasuk di negeri ini, dipimpin oleh para Penguasa-penguasa zalim zalim sekaligus menjadi antek asing. Mereka zalim zalim karena memimpin rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - , para thaghut yang terdiri dari para Penguasa-penguasa kaum Muslim telah melakukan berbagai upaya untuk menentang, menangkapi, dan menyiksa syabab Hizb Masalah bagi para Penguasa-penguasa itu tak lain adalah kursi dan mahkota mereka. Justru lewat proses demokrasi, DPR mengeluarkan UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama Penguasa-penguasa asing. Berkali-kali Penguasa-penguasa Saudi menangkap kaum Muslim termasuk ulama yang ikhlas yang senantiasa mengkritik kedekatan Saudi dengan Penjajah Amerika Serikat. Kalaulah tidak didukung oleh Penguasa-penguasa boneka pengkhianat di Irak dan Afghanistan, pasukan penjajah itu pasti sudah terusir dari bumi jihad. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Alih-alih menjaga diri dari intervensi asing, Penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam justru memberikan andil besar dengan tunduknya mereka kepada pihak asing. Penguasa-penguasa negeri Islam ini juga telah menciptakan kondisi awal (pretext) bagi Barat untuk melakukan intervensi asing. Dengan cara seperti ini, hasilnya lebih banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha dan Penguasa-penguasa yang berkolusi dengan para pengusaha ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - , yang punya otoritas untuk memberikan hak penguasaan tambang kepada swasta, baik dalam negeri maupun asing. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh memberikan hak penguasaan tambang kepada pihak swasta. Sebab, memberikan hak penguasaan tambang kepada swasta, berarti telah melakukan perubahan status kepemilikan atas tambang tersebut dari milik umum ke milik pribadi (swasta). Dia menjelaskan bahwa ketiadaan Khilafah, dengan mudah imperialis Barat memecah belah umat ke dalam berbagai kepingan dan memaksa para Penguasa-penguasa boneka seperti Musharraf, Karimov, Bashar, Mubarak, Karzai, Abbas dan Fakhruddin memperbudak umat. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - dialog antar-agama ini—yang telah direkayasa oleh orang-orang kafir Barat, didukung oleh para Penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang menjadi agen mereka, Bahkan mereka makin kuat cengkramannya ketika memiliki umala atau antek-antek, seperti para Penguasa-penguasa dan para politikus yang menggolkan beberapa rancangan UU terkait penanaman modal, dan hal-hal terkait hajat hidup orang banyak., KEMERDEKAAN SEMU YANG DIBERIKAN OLEH BANDIT-BANDIT KAPITALIS. Penguasa-penguasa NEGERI INI SEMUANYA BANCI, Dalam Islam gas adalah milik umat dan Penguasa-penguasa mengeksplorasi serta mengelola hasilnya untuk rakyat bukan untuk Penguasa-penguasa dan juragan kapitalisnya. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Kecerobohan Penguasa-penguasa mengambil keputusan maka resikonya rakyat menderita, SEBUAH kedzaliman kedzaliman dalam mengelola harta rakyatnya. Penguasa-penguasa Imperialisme dapat pula berbentuk penjajahan ekonomi melalui Penguasa-penguasa an moneter dan utang jangka panjang untuk menancapkan dominasi politik dan politik atas negeri yang berhutang. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Sepeninggal Pak Harto, perbincangan tentang kebijakannya selama menjadi Penguasa-penguasa Orde Baru terhadap Islam politik semakin ramai. Yang aneh, yang menghidupkan adalah para Penguasa-penguasa dari tingkat pusat hingga daerah yang notabene Muslim. , yang menyatakan bahwa para Pejabat-pejabat di sektor keuangan ini tidak dapat dijerat hukum terkait kebijakannya dalam memberikan Bantuan Likuiditas Sedangkan di level atas, konspirasi juga dilakukan bersama para Penguasa-penguasa yang menjadi antek Barat melalui penerapan sistem sekuler yang selain bertentangan dengan Islam, , Penguasa-penguasa Mesir malah memerintahkan para jongos-nya untuk mengeluarkan fatwa dengan dalih hak, tanah air hingga dalih dharar pun digunakan. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Pertanyaannya, jika terhadap seekor kucing saja, balasannya neraka, lalu bagaimana dengan tindakan Penguasa-penguasa Mesir yang memblokade dan membuat 1,5 juta penduduk Gaza kelaparan? Namun, pengiriman tentara kaum Muslim ke sana nyatanya terhalang oleh political will Penguasa-penguasa, yang umumnya menjadi antek negara-negara kafir penjajah. Karena itu, umat Islam pun tidak boleh berdiam diri terhadap pengkhianatan para Penguasa-penguasa mereka. Jika para Penguasa-penguasa itu memang tidak bisa diharapkan, maka harus ada arus baru yang dijadikan kiblat politik umat; Begitu juga para Penguasa-penguasa Uni Emirat Arab yang membangun masjid-masjid dan proyek-proyek sosial di banyak negara Muslim, - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - , hanyalah alasan yang statusnya lebih buruk dari dosa membenarkan tindakan keji mereka, bahkan yang lebih buruk dari semua itu adalah kecenderungan dan dukungan para politisi dan para pemimpin gerakan kepada para Penguasa-penguasa pengkhianat seperti mereka ini. Lagi-lagi para penjajah asing dan para Penguasa-penguasa yang menjadi antek-anteknya yang untung. Rakyat tetap buntung. ''Dari dulu sejak zaman penjajahan hingga kini, perilaku para Penguasa-penguasa itu sama, menindas rakyat dan mengambil upeti dari rakyat,'' kata Sony., - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - akibat kemiskinan, menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menakjubkan bagi para Penguasa-penguasa dan Pejabat-pejabat negara, , hal ini tak lain karena mereka berhasil 'menguasai' para Penguasa-penguasa dan bakal Penguasa-penguasa di negeri ini. ; menyeru Penguasa-penguasa yang zalim zalim untuk bersegera menerapkan syariat Islam; , sementara Penguasa-penguasa yang menyebabkan kesulitan hidup rakyatnya malah dibiarkan. Dosa-Dosa Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa – Penanganan Dosa Besar kesalahan-kesalahan kezaliman kezaliman Pejabat-pejabat Penguasa-penguasaDosa-Dosa Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa – Penanganan Dosa Besar kesalahan-kesalahan kezaliman kezaliman Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Berikut ini Berbagai Kutipan Mengenai Dosa-Dosa Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa ↓ 4. Pejabat-pejabat Administratif dan Para Pemegang Tugas Sensitif Kerusakan Terkait Para Pejabat-pejabat Masa Sebelumnya Melainkan harus memperhatikan kerusakan besar yang diperbuat oleh orang-orang itu dan orang-orang yang ada di belakang mereka dari para Penguasa-penguasa dan orang-orang upahan kaum penjajah Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain (TQS. Al-Hujurât [49]: 12) Hal itu seperti penguasaan Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat negara terhadap harta-harta masyarakat secara zalim zalim dan permusuhan. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Sedangkan perkara-perkara yang dikembalikan kepada pendapat Khalifah seperti pandangan terhadap Pejabat-pejabat-Pejabat-pejabat negara sebelumnya beserta kerusakan dan kejahatan kejahatan mereka, maka perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada pandangan Imam. Kadangkala kemaslahatan negara mengharuskan tetap dilangsungkannya peradilan untuk membongkar kejahatan kejahatan-kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada umat dan keterikatan mereka dengan negara-negara besar. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Juga untuk membongkar kejahatan kejahatan-kejahatan kejahatan para Penguasa-penguasa lainnya yang berhubungan dengan orang itu. Kita memohon kepada Allah agar mengokohkan kaum Muslim dengan hukum-Nya yang adil untuk menghilangkan semua najis, penderitaan, dan kesalahan-kesalahan-kesalahan-kesalahan masa lalu dari diri mereka. Penjualan aset hanya untuk para Pejabat-pejabat demi biaya Pemilu. Keberangkatan anggota KPU itu didampingi staf KPU dan Pejabat-pejabat serta staf Departemen Luar Negeri ke kota-kota tersebut, untuk melakukan sosialisasi pemilu. Terlihat, para Pejabat-pejabat panik dengan fenomena golput. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - , sejumlah pengacara ternama Turki menentang hal tersebut dan menyatakan bahwa dalam peraturan mengenai pakaian pengacara tidak terdapat batasan soal jilbab dan kebijakan para Pejabat-pejabat tinggi Markas Pengacara Istanbul ini sepenuhnya ilegal. Jika selama menjalani puasa Ramadhan seorang Penguasa-penguasa atau Pejabat-pejabat berhenti korupsi, menerima hadiah dan suap, menelentarkan dan zalimi rakyat maka demikianlah seharusnya ia selalu bertindak meski ia sudah meninggalkan bulan Ramadhan. Usai shaum, banyak Pejabat-pejabat yang kembali melakukan korupsi dan menelantarkan rakyat. Yang terjadi saat ini, meski Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, energi para Pejabat-pejabat dan politisi malah mulai tersedot ke arah bagaimana cara mempertahankan/meraih posisi pada ajang Pemilu lima tahunan tersebut. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Adakah mereka menjadi perhatian utama Penguasa-penguasa, para Pejabat-pejabat dan para politisi di atas sebagaimana saat-saat mereka berkampanye menjelang Pemilu? ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: Pertama, hadiah kepada Penguasa-penguasa, Pejabat-pejabat atau pegawai negara. Alasan besarnya subsidi, yang berulang kali disebut oleh Pejabat-pejabat pemerintah sebanyak lebih dari Rp 200 triliun dan akan menjadi lebih Rp 300 triliun bila BBM tidak segera dinaikkan patut dipertanyakan. Jelas, kebijakan ini sangat zalim zalim. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Padahal masih banyak cara yang bisa digunakan oleh Pemerintah tanpa harus mengorbankan rakyat. Pemerintah, bisa mengenakan pajak yang sangat tinggi orang-orang kaya berpenghasilan lebih Rp 5 juta, mengenakan pajak tambahan rumah-rumah mewah Pejabat-pejabat harganya di atas 500 juta, Tapi berita Pejabat-pejabat selingkuh mereka sepi dari pemberitaan. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - perjuangkan terus tidak hanya pada masyarakat, tp juga Pejabat-pejabat & Penguasa-penguasa negeri ini. Kunjungan Pejabat-pejabat Kedubes AS ini seakan ingin menggambarkan betapa luar biasanya Insiden Monas tersebut. Entah mengapa, tindakan haram korupsi seolah-olah telah menjadi ’kebiasaan’ sebagian Pejabat-pejabat kita. Jika sudah demikian, para Pejabat-pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinannya memikirkan kesejahteraan rakyat. Kemudian semua itu bisa dibandingkan dengan yang dimiliki atau berasal dari asing (para Pejabat-pejabat, lembaga, ahli atau cendekiawan asing). Pejabat-pejabat teras AS pun yakin bahwa ancaman terhadap ideologi AS adalah “Islam yang dipolitisir’. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Bukan itu saja, ia juga menjanjikan bantuan kepada 1.000 Pejabat-pejabat Palestina, padahal sejatinya pernyataan tersebut justru memperkokoh eksistensi negara Israel dan membuktikan sikap politik SBY sebenarnya tidak berbeda dengan para Penguasa-penguasa negeri-negeri Islam lainnya yang menjadi antek dan kaki tangan AS dan Negara-negara Eropa. Bahkan sejak era reformasi sudah tak terhitung wakil rakyat dan Pejabat-pejabat di pusat maupun derah yang terlibat kasus korupsi. Semua itu masih diperparah oleh kualitas aparatur, Pejabat-pejabat dan politisi yang buruk. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Korupsi sedemikian mengakar; dari Sabang sampai Merauke; dari tingkat RT hingga Pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR dari daerah hingga pusat. Dosa besar rezim ini juga tampaknya sama, menjadi kaki tangan Amerika Serikat. Penahanan Dr. Siddiqui dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian dalam negeri Pakistan dan dua orang Pejabat-pejabat AS yang tidak disebut namanya dalam media massa Pakistan berbahasa Urdu. Penguasa-penguasa Kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bulyan Royan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan Pejabat-pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) dengan jumlah uang suap yang lebih besar. - Dosa-Dosa Pejabat-pejabat Penguasa-penguasa - Para ulama telah sepakat; seorang Muslim wajib memisahkan diri dari Penguasa-penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, berdasarkan hadits-hadits shahih di atas. Mereka juga sepakat mengenai bolehnya memerangi Penguasa-penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Berdasarkan penjelasan Dr. Muhammad Khair Haekal di atas dapatlah disimpulkan bahwa Penguasa-penguasa-Penguasa-penguasa yang menjadikan aqidah kufur sebagai asas negara –semacam

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda