Penyimpangan Negara Republik
sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan
revolusioner adalah perubahan yang bersifat menyeluruh dan segera, bukan
perubahan bertahap (gradual/tadarruj), atau parsial pada aspek tertentu saja,
misal aspek ekonomi saja. Dalam perubahan revolusioner seperti ini mungkin
muncul ekses atau risiko. Itu adalah konsekuensi perjuangan. Apakah ada
perjuangan yang tanpa risiko?
Siapakah yang harus bertanggung jawab
terhadap tewasnya ratusan ribu jiwa manusia ketika AS sebagai negara sistem republik
mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945? Siapakah yang harus
bertanggung jawab terhadap tewasnya lebih dari satu jiwa Muslim di Irak sejak
invasi militer AS pada tahun 2003?
kebebasan berpendapat yang diserukan sistem
republik itu sangat bertentangan dengan Islam. Ini ide yang berlebihan dan tak
bertanggung jawab. Dikatakan berlebihan, karena sistem republik membolehkan
berbicara apa saja; sesuai Islam atau tidak; mendukung atau menentang Islam.
Semuanya boleh dalam sistem republik. Apakah umat Islam harus menerima
kebebasan berpendapat dengan standar yang rusak seperti ini?
Dikatakan tak bertanggung jawab, karena
penguasa dalam sistem republik merasa tak berkewajiban memberikan satu pendapat
yang benar, atau melarang pendapat yang sesat, kepada masyarakat. Rakyat
dibolehkan berbicara apa saja; boleh memilih pendapat apa saja, entah sesuai
Islam atau tidak, entah sesat atau tidak. Semua terserah kepada rakyat. Apakah
umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat yang tak bertanggung jawab
seperti ini?
Dalam Islam setiap perkataan atau kritik
harus benar, yaitu sesuai akidah dan syariah Islam, karena semua akan dicatat oleh
malaikat dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah pada Hari Kiamat nanti
(Lihat: QS al-Ahzab [33]: 70; Qaf [50]: 18).
Setidaknya ada beberapa potret buram dari
kondisi generasi dewasa ini, penderita HIV AIDS di Surabaya saja mencapai
45.157, dan 48% diantaranya usia produktif. ABG surabaya menjadi korban
trafficking (okezone.com 21/9/2013). Maraknya prostitusi, bahkan
prostitusi online, baik melalui BBM maupun sosial media. Solusi yang pernah
ditawarkan adalah: Kondomisasi , UU Pornografi, Program Kespro, UU
perlindungan anak, Kota layak anak dan penutupan lokalisasi
Pertanyaannya mengapa dari solusi-solusi yang
telah ditawarkan oleh pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan
ini? Tidak lain dan tidak bukan karena kebijakan-kebijakan tersebut, baik
undang-undang maupun program-program yang ada dihasilkan dari sistem republik.
Sistem di mana manusia berhak membuat aturannya sendiri. Selain itu sistem
republik tidak didesain untuk menyelamatkan dan menjaga generasi tapi untuk
bisnis. Itulah kenyataan sistem republik. Berbeda dengan Khilafah yang didesain untuk mengurusi urusan manusia secara kaaffah.
Allah menjelaskan dalam surat Al maidah ayat
3 bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnannya mampu untuk menjadi
pemecah masalah atau jawaban terhadap seluruh permasalahan manusia. Termasuk
persoalan generasi saat ini. Tidak seperti sistem republik yang jelas dari
asasnya bertentangan dengan Islam. Sistem republik ini jelas tidak bisa
menyelesaikan permasalahan manusia karena hukumnya dibuat oleh manusia itu
sendiri.
Lalu, jika Sistem republik tidak layak untuk
solusi, maka apa yang bisa menjadi solusi tuntas bagi problem umat? Jelas,
Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan Khalifah sebagai penguasa
yang diberi kewajiban untuk mengurusi urusan umat.
secara aqidah, sistem republik tidak sesuai
dengan Islam. Dalam pandangan Islam, sebuah partai politik tugasnya adalah
menyeru kepada Islam, melakukan dakwah Islam seperti yang tercantum dalam
Ali-Imron ayat 104.
Pemilu dalam sistem republik mengakibatkan
korupsi secara sistemik. Sistem politik seperti inilah yang memastikan korupsi
itu terjadi secara sistemik,
rakyatlah yang dirugikan. Karena para pejabat
dan legislator terpilih, ketika menjabat, yang pertama kali dipikirkan adalah
mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat pemilu.
Maka secara sistemik mereka korupsi salah
satu modusnya dengan membuat kebijakan dan undang-undang yang menguntungkan
pemodal meskipun merugikan rakyat banyak,
korupsi menjadi gurita yang
berjalan di negeri ini baik di tingkat daerah sampai pusat, sehingga sangat
tampak jika korupsi yang terjadi di Indonesia ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari sistem republik yang diterapkan Indonesia.
Korupsi itu merupakan Bagian tak terpisahkan
dari Sistem republik karena di Sistem republik "tak ada yang gratis…"
terlihat jelas dari banyaknya kerusakan dari
berbagai lini, dari Sosial, politik, Hukum dan Ekonominya bukanlah masalah personal
individu akan tetapi memang masalah struktural sistem republik yang dipakai
saat ini. Siapapun yang masuk sistem ini sekalipun seorang Ustad pun gampang terjerat korupsi. Mustahil terjadi perubahan yang lebih baik jika umat Islam
mengambil jalan Sistem republik, karena Sistem republik itu hanyalah Ilusi.
Suatu yang utopia berharap pada sistem
pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat jika sistem dibangun atas
dasar sistem republik dan sekulerisme. Demikian utopia jika ingin membangun
moral manusia seutuhnya dan tatanan kehidupan yang baik jika dibangun di bawah sistem liberalisme dan sekulerisme.
Sistem republik menjadi pangkal korupsi
karena sistem republik membentuk sistem politik yang sangat mahal. selalu terjadi transaksi jual beli kekuasaan dengan suap dan korupsi. Untuk
mengembalikan modal politik ini terjadilah transaksi jual beli kekuasaan dengan
suap menyuap dan korupsi.
di tengah persiapan menjelang Pemilu, tabir busuk
partai politik semakin terkuak, dan pangkal segala penyakitnya adalah sistem
republik
syahwat mereka mengumpulkan pundi-pundi uang
dengan segala cara untuk kepentingan berkuasa di sistem republik tak bisa ditahan lagi.
Jadilah partai politik menjadi sarang bercokolnya para koruptor.
dalam sistem republik korupsi ini tidak hanya
menjadi domain wakil rakyat, birokrat pun terlibat.
Sudah nampak jelas kerusakan yang dilahirkan
oleh sistem republik ini, dan kita tidak pantas untuk terus berada dalam sistem
ini, sebab kita punya satu aturan yang sangat lengkap dalam mengatasi masalah
kehidupan, maka sudah saatnya kita hijrah, tinggalkan sistem republik, hijrah ke sistem Khilafah Islamiyyah
sistem republik yang diterapkan di Indonesia
semakin membuat negara ini jatuh ke dalam lubang keterpurukan.
Telah jelas sistem republik memperburuk
negara ini dalam berbagai persoalan,
solusi alternatif mengganti sistem republik
yakni Islam, Islam berbeda dengan sistem republik berbeda juga dengan teokrasi.
ada pihak yang salah dalam memahami Islam, yang beranggapan jika sistem republik
bertentangan dengan Islam, maka Islam dianggap bagian dari teokrasi. yang benar Islam itu
bukan sistem republik bukan juga teokrasi.
Kalau dilihat dari sisi kekuasaan Islam,
kekuasaan di tangan rakyat tapi Islam bukan sistem republik. Karena hak membuat
hukum hanya milik Allah. pemimpin dipilih
rakyat.
Sistem republik yang seakidah dengan kapitalisme yang dijalankan
saat ini nyata hanya menghasilkan kerusakan moral, menyengsarakan dan
memiskinkan,
Jutaan pemuda menjadi pecandu narkoba dan
seks bebas, juga ribuan dan ribuan kasus aborsi yang mereka lakukan adalah fakta
mengerikan tentang kondisi kerusakan moral mereka. Ratusan ribu lainnya
terancam putus sekolah. Umat yang di berbagai segi kehidupan menjadi korban adalah bukti nyata
kelemahan dan kecacatan sistem republik.
Sering tidak disadari orang, bahwa demokrasi itu tidak pernah bisa mewujudkan idealismenya, tidak pernah murni berjalan sebagaimana teorinya. Kegagalan ini bukan semata karena kesalahan dari pelaku demokrasi yang menyimpang dari demokrasi ideal, melainkan karena sistem demokrasi memang cacat permanen. Demokrasi selalu bisa diperalat dan dicurangi sehingga demokrasi yang ideal itu mustahil diwujudkan. Memperjuangkan tegaknya Islam kaaffah melalui demokrasi juga pasti menemui kegagalan karena selalu bisa diakali, dicurangi, dan dizalimi.
BalasHapus