Negara Republik Penyimpangan Dari Islam

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Sistem republik -lahir dari ideologi kapitalisme dan akidah sekularisme- sebenarnya tidak akan mewujudkan keadilan dan keamanan, membebaskan dari kezaliman. Yang terjadi adalah corporate state, artinya yang punya dana dan modal besarlah yang berkuasa mempengaruhi hukum Negara. Ini yang terjadi di negara kapitalisme manapun, di mana sebenarnya kapitalis yang mengatur negara dengan hukum-hukum yang merugikan orang banyak dan menyuburkan kerusakan.

Perbedaan antara sistem republik dengan konsep Islam adalah bahwa kedaulatan dalam sistem republik di tangan Rakyat, maka rakyatlah yang membuat hukum. Di sinilah muncul hawa nafsu yang antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Sedang Kedaulatan dalam sistem Islam adalah di tangan syara’ (hukum Allah SWT), maka manusia hanya mempunyai kekuasaan untuk menerapkan, sementara hukum mengacu pada aturan al Kholiq.

sistem republik bermasalah bukan hanya dari praktiknya akan tetapi dari prinsipnya karena kelahiran sistem republik yang antroposentrik (berpusat pada manusia). Sistem republik lahir dari epistemologi sekuler yang sangat bertentangan dengan Islam, lahir di eropa sebagai wujud trauma terhadap kepemimpinan otoriter. Sehingga tidaklah heran jika semangat sistem republik adalah freedom, kebebasan. Sistem republik menempatkan kebebasan manusia adalah segala-galanya, tentunya prinsip kebebasan seperti ini sangat bertentangan dengan Islam.

sudah terlalu lama negeri ini bersistem republik dan menghabiskan biaya yang terlalu mahal. Jika ada yang mengatakan harus bersabar dalam menjalani proses "transisi" bersistem republik, maka penantian seperti itu terlalu naif,

sistem republik sama sekali tidak bisa menjamin bahwa masyarakat suatu negara yang menjalankannya akan bahagia, makmur, damai, dan adil. Pemerintahan manapun, yang dianggap paling demokratis, tak akan mampu memenuhi tujuan-tujuan ideal sistem republik. Dalam praktiknya sistem republik selalu mengecewakan dan jauh dari harapan. Seperti usaha-usaha sebelumnya untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, negara-negara sistem republik modern juga terus menderita banyak kerusakan.

sistem republik merupakan alat penjajahan barat pada dunia Islam. Seiring dengan arus deras demokratisasi, muncullah konsep good governance yang hakikatnya liberalisasi struktur politik pemerintahan suatu negara. Peran negara dilumpuhkan karena digantikan pasar (kapitalis).

Sistem Islamlah satu-satunya sistem yang baik, karena telah dituntunkan Rasulullah SAW. Sistem Islam selama ini belum cukup tersosialisasikan di tengah umat. Sistem Islam memiliki konsep kepemimpinan amanah dengan pola tersendiri yang berbeda dengan sistem republik. Sistem Islam dibangun oleh landasan keimanan kepada Allah SWT, bahwa hak menetapkan hukum sebagai solusi ada di tangan Allah. Sebagaimana ayat Al Qur-an ”Sesungguhnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah.” (TQS. Al An-Aam:57)

Sistem republik tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat jika tidak banyak melakukan neo-penjajahan terhadap negara lain. Buktinya sejak terbukanya sistem republik pasca reformasi kemiskinan terus meningkat, pengangguran bertambah, HDI masih terpuruk di urutan 108, hutang negara membengkak, privatisasi merajalela. Inilah fakta betapa negara republik jajahan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemilu legislatif dan presiden tidak akan berpengaruh terhadap rakyat,

Supaya kaum Muslim menerima sistem republik di negeri-negeri mereka, kaum kafir sengaja memasarkannya dengan asumsi bahwa sistem republik adalah aktivitas musyawarah dan pemilihan orang yang lebih afdhal. Hal itu supaya menyesatkan kaum Muslim, sehingga mereka menduga bahwa sistem republik berasal dari Islam. Hakikat sistem republik bukan semata aktivitas pemilihan dan pengambilan pendapat. Akan tetapi, sistem republik adalah pemosisian manusia untuk menetapkan hukum, mengabaikan hak prerogatif Allah SWT.

Asas yang juga menjadi idealisme sistem republik adalah bahwa penetapan hukum menjadi milik mayoritas. Asas ini bertentangan dengan Islam dan menjadikan sistem republik sebagai sistem kufur.

Rezim penguasa Barat secara mudah menutup mata terhadap kesengsaraan yang dihadapi para wanita Afghanistan dengan dikenalkannya sistem republik liberal di negerinya. 8 tahun setelah invasi Barat terhadap Afghanistan, jutaan wanita Afghanistan hidup dalam kemiskinan, bertambahnya kekerasan, dan kehidupan yang menyengsarakan. Pelacuran pun berjamuran sebagai respon terhadap kemiskinan demi mencari sepotong roti untuk meneruskan hidup.

Wanita Afghanistan dan muslimah di seluruh dunia Islam sangat sadar akan bencana yang berasal dari diterapkannya sistem republik di negeri-negeri mereka. Mereka melihat bahwa sistem republik pun tidak menjamin keamanan, dan kebutuhan dasar. Mereka menyadari bahwa memasukkan retorika ‘persamaan jender’ dalam konstitusi negara, tampilnya wakil wanita di parlemen, ternyata tidak berujung kepada perubahan nasib keseharian para wanita. Mereka mengakui bahwa hanya pelaksanaan Islam secara komprehensif sajalah –bukan sebagian– yang akan menjamin hak-hak mereka sebagai wanita. Maka bisa dipahami kenapa jutaan muslimah di seluruh dunia sangat berharap akan kembalinya sistem Khilafah sebagai sistem alternatif terhadap status quo yang kini menghimpit kehidupan mereka sekarang. Sistem khilafah inilah yang akan meninggikan harkat dan martabat wanita di masyarakat, menghapus budaya penindasan wanita, dan menjamin kesejahteraan dan keselamatan dari ketakutan dan kekerasan.

Selama sistemnya bukan sistem Islam, maka sebaik apapun orang yang memimpin, dia tetap saja seorang penerap hukum-hukum, aturan-aturan, serta sistem bukan-Islam. Maka harapan untuk terlaksananya syariah Islam hanya isapan jempol. Ibarat mobil, kapal dan pesawat, masing-masing memiliki kriteria pengemudi yang berbeda karena sistem angkutan tersebut berbeda. Demikian pula halnya dengan sistem republik, orang yang dipilih adalah orang yang mau menjalankan sistem serta aturan-aturan tidak-Islam tersebut. Jadi jangan harap seorang presiden meski dianggap baik, dia mau dan bisa menerapkan Islam dalam bingkai Sistem republik.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan bukan sistem serikat. Di samping itu, hukum Islam adalah sama di seluruh wilayah negara. Tidak ada hukum khusus untuk wilayah tertentu. Ini artinya bahwa sistem federasi (serikat) dengan sebutan apapun adalah haram secara pasti. Anggapan bahwa sistem Republik adalah bagian dari Islam merupakan penyesatan secara sengaja yang dilakukan oleh Barat, para penguasa antek mereka dan para "ulama" pembela penguasa zalim. Hal itu disertai kesadaran bahwa sistem Republik adalah hasil peradaban (akidah dan hukum) Barat yang kafir.

Mereka memenuhi negeri-negeri kaum Muslim dengan genangan darah dan air mata. Mereka pun merampas kekayaan bangsa-bangsa dengan menggunakan sebutan kerjasama dan investasi. Yaman pasca hancurnya Khilafah Utsmaniyah dan pasca revolusi bersenjata terhadap khalifah, menjadi diperintah dengan keburukan ini. Maka Yaman di bawah pemerintahan sistem bukan-Islam justru banyak mengalami kemunduran. Yaman dan penduduknya pun terjerembab ke posisi yang rendah. Sepanjang sejarah, Yaman tidak pernah terjatuh pada keterpurukan seperti yang terjadi di bawah sistem Republik.

Sistem republik telah melecehkan sistem Islam. Akhirnya segala kerusakan dan keburukan inipun masuk ke tengah-tengah kita. Karena itu, harus dilihat secara rinci antara sistem republik dengan sistem Islam supaya Anda bisa menyadari dengan jelas kekontrasan dan pertentangan antara sistem sekuler dan sistem pemerintahan Khilafah Islam.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Negara Republik Sistem Penyimpangan

sebarkan Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Yakinlah Anda dihadirkan di bumi ini untuk beribadah dan menghamba kepada Pencipta Anda dengan mengikuti petunjukNya dan hukum yang diturunkan kepada utusanNya dengan mengingkari ideologi yang dibuat oleh manusia yang lemah. 

Penghambaan kepada al-Khaliq artinya mengatur kehidupan Anda sesuai dengan sistem yang mengatur relasi pria-wanita, ekonomi, politik, pidana dan persanksian dan sebagainya dalam suatu pemenuhan yang tegas terhadap hukum yang komprehensif yang diturunkan oleh Pencipta Anda, hukum yang tidak dipengaruhi batasan waktu, hawa nafsu, atau akal-akalan siapapun sebagaimana hukum buatan manusia.

Dengan demikian pemerintahan manapun yang menegakkan ideologi yang dibuat oleh manusia yang tidak sempurna pasti akan gagal untuk menyelesaikan problem-problem yang ada sebagaimana yang Anda saksikan hari ini dengan mata Anda sendiri dari pemerintahan sistem republik. 

Satu pemerintahan yang akan benar-benar menyelesaikan problem-problem Anda harus independen secara politik, ekonomi dan intelektual; sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintahan di dunia ketiga yang bergandengan erat dan mengekor kepada ideologinya imperialis.

Apakah Anda tidak melihat bahwa menerima konstitusi buatan manusia artinya menolak Pencipta Anda layaknya jika Dia tidak bisa menurunkan ideologi yang benar untuk umat manusia; padahal manusia bergantung kepadaNya tiap detik dan tiap tarikan nafas mereka? 

Dan apakah Anda tidak menyadari bahwa melekatkan diri Anda ke ideologi kapitalis dan sistem republik buatan manusia, menjamin Anda mendapat kesengsaraan di dunia dan siksa dari Pencipta Anda di akhirat kelak. Bukankah Anda sudah berulang kali mengganti perdana menteri dan penguasa, presiden dan partai berkuasa tanpa meraih keberhasilan, akan tetapi justru Anda terus mengalami kebinasaan di bawah ideologi kapitalis?

hanya ideologi Islam sajalah yang bisa membimbing umat manusia ke kehidupan yang mulia di bawah pemerintahannya, Khilafah -semoga segera berdiri dalam waktu dekat di negeri muslim yang utama- meskipun Amerika Serikat dan Barat memerangi Islam yang terbukti potensial untuk membebaskan dunia dari kejahatan ideologi kapitalis dan sistem republik yang rusak.

Kami tidak membawa senjata dan kami tidak akan memaksakan pandangan kami kepada Anda karena bertentangan dengan metode pembangkitan Islam. Kami hanya mengarahkan intelektualitas Anda untuk merefleksikan kepada kebenaran semua yang kami katakan dan untuk berdebat tentang jalan baru ke depan berdasarkan bukti dan argumentasi rasional. 

Kami juga selalu siap untuk menjelaskan semua yang kami katakan sehingga semua dari kita tertunjuki kepada sesuatu yang lebih baik bagi kita di dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak, karena itu adalah kewajiban yang telah dibebankan kepada kita oleh Tuhan kita. Jadi kami menyeru Anda untuk membebaskan diri Anda sendiri dari penderitaan yang ditimpakan oleh ideologi kapitalis dan sistem republik yang merusak dengan berjalan ke arah Islam, ideologi sempurna yang turunkan oleh Allah dengan membawa solusi shahih untuk semua probem Anda.

banyak kebijakan partai politik di DPR atau pemerintahan yang justru memberatkan rakyat dan lebih menguntungkan pemilik modal. Rakyatpun tidak pernah ditanya apakah setuju terhadap kenaikan BBM, privatisasi listrik, komersialisasi pendidikan lewat BHP. Sistem republik realitasnya adalah tirani minoritas (pemilik modal, pemimpin partai) atas nama mayoritas.

kebobrokan dari sistem ini. Sistem yang menjadikan hawa nafsu, kekuasaan, dan harta sebagai panglima tertinggi, tidak akan pernah memberikan kebaikan pada rakyat. Kembali kepada syariah Islam adalah jalan terbaik bagi kita. Syariah Islam, sistem aturan kehidupan yang berasal dari Allah SWT yang Maha Sempurna, Maha Pengasih dan Penyayang pastilah akan memberikan kebaikan kepada manusia.

Ukuran kebenaran juga menjadi jelas yakni halal dan haram berdasarkan nash syari’i. Bukan pertimbangan hawa nafsu manusia yang seringkali sarat dengan keserakahan, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, perbedaan waktu dan tempat.

Ketika kebenaran diserahkan pada manusia, di situlah hawa nafsu dan kepentingan manusia lebih dominan. Ketika elit pemilik modal dan politisi -yang pasti selalu- bersimbiosis dengan sistem republik, lahirlah kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan rakyat.

secara teoretis maupun praktis, sistem republik layak digugat, khususnya oleh kaum Muslim yang puluhan tahun berada dalam naungan sekularisme yang melahirkan sistem republik ini. Secara teoretis, sistem republik meniscayakan kedaulatan rakyat. Ini jelas bertentangan dengan akidah kaum Muslim, yang menyatakan bahwa kedaulatan (yakni kekuasan untuk membuat hukum) hanya ada pada Allah Swt. Adapun secara praktis, sistem republik ternyata bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab, pada faktanya, dalam sistem republik, baik di Barat maupun di Timur, termasuk di negeri-negeri Muslim, yang berdaulat sesungguhnya bukanlah rakyat; tetapi elit wakil rakyat, elit parpol atau elit para pemilik modal.

Pemilu hanyalah luapan kegembiraan sesaat. Kegembiraan itu ditandai antara lain dengan menjamurnya partai peserta Pemilu; ribuan caleg; jutaan spanduk, baliho dan stiker; ramainya media cetak dan elektronik oleh iklan politik; hingar-bingar pidato dan janji-janji para tokoh partai dan para caleg; gegap-gempitanya kampanye yang dibumbui aneka ragam acara hiburan; plus biaya triliunan rupiah.

Pemilu memang sekadar dimaksudkan untuk memilih orang, seraya berharap orang yang terpilih lebih baik daripada yang sebelumnya. Pemilu sama sekali menafikan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar orang-orang terpilih, tetapi juga sistem yang terpilih. Dengan kata lain, Pemilu sama sekali melupakan, bahwa yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan sekadar pergantian orang (penguasa dan wakil rakyat), tetapi juga pergantian sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dll. dengan yang jauh lebih baik. Wajarlah jika usai Pemilu Legislatif ini, juga Pemilu Presiden nanti, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini tidak akan pernah terwujud, selama sistem sekular bobrok yang tegak berdiri saat ini tidak pernah disoal, dikritik dan diutak-atik, sekaligus diganti.

Dalam banyak hal, sistem republik sering diskriminatif terhadap umat Islam. Slogan kebebasan dan persamaan hanyalah omong-kosong jika menyangkut umat Islam. Sistem republik yang katanya bisa menjadi ‘alat’ untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pada faktanya juga bohong. Yang terjadi, sistem republik alat oleh kelompok elit masyarakat (elit wakil rakyat, elit parpol dan elit para pemiliki modal) untuk memperkaya diri mereka sendiri sembari melupakan bahkan menindas rakyat.

Karena itulah, sistem republik sesungguhnya sudah ‘cacat sejak lahir’ dan tidak akan pernah tumbuh secara ideal sampai kapanpun, termasuk di Amerika Serikat sebagai gembong sistem republik.

Karena itu pula, jika hingga saat ini kaum Muslim masih terbuai dengan ilusi sistem republik semacam ini, bahkan menikmatinya, maka sudah saatnya mulai sekarang segera mencampakkannya. Kaum Muslim harus kembali pada sistem Islam, kembali pada syariah, kembali dalam naungan Khilafah Islamiyah; sebagaimana selama berabad-abad pernah dialami oleh generasi kaum Muslim terdahulu. Hanya dengan itulah, kemuliaan kaum Muslim di dunia maupun di akhirat bisa diraih.

sebarkan Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Negara Sistem Kerusakan

sebarkan Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Praktik pelanggaran HAM terbanyak dan terbesar justru dilakukan oleh negara-negara kampiun demokrasi seperti AS dan Inggris. Sebaliknya, penerapan syariah Islam akan menjaga nyawa manusia, keturunan, harta dan kehormatan. Di antaranya dengan menjatuhkan sanksi yang keras bagi pelaku pembunuhan, pencuri, pezina dll.

sistem republik telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro kepada pemilik modal daripada rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.

Sebaliknya, Khilafah melalui syariah Islam akan menutup pintu kejahatan ini. Dalam bidang ekonomi, syariah Islam juga menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diprivatisasi, yaitu kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

bagaimana bisa diharap ada keadilan bila lembaga legislatif yang notabene wakil rakyat justru banyak membuat undang-undang dan peraturan seperti UU Migas, UU Kelistrikan dan lainnya yang jelas-jelas merugikan atau mengancam kepentingan rakyat. Undang-undang itu semua sangat neo-liberal.

sistem republik di Indonesia semakin mahal tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Proses-proses sistem republik tidak ada hubungannya dengan rakyat. Rakyat hanya dikadali untuk mengeruk popularitas yang dilakukan melalui cara yang mahal, pemilu yang mahal, kampanye yang mahal, semua dengan uang. Kondisi ini, cepat atau lambat akan membuat sistem republik semakin kehilangan daya dukungnya.

Kita pun menyaksikan realita kepalsuan ide kebebasan dan sistem republik. Untuk itu, sudah saatnya kaum Muslim bersatu mengambil Islam saja dan hidup di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Insya Allah, tinggal masalah waktu.

Penguasa yang tercelup dengan tsaqofah barat akan tampak seperti orang mabuk, tidak lagi menyadari cacat dan gagalnya sistem republik yang sudah 60 tahun lebih diterapkan. Bagi orang mukmin pilihan yang shahih adalah Islam, bukan sistem republik yang ilusif dan manipulatif.

Selama tahun 2010, tercatat sebanyak 244 Pilkada dilangsungkan dengan menelan biaya lebih dari Rp4,2 triliun. Perlu dicatat, beberapa Pilkada akhirnya juga mengalami pengulangan pada tahun 2011 seperti kasus di Tangerang Selatan, setelah MK menerima gugatan ihwal banyaknya kecurangan dalam pelaksanaannya. Biaya ini jauh lebih besar daripada Pilkada tahun sebelumnya. Pilkada Tahun 2007 yang berlangsung di 226 daerah saja, yakni di 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, menelan dana sekitar Rp1,25 triliun. Penghamburan uang rakyat itu terjadi di tengah-tengah kondisi yang sangat memilukan; pada tahun 2010 tercatat lebih dari 31 juta (13,3%) dari 237 juta penduduk Indonesia dalam kondisi miskin luar biasa. Dalam hal ini, hasil Pilkada tak pernah mengubah nasib rakyat. Yang berubah nasibnya hanyalah para penguasa dan kroni-kroninya saja.

sistem republik hanya menjadi tempat bagi orang-orang dan kelompok oportunis untuk mentransaksikan kepentingan-kepentingan perut dan nafsunya.

Dalam negara sistem republik, yang sering berlaku adalah hukum besi oligarki, yakni sekelompok penguasa (dan pengusaha) saling bekerjasama untuk menentukan kebijakan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus memperhitungkan bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya. Partai politik dan wakilnya di Parlemen bekerja lebih untuk memenuhi aspirasinya sendiri.

Maka dari itu, tidak ada yang namanya masyarakat yang adil, damai, tenteram dan sejahtera dalam negara republik jajahan. Yang ada justru ketidakadilan yang makin menganga. Kesejahteraan memang ada, tetapi hanya untuk segelintir elit yang berkuasa. Sebaliknya, kebanyakan rakyat sengsara dan menderita; jauh dari gambaran ideal yang diharapkan.

problem politik, bahkan juga problem ekonomi, problem sosial dan budaya (perilaku amoral) berawal dari sistem republik,

Bagaimana bisa diharap ada keadilan bila sistem republik malah melahirkan banyak pejabat dan penguasa yang lebih pantas disebut penjahat. Mereka adalah para tersangka berbagai kasus tindak pidana (terutama korupsi). Ini karena banyak dari proses politik berlangsung secara transaksional.

Kekuasaan diperlukan untuk mendapatkan uang. Uang diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan atau kekuasaan yang lebih besar lagi. Kekuasaan dan uang juga diperlukan untuk menutup seluruh kebusukan yang telah dilakukan selama berkuasa.

Bagi penguasa republik, rakyat hanyalah alat untuk meraih kuasa.

Dasar politik yang diterapkan di Indonesia adalah sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Hukum bersumber dari akal-akalan dan hawa nafsu manusia melalui proses sistem republik. Hukum dibuat oleh segelintir orang yang tidak lepas dari kepentingan, baik kepentingan uang ataupun kekuasaan.

Selama sekularisme dengan sistem republiknya yang diterapkan, selama itu pula yang terjadi adalah kerusakan dan keterpurukan. Hanya syariah Islam yang bisa menjamin keadilan karena ia berasal dari Zat Yang Mahaadil. Tetap menerapkan sekularisme dengan sistem republiknya berarti meninggalkan hukum terbaik, yakni hukum Allah SWT,

negeri ini harus segera mengubur sekularisme, lalu menggantinya dengan akidah dan syariah Islam. Segera tinggalkan sistem republik dengan kedaulatan rakyatnya, lalu ubah dengan sistem Khilafah dengan kedaulatan hukum syariahnya. Inilah yang akan menjamin kesejahteran, keadilan dan keberkahan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat kelak.

Di dalam sistem republik, undang-undang dibuat DPR/MPR, Presiden, Menteri dan MA. Intinya dibuat oleh manusia. Sedangkan di dalam Islam, undang-undang digali mujtahid dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas.

Solusi tuntas permasalahan Umat tidak akan pernah bisa ditemukan di dalam sistem republik. Juga tidak akan bisa ditemukan di dalam diri para politisi yang mengabdi kepada sistem republik dan bertindak sebagai agen barat. Solusi itu juga tidak ditemukan di dalam pemerintahan yang menerima dan menerapkan ideologi kapitalisme yang melahirkan sistem republik. Fakta sebenarnya dari sistem republik adalah sistem yang dipaksakan oleh kafir Barat dengan tujuan untuk memperbudak dunia ketiga secara umum dengan tujuan untuk merampok kekayaan yang tak terhitung dan mendapatkan kepentingan vital dalam hal politik, keamanan, ekonomi dan geo strategis.

Adalah wajar bagi negeri-negeri Barat terlibat di dalam pertarungan untuk memperebutkan kepentingan seperti masing-masing negeri Barat itu membiayai partai atau politisi untuk bernyanyi layaknya budak. Dua negara pemimpin yaitu Amerika Serikat dan Inggris, secara licik merekrut politisi lokal untuk memperoleh kepentingan mereka di dalam pertarungan berbahaya yang bisa menghancurkan negeri yang diperebutkan. Agen barat itu kemudian bekerja siang dan malam pertama-tama dan utama untuk menjamin kepentingan tuan mereka, dan kedua untuk mengisi perut mereka selama tuan mereka mengizinkan mereka mengambil pengeluaran Anda. Dengan demikian korupsi yang sudah umum dan kepentingan pribadi yang dijunjung tinggi merupakan konsekuensi rasional dari sistem republik.

Selama kampanye, masyarakat dikelabui dengan sogokan uang dan janji-janji palsu. Lebih dari itu, para politisi siap menggunakan cara apapun untuk menghilangkan penghalang. Fakta yang sebenarnya dari politisi demokratis adalah bahwa mereka menyediakan diri hanya untuk kepentingan mereka dan kepentingan tuan mereka sambil menindas, mengakali rakyat. 

Para politisi sistem bukan-Islam tidak bisa diharapkan untuk menyatukan rakyat demi pembangunan. Akan tetapi mereka justru memecah-belah rakyat dan memimpin mereka ke reruntuhan sejak mereka menjadi pemimpin untuk menghancurkan daripada memimpin untuk kemajuan!

Apakah Anda menyadari bahwa konstitusi yang dibuat oleh akal-akalan manusia tidak kapabel untuk menyelesaikan problem-problem Anda? Sistem republik beralasan bahwa umat manusia memiliki hak untuk membuat hukum dan sistem untuk memandu diri mereka sendiri di dalam kehidupan, Itu artinya manusia memandu dirinya sendiri berdasarkan pemikiran yang muncul dari akalnya yang terbatas.

Prinsip sekular ini melarang agama mengatur kehidupan secara umum. Jadi prinsip sekular ini mengatakan bahwa agama harus diletakkan pada hubungan personal antara para penganutnya dengan tuhannya saja. Keyakinan ini bertentangan dengan fitrah manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang bergantung kepada al-Khaliq agar memandunya melalui hukumnya al-Khaliq yang komprehensif yang menyelesaikan semua problem kehidupan. Selama manusia adalah lemah, terbatas dan memerlukan Sang Pencipta, tidak sempurna dan tergantung, tidak mengetahui semua pengetahuan yang dibutuhkan, dipengaruhi subjektivitas dan bias, pasti dipengaruhi oleh lingkungannya, kesimpulannya salah, dan pendapatnya bisa berubah-ubah dari hari ke hari berikutnya. Itu artinya manusia tidak bisa memandu dirinya sendiri, melainkan manusia lebih tergantung kepada panduan dari pihak lain (Allah Swt.) yang tidak dipengaruhi oleh keterbatasan semacam itu.

sebarkan Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Sistem Negara Kerusakan

 

 Perlu berapa tahun untuk berkuasanya 1 undang-undang yang mengharamkan produksi dan peredaran miras melalui sistem demokrasi di negara republik mayoritas muslim ini? 5 tahun? 10 tahun? Adakah "orang dalam" pelaku sistem bukan-Islam demokrasi yang memperjuangkannya? 100 tahun? ?

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Sistem yang membuat carut-marut negeri ini adalah republik. Sistem republik yang membuat tatanan kehidupan semrawut. Dengan biaya politik yang sangat mahal mengakibatkan siapa saja yang berkuasa mempunyai pikiran kotor untuk Korupsi.

Orang acap kali menyamakan dua hal berbeda hanya karena ada unsur-unsur yang sama dari dua hal yang berbeda itu. Kita tidak bisa menyamakan Duren dan Timun walau keduanya memiliki daun ataukah monyet punya kaki dan manusia mempunyai kaki juga kemudian ingin disamakan. Tentulah keduanya sangat berbeda. Begitu pun Islam dan Sistem republik sangat jauh berbeda. Rasul sangat suka bermusyawarah namun hal itu dalam pelaksanaan teknis, berbeda dengan sistem republik yang semuanya dimusyawarahkan. Yang benar kedaulatan di tangan Allah bukan di tangan rakyat.

Kemakmuran yang selanjutnya diikuti dengan sejahteranya kehidupan masyarakat AS bukanlah hasil sistem republik semata, tetapi buah dari imperialismenya terhadap bangsa-bangsa lain. Dalam rangka menyelesaikan masalah ekonomi dalam negerinya, AS menjajah Irak dan Afganistan untuk mendapatkan minyak. AS mendapatkan kemakmuran karena ’democratic imperialism’ (penjajahan demokratik) yang dia lakukan.

Untuk bisa sejahtera, negara republik wajib menjajah, setidaknya dengan gaya baru dalam bidang politik beserta ekonomi.  Jika tidak menjajah maka dia adalah negara republik jajahan.

Sistem republik hanya memberikan perubahan orang/ rezim. Sistem yang diterapkan sama: sekular. Sekadar contoh, Indonesia dari awal kemerdekaan tetap menjalankan sekularisme. Memang, terjadi perubahan pendekatan mulai dari Sosialisme pada Orde Lama, Kapitalisme pada Orde Baru, dan Neoliberalisme pada era Orde Reformasi. Namun, asas sistemnya tidak berubah: sekularisme. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan rezim penguasa. Dengan demikian, berharap adanya perubahan hakiki pada sistem republik ibarat punduk merindukan bulan. Utopis!

Kebangkitan hakiki adalah kebangkitan yang menjadikan manusia sebagai manusia dan mengimani Allah SWT sebagai sembahannya. Melalui kebangkitan hakiki akan teraih kemuliaan. Kebangkitan ini laksana perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Satu-satunya jalan menuju cahaya itu adalah Islam. Caranya, menaati aturan Allah Pencipta manusia, dan meninggalkan semua jalan hidup selain Islam, termasuk sistem republik (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 257; QS al-An’am [6]: 153).

sistem republik bukanlah jalan perubahan dan kebangkitan hakiki. Jalan kebangkitan umat Islam hanyalah syariah Islam dan Khilafah, serta perjuangan untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, setiap umat Islam perlu menyampaikan syariah Islam dan Khilafah dengan lantang. Tanpa itu, kebatilan akan terus merajalela.

“Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih dan tahu malu” (editorial MI,10/1).

Sistem republik adalah sistem akal-akalan yang menjadi ladang subur kejahatan para pemegang modal dan penjahat yang mengitari kekuasaan. Sistem republik menghasilkan penguasa “penjahat”. Di tahun 2010 saja tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka. Apakah umat masih percaya dengan sistem busuk ini? Saatnya sistem Islam menggantikan thagut sistem republik.

Negara imperialislah yang mendukung para tiran negeri Arab selama ini untuk kepentingan minyak, Israel, dan membendung Islam. Barat yang zalim dengan sistem republik dan ekonomi kapitalisnya tidak layak memberikan nasihat untuk kaum muslim, Umat Islam memiliki sistem sendiri yang bersumber dari Allah SWT yakni syariah dan Khilafah. Dengan khilafah-lah negeri-negeri Islam akan terbebas dari persoalan kemiskinan dan penguasa tiran serta menghancurkan penjajahan asing di negeri Islam.

Sistem republik juga menjadi alat untuk memperkuat intervensi asing lewat tokoh dan parpol yang didukung imperialis, menimbulkan suasana konflik masyarakat, internal parpol, antar parpol. Pemerintah dan elit politik yang terpilih juga tidak pernah fokus mengurus rakyat karena sibuk mengurus perpanjangan kekuasaan.

Biaya politik yang besar juga telah menyedot uang rakyat, yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan mereka. Biaya sistem republik yang mahal itu menjadi pintu bagi politik transaksional yang menumbuh suburkan money politic, praktik kolusi, korupsi.

Kalau hanya berganti rezim, maka penguasa yang muncul adalah boneka-boneka kapitalis, tapi kalau berganti sistem dari kapitalis ke khilafah atau dari sistem republik ke syariah, maka akan lahir kemandirian,

sikap hipokrit Barat. Di satu sisi mengklaim bahwa kebebasan berpendapat dan berpikir adalah pilar utama sistem republik, tapi di sisi lain tidak menerima pandangan yang menolak sistem republik. Hal ini sekaligus membuktikan sistem republik adalah sistem ilusi,

sistem republik yang mengklaim wakil rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat hanyalah dusta belaka. Bahaya jebakan sistem republik yang sering kita ingatkan juga terbukti. Sistem republik telah menggerus idealisme seorang muslim. Sidang wakil rakyat justru digunakan untuk perilaku yang melanggar syariah Islam.

Dalam sistem demokrasi, penguasa "wajib" korupsi maupun kolusi.

Pada level internasional, kebobrokan sistem republik tidak kalah memuakkan. Sikap hipokrit negara-negara yang mengklaim kampiun sistem republik sudah demikian menjijikkan. Di Perancis, larangan pemakaian niqab (cadar) mulai berlaku. Perempuan yang tidak mengindahkan larangan ini akan dikenakan denda.

Atas nama kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berekspresi, pengikut-pengikut Terry Jones dilegalkan membakar al Qur’an. Sikap anti Islam Terry Jones dilindungi sistem republik,

Hal ini melengkapi penghinaan terhadap Islam yang juga dilakukan Geert Wilders di Belanda, atau penerbitan kartun yang melecehkan nabi, semuanya atas nama sistem republik. Sebaliknya mereka mengkriminalkan siapapun yang mempersoalkan dan mengkritisi hollocoust dengan tuduhan anti semit.

Sistem republik memang menjijikkan, karena itu sungguh aneh kalau masih ada umat Islam yang mengagung-agungkan sistem ini. Sistem ini jelas merupakan sistem kufur, karena telah menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia atas nama rakyat. Sementara dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata.

Karena itu, umat Islam wajib mencampakkan sistem republik ke tong sampah peradaban. Sistem republik telah menjadi jalan yang menggelincirkan umat Islam pada kezaliman, kemaksiatan. Sistem ini juga telah menjadi alat penjajahan Barat, serta untuk menghalangi tegaknya syariah Islam dengan alasan kedaulatan di tangan rakyat bukan pada hukum syara’.

Sistem republik juga secara efektif menumbuhsuburkan kekufuran dengan alasan kebebasan beragama, melegitimasi kemaksiatan dengan dalih kebebasan bertingkah laku. Memecah belah negeri Islam (disintegrasi) dengan alasan hak menentukan nasib sendiri. Dan memberikan jalan penjajahan ekonomi dengan dasar kebebasan pemilikan yang menjadi pilar ekonomi liberal.

Akankah umat Islam terperosok pada lubang yang sama berulang-ulang? Lubang yang membahayakan aqidah umat Islam, membahayakan secara politik maupun ekonomi?

Di balik sistem republik, kedzaliman, kemiskinan, amoralitas, kebodohan menjadi menu penduduk di negeri-negeri muslim. Sistem republik adalah sebuah ilusi dan alat penjajahan Barat di dunia Islam.

Klaim suara rakyat adalah suara Tuhan dan menganggap suara mayoritas rakyat adalah suara kebenaran tidak terbukti. sulit diterima sebagai sebuah kebenaran ketika mayoritas wakil rakyat lewat proses sistem republik melegalkan perkawinan homoseksual dan lesbian. termasuk serangan terhadap Irak, Afganistan yang telah membunuh ratusan ribu orang yang dilegalkan atas nama suara mayoritas "rakyat".

Bukankah atas dasar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul, kelompok-kolompok homoseksual dan pelaku-pelaku pornografi menginginkan eksistensinya diakui? Ahmadiyah, Lia Eden, dan aliran sesat lainnya pun minta diakui dengan berdalih pada kebebasan?

Mengklaim kebebasan beragama tetapi melarang pemakaian cadar, jilbab, atau burqa di Eropa. Klaim menghargai pilihan rakyat, tetapi menghadang kemenangan FIS di Aljazair dan Hamas di Palestina. Sudah pula menjadi rahasia umum, terdapat pengekangan terhadap suara dakwah Islam baik lewat sensor internal pemilik modal media ataupun pemerintah.

Adapun Islam menawarkan sebuah sistem yang sempurna karena berasal dari Zat Yang Mahasempurna, yaitu Allah SWT. Memang, mungkin saja terjadi penyimpangan dari pelaksaan sistem yang sempurna ini. Namun, dari segi sumbernya sistem Khilafah ini adalah yang terbaik. Sebaliknya, sistem republik sejak dasarnya saja sudah bermasalah ketika kebenaran diserahkan kepada manusia.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Negara Sistem Penyimpangan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Politik sistem republik berbiaya mahal. Para politisi memerlukan biaya besar, mencapai miliaran per orang, untuk membiayai proses politik. Dana itu bisa berasal dari dana sendiri atau dari cukong para kapitalis. 

Akibatnya para politisi menggunakan segala cara untuk mengembalikan modal itu bagi dirinya sendiri dan cukongnya, ditambah keuntungan. 

Di antara modusnya, fasilitas langsung seperti fasilitas kunjungan, dan sejenisnya. Atau melalui proyek-proyek yang aneh besar anggaran, jenis proyek atau prosesnya. Proyek-proyek fantastis bisa jadi termasuk modus ini. 

Contoh lain, pengadaan mesin foto copy di DPR yang mencapai Rp8,86 miliar yang pembukaan lelangnya dilakukan Oktober 2011. Bisa juga dengan modus merencanaan proyek tertentu yang tak jarang sekaligus ditentukan perusahaan pelaksananya. Apa yang terungkap dalam masalah mafia anggaran yang melibatkan anggota dewan mengungkap modus ini. 

Jadilah, politisi dan pejabat hanya mengabdi demi kepentingan sendiri, kelompok dan para cukong yang mendanai proses politiknya. Kepentingan rakyat hanya diperalat. Jika pun kadang-kadang diperhatikan, tak lebih itu sekedar untuk penyesatan agar mereka terkesan memperhatikan kepentingan rakyat.

Pemborosan uang rakyat (korupsi, UU yang anti kepentingan rakyat) itu sangat sulit -kalaupun bisa- diberantas dalam politik sistem republik. 

Sebab politik sistem republik yang mahal biaya justru menjadi akar penyebabnya. Untuk menyelesaikannya, sistem republik yang mahal itu justru harus ditinggalkan. 

Sebagai gantinya Sistem Islam yang memang memiliki solusi untuk semua problem itu harus diterapkan. Islam memiliki hukum-hukum terkait dengan pembelanjaan harta negara yang memberikan panduan dan batasan sehingga pembelanjaan harta negara tidak mengikuti kehendak penguasa dan para politisi seperti dalam sistem republik saat ini.

Realitanya yang membahayakan masyarakat dan bangsa ini adalah ideologi Kapitalisme dengan politik sistem republiknya. Sebab, pilar penting sistem republik yang mutlak ada adalah kebebasan (al-hurriyah/ liberalism). Kebebasan ini bukan saja berbahaya, tetapi merupakan ide kufur yang haram untuk diadopsi umat Islam. Hancurnya generasi muda kita tidak bisa dilepaskan dari ide kebebasan ini, antara lain kebebasan bertingkah laku (al-hurriyah asy-syakhsiyah).

merebaknya sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/ "wakil rakyat", dan swasta.

Menurut catatan Transparency International Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidak menurun, masih bertahan di angka 2,8. Posisi itu sama dengan periode sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei terhadap indeks persepsi korupsi (antaranews, 26/10/2010).

DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan sistem republik adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil survei Kemitraan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, Yudikatif 70% dan eksekutif 32% (mediaindonesia, 21/4).

Sebutlah skandal pengaturan pemilihan deputi senior gubernur BI periode 2004-2009 yang menjerat dua puluh lima anggota DPR-RI periode 1999-2004; kasus alih fungsi hutan di propinsi Riau; kasus suap proyek wisma atlet yang sekarang ramai dan banyak kasus lainya. Begitu pula deretan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi juga sangat panjang.

Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sementara untuk menjadi bupati saja dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp20 miliar per calon kepala daerah.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan: “Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp100 hingga Rp150 miliar. Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari. (kompas.com, 5/7/2010).

Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

sistem republik justru menjadi akar masalah munculnya perilaku korupsi dan kolusi.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah politik sistem republik yang mungkin lebih tepat disebut industri politik sistem republik. Layaknya industri yang untung adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal.

Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah biaya yang akan terus ditekan. 

Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

sistem republik melahirkan para pemimpin bermental korup, zalim, dan rakus. Sistem republik telah membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap, korupsi, dan melakukan kolusi yang merugikan rakyat, padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan perbuatan tersebut.

Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukanlah sekadar disebabkan bejatnya moral para pemimpin, tapi karena kebusukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan sistem industri politik sistem republik dan menggantinya dengan sistem yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Karena itu untuk menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan industri politik republik yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan petunjuk hidup dan sistem yang diberikan oleh Allah yang Mahabijaksana. Sebab Allah SWT sendiri telah menjamin bahwa Islam akan memberikan kehidupan kepada kita semua dan umat manusia umumnya.

Apakah tidak cukup umat menderita dalam sistem republik dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi kerusakan ditimbulkan oleh sistem ini yang dijalankan para penguasa? Sungguh Allah telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka, hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah SWT?

Peristiwa-peristiwa dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan kelemahan dari sistem republik dan wajah sebenarnya dari kapitalisme global. Orang-orang kaya dan hartawan, yang telah membangun sebuah sistem politik, media dan bisnis untuk memastikan mereka terus dapat memperkaya diri sendiri, adalah penerima manfaat yang nyata sistem ini, sementara rakyat jelata harus membayar harganya.

Ketidakadilan ini ditopang dan difasilitasi oleh sistem yang disebut sebagai politik sistem republik. Para politisi itu tergantung pada bisnis besar dan perusahaan media untuk membawa mereka ke tampuk kekuasaan, dan setelah memegang kekuasaan mereka membuat undang-undang yang melayani diri mereka sendiri atau lebih lanjut melayani kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Kita harus berterima kasih, tentu tidak lain kepada Allah SWT, bukan pada sistem republik yang justru mengingkari kekuasaan Allah dalam penetapan hukum. Karena atas berkat rahmat Allahlah kita hidup, menghirup udara segar, berjalan dan berbicara serta mengenyam segala nikmat. 
Dengan semua nikmat dari Allah yang telah kita reguk, sungguh sangat tidak pantas jika ada yang malah menyanjung-nyanjung sistem republik, sementara seruan untuk kekuasaan sistem Islam mereka lecehkan!!

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam