Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 15 April 2017

Republik Negara Sistem Kerusakan



Praktik pelanggaran HAM terbanyak dan terbesar justru dilakukan oleh negara-negara kampiun demokrasi seperti AS dan Inggris. Sebaliknya, penerapan syariah Islam akan menjaga nyawa manusia, keturunan, harta dan kehormatan. Di antaranya dengan menjatuhkan sanksi yang keras bagi pelaku pembunuhan, pencuri, pezina dll.

sistem republik telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro kepada pemilik modal daripada rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.
Sebaliknya, Khilafah melalui syariah Islam akan menutup pintu kejahatan ini. Dalam bidang ekonomi, syariah Islam juga menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diprivatisasi, yaitu kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

bagaimana bisa diharap ada keadilan bila lembaga legislatif yang notabene wakil rakyat justru banyak membuat undang-undang dan peraturan seperti UU Migas, UU Kelistrikan dan lainnya yang jelas-jelas merugikan atau mengancam kepentingan rakyat. Undang-undang itu semua sangat neo-liberal.

sistem republik di Indonesia semakin mahal tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Proses-proses sistem republik tidak ada hubungannya dengan rakyat. Rakyat hanya dikadali untuk mengeruk popularitas yang dilakukan melalui cara yang mahal, pemilu yang mahal, kampanye yang mahal, semua dengan uang. Kondisi ini, cepat atau lambat akan membuat sistem republik semakin kehilangan daya dukungnya.
Kita pun menyaksikan realita kepalsuan ide kebebasan dan sistem republik. Untuk itu, sudah saatnya kaum Muslim bersatu mengambil Islam saja dan hidup di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Insya Allah, tinggal masalah waktu.

Penguasa yang tercelup dengan tsaqofah barat akan tampak seperti orang mabuk, tidak lagi menyadari cacat dan gagalnya sistem republik yang sudah 60 tahun lebih diterapkan. Bagi orang mukmin pilihan yang shahih adalah Islam, bukan sistem republik yang ilusif dan manipulatif.

Selama tahun 2010, tercatat sebanyak 244 Pilkada dilangsungkan dengan menelan biaya lebih dari Rp4,2 triliun. Perlu dicatat, beberapa Pilkada akhirnya juga mengalami pengulangan pada tahun 2011 seperti kasus di Tangerang Selatan, setelah MK menerima gugatan ihwal banyaknya kecurangan dalam pelaksanaannya. Biaya ini jauh lebih besar daripada Pilkada tahun sebelumnya. Pilkada Tahun 2007 yang berlangsung di 226 daerah saja, yakni di 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, menelan dana sekitar Rp1,25 triliun. Penghamburan uang rakyat itu terjadi di tengah-tengah kondisi yang sangat memilukan; pada tahun 2010 tercatat lebih dari 31 juta (13,3%) dari 237 juta penduduk Indonesia dalam kondisi miskin luar biasa. Dalam hal ini, hasil Pilkada tak pernah mengubah nasib rakyat. Yang berubah nasibnya hanyalah para penguasa dan kroni-kroninya saja.
sistem republik hanya menjadi tempat bagi orang-orang dan kelompok oportunis untuk mentransaksikan kepentingan-kepentingan perut dan nafsunya.

Dalam negara sistem republik, yang sering berlaku adalah hukum besi oligarki, yakni sekelompok penguasa (dan pengusaha) saling bekerjasama untuk menentukan kebijakan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus memperhitungkan bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya. Partai politik dan wakilnya di Parlemen bekerja lebih untuk memenuhi aspirasinya sendiri.
Maka dari itu, tidak ada yang namanya masyarakat yang adil, damai, tenteram dan sejahtera dalam negara republik jajahan. Yang ada justru ketidakadilan yang makin menganga. Kesejahteraan memang ada, tetapi hanya untuk segelintir elit yang berkuasa. Sebaliknya, kebanyakan rakyat sengsara dan menderita; jauh dari gambaran ideal yang diharapkan.
problem politik, bahkan juga problem ekonomi, problem sosial dan budaya (perilaku amoral) berawal dari sistem republik,
Bagaimana bisa diharap ada keadilan bila sistem republik malah melahirkan banyak pejabat dan penguasa yang lebih pantas disebut penjahat. Mereka adalah para tersangka berbagai kasus tindak pidana (terutama korupsi). Ini karena banyak dari proses politik berlangsung secara transaksional.
Kekuasaan diperlukan untuk mendapatkan uang. Uang diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan atau kekuasaan yang lebih besar lagi. Kekuasaan dan uang juga diperlukan untuk menutup seluruh kebusukan yang telah dilakukan selama berkuasa.
Bagi penguasa republik, rakyat hanyalah alat untuk meraih kuasa.

Dasar politik yang diterapkan di Indonesia adalah sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Hukum bersumber dari akal-akalan dan hawa nafsu manusia melalui proses sistem republik. Hukum dibuat oleh segelintir orang yang tidak lepas dari kepentingan, baik kepentingan uang ataupun kekuasaan.
Selama sekularisme dengan sistem republiknya yang diterapkan, selama itu pula yang terjadi adalah kerusakan dan keterpurukan. Hanya syariah Islam yang bisa menjamin keadilan karena ia berasal dari Zat Yang Mahaadil. Tetap menerapkan sekularisme dengan sistem republiknya berarti meninggalkan hukum terbaik, yakni hukum Allah SWT,

negeri ini harus segera mengubur sekularisme, lalu menggantinya dengan akidah dan syariah Islam. Segera tinggalkan sistem republik dengan kedaulatan rakyatnya, lalu ubah dengan sistem Khilafah dengan kedaulatan hukum syariahnya. Inilah yang akan menjamin kesejahteran, keadilan dan keberkahan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat kelak.

Di dalam sistem republik, undang-undang dibuat DPR/MPR, Presiden, Menteri dan MA. Intinya dibuat oleh manusia. Sedangkan di dalam Islam, undang-undang digali mujtahid dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas.

Solusi tuntas permasalahan Umat tidak akan pernah bisa ditemukan di dalam sistem republik. Juga tidak akan bisa ditemukan di dalam diri para politisi yang mengabdi kepada sistem republik dan bertindak sebagai agen barat. Solusi itu juga tidak ditemukan di dalam pemerintahan yang menerima dan menerapkan ideologi kapitalisme yang melahirkan sistem republik. Fakta sebenarnya dari sistem republik adalah sistem yang dipaksakan oleh kafir Barat dengan tujuan untuk memperbudak dunia ketiga secara umum dengan tujuan untuk merampok kekayaan yang tak terhitung dan mendapatkan kepentingan vital dalam hal politik, keamanan, ekonomi dan geo strategis.
Adalah wajar bagi negeri-negeri Barat terlibat di dalam pertarungan untuk memperebutkan kepentingan seperti masing-masing negeri Barat itu membiayai partai atau politisi untuk bernyanyi layaknya budak. Dua negara pemimpin yaitu Amerika Serikat dan Inggris, secara licik merekrut politisi lokal untuk memperoleh kepentingan mereka di dalam pertarungan berbahaya yang bisa menghancurkan negeri yang diperebutkan. Agen barat itu kemudian bekerja siang dan malam pertama-tama dan utama untuk menjamin kepentingan tuan mereka, dan kedua untuk mengisi perut mereka selama tuan mereka mengizinkan mereka mengambil pengeluaran Anda. Dengan demikian korupsi yang sudah umum dan kepentingan pribadi yang dijunjung tinggi merupakan konsekuensi rasional dari sistem republik.
Selama kampanye, masyarakat dikelabui dengan sogokan uang dan janji-janji palsu. Lebih dari itu, para politisi siap menggunakan cara apapun untuk menghilangkan penghalang. Fakta yang sebenarnya dari politisi demokratis adalah bahwa mereka menyediakan diri hanya untuk kepentingan mereka dan kepentingan tuan mereka sambil menindas, mengakali rakyat
Para politisi sistem bukan-Islam tidak bisa diharapkan untuk menyatukan rakyat demi pembangunan. Akan tetapi mereka justru memecah-belah rakyat dan memimpin mereka ke reruntuhan sejak mereka menjadi pemimpin untuk menghancurkan daripada memimpin untuk kemajuan!
Apakah Anda menyadari bahwa konstitusi yang dibuat oleh akal-akalan manusia tidak kapabel untuk menyelesaikan problem-problem Anda? Sistem republik beralasan bahwa umat manusia memiliki hak untuk membuat hukum dan sistem untuk memandu diri mereka sendiri di dalam kehidupan, Itu artinya manusia memandu dirinya sendiri berdasarkan pemikiran yang muncul dari akalnya yang terbatas.
Prinsip sekular ini melarang agama mengatur kehidupan secara umum. Jadi prinsip sekular ini mengatakan bahwa agama harus diletakkan pada hubungan personal antara para penganutnya dengan tuhannya saja. Keyakinan ini bertentangan dengan fitrah manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang bergantung kepada al-Khaliq agar memandunya melalui hukumnya al-Khaliq yang komprehensif yang menyelesaikan semua problem kehidupan. Selama manusia adalah lemah, terbatas dan memerlukan Sang Pencipta, tidak sempurna dan tergantung, tidak mengetahui semua pengetahuan yang dibutuhkan, dipengaruhi subjektivitas dan bias, pasti dipengaruhi oleh lingkungannya, kesimpulannya salah, dan pendapatnya bisa berubah-ubah dari hari ke hari berikutnya. Itu artinya manusia tidak bisa memandu dirinya sendiri, melainkan manusia lebih tergantung kepada panduan dari pihak lain (Allah Swt.) yang tidak dipengaruhi oleh keterbatasan semacam itu.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda