insidewinme

Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Rabu, 19 Januari 2022

Negara Memberikan Kesempatan Setiap Warganya Memenuhi Kebutuhan Pelengkap

 


Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Penjelasan Pasal 158 Rancangan UUD Islami

 

Pasal 158

 

Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut:

a. Dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki Negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fai’ dan lain-lain.

b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.

c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil dari zakat atau fai’ dan sebagainya.

 

 

Dalil poin (a) adalah bahwa Allah SWT memberikan kekayaan Bani al-Nadhir kepada Nabi saw. berupa fai’ supaya Beliau memberikannya kepada siapapun yang Beliau kehendaki, dan Rasulullah saw. memberikannya khusus untuk kaum Muhajirin tidak untuk kaum Anshar kecuali 2 orang Anshar yang fakir. Fai’ sebagaimana harta lainnya yang berasal dari sumber pemasukan tetap seperti kharaj, pengeluarannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Imam untuk membelanjakannya menurut pendapat dan ijtihad-nya, kecuali harta zakat yang telah ditentukan golongan-golongan penerimanya oleh nash. Ini berlaku untuk sumber-sumber pemasukan tetap, tetapi untuk harta yang dikumpulkan dari pajak sementara atas kaum Muslimin tidak bisa diberikan karena nash mengenai fai’ dan analogi terhadapnya dibuat untuk semua yang serupa, yaitu sumber-sumber tetap pemasukan Baitul Mal. 

 

Terkait poin (b), dalilnya adalah perbuatan Rasulullah saw. ketika membagi tanah. Diriwayatkan dari ‘Amr bin Huraits yang berkata:

 

«خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ»

 

“Rasulullah saw. menggariskan sebuah rumah dengan anak panah di Madinah untukku. Beliau bersabda, “Aku akan menambahkan untukmu, aku akan menambahkan untukmu.” (HR Abu Dawud, dinilai hasan olehnya)

 

Dan dalam sebuah riwayat oleh Ahmad, dan juga al-Baihaqi, keduanya melalui ‘Alqamah bin Wail, dari ayahnya bahwa:

 

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ»

 

“Rasulullah saw. memberikan tanah untuknya. Dia berkata, "Lalu Beliau mengutusku bersama Mu'awiyah untuk memberikan tanah itu padanya, atau dia menyebutkan, "Beritahukanlah tanah itu kepadanya."

 

Diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid dalam al-Amwal dan Abu Yusuf dalam al-Kharaj:

 

«سَأَلَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعْهُ عَيْنُونَ، البَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الْخَلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

 

“Tamim ad-Dari meminta Rasulullah saw. untuk memberinya bagian (tanah) ‘Aynun yang dahulu dia memilikinya di Syam sebelum ditaklukkan, yaitu kota al-Khalil, lalu Rasulullah saw. memberikan kepadanya.”

 

Selain itu, juga bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. memberi para petani di Irak sejumlah uang dari Baitul Mal supaya mereka sanggup menggarap lahannya, dan para Sahabat mengetahuinya dan tidak ada yang mengkritiknya, sehingga itu menjadi ijma’ Sahabat.

 

Untuk poin (c), dalilnya adalah apa yang Allah SWT sebutkan mengenai harta zakat dalam firman-Nya:

 

 (( والْغَارِمِينَ ))

Dan (untuk) orang-orang yang dililit hutang” (QS at-Taubah [9]: 60)

 

Dan sabda Rasulullah saw.:

 

«أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

 

Aku lebih utama bagi setiap Mukmin dibandingkan dengan dirinya. Maka siapa saja yang [mati] meninggalkan hutang, pelunasannya menjadi tanggunganku. Dan siapa saja yang meninggalkan harta, itu adalah hak ahli warisnya (HR Muslim dari Jabir)

 

Dan syari’ah menentukan bahwa harta dari fai’ dapat disalurkan oleh Khalifah menurut pendapat dan ijtihad-nya, termasuk melunasi hutang mereka yang dililit hutang. []

 

Bacaan:

Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu

http://www.nusr.net/1/en/constitution-consciously/constitution-economic-system/1041-dstr-ni-iqtsd-158

 

Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Senin, 17 Januari 2022

Negara Mengatur Urusan Pertanian Berikut Produksinya

 


Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Penjelasan Pasal 159 Rancangan UUD Islami

 

Pasal 159

 

Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

 

Sabda Nabi saw.:

 

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

 

Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Umar)

 

Mengatur urusan pertanian adalah bagian dari mengurus urusan rakyat, maka dari itu menjadi bagian dari kewajiban Imam dalam pemerintahannya. Namun, Negara tidak secara langsung melakukan urusan pertanian, karena Rasulullah saw. menyerahkannya kepada kaum Muslimin; Beliau bersabda dalam hadits terkait penyerbukan pohon kurma:

 

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

 

Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian (HR Muslim, dari ‘Aisyah ra. and Anas ra.)

 

Ibnu Hazm meriwayatkan dalam al-Ihkam dengan sanad-nya yang berbeda dari ‘Aisyah ra. dan Anas ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

 

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

 

Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian

 

Dalam riwayat yang lain dari Anas ra.:

 

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

 

“Bahwa Nabi Saw. pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Beliau lalu bersabda, “Andai kalian tidak melakukannya niscaya menjadi baik.” Anas berkata: Ternyata hasilnya jelek. Lalu Nabi Saw. suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, “Apa yang terjadi pada pohon-pohon kalian?” Mereka berkata, “Anda pernah berkata demikian dan demikian.” Beliaupun bersabda, “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” 

 

Dan dalam riwayat Ahmad dari Anas, Rasulullah saw. bersabda:

 

«إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ»

 

“Jika itu sesuatu dari urusan dunia kalian maka kalian lebih tahu tentangnya, dan jika itu dari urusan agama maka datanglah kepadaku.”

 

Ini menunjukkan bahwa Negara tidak secara langsung mengomando atau mengerjakan pertanian, tapi melakukan pengawasan umum dengan mengatur apa yang mubah, menurut berbagai cara yang dipilih dalam rangka meningkatkan dan memperkuat pertanian, memfasilitasinya untuk memudahkan urusannya, juga merencanakan kebijakan pertanian yang akan meningkatkan tingkat produksi. []

 

Bacaan:

Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu

http://www.nusr.net/1/en/constitution-consciously/constitution-economic-system/1040-dstr-ni-iqtsd-159

 

Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Rabu, 12 Januari 2022

Negara Mengatur Perindustrian dan Menangani Langsung Industri yang Termasuk Pemilikan Umum


Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Penjelasan Pasal 160 Rancangan UUD Islami

 

Pasal 160

 

Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum.

 

Pasal ini mengandung dua bagian: pertama, komando atas seluruh industri; kedua, secara langsung mengerjakan beberapa urusan industri. Untuk bagian pertama, dalilnya adalah Rasulullah saw. menyetujui pabrik-pabrik milik pribadi/swasta seperti untuk sepatu, pedang, pakaian dan lain-lain:

 

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

 

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah meminta dibuatkan cincin” (HR Al-Bukhari, dari ‘Abdullah bin ‘Umar)

 

«أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

 

Sesungguhnya Nabi saw. meminta dibuatkan mimbar” (HR Al-Bukhari, dari Sahal bin Sa’d As-Sa’idi)

 

Ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik telah umum dikerjakan oleh pribadi atau swasta dan bukan Negara, sebagaimana pertanian. Namun, industri menjadi bagian dari pengaturan urusan rakyat yang telah Allah SWT wajibkan atas Negara dengan sabda Nabi saw.:

 

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

 

Imam adalah pengurus rakyat dan Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Umar)

 

Maka Negara harus secara umum mengatur urusan-urusan industri dengan mengatur apa yang mubah, mengikuti berbagai macam cara yang akan mengarahkan peningkatan produksi, dan dengan membuka pasar untuknya, dan memastikan ketersediaan bahan baku, dan seterusnya.

 

Untuk bagian kedua, dalilnya adalah kaidah syari’ah: Hukum pabrik mengikuti apa yang diproduksi

 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa:

 

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

 

Allah melaknat khamer, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang untuknya diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang kepadanya dibawakan." (HR Abu Dawud, dari Ibnu Umar)  

 

Jadi, produksi pemerasan anggur untuk khamer dilarang oleh Rasulullah saw. karena mengikuti hukum bahan yang diproduksi, dan ini berlaku umum. Maka dalam konteks kepemilikan, pabrik hukumnya mengikuti bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, pabrik-pabrik yang mengolah apapun yang termasuk milik umum adalah bagian dari milik umum.

 

Kepemilian umum dimiliki oleh semua kaum Muslimin, dan tidak boleh individu atau sekelompok individu memilikinya sendiri sehingga orang lain terhalang dari kepemilikan. Dari pemahaman ini, Khalifah adalah pihak yang mengatur pabrik-pabrik dan mencegah swastanisasi, maka Negara harus secara langsung menjalankan pabrik-pabrik yang merupakan kepemilikan publik, semacam eksploitasi migas, besi dan penambangan emas dan sebagainya. Namun, pabrik-pabrik itu diperlakukan secara khusus dalam hal pendapatan, pengeluaran dan urusan-urusan lainnya, dan keuntungannya dimasukkan ke Baitul Mal dalam kategori yang khusus untuknya, sebab itu bukan termasuk kepemilikan Negara, melainkan kepemilikan umum. []

 

Bacaan:

Hizbut Tahrir, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu

http://www.nusr.net/1/en/constitution-consciously/constitution-economic-system/1039-dstr-ni-iqtsd-160

 

Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Jumat, 07 Januari 2022

Perdagangan Luar Negeri Berlaku Menurut Kewarganegaraan Pedagang

 


Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Penjelasan Pasal 161 Rancangan UUD Islami

 

Pasal 161

 

Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang yang termasuk rakyat negara tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat musuh baik secara militer, industri maupun ekonomi. Pedagang tidak dilarang mengimpor harta/barang yang sudah mereka miliki. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah negara yang di antara kita dengan negara itu sedang terjadi peperangan secara riil “seperti Israel” maka diberlakukan hukum-hukum Darul Harb yang riil sedang memerangi Negara dalam seluruh interaksi dengan negara itu baik dalam perdagangan maupun yang lain.

 

 

Pasal ini mengandung tiga perkara. Pertama: barang dagangan disikapi berdasarkan kewarganegaraan pedagangnya, bukan asal barangnya. Kedua: hukum atas pedagang berbeda-beda berdasarkan kewarganegaraannya. Ketiga: kondisi di mana impor dan ekspor dilarang.

 

Untuk perkara pertama: dalilnya adalah hukum-hukum syari’ah mengenai para pedagang asing yaitu hukum-hukum perdagangan; dan hukum memasukkan barang dari darul harbi ke dalam Darul Islam (Negara Islam), dan membawa barang keluar Darul Islam ke darul harbi; dan hukum-hukum tentang memperkuat musuh melawan kaum Muslimin.

 

Hukum syari’ah adalah seruan asy-Syari’ (Allah SWT) terkait perbuatan-perbuatan hamba. Inilah mengapa, perdagangan luar negeri berkaitan dengan si pedagang, bukan asal barangnya. Hukum-hukum syari’ah mengenai perdagangan luar negeri diturunkan hanya terkait manusia-manusia. Hukum yang diwahyukan terkait barang dagangan menunjukkan pengaturannya dari sudut pandang bahwa itu adalah barang yang dimiliki oleh orang tertentu dan tidak hanya atas pertimbangan bahwa itu adalah suatu barang. Dengan kata lain, pembahasannya adalah bahwa barang itu adalah barang yang dimiliki oleh orang tertentu, tidak hanya bahwa itu adalah suatu barang.

 

Dengan demikian, hukum-hukum perdagangan luar negeri adalah hukum-hukum terkait individu-individu dalam arti bagaimana syari’ah memandang mereka beserta hartanya. Dengan kata lain, itu adalah hukum Allah SWT mengenai mereka, juga hukum Allah SWT mengenai harta yang mereka miliki. Dari sini bisa dilihat bahwa hukum perdagangan luar negeri tidak terkait dengan asal barang-barangnya tapi pedagangnya.

 

Dalil perkara kedua, diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya soal perintah Rasulullah saw. untuk para panglima ataupun komandan pasukan perang, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada mereka:

 

«... ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ»

 

“...Serulah mereka pada Islam. Jika mereka menyambutnya, terimalah mereka, dan hentikanlah peperangan atas mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (darul kufur) ke Darul Muhajirin (Darul Islam, yang berpusat di Madinah), dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka telah melakukan semua itu maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum Muhajirin. Bila mereka enggan dan lebih memilih tempat mereka, beritahukan pada mereka bahwa mereka seperti kaum badui kalangan Muslimin, mereka berkewajiban melaksanakan hukum Allah yang berlaku bagi kaum Mu’minin dan mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai` sama sekali kecuali bila mereka berjihad bersama kaum Muslimin...” (HR Muslim)

 

Arah penarikan hukum dari hadits tersebut adalah bahwa sabda Rasul saw.:

 

«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ»

 

Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (darul kufur) ke Darul Muhajirin (Darul Islam), dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka telah melakukan semua itu maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum Muhajirin,menyebutkan dalam redaksinya bahwa hijrah adalah syarat untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai kaum Muslimin, dengan kata lain, untuk tercakup ke dalam penerapan hukum-hukum itu, dan jika mereka tidak berhijrah maka mereka tidak akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban itu, jadi hukum-hukum itu tidak terap atas mereka.

 

Selain itu, Rasul saw. menetapkan hijrah ke Darul Muhajirin sebagai syarat untuk mendapatkan hak atas ghanimah dan fai’, dan dengan analogi/qiyas, ini berlaku untuk semua barang atau harta. Oleh karenanya, orang yang tidak berhijrah ke Darul Muhajirin disikapi sama seperti non-Muslim dalam hal kesucian (terjaminnya) harta mereka, yang berarti bahwa hukum-hukum mengenai harta tidak teraplikasikan kepada mereka karena mereka tidak hijrah ke Darul Muhajirin.

 

Dan Darul Muhajirin adalah Darul Islam, dan selainnya adalah darul kufur. Itulah mengapa Rasul saw. biasa pergi dalam ekspedisi perang ke tanah manapun yang bukan bagian dari Darul Muhajirin karena Beliau menilainya sebagai darul harbi. Namun, jika penduduknya adalah Muslim Beliau tidak memeranginya ataupun membunuhnya, tapi menyuruh mereka untuk datang ke Darul Islam, dan jika mereka non-Muslim Beliau akan memerangi mereka sebagaimana ditunjukkan dalam hadits tersebut, dan juga ditunjukkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas yang berkata:

 

 

 

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ»

 

"Apabila Rasulullah saw. memerangi suatu kaum, Beliau tidak memeranginya hingga datang waktu shubuh. Apabila mendengar suara adzan Beliau menahan diri dan apabila tidak mendengar adzan, Beliau lantas memeranginya setelah waktu shubuh.” (HR al-Bukhari)

 

Jadi Rasul saw. menilai apapun yang berada di luar Darul Muhajirin sebagai darul harbi, dengan kata lain, darul kufur, meskipun penduduknya adalah Muslim, dan hukum atas mereka adalah hukum atas darul kufur dalam hal penegakan hukum-hukum, termasuk hukum-hukum mengenai harta benda. Tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim dalam hal ini, kecuali bahwa kaum Muslim tidak diperangi atau dibunuh, dan hartanya tidak diambil, sementara non-Muslim bisa diperangi dan dibunuh dan hartanya bisa diambil. Selain daripada ini, hukum-hukum mengenai mereka sama, dan ini adalah dalil bagi Darul Kufur dan Darul Islam. Siapapun yang tinggal di darul kufur atau darul harbi maka kewarganegaraannya kewarganegaraan kufur dan oleh karena itu, hukum-hukum mengenai darul kufur diterapkan atas mereka secara keseluruhannya, tidak memandang apakah mereka Muslim atau bukan, kecuali bahwa darah dan harta Muslim dilindungi.

 

Atas dasar itu, pedagang dari kaum harbi tidak dapat masuk ke tanah-tanah kita –baik mereka Muslim atau bukan- kecuali mereka diberi jaminan keamanan, karena mereka adalah (warganegara) harbi, dan karena Rasul saw. bersabda:

 

«وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»

 

Dzimmah (jaminan perlindungan) dari kaum Muslimin adalah satu, yang mana dzimmah itu bisa sama berlaku pula oleh orang yang paling rendah di antara mereka.” (HR Bukhari dan Muslim, dari ‘Ali)

 

Dan Beliau saw. bersabda kepada Ummu Hani’:

 

«قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»

 

"Wahai Ummu Hani’, kami memberi perlindungan terhadap orang yang kamu beri jaminan perlindungan." (HR Bukhari dan Muslim)

 

Maka masuknya seorang harbi ke dalam Darul Islam bergantung pada pemberian jaminan keamanan. Dan hartanya juga diberi jaminan bersamanya, dan diperlukan jaminan keamanan khusus jika dia mau mengimpor harta bendanya terpisah darinya.

 

Sementara, mengenai orang yang memiliki perjanjian (mu’ahid), maka dia diperlakukan sesuai dengan perjanjiannya, sebab Allah SWT berfirman:

 

 ((فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ))

 

Maka terhadap mereka itu penuhilah perjanjiannya sampai batas waktunya” (QS at-Taubah [9]: 4)

 

Dan tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim dalam hal ini, karena keduanya dinilai sebagai harbi sebab mereka membawa kewarganegaraan kufur, dan oleh sebab itu mereka diperlakukan sebagai harbi yang memiliki perjanjian.

 

Orang yang membawa kewarganegaraan Islam, baik mereka Muslim atau dzimmi, tidak dilarang mengekspor dan mengimpor barang yang mereka kehendaki, dan tidak ada cukai yang diambil dari mereka. Allah SWT berfirman:

 

 ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))

 

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli” (QS al-Baqarah [2]: 275)

 

Kalimat ini umum, sehingga mencakup semua perdagangan, di Darul Islam maupun darul kufur, dengan kata lain, mencakup perdagangan domestik dan luar negeri. Tidak ada nash yang membatasi keumumannya atau menghalangi Muslim atau dzimmi dari mengekspor atau mengimpor barang ke dalam atau dari Darul Islam. Kalimat itu juga umum mencakup Muslim dan dzimmi, dan tidak ada nash yang melarang atau menghalangi dzimmi untuk berdagang dengan Muslim.

 

Mengenai tidak diambilnya cukai dari Muslim dan dzimmi adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu 'Ubaid dalam al-Amwal dari ‘Abdurrahman bin Ma’qil yang berkata: Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair: “Siapa yang kalian pungut sepersepuluh (cukai)?” Jawab Ziyad: “Kami tidak memungut sepersepuluh (cukai) dari orang Islam dan tidak pula dari mu’ahid.” Aku tanyakan: “Dari siapa kalian memungut sepersepuluh (cukai)?” Ia berkata: “Kami memungut sepersepuluh (cukai) dari (negara) tetangga harbi sebagaimana mereka memungut sepersepuluh (cukai) dari kami ketika kami mendatanginya.”

 

Itulah dalil-dalil untuk Dar Al-Islam dan Dar Al-Harb dan larangan masuk bagi seorang harbi ke dalam Darul Islam kecuali dia diberi jaminan keamanan -baik dia Muslim atau kafir-, dan memperlakukan mu’ahid sesuai dengan perjanjiannya, dan keumuman bolehnya Muslim dan dzimmi saling berdagang, yang merupakan dalil-dalil untuk perkara ke-2 pasal ini.

 

Terkait perkara ketiga, dasarnya adalah kaidah: “Jika satu bagian dari perkara yang mubah merupakan sarana timbulnya bahaya (dharar), hanya bagian itu saja yang dilarang, dan perkara yang mubah itu tetap mubah” yang disimpulkan dari perbuatan Rasul saw. melarang pasukan minum air dari sumur kaum Tsamud yang dilalui dalam perjalanan ke Tabuk. Oleh karena itu, setiap barang dagangan yang akan menimbulkan bahaya bagi Negara, seperti makanan, atau yang ekspornya akan menguatkan musuh melawan kaum Muslimin, semacam senjata dan berbagai material strategis, akan dilarang diekspor, baik ekspor oleh Muslim, dzimmi, mu’ahid atau harbi. Demikian pula, hukum ini berlaku atas impor barang. Jika ekspor barang-barang itu tidak menimbulkan bahaya maka tidak dilarang diekspor atau diimpor oleh Muslim dan dzimmi, dan hukum-hukum terkait orang mu’ahid dan harbi berlaku atas mereka. []

 

Bacaan:

http://www.nusr.net/1/en/constitution-consciously/constitution-economic-system/1038-dstr-ni-iqtsd-161

 

Unduh BUKU Penjelasan Rancangan Undang-Undang Dasar Islami [PDF]

 

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda