Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Minggu, 28 Mei 2017

Sistem Kerusakan Republik



Pemilu dalam sistem republik menjadikan suara terbanyak sebagai ukuran, sementara banyaknya perolehan suara bergantung pada tingkat popularitas partai dan para calegnya. Dalam sistem semacam ini, tentu ketergantungan partai maupun para caleg terhadap kebutuhan modal (uang) sangatlah besar, yaitu untuk mendongkrak popularitas partai maupun para calegnya. Karena itu, tidak aneh jika partai dan para calegnya membutuhkan dana ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu. Dari mana dananya, sementara kebanyakan partai dan para caleg tidak memiliki dana dalam jumlah besar. Dari sinilah keberadaan pengusaha/para pemilik modal menjadi sangat penting bagi partai/para caleg.
Di sisi lain, para pengusaha/pemilik modal pun memiliki kepentingan untuk mengamankan bisnisnya. Dalam kondisi demikian, gayung bersambut. Partai dan para caleg akhirnya bekerjasama sekaligus membuat semacam ‘kontrak politik’ yang saling menguntungkan dengan para pengusaha/pemilik modal. Celakanya, sering terjadi, dana dalam jumlah besar itu justru hanya dimiliki oleh pihak asing. Lalu mengucurlah dana dari mereka kepada partai-partai/para caleg yang diperkirakan bakal meraih suara cukup banyak. Akibatnya, keterlibatan asing dalam ‘money politic’ untuk menyokong partai atau para caleg tertentu sering terjadi, tentu tidak secara terbuka dan terang-terangan. Kenyataan ini —meski sulit dibuktikan— sering terjadi setiap menjelang Pemilu dan sudah banyak diungkap oleh sejumlah kalangan.
Akhirnya, bisa diduga, saat partai/para caleg yang disokong para pengusaha/pemilik modal —khususnya pihak asing— itu berhasil duduk di DPR atau menduduki kursi kekuasaan, politik ‘balas budi’ pun terjadi. Bahkan para penguasa/pemilik modal dan pihak asing kemudian bisa mendikte penguasa dan DPR. Pada akhirnya, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para pengusaha/para pemilik modal dan pihak asing tersebut. Karena itulah, wajar jika kemudian penguasa/DPR akan membuat kebijakan dan UU yang selaras dengan kepentingan mereka, bukan demi kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Lahirnya UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU BHP, UU Minerba dll jelas harus dibaca dari sisi ini. Pasalnya, semua UU tersebut jelas-jelas ditujukan hanya demi melayani kepentingan pengusaha/pemilik modal, termasuk pihak asing, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Rakyat pada akhirnya hanya menjadi obyek pesakitan seraya terus memendam impian perubahan, yang entah kapan bisa terwujud melalui demokrasi.

Sesungguhnya sistem republik bukanlah solusi. Ia justru menjadi sumber masalah. Sebab, sejak awal sistem republik telah memposisikan kedaulatan Allah SWT di bawah kedaulatan rakyat (manusia). Itulah pangkal masalahnya.
Sistem republik hanya menjanjikan harapan semu yang selamanya tidak pernah mewujud menjadi kenyataan. Buktinya, sudah sekian puluh tahun sistem republik diterapkan di negeri ini, dan sudah sekian kali pemilu dalam sistem ini digelar, namun hasilnya hanyalah keburukan demi keburukan.
janganlah kita sampai terjerembab ke dalam ‘lubang sistem republik’ untuk ke sekian kalinya. Marilah kita berlepas diri dari sistem demok rasi. Marilah kita bersegera untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam, yakni sistem Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah, yang akan menerapkan syariah Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan itulah kita semua akan dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat, sekaligus mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

alih-alih sistem republik membawa kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah banyak kebijakan-kebijakan yang semakin liberal yang justru menambah kesengsaraan masyarakat. Berbagai kebijakan Pemerintah lebih memihak pasar yang dikuasai para pemilik modal daripada memihak kepentingan rakyat banyak. Contoh gamblang adalah kebijakan menaikkan harga BBM. Alasannya adalah karena standarisasi harga minyak dunia, juga untuk menghapus subsidi barang sekaligus mengalihkannya ke subsidi orang. Padahal yang dilakukan adalah untuk mengundang masuknya investor asing dalam sektor ini. Kebijakan privatisasi di bidang kesehatan dan pendidikan, juga memihak pengusaha (pemilik modal).
partisipasi dalam sistem republik membutuhkan dana yang besar. Biaya besar ini dikeluarkan untuk kampanye yang legal sampai yang ilegal, suap-menyuap, money politics, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem republik. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu; paling tidak, jaminan terhadap bisnisnya; bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis pemerintah. Jadilah elit politik kemudian didikte untuk kepentingan pengusaha.
Walhasil, sistem republik mesti melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan perusahaan (bisnis) daripada rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hitman, menyebutnya corporatocracy.

di Amerika yang sering dianggap banyak orang sebagai negara yang praktik sistem republiknya paling maju, sistem politiknya terbuka dan semua orang bebas bicara. Bukankah yang namanya capital (harta) sangat menentukan jalannya sistem pemerintahan di sana? Jangan bermimpi untuk menjadi anggota Senat, Kongres, atau menjadi Presiden kalau tidak punya jutaan dolar; atau paling tidak, ada jutawan yang mem-backing-nya. Tidak bisa dipungkiri, man behind the gun pemerintah Amerika sebenarnya para pemilik modal besar, konglomerat, dan orang-orang kaya, yang bisa menentukan siapa yang harus duduk di kursi penguasa. Munculnya skandal-skandal politik dalam kampanye (money politics) akhirnya tak dapat dihindari.
dalam sistem republik yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas, kaum Muslim berada dalam posisi yang tertekan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas sekular liberal terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (capital).

jargon sistem republik kedaulatan di tangan rakyat adalah omong-kosong. Sebabnya, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan Pemerintah sering dipengaruhi oleh para pemiliki modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden sering bertabrakan dengan kemauan rakyat.
virus aqidah SEKULERISME yaitu sebuah pemikiran prinsip yang memisahkan agama dalam kehidupan. Dari sekulerisme inilah lahir sistem republik, liberalisme dan turunan-turunannya. Semua ini ada dan dilindungi dalam sebuah ideologi yang disebut ideologi kapitalisme.

berbagai persoalan dan kesempitan hidup, dapat terjadi akibat manusia berpaling dari Syariat Islam, mencampakkan hukum-hukum Allah SWT, dan justru memilih menerapkan Sistem republik buatan manusia yang bukan berasal dari Islam. Krisis ekonomi global dan berbagai kerusakan lainnya yang terjadi saat ini adalah bukti tentang kerapuhan dan kelemahan Sistem republik yang telah gagal memberikan kesejahteraan pada rakyat. Akhirnya umat semakin banyak yang yakin bahwa tidak lagi bisa berharap pada Sistem republik, dan inilah saatnya kembali pada Syariat Islam kaffah dalam naungan Khilafah Islam.

kapitalisme dan sistem republik tidak menjamin kesejahteraan tiap individu rakyat. Kapitalisme membiarkan persaingan bebas, sementara sistem republik gagal lahirkan penguasa yang berpihak pada rakyat.
Sebaliknya, sistem republik terbukti sukses menghasilkan kelompok orang yang sangat licik, sangat berkuasa sekaligus sangat jahat.
Kapitalisme rentan krisis karena sistem keuangannya ribawi, pasar saham yang spekulatif sebagaimana judi dan mata uang kertas yang tidak berdasarkan pada emas,
sistem republik mengayomi penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Sistem republik membuka jalan “terbelinya” calon pemimpin oleh kaum kapitalis global saat kampanye,
Sistem republik hanya mengokohkan penjajahan kapitalis dunia terhadap Indonesia,
Inilah wajah sesungguhnya sistem republik yang hanya membuat rakyat banyak sengsara,
perangkap demokrasi yang menopang penjajahan kapitalisme global.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda