Kuatnya pengaruh korporasi dalam sistem
republik membuat kebijakan negara sistem republik lebih cenderung memihak kepada
pemilik modal, korporasi, baik lokal maupun internasional. Lahirlah berbagai UU
dan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, para politisi
sibuk memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan demi mempertahankan kekuasaan.
Seperti yang ditulis oleh the Guardian, tidak
mengherankan kalau partai politik, termasuk anggota DPR, tidaklah sama
sekali mencerminkan keinginan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang semakin
apatis untuk berpartisipasi dalam Pemilu demokrasi. Dalam kasus Pilkada DKI
2012, warga yang tidak menggunakan hak pilih meningkat 40% dibandingkan tahun
sebelumnya. Di beberapa tempat hal yang sama juga terjadi, angka golput sangat
tinggi, bahkan menjadi ‘pemenang’.
Walhasil, inilah saatnya kaum Muslim
mencampakkan sistem republik; tidak cukup sekadar tidak berpartisipasi dalam
Pemilu yang curang, korup dan menghasilkan rezim korup. Diam saja tentu tidak
akan membawa perubahan. Kita harus melakukan aksi nyata dengan memperjuangkan
tegaknya Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam dalam segala aspek
kehidupan kita.
Era sistem republik akan segera berakhir
dalam waktu dekat ini. Yang gigih mempertahankannya akan gigit jari. Sistem republik sukses
mensejahterakan segelintir orang, namun gagal mensejahterakan masyarakat secara
keseluruhan.
Sistem republik di berbagai negara juga menjadi sumber konflik
yang berdarah-darah. Atas nama sistem republik negara-negara Barat juga
membunuh kaum Muslim di Irak dan Afganistan. Belum lagi standar ganda yang
nyata dalam sistem republik. Sistem republik hanya digunakan untuk kepentingan imperialis. Barat justru kerap melanggar prinsip mereka sendiri kalau berkaitan
dengan umat Islam.
sistem republik jelas tidak sama bahkan
bertentangan dengan Islam. Sistem republik tegak di atas kesyirikan sebab hukum diterserahkan pada manusia. Islam tegak di atas tauhid sebab hukum berasal dari Allah,
sistem republik adalah kendaraan para rezim
sesuai dengan kepentingannya. Menyerukan sistem republik kalau ada
kepentingannya di sana, di lain waktu justru menginjak-injak sistem republik
kalau mengancam kepentingannya.
Apa yang dikatakan Cameron adalah omong
kosong belaka. Apalagi dengan pernyataan Indonesia akan memimpin dunia.
Bagaimana negara gagal yang penuh persoalan seperti Indonesia dikatakan akan
memimpin dunia. Kita tegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah
bangkit selama masih menggunakan sistem republik.
Sistem republik justru menjadi pangkal
keterpurukan penduduk Indonesia. Sistem republik yang menyerahkan kedaulatan membuat
hukum pada segelintir orang atas nama suara terbanyak menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan
kapitalis yang justru mencekik rakyat.
Dengan mengkaitkan naik turunnya harga BBM
berdasarkan harga minyak internasional , DPR justru melegitimasi liberalisasi
migas dari hulu sampai hilir yang sesungguhnya adalah milik rakyat . Bukankah semua
kebijakan liberal yang menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan alam
Indonesia dilegitimasi oleh UU yang merupakan produk sistem republik. UU Migas,
UU Kelistrikan, UU SDA dan UU yang sejenis justru bermunculan saat Indonesia
semakin demokratis.
Sistem republik juga melahirkan negara
korporasi, di mana kebijakan lebih memihak kepada pemilik modal yang telah
memberikan modal politik, dibanding rakyat. Kalau untuk rakyat pemerintah
demikian ‘pelitnya’ , namun untuk pengusaha penguasa kapitalis demikian baik
hati.
Perlu dicatat, kemajuan ekonomi Barat
bukanlah karena sistem republik. Akan tetapi karena sistem ekonomi
Kapitalis-liberal yang jahat yang memang cocok dengan sistem republik. Mereka merampok kekayaan alam negara lain atas
nama perdagangan bebas dan privatisasi, menjerat suatu negara dengan mekanisme
hutang luar negeri, mengontrol keuangan dunia dengan rezim mata uang dolar. IMF
dan World Bank menjadi badan preman ekonomi Barat yang menghancurkan ekonomi
sebuah negara.
Maraknya korupsi kepala daerah tidak bisa
dilepaskan dari sistem republik. Mengapa korupsi menggila di alam sistem
republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk
mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang
pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses
pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi
presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.
Seperti yang diberitakan Republika online
(23/4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga 2012 ada 173
kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu
tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi,
tersangka, terdakwa, hingga terpidana.
Anggapan bahwa sistem republik adalah sistem
politik dan pemerintahan terbaik, ternyata bohong besar. Di tanah air,
sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi
pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta.
Ledakan korupsi bukan saja terjadi di tanah
air, tapi juga di Amerika, Eropa, India, Afrika, dan Brasil. Negara-negara
Barat yang dianggap telah matang dalam bersistem republik justru menjadi biang
perilaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam
proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis,
penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.
salah satu kebusukan penerapan sistem ekonomi
kapitalisme dan politik sistem republik adalah melegalisasi masuknya campur
tangan asing di sektor minyak dan gas.
Kapitalis asing yang mengeruk sumber migas
itu berlindung di bawah ketiak pemerintah. Adanya UU Migas yang disahkan
pemerintah membuat asing bebas mengeruk sumber daya tanpa peduli derita
rakyat!”
Selama ini lingkaran setan hubungan kekuasaan
dan kekayaan dipercaya banyak terjadi di dalam politik sistem republik.
Lingkaran di mana uang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan
digunakan untuk mengeruk uang (money for power, power for money).
semua itu merupakan akibat logis dari
penerapan sistem kapitalisme sepaket dengan politik sistem republiknya. Kapitalisme
mengajarkan asas manfaat sebagai pondasinya dan keuntungan materi sebagai tolok
ukurnya. Kapitalisme mengajarkan bahwa segala upaya dan pengorbanan manusia itu
harus bisa mendatangkan keuntungan materi. Kapitalisme mendorong setiap orang
menghitung apa saja yang dilakukannya dalam konteks untung rugi materi. Dalam
kamus kapitalisme tidak dikenal yang namanya pengorbanan. Sebab yang ada adalah
investasi. Berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat sebagai imbalannya
atau berapa yang harus diperoleh untuk mengembalikan modal atau biaya yang
dikeluarkan disertai sekian persen keuntungan.
Dalam pentas politik, doktrin-doktrin itu
diwadahi dalam politik sistem republik. Sistem ini bertumpu pada sistem
perwakilan di mana “wakil-wakil rakyat” dipilih secara periodik oleh
masyarakat, di samping penguasa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat
secara periodik yang sama. Sistem politik sistem republik ini sarat modal.
Mengingat untuk pencalonan dan proses pemilihan diperlukan biaya yang tidak
sedikit. Biaya itu bisa berasal dari kantong sendiri atau kebanyakan dari
sponsor yaitu para pemodal. Karena itu dengan doktrin kapitalisme di atas,
ketika seorang wakil berhasil terpilih, hal pertama yang menjadi fokus dia
adalah bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan, balas budi pada pemodal, dan berikutnya
mengumpulkan modal untuk proses periode berikutnya.
itu memang menjadi tabiat dan cacat bawaan
sistem republik. Karena sudah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik
sistem republik yang sarat modal. Sehingga selama sistem politiknya masih sama,
maka fenomena itu akan tetap ada. Fenomena itu hanya akan bisa dihilangkan
kalau sistem politiknya diubah secara total menjadi sistem politik yang berpijak
pada politik ri’ayah dan tidak sarat biaya. Sistem politik yang seperti itu
hanya sistem politik Islam. Karenanya untuk menghilangkan fenomena itu hanya
bisa dengan penerapan sistem politik Islam menggantikan sistem politik sistem
republik yang ada saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar