sistem republik dalam prosesnya membutuhkan
biaya mahal.
Di sinilah peran para pemodal yang
berinvestasi melalui proses pemilu pilkada menjadi sangat menonjol dan
menentukan. Ironisnya selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat. Dengan demikian,
kepentingan para pemodal sistem republik itulah yang menjadi penentu arah
perubahan.
sistem republik memang menjanjikan perubahan, bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi lebih demi aktor-aktor
sistem republik serta para pemodal mereka.
sistem republik hakikatnya memang bukan
sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara
hakiki. Hal itu wajar karena sistem republik adalah sistem buatan manusia yang
tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan
diri dari kepentingan.
Lebih dari itu, sistem republik sebagai
sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari sistem republik
adalah kedaulatan rakyat. Artinya, sistem republik menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat–
sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu
adalah hak Allah SWT. Artinya dalam Islam hanya Allah yang berhak membuat
hukum.
Dalam sistem republik perubahan terhadap
undang-undang memang dimungkinkan. Namun akan sangat sulit atau dibuat tidak bisa jika berpotensi merugikan rezim dan para kapitalis.
Jangan salah sangka, perubahan
undang-undang itu tidak akan menyentuh prinsip-prinsip dasar sistem republik,
seperti kedaulatan rakyat dan freedom (kebebasan). Kalau prinsip dasar tersebut
diubah, niscaya akan menghilangkan sistem republik. Jika
kehendak itu dapat membunuh sistem republik, maka kehendak itu harus dilarang.
Itulah ironi sistem republik: "memberikan" kedaulatan kepada rakyat, tetapi jika
rakyat menghendaki kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan syariah, sistem
republik menolak. Dalam sistem republik rakyat diberi kebebasan, kecuali
kebebasan untuk mencampakkan sistem republik.
DPR kembali meraih gelar sebagai lembaga
terkorup. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut lembaga wakil
rakyat ini menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Survei sebelumnya juga
memberikan gelar yang sama. Survei ini sebenarnya sekedar mengokohkan kenyataan
yang ada selama ini .
Inilah pelajaran yang berulang dari sistem
republik. Korupsi merupakan penyakit bawaan sistem bobrok ini. Pangkalnya,
sistem republik memberikan posisi hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum.
Kepentingan manusia pun bermain. Dalam sistem kapitalisme yang
menghamba pada materi, uang menjadi panglima.
modal politik sistem republik sangat tinggi.
Modal politik dari dirinya atau pemilik modal yang mendukungnya tentu harus
dikembalikan sesegera mungkin. Jalan pintasnya adalah korupsi, manipulasi, suap-menyuap, dan kolusi. Jadilah DPR tempat mencari makan para anggotanya.
Pertanyaannya, dengan gelar terkorup ini, masih kita berharap sistem jahiliyan
ini akan melahirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat?
sistem republik hanya digunakan sejauh tidak
mengancam kepentingan imperialis. Bagi imperialis dan sekutu jahatnya, tidak akan peduli
melanggar sistem republik demi kepentingan jahat mereka, demi menyelamatkan kepentingan
penjajahan kapitalisme yang terancam!
sistem republik yang menjadikan pembuatan
hukum (legislasi) menjadi milik manusia, lalu sekelompok manusia punya hak eksklusif menghalalkan dan
mengharamkan, meski bertentangan dengan aturan dari Rabb-nya manusia, maka itu adalah sistem kufur yang
dipaksakan oleh orang kafir terhadap kaum Muslim, menggantikan Islam sejak
al-Khilafah runtuh.
ulama seharusnya tidak hanya menolak kenaikan harga-harga energi tetapi juga menolak sistem republik.
Bukan hanya tolak kenaikan harga-harga energi, tetapi
tujuannya jelas campakan sistem republik dan ganti dengan syariah dalam bingkai
khilafah!
sistem republik adalah sistem kufur yang bertentangan
dengan akidah dan syariah Islam, lantaran sistem republik melegitismasi manusia
untuk membuat hukum, maka siapapun penguasa dari sistem kufur tersebut
setidaknya terkategori zalim.
Penguasa yang mengurus pemerintahan saat ini
tidak berdasarkan Islam, oleh karena itu pemerintah saat ini zalim!
Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 45 yang
artinya Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah
SWT maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Oleh karena itu ulama jangan sampai terjerumus
sehingga mendukung kebijakan zalim penguasa!
Atas nama sistem republik, Pemerintah
menyerahkan sebagian besar sumberdaya alam negeri ini kepada pihak asing;
mempersilakan pemikiran dan budaya asing masuk merusak generasi; merujuk pada
undang-undang Barat sekular lewat studi banding; membiarkan gerakan separatisme
di Papua atau di Maluku yang nyata-nyata mengancam, asal pelakunya Kristen
dan didukung negara asing; terus menaikkan harga BBM dan listrik yang
menyengsarakan rakyat, asal menguntungkan perusahaan asing; dst.
sistem republik memang mahal. Karena itu,
kekuatan modal menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan penguasa dan
pengambilan keputusan. Untuk biaya Pemilu 2009 diperkirakan 48 trilyun,
pilkada DKI menghabiskan dana 124 milyar, sementara pilkada Jatim 2 putaran
menghabiskan dana 800 milyar. Jangan tanya biaya kampanye, yang menelan ratusan
milyar. Untuk iklan di televisi misalnya jika rata-rata biaya beriklan secara
excessive di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan
adalah Rp 15 milyar .
Biaya pembuatan UU nya juga mahal. DPR menganggarkan Rp 466,78 miliar untuk biaya legislasi dari Rp2,91 triliun
anggaran tahun 2012. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya dari anggaran 2005
yang hanya Rp560 juta.
Secara sistemik sistem republik dipastikan melahirkan
negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan
pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya kebijakan yang muncul bukan
untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung. Menjadi alat
untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan
kekuasaan.
Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai
panglima. Konsekuensinya, praktik suap-menyuap, manipulasi dan korupsi pun
menjadi kanker ganas yang menjadi penyakit bawaan dari sistem cacat ini. Dalam
bahasa sehari-hari, kata yang digunakan untuk percobaan mempengaruhi tindakan
seseorang melalui insentif uang disebut dengan istilah ‘suap’. Tapi dalam dunia
politik sistem republik, bersikeras menggunakan istilah-istilah seperti
‘dana’, ‘melobi’ atau ‘pinjaman lunak’.
Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi
juga di Inggris. Skandal politik Inggris yang terbaru membuktikan hal itu. Bendahara
bersama Partai Konservatif yang memerintah tertangkap kamera sedang menawarkan
akses kepada perdana menteri dan kanselir hingga lebih dari £ 250.000 dari dana
sumbangan. Kemudian terungkap bagaimana para pendonor telah diundang makan
malam secara pribadi dengan David Cameron dan keluarganya.
seorang Muslim yang paham, pasti akan
mengatakan bahwa Islam itu berbeda dengan sistem republik. Karena sistem
republik mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Islam mengajarkan
kedaulatan di tangan Allah.
Para penguasa sesungguhnya dalam sistem
republik adalah para pemilik modal yang memberikan para presiden kekuasaan
melalui pendanaan kampanye pemilihan para calon presiden. Mereka telah
mengeluarkan jutaan dan jutaan untuk menghantarkannya pada kekuasaan, dengan imbalan bahwa
ia harus melaksanakan setiap kebijakan dan membuat konstitusi yang menjamin
kepentingan para kapitalis (pemilik modal) itu.
Apa yang terjadi di dunia membuktikan arti
sistem republik yang sebenarnya, yaitu “kelompok minoritas yang kaya dan kuat
menguasai kelompok mayoritas yang lemah dan tertindas”, yakni kediktatoran para
pemilik modal yang bersekutu dengan kediktatoran para penguasa yang tersebar di
seluruh dunia, terutama di dunia Islam termasuk dunia Arab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar