Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 11 Maret 2017

Negara Republik Kerusakan



Kuatnya pengaruh korporasi dalam sistem republik membuat kebijakan negara sistem republik lebih cenderung memihak kepada pemilik modal, korporasi, baik lokal maupun internasional. Lahirlah berbagai UU dan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, para politisi sibuk memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan demi mempertahankan kekuasaan.
Seperti yang ditulis oleh the Guardian, tidak mengherankan kalau partai politik, termasuk anggota DPR, tidaklah sama sekali mencerminkan keinginan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang semakin apatis untuk berpartisipasi dalam Pemilu demokrasi. Dalam kasus Pilkada DKI 2012, warga yang tidak menggunakan hak pilih meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Di beberapa tempat hal yang sama juga terjadi, angka golput sangat tinggi, bahkan menjadi ‘pemenang’.
Walhasil, inilah saatnya kaum Muslim mencampakkan sistem republik; tidak cukup sekadar tidak berpartisipasi dalam Pemilu yang curang, korup dan menghasilkan rezim korup. Diam saja tentu tidak akan membawa perubahan. Kita harus melakukan aksi nyata dengan memperjuangkan tegaknya Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan kita.
Era sistem republik akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Yang gigih mempertahankannya akan gigit jari. Sistem republik sukses mensejahterakan segelintir orang, namun gagal mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. 
Sistem republik di berbagai negara juga menjadi sumber konflik yang berdarah-darah. Atas nama sistem republik negara-negara Barat juga membunuh kaum Muslim di Irak dan Afganistan. Belum lagi standar ganda yang nyata dalam sistem republik. Sistem republik hanya digunakan untuk kepentingan imperialis. Barat justru kerap melanggar prinsip mereka sendiri kalau berkaitan dengan umat Islam.

sistem republik jelas tidak sama bahkan bertentangan dengan Islam. Sistem republik tegak di atas kesyirikan sebab hukum diterserahkan pada manusia. Islam tegak di atas tauhid sebab hukum berasal dari Allah,
sistem republik adalah kendaraan para rezim sesuai dengan kepentingannya. Menyerukan sistem republik kalau ada kepentingannya di sana, di lain waktu justru menginjak-injak sistem republik kalau mengancam kepentingannya.

Apa yang dikatakan Cameron adalah omong kosong belaka. Apalagi dengan pernyataan Indonesia akan memimpin dunia. Bagaimana negara gagal yang penuh persoalan seperti Indonesia dikatakan akan memimpin dunia. Kita tegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bangkit selama masih menggunakan sistem republik.
Sistem republik justru menjadi pangkal keterpurukan penduduk Indonesia. Sistem republik yang menyerahkan kedaulatan membuat hukum pada segelintir orang atas nama suara terbanyak menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan kapitalis yang justru mencekik rakyat.
Dengan mengkaitkan naik turunnya harga BBM berdasarkan harga minyak internasional , DPR justru melegitimasi liberalisasi migas dari hulu sampai hilir yang sesungguhnya adalah milik rakyat . Bukankah semua kebijakan liberal yang menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia dilegitimasi oleh UU yang merupakan produk sistem republik. UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA dan UU yang sejenis justru bermunculan saat Indonesia semakin demokratis.
Sistem republik juga melahirkan negara korporasi, di mana kebijakan lebih memihak kepada pemilik modal yang telah memberikan modal politik, dibanding rakyat. Kalau untuk rakyat pemerintah demikian ‘pelitnya’ , namun untuk pengusaha penguasa kapitalis demikian baik hati.
Perlu dicatat, kemajuan ekonomi Barat bukanlah karena sistem republik. Akan tetapi karena sistem ekonomi Kapitalis-liberal yang jahat yang memang cocok dengan sistem republik. Mereka merampok kekayaan alam negara lain atas nama perdagangan bebas dan privatisasi, menjerat suatu negara dengan mekanisme hutang luar negeri, mengontrol keuangan dunia dengan rezim mata uang dolar. IMF dan World Bank menjadi badan preman ekonomi Barat yang menghancurkan ekonomi sebuah negara.

Maraknya korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari sistem republik. Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.
Seperti yang diberitakan Republika online (23/4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga 2012 ada 173 kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

Anggapan bahwa sistem republik adalah sistem politik dan pemerintahan terbaik, ternyata bohong besar. Di tanah air, sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta.
Ledakan korupsi bukan saja terjadi di tanah air, tapi juga di Amerika, Eropa, India, Afrika, dan Brasil. Negara-negara Barat yang dianggap telah matang dalam bersistem republik justru menjadi biang perilaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

salah satu kebusukan penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik sistem republik adalah melegalisasi masuknya campur tangan asing di sektor minyak dan gas.
Kapitalis asing yang mengeruk sumber migas itu berlindung di bawah ketiak pemerintah. Adanya UU Migas yang disahkan pemerintah membuat asing bebas mengeruk sumber daya tanpa peduli derita rakyat!”

Selama ini lingkaran setan hubungan kekuasaan dan kekayaan dipercaya banyak terjadi di dalam politik sistem republik. Lingkaran di mana uang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan digunakan untuk mengeruk uang (money for power, power for money).
semua itu merupakan akibat logis dari penerapan sistem kapitalisme sepaket dengan politik sistem republiknya. Kapitalisme mengajarkan asas manfaat sebagai pondasinya dan keuntungan materi sebagai tolok ukurnya. Kapitalisme mengajarkan bahwa segala upaya dan pengorbanan manusia itu harus bisa mendatangkan keuntungan materi. Kapitalisme mendorong setiap orang menghitung apa saja yang dilakukannya dalam konteks untung rugi materi. Dalam kamus kapitalisme tidak dikenal yang namanya pengorbanan. Sebab yang ada adalah investasi. Berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat sebagai imbalannya atau berapa yang harus diperoleh untuk mengembalikan modal atau biaya yang dikeluarkan disertai sekian persen keuntungan.
Dalam pentas politik, doktrin-doktrin itu diwadahi dalam politik sistem republik. Sistem ini bertumpu pada sistem perwakilan di mana “wakil-wakil rakyat” dipilih secara periodik oleh masyarakat, di samping penguasa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat secara periodik yang sama. Sistem politik sistem republik ini sarat modal. Mengingat untuk pencalonan dan proses pemilihan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu bisa berasal dari kantong sendiri atau kebanyakan dari sponsor yaitu para pemodal. Karena itu dengan doktrin kapitalisme di atas, ketika seorang wakil berhasil terpilih, hal pertama yang menjadi fokus dia adalah bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan, balas budi pada pemodal, dan berikutnya mengumpulkan modal untuk proses periode berikutnya.
itu memang menjadi tabiat dan cacat bawaan sistem republik. Karena sudah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik sistem republik yang sarat modal. Sehingga selama sistem politiknya masih sama, maka fenomena itu akan tetap ada. Fenomena itu hanya akan bisa dihilangkan kalau sistem politiknya diubah secara total menjadi sistem politik yang berpijak pada politik ri’ayah dan tidak sarat biaya. Sistem politik yang seperti itu hanya sistem politik Islam. Karenanya untuk menghilangkan fenomena itu hanya bisa dengan penerapan sistem politik Islam menggantikan sistem politik sistem republik yang ada saat ini.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam