Republik Negara Sistem Penyimpangan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Politik sistem republik berbiaya mahal. Para politisi memerlukan biaya besar, mencapai miliaran per orang, untuk membiayai proses politik. Dana itu bisa berasal dari dana sendiri atau dari cukong para kapitalis. 

Akibatnya para politisi menggunakan segala cara untuk mengembalikan modal itu bagi dirinya sendiri dan cukongnya, ditambah keuntungan. 

Di antara modusnya, fasilitas langsung seperti fasilitas kunjungan, dan sejenisnya. Atau melalui proyek-proyek yang aneh besar anggaran, jenis proyek atau prosesnya. Proyek-proyek fantastis bisa jadi termasuk modus ini. 

Contoh lain, pengadaan mesin foto copy di DPR yang mencapai Rp8,86 miliar yang pembukaan lelangnya dilakukan Oktober 2011. Bisa juga dengan modus merencanaan proyek tertentu yang tak jarang sekaligus ditentukan perusahaan pelaksananya. Apa yang terungkap dalam masalah mafia anggaran yang melibatkan anggota dewan mengungkap modus ini. 

Jadilah, politisi dan pejabat hanya mengabdi demi kepentingan sendiri, kelompok dan para cukong yang mendanai proses politiknya. Kepentingan rakyat hanya diperalat. Jika pun kadang-kadang diperhatikan, tak lebih itu sekedar untuk penyesatan agar mereka terkesan memperhatikan kepentingan rakyat.

Pemborosan uang rakyat (korupsi, UU yang anti kepentingan rakyat) itu sangat sulit -kalaupun bisa- diberantas dalam politik sistem republik. 

Sebab politik sistem republik yang mahal biaya justru menjadi akar penyebabnya. Untuk menyelesaikannya, sistem republik yang mahal itu justru harus ditinggalkan. 

Sebagai gantinya Sistem Islam yang memang memiliki solusi untuk semua problem itu harus diterapkan. Islam memiliki hukum-hukum terkait dengan pembelanjaan harta negara yang memberikan panduan dan batasan sehingga pembelanjaan harta negara tidak mengikuti kehendak penguasa dan para politisi seperti dalam sistem republik saat ini.

Realitanya yang membahayakan masyarakat dan bangsa ini adalah ideologi Kapitalisme dengan politik sistem republiknya. Sebab, pilar penting sistem republik yang mutlak ada adalah kebebasan (al-hurriyah/ liberalism). Kebebasan ini bukan saja berbahaya, tetapi merupakan ide kufur yang haram untuk diadopsi umat Islam. Hancurnya generasi muda kita tidak bisa dilepaskan dari ide kebebasan ini, antara lain kebebasan bertingkah laku (al-hurriyah asy-syakhsiyah).

merebaknya sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/ "wakil rakyat", dan swasta.

Menurut catatan Transparency International Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidak menurun, masih bertahan di angka 2,8. Posisi itu sama dengan periode sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei terhadap indeks persepsi korupsi (antaranews, 26/10/2010).

DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan sistem republik adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil survei Kemitraan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, Yudikatif 70% dan eksekutif 32% (mediaindonesia, 21/4).

Sebutlah skandal pengaturan pemilihan deputi senior gubernur BI periode 2004-2009 yang menjerat dua puluh lima anggota DPR-RI periode 1999-2004; kasus alih fungsi hutan di propinsi Riau; kasus suap proyek wisma atlet yang sekarang ramai dan banyak kasus lainya. Begitu pula deretan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi juga sangat panjang.

Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sementara untuk menjadi bupati saja dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp20 miliar per calon kepala daerah.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan: “Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp100 hingga Rp150 miliar. Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari. (kompas.com, 5/7/2010).

Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

sistem republik justru menjadi akar masalah munculnya perilaku korupsi dan kolusi.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah politik sistem republik yang mungkin lebih tepat disebut industri politik sistem republik. Layaknya industri yang untung adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal.

Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah biaya yang akan terus ditekan. 

Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

sistem republik melahirkan para pemimpin bermental korup, zalim, dan rakus. Sistem republik telah membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap, korupsi, dan melakukan kolusi yang merugikan rakyat, padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan perbuatan tersebut.

Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukanlah sekadar disebabkan bejatnya moral para pemimpin, tapi karena kebusukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan sistem industri politik sistem republik dan menggantinya dengan sistem yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Karena itu untuk menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan industri politik republik yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan petunjuk hidup dan sistem yang diberikan oleh Allah yang Mahabijaksana. Sebab Allah SWT sendiri telah menjamin bahwa Islam akan memberikan kehidupan kepada kita semua dan umat manusia umumnya.

Apakah tidak cukup umat menderita dalam sistem republik dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi kerusakan ditimbulkan oleh sistem ini yang dijalankan para penguasa? Sungguh Allah telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka, hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah SWT?

Peristiwa-peristiwa dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan kelemahan dari sistem republik dan wajah sebenarnya dari kapitalisme global. Orang-orang kaya dan hartawan, yang telah membangun sebuah sistem politik, media dan bisnis untuk memastikan mereka terus dapat memperkaya diri sendiri, adalah penerima manfaat yang nyata sistem ini, sementara rakyat jelata harus membayar harganya.

Ketidakadilan ini ditopang dan difasilitasi oleh sistem yang disebut sebagai politik sistem republik. Para politisi itu tergantung pada bisnis besar dan perusahaan media untuk membawa mereka ke tampuk kekuasaan, dan setelah memegang kekuasaan mereka membuat undang-undang yang melayani diri mereka sendiri atau lebih lanjut melayani kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Kita harus berterima kasih, tentu tidak lain kepada Allah SWT, bukan pada sistem republik yang justru mengingkari kekuasaan Allah dalam penetapan hukum. Karena atas berkat rahmat Allahlah kita hidup, menghirup udara segar, berjalan dan berbicara serta mengenyam segala nikmat. 
Dengan semua nikmat dari Allah yang telah kita reguk, sungguh sangat tidak pantas jika ada yang malah menyanjung-nyanjung sistem republik, sementara seruan untuk kekuasaan sistem Islam mereka lecehkan!!

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam