Republik Sistem Negara Kerusakan

 

 Perlu berapa tahun untuk berkuasanya 1 undang-undang yang mengharamkan produksi dan peredaran miras melalui sistem demokrasi di negara republik mayoritas muslim ini? 5 tahun? 10 tahun? Adakah "orang dalam" pelaku sistem bukan-Islam demokrasi yang memperjuangkannya? 100 tahun? ?

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Sistem yang membuat carut-marut negeri ini adalah republik. Sistem republik yang membuat tatanan kehidupan semrawut. Dengan biaya politik yang sangat mahal mengakibatkan siapa saja yang berkuasa mempunyai pikiran kotor untuk Korupsi.

Orang acap kali menyamakan dua hal berbeda hanya karena ada unsur-unsur yang sama dari dua hal yang berbeda itu. Kita tidak bisa menyamakan Duren dan Timun walau keduanya memiliki daun ataukah monyet punya kaki dan manusia mempunyai kaki juga kemudian ingin disamakan. Tentulah keduanya sangat berbeda. Begitu pun Islam dan Sistem republik sangat jauh berbeda. Rasul sangat suka bermusyawarah namun hal itu dalam pelaksanaan teknis, berbeda dengan sistem republik yang semuanya dimusyawarahkan. Yang benar kedaulatan di tangan Allah bukan di tangan rakyat.

Kemakmuran yang selanjutnya diikuti dengan sejahteranya kehidupan masyarakat AS bukanlah hasil sistem republik semata, tetapi buah dari imperialismenya terhadap bangsa-bangsa lain. Dalam rangka menyelesaikan masalah ekonomi dalam negerinya, AS menjajah Irak dan Afganistan untuk mendapatkan minyak. AS mendapatkan kemakmuran karena ’democratic imperialism’ (penjajahan demokratik) yang dia lakukan.

Untuk bisa sejahtera, negara republik wajib menjajah, setidaknya dengan gaya baru dalam bidang politik beserta ekonomi.  Jika tidak menjajah maka dia adalah negara republik jajahan.

Sistem republik hanya memberikan perubahan orang/ rezim. Sistem yang diterapkan sama: sekular. Sekadar contoh, Indonesia dari awal kemerdekaan tetap menjalankan sekularisme. Memang, terjadi perubahan pendekatan mulai dari Sosialisme pada Orde Lama, Kapitalisme pada Orde Baru, dan Neoliberalisme pada era Orde Reformasi. Namun, asas sistemnya tidak berubah: sekularisme. Perubahan yang terjadi hanyalah perubahan rezim penguasa. Dengan demikian, berharap adanya perubahan hakiki pada sistem republik ibarat punduk merindukan bulan. Utopis!

Kebangkitan hakiki adalah kebangkitan yang menjadikan manusia sebagai manusia dan mengimani Allah SWT sebagai sembahannya. Melalui kebangkitan hakiki akan teraih kemuliaan. Kebangkitan ini laksana perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Satu-satunya jalan menuju cahaya itu adalah Islam. Caranya, menaati aturan Allah Pencipta manusia, dan meninggalkan semua jalan hidup selain Islam, termasuk sistem republik (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 257; QS al-An’am [6]: 153).

sistem republik bukanlah jalan perubahan dan kebangkitan hakiki. Jalan kebangkitan umat Islam hanyalah syariah Islam dan Khilafah, serta perjuangan untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, setiap umat Islam perlu menyampaikan syariah Islam dan Khilafah dengan lantang. Tanpa itu, kebatilan akan terus merajalela.

“Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih dan tahu malu” (editorial MI,10/1).

Sistem republik adalah sistem akal-akalan yang menjadi ladang subur kejahatan para pemegang modal dan penjahat yang mengitari kekuasaan. Sistem republik menghasilkan penguasa “penjahat”. Di tahun 2010 saja tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka. Apakah umat masih percaya dengan sistem busuk ini? Saatnya sistem Islam menggantikan thagut sistem republik.

Negara imperialislah yang mendukung para tiran negeri Arab selama ini untuk kepentingan minyak, Israel, dan membendung Islam. Barat yang zalim dengan sistem republik dan ekonomi kapitalisnya tidak layak memberikan nasihat untuk kaum muslim, Umat Islam memiliki sistem sendiri yang bersumber dari Allah SWT yakni syariah dan Khilafah. Dengan khilafah-lah negeri-negeri Islam akan terbebas dari persoalan kemiskinan dan penguasa tiran serta menghancurkan penjajahan asing di negeri Islam.

Sistem republik juga menjadi alat untuk memperkuat intervensi asing lewat tokoh dan parpol yang didukung imperialis, menimbulkan suasana konflik masyarakat, internal parpol, antar parpol. Pemerintah dan elit politik yang terpilih juga tidak pernah fokus mengurus rakyat karena sibuk mengurus perpanjangan kekuasaan.

Biaya politik yang besar juga telah menyedot uang rakyat, yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan mereka. Biaya sistem republik yang mahal itu menjadi pintu bagi politik transaksional yang menumbuh suburkan money politic, praktik kolusi, korupsi.

Kalau hanya berganti rezim, maka penguasa yang muncul adalah boneka-boneka kapitalis, tapi kalau berganti sistem dari kapitalis ke khilafah atau dari sistem republik ke syariah, maka akan lahir kemandirian,

sikap hipokrit Barat. Di satu sisi mengklaim bahwa kebebasan berpendapat dan berpikir adalah pilar utama sistem republik, tapi di sisi lain tidak menerima pandangan yang menolak sistem republik. Hal ini sekaligus membuktikan sistem republik adalah sistem ilusi,

sistem republik yang mengklaim wakil rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat hanyalah dusta belaka. Bahaya jebakan sistem republik yang sering kita ingatkan juga terbukti. Sistem republik telah menggerus idealisme seorang muslim. Sidang wakil rakyat justru digunakan untuk perilaku yang melanggar syariah Islam.

Dalam sistem demokrasi, penguasa "wajib" korupsi maupun kolusi.

Pada level internasional, kebobrokan sistem republik tidak kalah memuakkan. Sikap hipokrit negara-negara yang mengklaim kampiun sistem republik sudah demikian menjijikkan. Di Perancis, larangan pemakaian niqab (cadar) mulai berlaku. Perempuan yang tidak mengindahkan larangan ini akan dikenakan denda.

Atas nama kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berekspresi, pengikut-pengikut Terry Jones dilegalkan membakar al Qur’an. Sikap anti Islam Terry Jones dilindungi sistem republik,

Hal ini melengkapi penghinaan terhadap Islam yang juga dilakukan Geert Wilders di Belanda, atau penerbitan kartun yang melecehkan nabi, semuanya atas nama sistem republik. Sebaliknya mereka mengkriminalkan siapapun yang mempersoalkan dan mengkritisi hollocoust dengan tuduhan anti semit.

Sistem republik memang menjijikkan, karena itu sungguh aneh kalau masih ada umat Islam yang mengagung-agungkan sistem ini. Sistem ini jelas merupakan sistem kufur, karena telah menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia atas nama rakyat. Sementara dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata.

Karena itu, umat Islam wajib mencampakkan sistem republik ke tong sampah peradaban. Sistem republik telah menjadi jalan yang menggelincirkan umat Islam pada kezaliman, kemaksiatan. Sistem ini juga telah menjadi alat penjajahan Barat, serta untuk menghalangi tegaknya syariah Islam dengan alasan kedaulatan di tangan rakyat bukan pada hukum syara’.

Sistem republik juga secara efektif menumbuhsuburkan kekufuran dengan alasan kebebasan beragama, melegitimasi kemaksiatan dengan dalih kebebasan bertingkah laku. Memecah belah negeri Islam (disintegrasi) dengan alasan hak menentukan nasib sendiri. Dan memberikan jalan penjajahan ekonomi dengan dasar kebebasan pemilikan yang menjadi pilar ekonomi liberal.

Akankah umat Islam terperosok pada lubang yang sama berulang-ulang? Lubang yang membahayakan aqidah umat Islam, membahayakan secara politik maupun ekonomi?

Di balik sistem republik, kedzaliman, kemiskinan, amoralitas, kebodohan menjadi menu penduduk di negeri-negeri muslim. Sistem republik adalah sebuah ilusi dan alat penjajahan Barat di dunia Islam.

Klaim suara rakyat adalah suara Tuhan dan menganggap suara mayoritas rakyat adalah suara kebenaran tidak terbukti. sulit diterima sebagai sebuah kebenaran ketika mayoritas wakil rakyat lewat proses sistem republik melegalkan perkawinan homoseksual dan lesbian. termasuk serangan terhadap Irak, Afganistan yang telah membunuh ratusan ribu orang yang dilegalkan atas nama suara mayoritas "rakyat".

Bukankah atas dasar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul, kelompok-kolompok homoseksual dan pelaku-pelaku pornografi menginginkan eksistensinya diakui? Ahmadiyah, Lia Eden, dan aliran sesat lainnya pun minta diakui dengan berdalih pada kebebasan?

Mengklaim kebebasan beragama tetapi melarang pemakaian cadar, jilbab, atau burqa di Eropa. Klaim menghargai pilihan rakyat, tetapi menghadang kemenangan FIS di Aljazair dan Hamas di Palestina. Sudah pula menjadi rahasia umum, terdapat pengekangan terhadap suara dakwah Islam baik lewat sensor internal pemilik modal media ataupun pemerintah.

Adapun Islam menawarkan sebuah sistem yang sempurna karena berasal dari Zat Yang Mahasempurna, yaitu Allah SWT. Memang, mungkin saja terjadi penyimpangan dari pelaksaan sistem yang sempurna ini. Namun, dari segi sumbernya sistem Khilafah ini adalah yang terbaik. Sebaliknya, sistem republik sejak dasarnya saja sudah bermasalah ketika kebenaran diserahkan kepada manusia.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Negara Sistem Penyimpangan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Politik sistem republik berbiaya mahal. Para politisi memerlukan biaya besar, mencapai miliaran per orang, untuk membiayai proses politik. Dana itu bisa berasal dari dana sendiri atau dari cukong para kapitalis. 

Akibatnya para politisi menggunakan segala cara untuk mengembalikan modal itu bagi dirinya sendiri dan cukongnya, ditambah keuntungan. 

Di antara modusnya, fasilitas langsung seperti fasilitas kunjungan, dan sejenisnya. Atau melalui proyek-proyek yang aneh besar anggaran, jenis proyek atau prosesnya. Proyek-proyek fantastis bisa jadi termasuk modus ini. 

Contoh lain, pengadaan mesin foto copy di DPR yang mencapai Rp8,86 miliar yang pembukaan lelangnya dilakukan Oktober 2011. Bisa juga dengan modus merencanaan proyek tertentu yang tak jarang sekaligus ditentukan perusahaan pelaksananya. Apa yang terungkap dalam masalah mafia anggaran yang melibatkan anggota dewan mengungkap modus ini. 

Jadilah, politisi dan pejabat hanya mengabdi demi kepentingan sendiri, kelompok dan para cukong yang mendanai proses politiknya. Kepentingan rakyat hanya diperalat. Jika pun kadang-kadang diperhatikan, tak lebih itu sekedar untuk penyesatan agar mereka terkesan memperhatikan kepentingan rakyat.

Pemborosan uang rakyat (korupsi, UU yang anti kepentingan rakyat) itu sangat sulit -kalaupun bisa- diberantas dalam politik sistem republik. 

Sebab politik sistem republik yang mahal biaya justru menjadi akar penyebabnya. Untuk menyelesaikannya, sistem republik yang mahal itu justru harus ditinggalkan. 

Sebagai gantinya Sistem Islam yang memang memiliki solusi untuk semua problem itu harus diterapkan. Islam memiliki hukum-hukum terkait dengan pembelanjaan harta negara yang memberikan panduan dan batasan sehingga pembelanjaan harta negara tidak mengikuti kehendak penguasa dan para politisi seperti dalam sistem republik saat ini.

Realitanya yang membahayakan masyarakat dan bangsa ini adalah ideologi Kapitalisme dengan politik sistem republiknya. Sebab, pilar penting sistem republik yang mutlak ada adalah kebebasan (al-hurriyah/ liberalism). Kebebasan ini bukan saja berbahaya, tetapi merupakan ide kufur yang haram untuk diadopsi umat Islam. Hancurnya generasi muda kita tidak bisa dilepaskan dari ide kebebasan ini, antara lain kebebasan bertingkah laku (al-hurriyah asy-syakhsiyah).

merebaknya sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/ "wakil rakyat", dan swasta.

Menurut catatan Transparency International Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidak menurun, masih bertahan di angka 2,8. Posisi itu sama dengan periode sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei terhadap indeks persepsi korupsi (antaranews, 26/10/2010).

DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan sistem republik adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil survei Kemitraan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, Yudikatif 70% dan eksekutif 32% (mediaindonesia, 21/4).

Sebutlah skandal pengaturan pemilihan deputi senior gubernur BI periode 2004-2009 yang menjerat dua puluh lima anggota DPR-RI periode 1999-2004; kasus alih fungsi hutan di propinsi Riau; kasus suap proyek wisma atlet yang sekarang ramai dan banyak kasus lainya. Begitu pula deretan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi juga sangat panjang.

Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sementara untuk menjadi bupati saja dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp20 miliar per calon kepala daerah.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan: “Minimal biaya yang dikeluarkan seorang calon Rp20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp100 hingga Rp150 miliar. Kalau ditambah dengan ongkos untuk berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari. (kompas.com, 5/7/2010).

Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

sistem republik justru menjadi akar masalah munculnya perilaku korupsi dan kolusi.

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah politik sistem republik yang mungkin lebih tepat disebut industri politik sistem republik. Layaknya industri yang untung adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal.

Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah biaya yang akan terus ditekan. 

Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

sistem republik melahirkan para pemimpin bermental korup, zalim, dan rakus. Sistem republik telah membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap, korupsi, dan melakukan kolusi yang merugikan rakyat, padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan perbuatan tersebut.

Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukanlah sekadar disebabkan bejatnya moral para pemimpin, tapi karena kebusukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan sistem industri politik sistem republik dan menggantinya dengan sistem yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Karena itu untuk menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan industri politik republik yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan petunjuk hidup dan sistem yang diberikan oleh Allah yang Mahabijaksana. Sebab Allah SWT sendiri telah menjamin bahwa Islam akan memberikan kehidupan kepada kita semua dan umat manusia umumnya.

Apakah tidak cukup umat menderita dalam sistem republik dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi kerusakan ditimbulkan oleh sistem ini yang dijalankan para penguasa? Sungguh Allah telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka, hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah SWT?

Peristiwa-peristiwa dalam beberapa tahun terakhir telah mengungkapkan kelemahan dari sistem republik dan wajah sebenarnya dari kapitalisme global. Orang-orang kaya dan hartawan, yang telah membangun sebuah sistem politik, media dan bisnis untuk memastikan mereka terus dapat memperkaya diri sendiri, adalah penerima manfaat yang nyata sistem ini, sementara rakyat jelata harus membayar harganya.

Ketidakadilan ini ditopang dan difasilitasi oleh sistem yang disebut sebagai politik sistem republik. Para politisi itu tergantung pada bisnis besar dan perusahaan media untuk membawa mereka ke tampuk kekuasaan, dan setelah memegang kekuasaan mereka membuat undang-undang yang melayani diri mereka sendiri atau lebih lanjut melayani kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Kita harus berterima kasih, tentu tidak lain kepada Allah SWT, bukan pada sistem republik yang justru mengingkari kekuasaan Allah dalam penetapan hukum. Karena atas berkat rahmat Allahlah kita hidup, menghirup udara segar, berjalan dan berbicara serta mengenyam segala nikmat. 
Dengan semua nikmat dari Allah yang telah kita reguk, sungguh sangat tidak pantas jika ada yang malah menyanjung-nyanjung sistem republik, sementara seruan untuk kekuasaan sistem Islam mereka lecehkan!!

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Sistem Negara Penyimpangan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

manusia tidak akan terselamatkan dengan sistem bukan-Islam, tapi hanya dengan sistem keadilan dari Tuhan, yang diturunkan dari atas tujuh langit, dan diterapkan melalui Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw. Inilah sesungguhnya yang harus diwujudkan melalui revolusi damai, dan inilah yang selama ini terus diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Dan kami berharap kepada Allah semoga impian itu segera terwujudkan dalam waktu dekat.

sistem republik adalah senjata beracun yang digunakan Barat untuk menikam Islam dan umat Islam. Maka saatnya umat mencampakkan sistem republik itu, dan kembali kepada syariat Allah. Tidak pantas seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul Saw. justru memilih aturan hidup lain yang rusak,

Islam moderat dan sistem republik, adalah alat Barat untuk memecah-belah dan melegalkan penjajahan gaya baru. yang sejalan dan bisa mengakomodasi kepentingan penjajahan Barat disebut moderat, yang tidak maka mereka sebut radikal.

sistem republik telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro pemilik modal daripada pro rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.

Biaya kampanye dalam pemilihan presiden AS secara demokratis tahun 2008 lalu, misalnya, mencapai sekitar Rp 46,1 Triliun. Wajar jika para kandidatnya sangat mungkin dikendalikan oleh para kapitalis besar yang memiliki perusahaan multinasional. Banyak sumber yang mengungkap bahwa setiap kandidat presiden hingga parlemen di AS senantiasa menjadikan Wall Street sebagai sumber pendanaan kampanye mereka. Sejumlah pejabat pemerintah AS seperti Menteri Keuangan Robert Rubin pada era Bill Clinton dan Henry Paulson pada masa George W. Bush merupakan mantan CEO Goldman Sachs, perusahan raksasa Wall Street.

Kepala staf Menteri Keuangan (Timothy Geithner) juga dipimpin oleh mantan pelobi Goldmann Sachs Mark Patterson. Bahkan menurut laporan Washington Examiner, Goldman Sachs merupakan penyumbang terbesar kampanye Obama tahun 2008. Dalam buku Sold Out: How Wall Street & Washington Betrayed America, disebutkan daftar belanja kampanye dan lobi oleh lembaga-lembaga finansial (perbankan, asuransi, investasi, real estate). Untuk periode 1998-2008 dana kampanye sektor tersebut sebesar US$1,7 miliar dan dana lobi sebanyak US$ 3,4 miliar.

Sistem republik ternyata membajak suara rakyat untuk kepentingan segelintir elit (politisi dan kapitalis) yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Di negeri ini, misalnya, pernah ada usulan dana aspirasi Rp15 miliar, dana akal-akalan dengan alasan pembinaan daerah pemilihan yang akan menguras Rp8,4 triliun APBN. Ada pula rencana pembangunan gedung ‘miring’ DPR Rp1,8 triliun yang kemudian dihentikan karena diprotes rakyat. Pada saat yang sama, angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam. Berdasarkan data ADB orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang (Detik.com, 26/10/2011).

Kegagalan sistem republik dalam mewujudkan sistem politik yang bersih dan sehat tampak pada mahalnya biaya Pemilu dan Pilkada. APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp 6,67 Triliun dan operasional KPU Rp 793,9 Miliar. Sepanjang tahun 2010 dilangsungkan sekitar 244 Pilkada dengan biaya kurang lebih Rp 4,2 Triliun. Hasilnya, selama 2010 tercatat 144 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka, kebanyakan kasus korupsi.

Karena itu, masuk akal jika kemudian parpol dikendalikan oleh mereka yang memiliki modal besar (para kapitalis). Tentu karena mereka pada umumnya menyumbang kepada parpol imbalannya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka saat parpol tersebut duduk di kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam kondisi tersebut, tampaknya segala usaha pemberantasan korupsi kelas kakap akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsi (korupsi negara), sedangkan biangnya adalah sistem republik.

Ternyata kebebasan yang dilahirkan dari rahim sistem republik menimbulkan problem maraknya kejahatan seksual. Hal ini hampir menyerupai apa yang sudah lazim terjadi di berbagai negara kampiun sistem republik kapitalis Barat semisal Inggris dan Amerika Serikat. Di sana bisa terjadi 78 kasus pelecehan seksual setiap jamnya, atau 683.280 kasus setiap tahun. Ini adalah fenomena mengerikan yang menyuguhkan potret masyarakat yang rusak dengan hancurnya moralitas, kemaksiatan merajalela dan tingkat kriminalitas yang tinggi akibat penerapan sistem republik.

Sebenarnya sistem republik menyimpan cacat bawaan, yaitu adanya kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan "rakyat", dengan asumsi suara rakyat adalah kebenaran, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Karena itu, ketika negara imperialis Barat mengarahkan agar sistem republik yang mempunyai cacat bawaan itu digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat di wilayah Timur Tengah saat ini dan negeri-negeri Muslim lainnya, sudah pasti bakal mengalami kerusakan.

Perubahan hakiki tidak akan terjadi hanya dengan mengganti satu agen dan agen lainnya, bukan pula mengganti konsitusi sekular yang satu dengan konstitusi sekular yang lainnya, bahkan hanya dengan tambal sulam dengan syariah Islam yang digunakan sekadar sebagai kosmetik dan pewarna atau alat legitimasi saja. 

Perubahan yang sejati hanya akan terjadi ketika umat Islam bergerak dengan tuntunan yang telah diatur oleh syariah dalam satu pikiran, perasaan dan aturan yang sama dengan tegaknya Khilafah Islam serta pemimpinnya yang amanah. 

Perubahan sejati inilah yang akan membuat kaum Muslim dan kafir (dzimmi) aman dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan Islam tanpa diskriminasi.

Dalam bidang ekonomi syariah Islam juga menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Barang tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diberikan kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

barat kafir imperialis telah bermain-main dengan akal pikiran kaum Muslim dan membuat kaum Muslim melupakan misi mereka dan rahasia kekuatan mereka. Barat kafir imperialis terus berusaha sungguh-sungguh menguatkan cengkeraman politik dan kultural mereka atas negeri-negeri kaum Muslim setelah umat Islam bangun dan mulai mendongkel antek-antek barat di antara para pengkhianat dan diktator satu demi satu. Barat kafir imperialis terus saja mempromosikan negara mereka, negara sipil sistem republik, liberalisme dan sekulerismenya.

Bagaimana mungkin liberalisme, sistem republik dan sekulerisme bisa bertemu dengan akidah Islam dan syariah Islam?! Apakah kita merasa malu menuntut daulah Islamiyah yang telah ditunjukkan oleh syara’ sebagai daulah al-Khilafah dan diwajibkan untuk berjuang menegakkannya? Negara yang memiliki corak yang unik dan sistem yang tidak timur maupun barat, negara yang sejarah dan umat manusia tidak mengenal yang identik dengannya dalam hal peradaban dan ketinggian.

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu [Muhammad] hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (TQS an-Nisa’ [4]: 65)

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Negara Kerusakan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

sistem republik dalam prosesnya membutuhkan biaya mahal.

Di sinilah peran para pemodal yang berinvestasi melalui proses pemilu pilkada menjadi sangat menonjol dan menentukan. Ironisnya selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, kepentingan para pemodal sistem republik itulah yang menjadi penentu arah perubahan.

sistem republik memang menjanjikan perubahan, bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi lebih demi aktor-aktor sistem republik serta para pemodal mereka.

sistem republik hakikatnya memang bukan sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara hakiki. Hal itu wajar karena sistem republik adalah sistem buatan manusia yang tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan.

Lebih dari itu, sistem republik sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari sistem republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya, sistem republik menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat– sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT. Artinya dalam Islam hanya Allah yang berhak membuat hukum.

Dalam sistem republik perubahan terhadap undang-undang memang dimungkinkan. Namun akan sangat sulit atau dibuat tidak bisa jika berpotensi merugikan rezim dan para kapitalis.

Jangan salah sangka, perubahan undang-undang itu tidak akan menyentuh prinsip-prinsip dasar sistem republik, seperti kedaulatan rakyat dan freedom (kebebasan). Kalau prinsip dasar tersebut diubah, niscaya akan menghilangkan sistem republik. Jika kehendak itu dapat membunuh sistem republik, maka kehendak itu harus dilarang. Itulah ironi sistem republik: "memberikan" kedaulatan kepada rakyat, tetapi jika rakyat menghendaki kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan syariah, sistem republik menolak. Dalam sistem republik rakyat diberi kebebasan, kecuali kebebasan untuk mencampakkan sistem republik.

DPR kembali meraih gelar sebagai lembaga terkorup. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut lembaga wakil rakyat ini menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Survei sebelumnya juga memberikan gelar yang sama. Survei ini sebenarnya sekedar mengokohkan kenyataan yang ada selama ini .

Inilah pelajaran yang berulang dari sistem republik. Korupsi merupakan penyakit bawaan sistem bobrok ini. Pangkalnya, sistem republik memberikan posisi hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Kepentingan manusia pun bermain. Dalam sistem kapitalisme yang menghamba pada materi, uang menjadi panglima.

modal politik sistem republik sangat tinggi. Modal politik dari dirinya atau pemilik modal yang mendukungnya tentu harus dikembalikan sesegera mungkin. Jalan pintasnya adalah korupsi, manipulasi, suap-menyuap, dan kolusi. Jadilah DPR tempat mencari makan para anggotanya. Pertanyaannya, dengan gelar terkorup ini, masih kita berharap sistem jahiliyan ini akan melahirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat?

sistem republik hanya digunakan sejauh tidak mengancam kepentingan imperialis. Bagi imperialis dan sekutu jahatnya, tidak akan peduli melanggar sistem republik demi kepentingan jahat mereka, demi menyelamatkan kepentingan penjajahan kapitalisme yang terancam!

sistem republik yang menjadikan pembuatan hukum (legislasi) menjadi milik manusia, lalu sekelompok manusia punya hak eksklusif menghalalkan dan mengharamkan, meski bertentangan dengan aturan dari Rabb-nya manusia, maka itu adalah sistem kufur yang dipaksakan oleh orang kafir terhadap kaum Muslim, menggantikan Islam sejak al-Khilafah runtuh.

ulama seharusnya tidak hanya menolak kenaikan harga-harga energi tetapi juga menolak sistem republik.

Bukan hanya tolak kenaikan harga-harga energi, tetapi tujuannya jelas campakan sistem republik dan ganti dengan syariah dalam bingkai khilafah!

sistem republik adalah sistem kufur yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, lantaran sistem republik melegitismasi manusia untuk membuat hukum, maka siapapun penguasa dari sistem kufur tersebut setidaknya terkategori zalim.

Penguasa yang mengurus pemerintahan saat ini tidak berdasarkan Islam, oleh karena itu pemerintah saat ini zalim!

Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 45 yang artinya Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Oleh karena itu ulama jangan sampai terjerumus sehingga mendukung kebijakan zalim penguasa!

Atas nama sistem republik, Pemerintah menyerahkan sebagian besar sumberdaya alam negeri ini kepada pihak asing; mempersilakan pemikiran dan budaya asing masuk merusak generasi; merujuk pada undang-undang Barat sekular lewat studi banding; membiarkan gerakan separatisme di Papua atau di Maluku yang nyata-nyata mengancam, asal pelakunya Kristen dan didukung negara asing; terus menaikkan harga BBM dan listrik yang menyengsarakan rakyat, asal menguntungkan perusahaan asing; dst.

sistem republik memang mahal. Karena itu, kekuatan modal menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan penguasa dan pengambilan keputusan. Untuk biaya Pemilu 2009 diperkirakan 48 trilyun, pilkada DKI menghabiskan dana 124 milyar, sementara pilkada Jatim 2 putaran menghabiskan dana 800 milyar. Jangan tanya biaya kampanye, yang menelan ratusan milyar. Untuk iklan di televisi misalnya jika rata-rata biaya beriklan secara excessive di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan adalah Rp 15 milyar .

Biaya pembuatan UU nya juga mahal. DPR menganggarkan Rp 466,78 miliar untuk biaya legislasi dari Rp2,91 triliun anggaran tahun 2012. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta.

Secara sistemik sistem republik dipastikan melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya kebijakan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung. Menjadi alat untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan.

Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Konsekuensinya, praktik suap-menyuap, manipulasi dan korupsi pun menjadi kanker ganas yang menjadi penyakit bawaan dari sistem cacat ini. Dalam bahasa sehari-hari, kata yang digunakan untuk percobaan mempengaruhi tindakan seseorang melalui insentif uang disebut dengan istilah ‘suap’. Tapi dalam dunia politik sistem republik, bersikeras menggunakan istilah-istilah seperti ‘dana’, ‘melobi’ atau ‘pinjaman lunak’.

Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Inggris. Skandal politik Inggris yang terbaru membuktikan hal itu. Bendahara bersama Partai Konservatif yang memerintah tertangkap kamera sedang menawarkan akses kepada perdana menteri dan kanselir hingga lebih dari £ 250.000 dari dana sumbangan. Kemudian terungkap bagaimana para pendonor telah diundang makan malam secara pribadi dengan David Cameron dan keluarganya.

seorang Muslim yang paham, pasti akan mengatakan bahwa Islam itu berbeda dengan sistem republik. Karena sistem republik mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Islam mengajarkan kedaulatan di tangan Allah.

Para penguasa sesungguhnya dalam sistem republik adalah para pemilik modal yang memberikan para presiden kekuasaan melalui pendanaan kampanye pemilihan para calon presiden. Mereka telah mengeluarkan jutaan dan jutaan untuk menghantarkannya pada kekuasaan, dengan imbalan bahwa ia harus melaksanakan setiap kebijakan dan membuat konstitusi yang menjamin kepentingan para kapitalis (pemilik modal) itu.

Apa yang terjadi di dunia membuktikan arti sistem republik yang sebenarnya, yaitu “kelompok minoritas yang kaya dan kuat menguasai kelompok mayoritas yang lemah dan tertindas”, yakni kediktatoran para pemilik modal yang bersekutu dengan kediktatoran para penguasa yang tersebar di seluruh dunia, terutama di dunia Islam termasuk dunia Arab.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Negara Republik Kerusakan

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Kuatnya pengaruh korporasi dalam sistem republik membuat kebijakan negara sistem republik lebih cenderung memihak kepada pemilik modal, korporasi, baik lokal maupun internasional. Lahirlah berbagai UU dan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, para politisi sibuk memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan demi mempertahankan kekuasaan.

Seperti yang ditulis oleh the Guardian, tidak mengherankan kalau partai politik, termasuk anggota DPR, tidaklah sama sekali mencerminkan keinginan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang semakin apatis untuk berpartisipasi dalam Pemilu demokrasi. Dalam kasus Pilkada DKI 2012, warga yang tidak menggunakan hak pilih meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Di beberapa tempat hal yang sama juga terjadi, angka golput sangat tinggi, bahkan menjadi ‘pemenang’.

Walhasil, inilah saatnya kaum Muslim mencampakkan sistem republik; tidak cukup sekadar tidak berpartisipasi dalam Pemilu yang curang, korup dan menghasilkan rezim korup. Diam saja tentu tidak akan membawa perubahan. Kita harus melakukan aksi nyata dengan memperjuangkan tegaknya Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan kita.

Era sistem republik akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Yang gigih mempertahankannya akan gigit jari. Sistem republik sukses mensejahterakan segelintir orang, namun gagal mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. 

Sistem republik di berbagai negara juga menjadi sumber konflik yang berdarah-darah. Atas nama sistem republik negara-negara Barat juga membunuh kaum Muslim di Irak dan Afganistan. Belum lagi standar ganda yang nyata dalam sistem republik. Sistem republik hanya digunakan untuk kepentingan imperialis. Barat justru kerap melanggar prinsip mereka sendiri kalau berkaitan dengan umat Islam.

sistem republik jelas tidak sama bahkan bertentangan dengan Islam. Sistem republik tegak di atas kesyirikan sebab hukum diterserahkan pada manusia. Islam tegak di atas tauhid sebab hukum berasal dari Allah,

sistem republik adalah kendaraan para rezim sesuai dengan kepentingannya. Menyerukan sistem republik kalau ada kepentingannya di sana, di lain waktu justru menginjak-injak sistem republik kalau mengancam kepentingannya.

Apa yang dikatakan Cameron adalah omong kosong belaka. Apalagi dengan pernyataan Indonesia akan memimpin dunia. Bagaimana negara gagal yang penuh persoalan seperti Indonesia dikatakan akan memimpin dunia. Kita tegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bangkit selama masih menggunakan sistem republik.

Sistem republik justru menjadi pangkal keterpurukan penduduk Indonesia. Sistem republik yang menyerahkan kedaulatan membuat hukum pada segelintir orang atas nama suara terbanyak menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan kapitalis yang justru mencekik rakyat.

Dengan mengkaitkan naik turunnya harga BBM berdasarkan harga minyak internasional , DPR justru melegitimasi liberalisasi migas dari hulu sampai hilir yang sesungguhnya adalah milik rakyat . Bukankah semua kebijakan liberal yang menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia dilegitimasi oleh UU yang merupakan produk sistem republik. UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA dan UU yang sejenis justru bermunculan saat Indonesia semakin demokratis.

Sistem republik juga melahirkan negara korporasi, di mana kebijakan lebih memihak kepada pemilik modal yang telah memberikan modal politik, dibanding rakyat. Kalau untuk rakyat pemerintah demikian ‘pelitnya’ , namun untuk pengusaha penguasa kapitalis demikian baik hati.

Perlu dicatat, kemajuan ekonomi Barat bukanlah karena sistem republik. Akan tetapi karena sistem ekonomi Kapitalis-liberal yang jahat yang memang cocok dengan sistem republik. Mereka merampok kekayaan alam negara lain atas nama perdagangan bebas dan privatisasi, menjerat suatu negara dengan mekanisme hutang luar negeri, mengontrol keuangan dunia dengan rezim mata uang dolar. IMF dan World Bank menjadi badan preman ekonomi Barat yang menghancurkan ekonomi sebuah negara.

Maraknya korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari sistem republik. Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.

Seperti yang diberitakan Republika online (23/4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga 2012 ada 173 kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

Anggapan bahwa sistem republik adalah sistem politik dan pemerintahan terbaik, ternyata bohong besar. Di tanah air, sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta.

Ledakan korupsi bukan saja terjadi di tanah air, tapi juga di Amerika, Eropa, India, Afrika, dan Brasil. Negara-negara Barat yang dianggap telah matang dalam bersistem republik justru menjadi biang perilaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

salah satu kebusukan penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik sistem republik adalah melegalisasi masuknya campur tangan asing di sektor minyak dan gas.

Kapitalis asing yang mengeruk sumber migas itu berlindung di bawah ketiak pemerintah. Adanya UU Migas yang disahkan pemerintah membuat asing bebas mengeruk sumber daya tanpa peduli derita rakyat!”

Selama ini lingkaran setan hubungan kekuasaan dan kekayaan dipercaya banyak terjadi di dalam politik sistem republik. Lingkaran di mana uang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan digunakan untuk mengeruk uang (money for power, power for money).

semua itu merupakan akibat logis dari penerapan sistem kapitalisme sepaket dengan politik sistem republiknya. Kapitalisme mengajarkan asas manfaat sebagai pondasinya dan keuntungan materi sebagai tolok ukurnya. Kapitalisme mengajarkan bahwa segala upaya dan pengorbanan manusia itu harus bisa mendatangkan keuntungan materi. Kapitalisme mendorong setiap orang menghitung apa saja yang dilakukannya dalam konteks untung rugi materi. Dalam kamus kapitalisme tidak dikenal yang namanya pengorbanan. Sebab yang ada adalah investasi. Berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat sebagai imbalannya atau berapa yang harus diperoleh untuk mengembalikan modal atau biaya yang dikeluarkan disertai sekian persen keuntungan.

Dalam pentas politik, doktrin-doktrin itu diwadahi dalam politik sistem republik. Sistem ini bertumpu pada sistem perwakilan di mana “wakil-wakil rakyat” dipilih secara periodik oleh masyarakat, di samping penguasa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat secara periodik yang sama. Sistem politik sistem republik ini sarat modal. Mengingat untuk pencalonan dan proses pemilihan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu bisa berasal dari kantong sendiri atau kebanyakan dari sponsor yaitu para pemodal. Karena itu dengan doktrin kapitalisme di atas, ketika seorang wakil berhasil terpilih, hal pertama yang menjadi fokus dia adalah bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan, balas budi pada pemodal, dan berikutnya mengumpulkan modal untuk proses periode berikutnya.

itu memang menjadi tabiat dan cacat bawaan sistem republik. Karena sudah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik sistem republik yang sarat modal. Sehingga selama sistem politiknya masih sama, maka fenomena itu akan tetap ada. Fenomena itu hanya akan bisa dihilangkan kalau sistem politiknya diubah secara total menjadi sistem politik yang berpijak pada politik ri’ayah dan tidak sarat biaya. Sistem politik yang seperti itu hanya sistem politik Islam. Karenanya untuk menghilangkan fenomena itu hanya bisa dengan penerapan sistem politik Islam menggantikan sistem politik sistem republik yang ada saat ini.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam