insidewinme

Sabtu, 25 Februari 2017

Republik Sistem Penyimpangan



Sistem republik hanya mengakomodir kepentingan segelintir wakil rakyat saja yang justru sikapnya tak berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat.
biaya untuk melangsungkan proses Sistem republik sangatlah tinggi, tak sebanding dengan hasilnya. Untuk menyelenggarakan pilkada saja, rata-rata biayanya 1 triliun. Sedangkan untuk menjadi caleg atau pemimpin, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan milyar.

Asas Sistem republik yang merupakan kedaulatan di tangan Rakyat, telah membuat hilangnya peran Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Padahal keputusan membuat hukum itu hanya milik Allah

manusia harus meninggalkan Sistem republik dan kembali pada Islam. Yang paling mengetahui apa yang paling baik bagi manusia, tentu Penciptanya, Allah SWT. Al-Qur’an dan Sunnah sejatinya adalah pedoman untuk membuat kehidupan manusia menjadi bahagia dan sejahtera.

inti dari sistem republik adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat, melalui wakil-wakilnya di parlemen, menetapkan peraturan perundangan guna mengatur mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan; mana yang benar dan mana yang salah. Slogan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan berangkat dari sebuah asumsi, bahwa kesepakatan mayoritas (wakil) rakyat dalam sistem republik itu pasti mencerminkan kebaikan dan bakal menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi seluruh rakyat. Logikanya, bila kebanyakan orang setuju, pastilah persetujuan itu akan berkait dengan hal-hal yang dipandang baik oleh kebanyakan orang itu.
kenyataannya manusia adalah makhluk yang lemah. Lihatlah, bagaimana peraturan perundangan buatan manusia yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan demokratis selalu berubah-ubah. Yang dulu dibenci sekarang disukai. Yang dulu dilarang sekarang menjadi boleh. Yang ganjil bisa berubah menjadi wajar. Yang semestinya dibenci malah disuka. Yang harusnya disuka malah dibenci.
Jadi, bagaimana bisa suara dari makhluk yang lemah itu disamakan dengan suara Al-Khaliq Yang Mahaperkasa?

Prof. Siti Isrina mengajak untuk meninggalkan demokrasi. “Oleh karenanya kita semua harus bangun dari mimpi ilusi demokrasi dan segera kembali kepada Hukum Allah SWT”, ajaknya.

penerapan sistem republik di negeri ini telah menjadikan dunia politik nihil dari nilai nilai ketakwaan. Sehingga menyebabkan parpol dan para politisi kerap menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Salah satunya, membeli suara lewat politik uang. Sampai-sampai ada istilah yang populer di kalangan politisi yaitu kalau masuk dunia politik, jangan bawa-bawa agama. Hal ini menunjukkan bahwa politik yang dijalankan memang steril dari aturan agama.

Sistem republik itu berbeda dengan Islam, tidak ada sedikitpun kaitan antara sistem republik dan Islam.

parpol-parpol yang menggodok RUU Ormas melakukan balas dendam kepada ormas-ormas yang kritis mengungkap kezaliman aparat Negara.

Surat kabar “The Independent” mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun invasi AS, Irak telah menjadi sarang korupsi dalam segala bentuknya, sehingga hal itu menciptakan berbagai bentuk penderitaan yang begitu menyedihkan.
Korupsi keuangan, peradilan dan politik, serta ketergantungan negara pada imperialis dan penjarahan kekayaan alam, selain menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, menduduki negeri dan memprovokasi perselisihan sektarian, semua itu adalah buah dari sistem republik yang menjanjikan berbagai bentuk kerusakan, dan ia hanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi negara-negara kafir imperialis untuk menjaga hegemoninya atas negara yang sudah terbius racun sistem republik.
Irak dan Afghanistan adalah contoh hidup setiap orang yang jatuh dalam pelukan Amerika dan Barat yang mempromosikan proyek negara sipil demokratis. Lalu dengan semua ini, akankah mereka mengambil pelajaran dari keburukan solusi sebelum mereka, atau mereka akan tetap mengulangi pengalaman yang sama?!

Sistem republik asasnya sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, politik dan negara. Faktor iman dan takwa dipinggirkan. Hilanglah pengendali internal dalam diri orang yang bisa mencegahnya berbuat buruk. Selain itu, standar iman dan takwa diabaikan. Yang ada akhirnya standar manfaat yang subyektif menurut pandangan masing-masing. Konsekuensi logisnya muncul pragmatisme dan perilaku transaksional.
Sistem republik selain memiliki pilar kebebasan dan jaminan terhadap kebebasan yang melahirkan berbagai kerusakan, juga memiliki pilar kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang membuat hukum dan perundang-undangan. Prakteknya, rakyat memilih wakilnya secara periodik untuk menjalankan kekuasaan legislatif itu. Asumsinya para wakil itu akan membuat hukum dan undang-undang sesuai kehendak rakyat dan demi kepentingan rakyat. Sistem republik juga memiliki pilar kekuasaan di tangan rakyat di mana rakyat memilih penguasa baik pusat maupun daerah secara periodik untuk jangka waktu tertentu.

sistem republik dengan kapitalismenya dalam hal ekonomi terbukti gagal mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya jurang kesenjangan dalam hal kekayaan justru makin menganga lebar. Kekayaan lebih dikuasi oleh segelintir kecil orang.

akar masalah dari kerusakan yang ada di Indonesia bahkan di dunia khususnya Islam adalah sistem yang rusak dan bertentangan dengan sistem Alloh yaitu sistem republik.

sistem republik sebagai pangkal korupsi disebabkan karena sistem republik menghasilkan sistem politik yang sangat mahal.
Partai politik dan politisi memerlukan dana sangat besar untuk modal dalam pemilu,

Kondisi negeri-negeri muslim yang dipaksa menerapkan sistem yang telah cacat sejak lahir ini telah membawa rakyatnya jauh dari kesejahteraan dan keadilan bahkan menjadi polemik multidimensi yang mendera masyarakat Indonesia. Seperti tumbuh suburnya aliran sesat atas dasar kebebasan beragama, privatisasi kekayaan milik umum dengan alasan kebebasan kepemilikan, berkembangnya pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya tanpa tolak ukur halal-haram serta kebebasan berperilaku yang telah menjadikan perempuan sebagai ajang eksploitasi.
Realitas sistem republik yang begitu mahal menjadikannya biang korupsi para elit politik dan pemerintahan yang menghantarkan derita yang tak henti-hentinya bagi rakyat kecil. Inti dari kekufuran sistem republik adalah menjadikan manusia menggeser Tuhan dalam hal membuat hukum. Sebab, menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, bukan manusia.

Faktanya, para anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen.
Lebih dari itu, dalam sistem republik yang sarat modal, para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu juga parpol, perlu dana besar untuk menjalankan aktivitas politik dan menggerakkan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabannya, sebagian kecil dari kantong sendiri, dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

Kita haram menerapkan sistem republik karena dalam sistem republik, kedaulatan di tangan rakyat dan menjadikan manusia sebagai sumber hukum. Sementara, dalam Islam hak untuk membuat hukum hanyalah Allah SWT.
Kebebasan beragama yang dijajakan sistem republik telah melegalkan terjadinya penyebaran aliran sesat. Sementara dibalik kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), tersimpan bahaya penjajahan gaya baru di negeri ini. Kekayaan sumber daya alam seperti tambang emas yang ada di Sumut, akhirnya jatuh ke tangan asing dengan dalih kebebasan kepemilikan. Meski Sumatera Utara memiliki kekayaan alam yang cukup berlimpah mulai dari emas, panas bumi, sumber air (PLTA), namun tidak dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat. Sistem republik telah menyengsarakan rakyat di negeri ini. Oleh Karena itu sudah saatnya sistem republik dicampakkan dan diganti dengan sistem Islam di bawah naungan khilafah.



Senin, 20 Februari 2017

Kerusakan Sistem Republik



Dalam Islam, penguasa dipilih oleh rakyat tidak lain adalah untuk menerapkan dan menjalankan hukum syara’, bukan hukum positif buatan manusia seperti dalam sistem republik.
Sistem republik bertentangan dengan Islam. Juga nyatalah bahwa sistem republik itu merupakan perampasan atas hak Allah, jalan sesat, menjadi biang kerusakan, dan pangkal ketidakberuntungan umat. Karena itu, sistem republik yang merupakan sistem dan hukum jahiliyah itu harus dicampakkan.

Di dalam sistem Islam tidak ada yang namanya kekuasaan legislatif, sebagaimana dalam sistem republik yang sedang diterapkan (secara formal) di sebagian besar dunia Islam. Tetapi sumber legislasi dalam sistem Islam adalah nash-nash al-Quran dan as-Sunnah, dan penggalian (istinbath)-nya dilakukan oleh para mujtahid.

Sistem Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang melandasinya, potret buram sistem pendidikan saat ini adalah buah dari sistem demokrasi
hanya pendidikan dalam sistem Islam saja yang mampu mencetak intelektual yang memiliki derajat mulia dengan keimanan dan keilmuan. Sistem pendidikan yang dilandasi aqidah Islam akan mampu mencetak pribadi utuh yang menyatu dalam pribadinya sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, mujtahid, pengemban dakwah sekaligus pemimpin umat. kualitas pendidikan yang luar biasa ini sangat murah bahkan gratis karena negara Islam bertanggung jawab penuh.

Kebebasan berpendapat (freedom of speech). Dalam sistem republik setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya tanpa tolok ukur halal-haram. Semuanya atas nama kebebasan berpendapat, riba, salah satunya bunga bank, yang jelas-jelas diharamkan Allah SWT, dilegalkan dalam sistem republik,
sistem republik itu dijalankan atas dasar doktrin sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan negara dan kekuasaan.

Pasca pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat akan tetapi mewakili diri sendiri dan golongannya (partai) dan para kapitalis.
Dalam praktek sistem republik di manapun, kekuasaan tetap saja dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai, dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara sistem republik manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi dan kelompoknya.

Prinsip kebebasan sistem republik. Kebebasan kepemilikan melahirkan sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang membolehkan individu menguasai dan memiliki apa saja termasuk harta milik umum. Kebebasan berpendapat melahirkan keliaran dalam berpendapat sehingga menistakan agama, mencela Rasul SAW, dan menyebarkan kecabulan dan berbagai kerusakan. Kebebasan beragama membuat agama tidak lagi menjadi prinsip, orang dengan mudah bisa menodai kesucian agama, mengaku nabi, dsb.

Sistem republik dijadikan alat penjajahan atas dunia terutama negeri kaum muslimin. Melalui pembuatan undang-undang, imperialis bisa memasukkan bahkan memaksakan UU yang menjamin ketundukan kepada imperialis, mengalirkan kekayaan kepada mereka dan memformat masyarakat menurut corak yang dikehendaki penjajah.

Sistem republik pun dijadikan jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke asing, dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU SJSN dan BPJS, dan sejumlah UU lainnya yang menguntungkan neoimperialis sudah diketahui secara luas pembuatannya disetir dan dipengaruhi oleh asing. Melalui mekanisme sistem republik pula penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.

Dalam sistem republik, UU dibuat oleh parlemen yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan neoimperialisme. Jadilah UU yang dihasilkan dalam sistem republik lebih banyak berpihak kepada pihak yang kuat secara politik dan finansial. Melalui UU dan peraturan yang dibuat secara demokratis, kelas politik dan ekonomi yang berkuasa bisa terus melipatgandakan kekayaannya termasuk dari penguasaan atas kekayaan alam; melindungi kekayaannya dari pungutan pajak dan malah mendapat berbagai insentif.

Sistem republik pula yang menjadi biang korupsi dan kolusi. Hal itu karena perlu biaya besar untuk membiayai proses politik untuk menjadi penguasa dan anggota legislatif serta menggerakkan mesin partai. Maka tidak aneh jika lembaga anti korupsi kebanjiran kasus setiap menjelang pemilu. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi menjelang Pemilu 2014 ke KPK meningkat. Dari sejumlah laporan yang masuk, umumnya dilakukan oleh para penyelenggara negara untuk biaya politik dari uang APBN maupun APBD. Laporan naik menjelang 2014. Trennya ternyata para pejabat itu mencari biaya pemilu dengan korupsi keuangan negara atau suap, misalnya di bagian perizinan. (news.viva.co.id, 22/4).

Sistem republik terbukti hanya menciptakan pemerintahan sableng. Artinya, dua tahun pertama untuk kembalikan modal. Satu tahun untuk mengabdi. Dan dua tahun sisanya untuk persiapan maju dalam pilkada berikutnya,

Salah satu sumber malapetaka bagi umat ini karena diterapkannya sistem kufur republik sepaket paham nasionalisme. Siapapun yang melaksanakan sistem kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini, pasti akan berbuah pada bencana dan penderitaan.

Sistem republik yang diterapkan Indonesia saat ini dinilai telah gagal mengakomodir keinginan umat Islam, terutama akibat paham kebebasan yang seringkali melecehkan syariat Islam.
Kebebasan yang ditawarkan sistem republik lebih banyak mengacu pada pertentangan terhadap Islam.
Sistem republik seringkali menimbulkan perpecahan karena berbagai kepentingan. Selalu terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sistem republik, sehingga pencapaian tujuan tidak sesuai dengan keinginan mayoritas ummat yang ada di negeri ini.

Sistem republik hanya mengatasnamakan Rakyat, tetapi sesungguhnya menyengsarakan dan mengkhianati Rakyat

Kita kembali tegaskan inilah potret negara sistem republik. Semua carut marut yang kita hadapi sekarang pangkalnya adalah sistem republik. Sistem republik, bukan hanya sistem kufur, namun juga telah melahirkan berbagai macam persoalan. Sistem republik, telah melahirkan sistem politik transaksional, yang menumbuhsuburkan korupsi dan kolusi.
Liberalisme (kebebasan) yang menjadi nilai penting dari sistem republik telah benar-benar merusak. Kebebasan bertingkah laku, memarakkan kemaksiatan dan kejahatan seksual. Kebebasan pemilikan telah melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus. Ekonomi yang memiskin rakyat dan memberikan jalan pada negara-negara imperialis untuk merampok kekayaan alam kita. Perlu kembali kita garis bawahi, semua ini merupakan penyakit bawaan dari sistem republik. Bukan penyimpangan dari sistem republik.
Karena itu yang kita yang harus lakukan bukan meluruskan atau memperbaiki sistem republik yang cacat permanen. Karena sistem ini telah sakit sejak lahir, mengandung dan memproduksi virus berbahaya dari tubuhnya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mencampakkan sistem republik ke tong sampah peradaban.

Karena itu siapa yang butuh dengan sistem rusak? Siapapun yang berpikir sehat, apalagi didasarkan kepada aqidah Islam, akan menyimpulkan, kita tidak boleh setuju menyerahkan hukum dan pengaturan pemerintahan kepada selain sistem Islam! Yang kita butuhkan adalah sistem Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam kaaffah. Dengan itu kita akan mendapatkan keridhoan Allah SWT, kemuliaan di dunia maupun di akhirat.


Rabu, 15 Februari 2017

Penyimpangan Negara Republik

 

Penyimpangan Negara Republik



sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan revolusioner adalah perubahan yang bersifat menyeluruh dan segera, bukan perubahan bertahap (gradual/tadarruj), atau parsial pada aspek tertentu saja, misal aspek ekonomi saja. Dalam perubahan revolusioner seperti ini mungkin muncul ekses atau risiko. Itu adalah konsekuensi perjuangan. Apakah ada perjuangan yang tanpa risiko?

Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap tewasnya ratusan ribu jiwa manusia ketika AS sebagai negara sistem republik mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945? Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap tewasnya lebih dari satu jiwa Muslim di Irak sejak invasi militer AS pada tahun 2003?

kebebasan berpendapat yang diserukan sistem republik itu sangat bertentangan dengan Islam. Ini ide yang berlebihan dan tak bertanggung jawab. Dikatakan berlebihan, karena sistem republik membolehkan berbicara apa saja; sesuai Islam atau tidak; mendukung atau menentang Islam. Semuanya boleh dalam sistem republik. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat dengan standar yang rusak seperti ini?
Dikatakan tak bertanggung jawab, karena penguasa dalam sistem republik merasa tak berkewajiban memberikan satu pendapat yang benar, atau melarang pendapat yang sesat, kepada masyarakat. Rakyat dibolehkan berbicara apa saja; boleh memilih pendapat apa saja, entah sesuai Islam atau tidak, entah sesat atau tidak. Semua terserah kepada rakyat. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat yang tak bertanggung jawab seperti ini?
Dalam Islam setiap perkataan atau kritik harus benar, yaitu sesuai akidah dan syariah Islam, karena semua akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah pada Hari Kiamat nanti (Lihat: QS al-Ahzab [33]: 70; Qaf [50]: 18).

Setidaknya ada beberapa potret buram dari kondisi generasi dewasa ini, penderita HIV AIDS di Surabaya saja mencapai 45.157, dan 48% diantaranya usia produktif. ABG surabaya menjadi korban trafficking (okezone.com 21/9/2013). Maraknya prostitusi, bahkan prostitusi online, baik melalui BBM maupun sosial media. Solusi yang pernah ditawarkan adalah: Kondomisasi , UU Pornografi, Program Kespro, UU perlindungan anak, Kota layak anak dan penutupan lokalisasi
Pertanyaannya mengapa dari solusi-solusi yang telah ditawarkan oleh pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Tidak lain dan tidak bukan karena kebijakan-kebijakan tersebut, baik undang-undang maupun program-program yang ada dihasilkan dari sistem republik. Sistem di mana manusia berhak membuat aturannya sendiri. Selain itu sistem republik tidak didesain untuk menyelamatkan dan menjaga generasi tapi untuk bisnis. Itulah kenyataan sistem republik. Berbeda dengan Khilafah yang didesain untuk mengurusi urusan manusia secara kaaffah.

Allah menjelaskan dalam surat Al maidah ayat 3 bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnannya mampu untuk menjadi pemecah masalah atau jawaban terhadap seluruh permasalahan manusia. Termasuk persoalan generasi saat ini. Tidak seperti sistem republik yang jelas dari asasnya bertentangan dengan Islam. Sistem republik ini jelas tidak bisa menyelesaikan permasalahan manusia karena hukumnya dibuat oleh manusia itu sendiri.
Lalu, jika Sistem republik tidak layak untuk solusi, maka apa yang bisa menjadi solusi tuntas bagi problem umat? Jelas, Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan Khalifah sebagai penguasa yang diberi kewajiban untuk mengurusi urusan umat.
secara aqidah, sistem republik tidak sesuai dengan Islam. Dalam pandangan Islam, sebuah partai politik tugasnya adalah menyeru kepada Islam, melakukan dakwah Islam seperti yang tercantum dalam Ali-Imron ayat 104.

Pemilu dalam sistem republik mengakibatkan korupsi secara sistemik. Sistem politik seperti inilah yang memastikan korupsi itu terjadi secara sistemik,
rakyatlah yang dirugikan. Karena para pejabat dan legislator terpilih, ketika menjabat, yang pertama kali dipikirkan adalah mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat pemilu.
Maka secara sistemik mereka korupsi salah satu modusnya dengan membuat kebijakan dan undang-undang yang menguntungkan pemodal meskipun merugikan rakyat banyak,

korupsi menjadi gurita yang berjalan di negeri ini baik di tingkat daerah sampai pusat, sehingga sangat tampak jika korupsi yang terjadi di Indonesia ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem republik yang diterapkan Indonesia.
Korupsi itu merupakan Bagian tak terpisahkan dari Sistem republik karena di Sistem republik "tak ada yang gratis…"

terlihat jelas dari banyaknya kerusakan dari berbagai lini, dari Sosial, politik, Hukum dan Ekonominya bukanlah masalah personal individu akan tetapi memang masalah struktural sistem republik yang dipakai saat ini. Siapapun yang masuk sistem ini sekalipun seorang Ustad pun gampang terjerat korupsi. Mustahil terjadi perubahan yang lebih baik jika umat Islam mengambil jalan Sistem republik, karena Sistem republik itu hanyalah Ilusi.

Suatu yang utopia berharap pada sistem pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat jika sistem dibangun atas dasar sistem republik dan sekulerisme. Demikian utopia jika ingin membangun moral manusia seutuhnya dan tatanan kehidupan yang baik jika dibangun di bawah sistem liberalisme dan sekulerisme.

Sistem republik menjadi pangkal korupsi karena sistem republik membentuk sistem politik yang sangat mahal. selalu terjadi transaksi jual beli kekuasaan dengan suap dan korupsi. Untuk mengembalikan modal politik ini terjadilah transaksi jual beli kekuasaan dengan suap menyuap dan korupsi.

di tengah persiapan menjelang Pemilu, tabir busuk partai politik semakin terkuak, dan pangkal segala penyakitnya adalah sistem republik
syahwat mereka mengumpulkan pundi-pundi uang dengan segala cara untuk kepentingan berkuasa di sistem republik tak bisa ditahan lagi. Jadilah partai politik menjadi sarang bercokolnya para koruptor.
dalam sistem republik korupsi ini tidak hanya menjadi domain wakil rakyat, birokrat pun terlibat.

Sudah nampak jelas kerusakan yang dilahirkan oleh sistem republik ini, dan kita tidak pantas untuk terus berada dalam sistem ini, sebab kita punya satu aturan yang sangat lengkap dalam mengatasi masalah kehidupan, maka sudah saatnya kita hijrah, tinggalkan sistem republik, hijrah ke sistem Khilafah Islamiyyah

sistem republik yang diterapkan di Indonesia semakin membuat negara ini jatuh ke dalam lubang keterpurukan.
Telah jelas sistem republik memperburuk negara ini dalam berbagai persoalan,

solusi alternatif mengganti sistem republik yakni Islam, Islam berbeda dengan sistem republik berbeda juga dengan teokrasi. ada pihak yang salah dalam memahami Islam, yang beranggapan jika sistem republik bertentangan dengan Islam, maka Islam dianggap bagian dari teokrasi. yang benar Islam itu bukan sistem republik bukan juga teokrasi.
Kalau dilihat dari sisi kekuasaan Islam, kekuasaan di tangan rakyat tapi Islam bukan sistem republik. Karena hak membuat hukum hanya milik Allah. pemimpin dipilih rakyat.

Sistem republik yang seakidah dengan kapitalisme yang dijalankan saat ini nyata hanya menghasilkan kerusakan moral, menyengsarakan dan memiskinkan,
Jutaan pemuda menjadi pecandu narkoba dan seks bebas, juga ribuan dan ribuan kasus aborsi yang mereka lakukan adalah fakta mengerikan tentang kondisi kerusakan moral mereka. Ratusan ribu lainnya terancam putus sekolah. Umat yang di berbagai segi kehidupan menjadi korban adalah bukti nyata kelemahan dan kecacatan sistem republik.
 Sistem republik TIDAK LAYAK menguasai umat manusia



Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda