insidewinme

Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Kamis, 08 November 2018

100 Tahun Timur Tengah



Lebih dari 100 tahun yang lalu di tahun 1917, Revolusi Bolshevik berlangsung hebat di Rusia dan penjarahan kementerian luar negeri pada akhirnya memantik perjanjian oleh dua aparat dari imperium Inggris dan Perancis - Sir Mark Sykes dan Francois Georges-Picot. Mewakili negara mereka, keduanya membuat kesepakatan untuk memecah-belah Timur Tengah untuk memastikan kaum Muslimin tidak pernah menjadi ancaman bagi mereka lagi. Tanah yang tadinya satu dibagi-bagi menjadi bangsa-bangsa; dan monarki-monarkinya dan para otokratnya disebut sebagai pemerintah dan ditimpakan atas massa. Tapi 100 tahun berlangsung, kesepakatan Sykes-Picot mengalami kerontokan dan kekuatan-kekuatan yang seharusnya mereka tindas, muncul di mana-mana. Dua dari negara-negara itu -Irak dan Suriah- tidak punya garis batas sungguhan di antara mereka.

Penting untuk dicatat bahwa bahkan di hari ini, garis-garis batas politis di Timur Tengah tidaklah menunjuk pada kelompok-kelompok orang yang berbeda. Perbedaan di antara orang Irak, Suriah, Yordania, dll. sepenuhnya direkayasa oleh Perancis dan Inggris sebagai cara untuk mengadu-domba antar orang Arab. Batas-batas yang digaris dalam perjanjian Sykes-Picot dibuat tanpa melihat aspirasi penduduk di kawasan itu. Penting untuk digarisbawahi bahwa di hari ini pun, garis-garis batas politis di Timur Tengah tidaklah menunjukkan adanya perbedaan kelompok etnis atau agama. Hak-hak individual model Eropa yang terwujud dalam negara bangsa, tidak dan tidak pernah cocok untuk model budaya mereka. Bagi orang Arab, keluarga –bukan individu- adalah unit fundamental masyarakat, dengan loyalitas pada Khalifah. Keluarga berada dalam klan dan klan berada dalam suku, bukan pada bangsa. Orang-orang Eropa menggunakan konsep negara bangsa untuk mengekspresikan pemisahan di antara “kita” dan “mereka.” Bagi orang Arab, itu adalah kerangka yang asing, yang hingga hari ini masih terus bersaing dengan identitas agama dan suku. Negara-negara di Timur Tengah yang diciptakan oleh Eropa hanya mengikuti hawa nafsu mereka – penduduknya tidak memberikan loyalitas utama padanya. Inilah alasan, dan seharusnya tidak mengherankan, atas gagalnya negara-negara itu. Namun demikian, yang perlu dikupas adalah bagaimana negara-negara itu bisa tetap berlangsung.

Negara-negara itu tetap berlaku karena eksisnya para oportunis loyal yang dipasang sebagai penguasa oleh Perancis dan Inggris, yaitu para diktator yang dicokolkan. Para pemimpin Barat, para pemikirnya, dan medianya sejak dahulu menjustifikasi dan mendukung para diktator dan otokrat di Timur Tengah. Barat terus menyokong para otokrat karena merekalah satu-satunya kekuatan yang mampu membendung gelombang kebangkitan Islam, yang merupakan sistem nilai yang dipeluk di kawasan itu; dan mereka mampu memastikan keamanan suplai minyak. Mendukung para otokrat demi “keamanan,” adalah alasan yang sama yang digunakan oleh para otokrat Arab itu untuk menjaga penduduk domestik mereka tetap tunduk. Di Mesir, setelah kudeta militer yang menggusur Ikhwanul Muslimin dari kekuasaan, militer menjalankan program penindasan ekstrim untuk melawan para rivalnya. Strategi ini tidak hanya menyasar Ikhwanul Muslimin, tapi juga bersasaran untuk membelah sistem politik sedemikian sehingga memastikan dukungan bagi militer dari kalangan urban kelas menengah.

Sementara para penguasa di dunia Barat mendapat dukungan dari rakyatnya dan bisa dicopot dengan mobilisasi massa, di Timur Tengah basis dukungan para penguasanya adalah Barat bukan masyarakat. Para otokrat, monarki dan diktator berkuasa dengan tangan besi, menindas rakyat dan menggunakan intelijen mereka untuk menjaga mahkotanya dan melestarikan status quo.

Sykes-Picot bermaksud mengakhiri Islam sebagai kemungkinan politik dalam hal pemerintahan di Timur Tengah. Tapi sejumlah pemikir Barat melihat bahwa kaum Muslim di kawasan itu berbeda secara kultural dengan Barat. “Kasus Mesir memunculkan pertanyaan menarik dan penting meski apapun hasil akhirnya. Bagaimana jika ada pemilu demokratis dan rakyat memilih suatu rezim yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi Barat? Bagaimana jika, setelah banyak upaya Barat untuk mendorong pemilu demokratis, para pemilih memilih untuk menolak nilai-nilai Barat dan berlari ke arah yang sangat berbeda – sebagai contoh, orang yang menganggap nilai-nilai Barat itu secara moral menjijikkan dan bertujuan untuk memeranginya?...Tapi pemahaman umumnya di Barat adalah suatu bentuk narsisisme yang menganggap bahwa semua orang waras, terbebas dari penindasan, ingin meniru kita” [1]. George Friedman melihat bahwa penduduk di Timur Tengah memiliki kebudayaan peradaban yang berbeda dan oleh karenanya tidak mesti memeluk nilai-nilai Barat. Sementara pemilu, keamanan, kepemilikan dan kekuasaan hukum adalah nilai-nilai universal; demokrasi, kebebasan dan sekularisme bukan, dan punya asal-usulnya sendiri di Eropa, pertarungan antara gereja dan masyarakat.  

Perbedaan kebudayaan peradaban ini menyebabkan gagalnya nilai-nilai Barat menjadi diadopsi di Timur Tengah dan di sinilah para otokrat diperlukan – untuk memastikan kawasan itu tidak kembali ke pemerintahannya sendiri sehingga bisa mendominasi salah satu kawasan paling strategis di dunia itu, hingga mengusir Barat.

Timur Tengah berlanjut menjadi sasaran penelitian, analisis, para PhD dan kritikus. Sementara selama seabad terakhir kawasan itu telah ada banyak aktor, negara, dan kekuatan yang membentuknya, 100 tahun ke depan tampak akan sangat berbeda dari sebelumnya. Ada banyak tren yang sudah mulai berjalan yang akan menjadi tantangan-tantangan yang lebih luas cakupannya, lebih dalam, dan lebih umum yang harus dihadapi oleh kerangka yang ada saat ini. Para penguasa di kawasan itu tidak paham banyak soal itu dan secara umum bersikap pragmatis terhadap tren-tren yang telah muncul, atau menggunakan kekuatan brutal untuk memelihara status quo. Tren-tren itu mencakup ekonomi, politik hingga sosial. Dari jangka menengah hingga panjang, Timur Tengah akan mengalami populasi yang lebih besar, terutama kalangan mudanya. Mereka akan perlu pekerjaan, perumahan dan ingin mewujudkan aspirasinya dalam pengurusan negara. Ke depan, represi dan otoritarianisme tidak lagi menjadi alat yang bisa diandalkan oleh para otokrat di kawasan itu karena itu semua tidak lagi berpengaruh pada masyarakat, sebagaimana tampak pada Arab Spring.

Masyarakat di Timur Tengah sekarang bisa mengakses berita-berita yang diblokir dan beragam opini, meski ada upaya-upaya dari pemerintah mereka untuk membatasi arus informasi. Mereka bisa mendiskusikan hal-hal “terlarang,” mengkritik penguasanya, dan memprotes kezhaliman. Ditambah lagi dengan populasi yang tumbuh dan muda – masa depan akan sangatlah berbeda dari sebelumnya di Timur Tengah.

Semua tren, ke depan, menjadi problem serius bagi status quo.

Timur Tengah hari ini berdiri di ujung era baru. Arsitektur hasil rekayasa Perancis dan Inggris mengalami kerontokan dan tidak ada jumlah tambalan yang cukup untuk bisa menghentikannnya. Para penguasa Muslim, yang telah lama memainkan peran sebagai penjaga arsitektur buatan di Timur Tengah, telah kehilangan senjata mereka yang paling ampuh – rasa takut, yang merupakan satu-satunya metode untuk melestarikan Sykes-Picot, juga diri mereka sendiri untuk tetap berkuasa. Melihat ke depan, terdapat kemunculan tren-tren yang sangat signifikan yang belum pernah ada sebelumnya dalam demografi, politik, sosial, teknologi, dan geopolitik yang tidak dipahami oleh para otokrat di kawasan itu. Tren-tren itu akan memukul rata semua yang berdiri di hadapannya dan menghapus mereka yang mencoba melestarikan kerangka buatan status quo.

Bacaan: Situs Hizbut Tahrir wilayah Inggris, “100 Years of the Middle East”

Minggu, 28 Oktober 2018

Masa Depan Suriah



Idlib masih menjadi daerah terakhir –dalam perang tujuh tahun untuk Suriah- yang berada di luar kendali rezim. Setelah Rusia bersiap untuk serangan akhir atas propinsi sebelah utara, Erdogan dan Putin bertemu di Sochi pada 16 September 2018 di mana para pemimpin di kedua pihak itu setuju untuk menciptakan zona demiliterisasi, yang berarti bahwa Turki akan mengambil senjata-senjata berat dari kelompok-kelompok di Idlib. Kelompok-kelompok itulah yang sebelumnya telah dipersenjatai dan dikendalikan oleh Turki, maka mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertempur dan mereka dipaksa untuk menerima berakhirnya revolusi tujuh tahun. Solusi dan situasi pasca revolusi saat ini semakin mendekat dan sangat mungkin beberapa solusi politik akan dipertimbangkan, masing-masing dengan tantangannya sendiri.

Komentar:

Dari sejak hari-hari awal revolusi, AS telah menjelaskan apa agendanya di Suriah, ini penting karena tidak ada negara yang terlibat di Suriah menyodorkan visi alternatif dan tidak ada yang menjalankan agenda-agenda alternatif. Bahkan Rusia tidak memiliki agenda yang berbeda dari AS, meski ada perbedaan rincian operasional.

Agenda AS dibeberkan oleh Sekretaris Pertahanan ketika itu Leon Panetta, dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Juli 2012, dia mengatakan: “Aku pikir adalah penting ketika Assad pergi – dan dia akan pergi – untuk berupaya menjaga stabilitas di negara itu. Dan cara paling baik untuk menjaga stabilitas semacam itu adalah dengan mendukung sebanyak mungkin militer, polisi, sebisa mungkin, bersama dengan pasukan-pasukan keamanan, dan berharap mereka akan bertransisi ke bentuk pemerintahan demokratis. Itu kunci.” Melestarikan rezim di Damaskus adalah agenda AS sejak hari pertama, rezimnya bukan Bashar al-Assad, tidak pernah satu orang itu. Inilah mengapa AS selalu mengkritik al-Assad, tapi tidak pernah melakukan apapun secara fisik untuk menyingkirkannya.

Tapi beralih ke hari ini dan posisi rezim sangatlah berbeda sehingga akan mempengaruhi solusi politik melestarikan rezim. Setelah tujuh tahun perang dan banyak desersi tentara, angkatan bersenjata kuwalahan dan rezim di Damaskus sangatlah lemah dan tak mampu menjaga kendali di seluruh wilayah negara itu di waktu yang sama. Rezim kekurangan jumlah orang, dan inilah mengapa Hizbullah, tentara bayaran Syi’ah, dan Russia terus menanggung beban untuk Bashar selama bertahun-tahun. Meskipun persenjataan dan sumberdaya disediakan untuk rezim di Damascus, dia tetap kekurangan orang untuk bisa bertahan hingga revolusi berakhir dan melestarikan solusi politiknya. Bagi AS solusi politiknya memerlukan kekuatan di Suriah untuk mengamankan agendanya, dan inilah tantangan yang dihadapi AS.

Iran mengorganisir kelompok-kelompok milisi yang melawan kelompok-kelompok pemberontak di Suriah dan menyelamatkan rezim. Kumpulan milisi ini bisa terus ada di Suriah untuk melanjutkan peran ini. Ini akan memerlukan upaya rezim sehingga secara efektif menetralisir mereka masuk ke angkatan bersenjata dan memberi mereka akomodasi permanen untuk memenuhi peran itu. Para milisi itu jumlahnya lebih dari 40.000 orang dan telah ditempatkan di lingkar damaskus yang mengindikasikan bahwa rezim di Damaskus telah menganggap mereka sebagai kekuatan yang akan mengamankan solusi politiknya.

Pada April 2018 The Wall Street Journal menggarisbawahi keinginan pemerintahan Trump untuk membentuk sebuah pasukan militer Arab di Suriah untuk menggantikan pasukan AS di sana. Para pejabat memberitahu surat kabar itu bahwa John Bolton, penasihat keamanan nasional Donald Trump, belakangan ini menghubungi Abbas Kamel, kepala intelijen Mesir dan satu figur utama dalam pemerintahan Abdul-Fattah al-Sissi, untuk mencari dukungan militer dan keuangan bagi pembentukan pasukan itu. Al-Jazeera mengutip National Interest di 2016 bahwa perang Suriah telah berkobar selama bertahun-tahun dan bahwa negara itu telah terjerembab ke dalam lumpur dan perlu pasukan penjaga perdamaian. Pengerahan pertama pasukan NATO Muslim tampaknya untuk menjaga solusi politik Amerika.

Memecah Suriah dan membelahnya bukanlah bagian dari solusi itu meskipun banyak pemikir dan analis menyebutkannya sebagai sebuah pilihan. AS telah lama menganggap Suriah, yang ada di tengah Timur Tengah sebagai alat untuk mengendalikan kawasan yang lebih besar, untuk sementara ini sebuah rezim di Damaskus yang menguasai seluruh Suriah, sebagaimanapun lemahnya, tetap berguna untuk agendanya. Jika itu tidak mungkin maka negara-negara kecil bisa menjadi pilihan.

Walaupun berhasil mengeluarkan revolusi dari relnya, kekuatan-kekuatan global dan regional akan berjuang keras untuk menerapkan solusi politiknya karena diperlukan banyak tenaga manusia untuk menjaga solusi ini. Rezim di Damaskus akan selamanya membutuhkan dukungan finansial dari luar bersama dengan dukungan fisik, sehingga kemenangan apapun yang diraih rezim, akan merupakan kemenangan kosong, yang hampir pasti tidak akan langgeng.

Adnan Khan


Selasa, 16 Oktober 2018

Menyalahi Janji Kampanye, Penguasa Mengincar Banyak Utang Dari IMF



Menurut Bloomberg:

“Setelah berkonsultasi dengan “para ekonom terkemuka”, Pakistan akan secara resmi meminta bantuan IMF, dan Menteri Keuangan Asad Umar akan bicara dengan para pejabat [IMF] selama pertemuan tahunan lembaga pemberi utang itu di Bali minggu ini, Kementerian Keuangan mengatakannya dalam sebuah pernyataan kemarin Senin. Umar memberitahu Bloomberg di bulan Agustus bahwa pemerintah mungkin perlu lebih dari $12 milyar.”

“Perdana Menteri Imran Khan, yang berkuasa setelah pemilu Juli, berada dalam tekanan untuk menghasilkan pendanaan eksternal karena negara itu menghadapi akhir dari serangkaian financial blowouts (di mana penjualan surat berharga negara telah laku keras). IMF mengatakan di minggu lalu bahwa upaya pemerintah belum cukup untuk menghentikan munculnya krisis.”

Menteri Keuangan mengatakan, “Tantangan bagi pemerintah sekarang adalah memastikan bahwa reformasi fundamental struktur ekonomi dijalankan untuk memastikan bahwa spiral (bolak-balik) masuk dalam program IMF tiap beberapa tahun bisa diakhiri untuk selamanya.” “Untuk membenahi ketidakseimbangan fundamental, maka aksi-aksi fiskal dan keuangan perlu dilaksanakan tanpa penundaan.”

Komentar:

Perdana Menteri Pakistan sekarang, Imran Khan, menghabiskan lebih dari dua dekade menjadi politisi oposisi, seringnya mengkritik pemerintah yang mengambil utang luar negeri, khususnya dari IMF. Namun, sebelum sampai 100 hari pertamanya, dia mengirim menteri keuangannya, dengan tangan mengacungkan wadah, untuk mengemis dan mengais uang dari IMF. Selain itu, telah tampak jelas bahwa tindakan-tindakan semacam devaluasi ekstrim mata uang sesuai saran IMF dimaksudkan untuk menunjukkan kepatuhan menerapkan syarat-syarat IMF bahkan sebelum ada perjanjian yang diteken.

IMF adalah institusi penjamin tatanan Kapitalis internasional, yang tujuannya adalah untuk menjaga superioritas Barat atas seluruh dunia, kelanjutan imperium dengan cara yang lain. Tapi para ekonom Pakistan yang dididik dengan buku ekonomi Kapitalis sepenuhnya terbujuk untuk menerima resep-resep IMF dan, malah aktif menyeru pemerintah mereka untuk kembali lagi kepada institusi penghisap itu.

Barat mengajarkan Kapitalisme ke seluruh dunia tapi dia sendiri selektif dalam mempraktikkan ekonomi Kapitalis karena para politisinya sadar betul bahayanya resep-resep Kapitalisme: Perancis memilih untuk terus membiayai sektor publik yang memberatkan anggaran, Skandinavia tetap menerapkan kebijakan-kebijakan sosial yang cenderung komunis, dan Amerika, khususnya di bawah Trump, menerapkan kebijakan proteksionisme ketat.

Inggris mengusung ide-ide Adam Smith -yang menulis buku The Wealth of Nations di 1776- pada awalnya hanya untuk menyebarkan pemikiran pasar bebas atas United States of America yang baru terbentuk, yang kebetulan merdeka dari Inggris di tahun yang sama.

Sementara hari ini, para politisi dan ahli ekonomi dunia ketiga, tragisnya, berlanjut memandang bahwa penerapan penuh Kapitalisme adalah solusi bagi semua sakit mereka, padahal hasil sesungguhnya dari penerapan ekonomi Kapitalisme adalah pemiskinan yang menyeluruh atas penduduk melalui pelucutan kendali negara dan pembukaan perekonomian sepenuhnya untuk semua kepentingan swasta dan asing. Kekayaan dan sumberdaya negeri diekspor sebanyak-banyaknya untuk mendapat uang fiat sementara populasi terjebak mengkonsumsi barang-barang jadi imporan.

Pakistan, meski telah merdeka dari Inggris lebih dari 70 tahun lalu, berlanjut taklid buta menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme yang telah diterapkan oleh Inggris atas India (yang mana tanah Pakistan tadinya bagian dari India) setelah Inggris menghapus kekuasaan Muslim Mughal dan yang sebelum mereka. Dan cukup disayangkan, Imran Khan tidak lebih dari satu politisi dangkal dan naif yang berpikir bahwa karakter pribadi sudah cukup untuk memecahkan berbagai krisis sistemik tanpa perlu menginvestigasi sebab-sebab krisis yang sesungguhnya. Hasilnya, puluhan juta orang Pakistan yang polos tertipu untuk memilih dia, berpikir bahwa dia bisa membawa perubahan riil atas situasi Pakistan.

Pakistan tidak akan pernah bisa lepas dari trauma ekonomi sampai ekonomi Kapitalis ditinggalkan dan kembali kepada penerapan Islam, yang membawa kemakmuran pada India selama lebih dari 800 tahun penerapannya, bahwa negeri ini menjadi kawasan industri terdepan dunia, konsentrasi kekayaan dan kemakmuran yang menarik para penjelajah dari negara-negara terbelakang di Eropa Barat untuk mengambil risiko mengarungi samudra berbahaya dalam rangka mencari jalur perdagangan yang lain untuk mencapai permata India.

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur’anul Karim:

“Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.” (TQS. al-Ahzab: 1-3)


Bersatu Bela Tauhid, Bersatu Bela Seluruh Ajaran Islam

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda