Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Minggu, 26 Maret 2017

Republik Sistem Negara Penyimpangan



manusia tidak akan terselamatkan dengan sistem bukan-Islam, tapi hanya dengan sistem keadilan dari Tuhan, yang diturunkan dari atas tujuh langit, dan diterapkan melalui Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw. Inilah sesungguhnya yang harus diwujudkan melalui revolusi damai, dan inilah yang selama ini terus diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Dan kami berharap kepada Allah semoga impian itu segera terwujudkan dalam waktu dekat.

sistem republik adalah senjata beracun yang digunakan Barat untuk menikam Islam dan umat Islam. Maka saatnya umat mencampakkan sistem republik itu, dan kembali kepada syariat Allah. Tidak pantas seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul Saw. justru memilih aturan hidup lain yang rusak,

Islam moderat dan sistem republik, adalah alat Barat untuk memecah-belah dan melegalkan penjajahan gaya baru. yang sejalan dan bisa mengakomodasi kepentingan penjajahan Barat disebut moderat, yang tidak maka mereka sebut radikal.

sistem republik telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro pemilik modal daripada pro rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.
Biaya kampanye dalam pemilihan presiden AS secara demokratis tahun 2008 lalu, misalnya, mencapai sekitar Rp 46,1 Triliun. Wajar jika para kandidatnya sangat mungkin dikendalikan oleh para kapitalis besar yang memiliki perusahaan multinasional. Banyak sumber yang mengungkap bahwa setiap kandidat presiden hingga parlemen di AS senantiasa menjadikan Wall Street sebagai sumber pendanaan kampanye mereka. Sejumlah pejabat pemerintah AS seperti Menteri Keuangan Robert Rubin pada era Bill Clinton dan Henry Paulson pada masa George W. Bush merupakan mantan CEO Goldman Sachs, perusahan raksasa Wall Street.
Kepala staf Menteri Keuangan (Timothy Geithner) juga dipimpin oleh mantan pelobi Goldmann Sachs Mark Patterson. Bahkan menurut laporan Washington Examiner, Goldman Sachs merupakan penyumbang terbesar kampanye Obama tahun 2008. Dalam buku Sold Out: How Wall Street & Washington Betrayed America, disebutkan daftar belanja kampanye dan lobi oleh lembaga-lembaga finansial (perbankan, asuransi, investasi, real estate). Untuk periode 1998-2008 dana kampanye sektor tersebut sebesar US$1,7 miliar dan dana lobi sebanyak US$ 3,4 miliar.

Sistem republik ternyata membajak suara rakyat untuk kepentingan segelintir elit (politisi dan kapitalis) yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Di negeri ini, misalnya, pernah ada usulan dana aspirasi Rp15 miliar, dana akal-akalan dengan alasan pembinaan daerah pemilihan yang akan menguras Rp8,4 triliun APBN. Ada pula rencana pembangunan gedung ‘miring’ DPR Rp1,8 triliun yang kemudian dihentikan karena diprotes rakyat. Pada saat yang sama, angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam. Berdasarkan data ADB orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang (Detik.com, 26/10/2011).

Kegagalan sistem republik dalam mewujudkan sistem politik yang bersih dan sehat tampak pada mahalnya biaya Pemilu dan Pilkada. APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp 6,67 Triliun dan operasional KPU Rp 793,9 Miliar. Sepanjang tahun 2010 dilangsungkan sekitar 244 Pilkada dengan biaya kurang lebih Rp 4,2 Triliun. Hasilnya, selama 2010 tercatat 144 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka, kebanyakan kasus korupsi.
Karena itu, masuk akal jika kemudian parpol dikendalikan oleh mereka yang memiliki modal besar (para kapitalis). Tentu karena mereka pada umumnya menyumbang kepada parpol imbalannya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka saat parpol tersebut duduk di kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam kondisi tersebut, tampaknya segala usaha pemberantasan korupsi kelas kakap akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsi (korupsi negara), sedangkan biangnya adalah sistem republik.

Ternyata kebebasan yang dilahirkan dari rahim sistem republik menimbulkan problem maraknya kejahatan seksual. Hal ini hampir menyerupai apa yang sudah lazim terjadi di berbagai negara kampiun sistem republik kapitalis Barat semisal Inggris dan Amerika Serikat. Di sana bisa terjadi 78 kasus pelecehan seksual setiap jamnya, atau 683.280 kasus setiap tahun. Ini adalah fenomena mengerikan yang menyuguhkan potret masyarakat yang rusak dengan hancurnya moralitas, kemaksiatan merajalela dan tingkat kriminalitas yang tinggi akibat penerapan sistem republik.

Sebenarnya sistem republik menyimpan cacat bawaan, yaitu adanya kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan "rakyat", dengan asumsi suara rakyat adalah kebenaran, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Karena itu, ketika negara imperialis Barat mengarahkan agar sistem republik yang mempunyai cacat bawaan itu digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat di wilayah Timur Tengah saat ini dan negeri-negeri Muslim lainnya, sudah pasti bakal mengalami kerusakan.
Perubahan hakiki tidak akan terjadi hanya dengan mengganti satu agen dan agen lainnya, bukan pula mengganti konsitusi sekular yang satu dengan konstitusi sekular yang lainnya, bahkan hanya dengan tambal sulam dengan syariah Islam yang digunakan sekadar sebagai kosmetik dan pewarna atau alat legitimasi saja. 
Perubahan yang sejati hanya akan terjadi ketika umat Islam bergerak dengan tuntunan yang telah diatur oleh syariah dalam satu pikiran, perasaan dan aturan yang sama dengan tegaknya Khilafah Islam serta pemimpinnya yang amanah. 
Perubahan sejati inilah yang akan membuat kaum Muslim dan kafir (dzimmi) aman dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan Islam tanpa diskriminasi.
Dalam bidang ekonomi syariah Islam juga menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Barang tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diberikan kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

barat kafir imperialis telah bermain-main dengan akal pikiran kaum Muslim dan membuat kaum Muslim melupakan misi mereka dan rahasia kekuatan mereka. Barat kafir imperialis terus berusaha sungguh-sungguh menguatkan cengkeraman politik dan kultural mereka atas negeri-negeri kaum Muslim setelah umat Islam bangun dan mulai mendongkel antek-antek barat di antara para pengkhianat dan diktator satu demi satu. Barat kafir imperialis terus saja mempromosikan negara mereka, negara sipil sistem republik, liberalisme dan sekulerismenya.
Bagaimana mungkin liberalisme, sistem republik dan sekulerisme bisa bertemu dengan akidah Islam dan syariah Islam?! Apakah kita merasa malu menuntut daulah Islamiyah yang telah ditunjukkan oleh syara’ sebagai daulah al-Khilafah dan diwajibkan untuk berjuang menegakkannya? Negara yang memiliki corak yang unik dan sistem yang tidak timur maupun barat, negara yang sejarah dan umat manusia tidak mengenal yang identik dengannya dalam hal peradaban dan ketinggian.
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu [Muhammad] hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (TQS an-Nisa’ [4]: 65)


Sabtu, 18 Maret 2017

Republik Negara Kerusakan



sistem republik dalam prosesnya membutuhkan biaya mahal.
Di sinilah peran para pemodal yang berinvestasi melalui proses pemilu pilkada menjadi sangat menonjol dan menentukan. Ironisnya selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, kepentingan para pemodal sistem republik itulah yang menjadi penentu arah perubahan.
sistem republik memang menjanjikan perubahan, bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi lebih demi aktor-aktor sistem republik serta para pemodal mereka.
sistem republik hakikatnya memang bukan sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara hakiki. Hal itu wajar karena sistem republik adalah sistem buatan manusia yang tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan.
Lebih dari itu, sistem republik sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari sistem republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya, sistem republik menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat– sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT. Artinya dalam Islam hanya Allah yang berhak membuat hukum.

Dalam sistem republik perubahan terhadap undang-undang memang dimungkinkan. Namun akan sangat sulit atau dibuat tidak bisa jika berpotensi merugikan rezim dan para kapitalis.
Jangan salah sangka, perubahan undang-undang itu tidak akan menyentuh prinsip-prinsip dasar sistem republik, seperti kedaulatan rakyat dan freedom (kebebasan). Kalau prinsip dasar tersebut diubah, niscaya akan menghilangkan sistem republik. Jika kehendak itu dapat membunuh sistem republik, maka kehendak itu harus dilarang. Itulah ironi sistem republik: "memberikan" kedaulatan kepada rakyat, tetapi jika rakyat menghendaki kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan syariah, sistem republik menolak. Dalam sistem republik rakyat diberi kebebasan, kecuali kebebasan untuk mencampakkan sistem republik.

DPR kembali meraih gelar sebagai lembaga terkorup. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut lembaga wakil rakyat ini menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Survei sebelumnya juga memberikan gelar yang sama. Survei ini sebenarnya sekedar mengokohkan kenyataan yang ada selama ini .
Inilah pelajaran yang berulang dari sistem republik. Korupsi merupakan penyakit bawaan sistem bobrok ini. Pangkalnya, sistem republik memberikan posisi hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Kepentingan manusia pun bermain. Dalam sistem kapitalisme yang menghamba pada materi, uang menjadi panglima.
modal politik sistem republik sangat tinggi. Modal politik dari dirinya atau pemilik modal yang mendukungnya tentu harus dikembalikan sesegera mungkin. Jalan pintasnya adalah korupsi, manipulasi, suap-menyuap, dan kolusi. Jadilah DPR tempat mencari makan para anggotanya. Pertanyaannya, dengan gelar terkorup ini, masih kita berharap sistem jahiliyan ini akan melahirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat?
sistem republik hanya digunakan sejauh tidak mengancam kepentingan imperialis. Bagi imperialis dan sekutu jahatnya, tidak akan peduli melanggar sistem republik demi kepentingan jahat mereka, demi menyelamatkan kepentingan penjajahan kapitalisme yang terancam!

sistem republik yang menjadikan pembuatan hukum (legislasi) menjadi milik manusia, lalu sekelompok manusia punya hak eksklusif menghalalkan dan mengharamkan, meski bertentangan dengan aturan dari Rabb-nya manusia, maka itu adalah sistem kufur yang dipaksakan oleh orang kafir terhadap kaum Muslim, menggantikan Islam sejak al-Khilafah runtuh.

ulama seharusnya tidak hanya menolak kenaikan harga-harga energi tetapi juga menolak sistem republik.
Bukan hanya tolak kenaikan harga-harga energi, tetapi tujuannya jelas campakan sistem republik dan ganti dengan syariah dalam bingkai khilafah!
sistem republik adalah sistem kufur yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, lantaran sistem republik melegitismasi manusia untuk membuat hukum, maka siapapun penguasa dari sistem kufur tersebut setidaknya terkategori zalim.
Penguasa yang mengurus pemerintahan saat ini tidak berdasarkan Islam, oleh karena itu pemerintah saat ini zalim!
Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 45 yang artinya Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Oleh karena itu ulama jangan sampai terjerumus sehingga mendukung kebijakan zalim penguasa!

Atas nama sistem republik, Pemerintah menyerahkan sebagian besar sumberdaya alam negeri ini kepada pihak asing; mempersilakan pemikiran dan budaya asing masuk merusak generasi; merujuk pada undang-undang Barat sekular lewat studi banding; membiarkan gerakan separatisme di Papua atau di Maluku yang nyata-nyata mengancam, asal pelakunya Kristen dan didukung negara asing; terus menaikkan harga BBM dan listrik yang menyengsarakan rakyat, asal menguntungkan perusahaan asing; dst.

sistem republik memang mahal. Karena itu, kekuatan modal menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan penguasa dan pengambilan keputusan. Untuk biaya Pemilu 2009 diperkirakan 48 trilyun, pilkada DKI menghabiskan dana 124 milyar, sementara pilkada Jatim 2 putaran menghabiskan dana 800 milyar. Jangan tanya biaya kampanye, yang menelan ratusan milyar. Untuk iklan di televisi misalnya jika rata-rata biaya beriklan secara excessive di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan adalah Rp 15 milyar .
Biaya pembuatan UU nya juga mahal. DPR menganggarkan Rp 466,78 miliar untuk biaya legislasi dari Rp2,91 triliun anggaran tahun 2012. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta.
Secara sistemik sistem republik dipastikan melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya kebijakan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung. Menjadi alat untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan.
Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Konsekuensinya, praktik suap-menyuap, manipulasi dan korupsi pun menjadi kanker ganas yang menjadi penyakit bawaan dari sistem cacat ini. Dalam bahasa sehari-hari, kata yang digunakan untuk percobaan mempengaruhi tindakan seseorang melalui insentif uang disebut dengan istilah ‘suap’. Tapi dalam dunia politik sistem republik, bersikeras menggunakan istilah-istilah seperti ‘dana’, ‘melobi’ atau ‘pinjaman lunak’.
Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Inggris. Skandal politik Inggris yang terbaru membuktikan hal itu. Bendahara bersama Partai Konservatif yang memerintah tertangkap kamera sedang menawarkan akses kepada perdana menteri dan kanselir hingga lebih dari £ 250.000 dari dana sumbangan. Kemudian terungkap bagaimana para pendonor telah diundang makan malam secara pribadi dengan David Cameron dan keluarganya.

seorang Muslim yang paham, pasti akan mengatakan bahwa Islam itu berbeda dengan sistem republik. Karena sistem republik mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Islam mengajarkan kedaulatan di tangan Allah.

Para penguasa sesungguhnya dalam sistem republik adalah para pemilik modal yang memberikan para presiden kekuasaan melalui pendanaan kampanye pemilihan para calon presiden. Mereka telah mengeluarkan jutaan dan jutaan untuk menghantarkannya pada kekuasaan, dengan imbalan bahwa ia harus melaksanakan setiap kebijakan dan membuat konstitusi yang menjamin kepentingan para kapitalis (pemilik modal) itu.
Apa yang terjadi di dunia membuktikan arti sistem republik yang sebenarnya, yaitu “kelompok minoritas yang kaya dan kuat menguasai kelompok mayoritas yang lemah dan tertindas”, yakni kediktatoran para pemilik modal yang bersekutu dengan kediktatoran para penguasa yang tersebar di seluruh dunia, terutama di dunia Islam termasuk dunia Arab.


Sabtu, 11 Maret 2017

Negara Republik Kerusakan



Kuatnya pengaruh korporasi dalam sistem republik membuat kebijakan negara sistem republik lebih cenderung memihak kepada pemilik modal, korporasi, baik lokal maupun internasional. Lahirlah berbagai UU dan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak. Alih-alih memikirkan kesejahteraan masyarakat, para politisi sibuk memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan demi mempertahankan kekuasaan.
Seperti yang ditulis oleh the Guardian, tidak mengherankan kalau partai politik, termasuk anggota DPR, tidaklah sama sekali mencerminkan keinginan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang semakin apatis untuk berpartisipasi dalam Pemilu demokrasi. Dalam kasus Pilkada DKI 2012, warga yang tidak menggunakan hak pilih meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Di beberapa tempat hal yang sama juga terjadi, angka golput sangat tinggi, bahkan menjadi ‘pemenang’.
Walhasil, inilah saatnya kaum Muslim mencampakkan sistem republik; tidak cukup sekadar tidak berpartisipasi dalam Pemilu yang curang, korup dan menghasilkan rezim korup. Diam saja tentu tidak akan membawa perubahan. Kita harus melakukan aksi nyata dengan memperjuangkan tegaknya Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan kita.
Era sistem republik akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Yang gigih mempertahankannya akan gigit jari. Sistem republik sukses mensejahterakan segelintir orang, namun gagal mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. 
Sistem republik di berbagai negara juga menjadi sumber konflik yang berdarah-darah. Atas nama sistem republik negara-negara Barat juga membunuh kaum Muslim di Irak dan Afganistan. Belum lagi standar ganda yang nyata dalam sistem republik. Sistem republik hanya digunakan untuk kepentingan imperialis. Barat justru kerap melanggar prinsip mereka sendiri kalau berkaitan dengan umat Islam.

sistem republik jelas tidak sama bahkan bertentangan dengan Islam. Sistem republik tegak di atas kesyirikan sebab hukum diterserahkan pada manusia. Islam tegak di atas tauhid sebab hukum berasal dari Allah,
sistem republik adalah kendaraan para rezim sesuai dengan kepentingannya. Menyerukan sistem republik kalau ada kepentingannya di sana, di lain waktu justru menginjak-injak sistem republik kalau mengancam kepentingannya.

Apa yang dikatakan Cameron adalah omong kosong belaka. Apalagi dengan pernyataan Indonesia akan memimpin dunia. Bagaimana negara gagal yang penuh persoalan seperti Indonesia dikatakan akan memimpin dunia. Kita tegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bangkit selama masih menggunakan sistem republik.
Sistem republik justru menjadi pangkal keterpurukan penduduk Indonesia. Sistem republik yang menyerahkan kedaulatan membuat hukum pada segelintir orang atas nama suara terbanyak menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan kapitalis yang justru mencekik rakyat.
Dengan mengkaitkan naik turunnya harga BBM berdasarkan harga minyak internasional , DPR justru melegitimasi liberalisasi migas dari hulu sampai hilir yang sesungguhnya adalah milik rakyat . Bukankah semua kebijakan liberal yang menjadi jalan perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia dilegitimasi oleh UU yang merupakan produk sistem republik. UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA dan UU yang sejenis justru bermunculan saat Indonesia semakin demokratis.
Sistem republik juga melahirkan negara korporasi, di mana kebijakan lebih memihak kepada pemilik modal yang telah memberikan modal politik, dibanding rakyat. Kalau untuk rakyat pemerintah demikian ‘pelitnya’ , namun untuk pengusaha penguasa kapitalis demikian baik hati.
Perlu dicatat, kemajuan ekonomi Barat bukanlah karena sistem republik. Akan tetapi karena sistem ekonomi Kapitalis-liberal yang jahat yang memang cocok dengan sistem republik. Mereka merampok kekayaan alam negara lain atas nama perdagangan bebas dan privatisasi, menjerat suatu negara dengan mekanisme hutang luar negeri, mengontrol keuangan dunia dengan rezim mata uang dolar. IMF dan World Bank menjadi badan preman ekonomi Barat yang menghancurkan ekonomi sebuah negara.

Maraknya korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari sistem republik. Mengapa korupsi menggila di alam sistem republik? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik sistem republik, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana besar.
Seperti yang diberitakan Republika online (23/4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga 2012 ada 173 kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Para kepala daerah itu tersangkut dengan berbagai status yang melekat pada mereka, mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

Anggapan bahwa sistem republik adalah sistem politik dan pemerintahan terbaik, ternyata bohong besar. Di tanah air, sistem republik justru menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi di alam sistem republik ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah, parlemen/wakil rakyat, dan swasta.
Ledakan korupsi bukan saja terjadi di tanah air, tapi juga di Amerika, Eropa, India, Afrika, dan Brasil. Negara-negara Barat yang dianggap telah matang dalam bersistem republik justru menjadi biang perilaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.

salah satu kebusukan penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan politik sistem republik adalah melegalisasi masuknya campur tangan asing di sektor minyak dan gas.
Kapitalis asing yang mengeruk sumber migas itu berlindung di bawah ketiak pemerintah. Adanya UU Migas yang disahkan pemerintah membuat asing bebas mengeruk sumber daya tanpa peduli derita rakyat!”

Selama ini lingkaran setan hubungan kekuasaan dan kekayaan dipercaya banyak terjadi di dalam politik sistem republik. Lingkaran di mana uang dipakai untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan digunakan untuk mengeruk uang (money for power, power for money).
semua itu merupakan akibat logis dari penerapan sistem kapitalisme sepaket dengan politik sistem republiknya. Kapitalisme mengajarkan asas manfaat sebagai pondasinya dan keuntungan materi sebagai tolok ukurnya. Kapitalisme mengajarkan bahwa segala upaya dan pengorbanan manusia itu harus bisa mendatangkan keuntungan materi. Kapitalisme mendorong setiap orang menghitung apa saja yang dilakukannya dalam konteks untung rugi materi. Dalam kamus kapitalisme tidak dikenal yang namanya pengorbanan. Sebab yang ada adalah investasi. Berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat sebagai imbalannya atau berapa yang harus diperoleh untuk mengembalikan modal atau biaya yang dikeluarkan disertai sekian persen keuntungan.
Dalam pentas politik, doktrin-doktrin itu diwadahi dalam politik sistem republik. Sistem ini bertumpu pada sistem perwakilan di mana “wakil-wakil rakyat” dipilih secara periodik oleh masyarakat, di samping penguasa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat secara periodik yang sama. Sistem politik sistem republik ini sarat modal. Mengingat untuk pencalonan dan proses pemilihan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu bisa berasal dari kantong sendiri atau kebanyakan dari sponsor yaitu para pemodal. Karena itu dengan doktrin kapitalisme di atas, ketika seorang wakil berhasil terpilih, hal pertama yang menjadi fokus dia adalah bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan, balas budi pada pemodal, dan berikutnya mengumpulkan modal untuk proses periode berikutnya.
itu memang menjadi tabiat dan cacat bawaan sistem republik. Karena sudah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik sistem republik yang sarat modal. Sehingga selama sistem politiknya masih sama, maka fenomena itu akan tetap ada. Fenomena itu hanya akan bisa dihilangkan kalau sistem politiknya diubah secara total menjadi sistem politik yang berpijak pada politik ri’ayah dan tidak sarat biaya. Sistem politik yang seperti itu hanya sistem politik Islam. Karenanya untuk menghilangkan fenomena itu hanya bisa dengan penerapan sistem politik Islam menggantikan sistem politik sistem republik yang ada saat ini.


Minggu, 05 Maret 2017

Negara Republik Penyimpangan



Dalam sistem republik Tuhan pun dilupakan. Coba lihat semboyannya: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu di mana Allah?

Produsen dan pengedar miras di negara demokrasi ini sejak JAman DahULu hingga Sekarang masih dibolehkan beroperasi. Sampai kapan yaa?? #mikir #Islam

betapa buruknya sistem republik. Korupsi yang merajalela muncul by system. Data sampai akhir tahun 2012, KPK sudah menetapkan 597 tersangka korupsi. Kriminalitas pun semakin tak terbendung. Mabes Polri memberikan pernyataan pada media massa bahwa “Setiap 91 detik terjadi satu kejahatan” artinya, hampir 1000 kasus kejahatan terjadi dalam sehari.

sangat berbeda Islam dengan sistem republik, bahkan sistem republik itu bukan musyawarah, karena musyawarah hanya membahas hal yang mubah, sedangkan sistem republik bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti meja yang memiliki empat kaki dan seekor sapi yang memiliki empat kaki, jumlah kakinya sama tapi itu adalah entitas yang berbeda.

Kedaulatan dalam sistem republik adalah di tangan rakyat, maknanya "rakyatlah" yang berhak membuat hukum, bukan Allah. Islam tidak mengenal sistem republik karena itu berasal dari sistem kehidupan yang khas dari selain Islam.

jika semakin banyak dana untuk pembangunan dikorupsi, maka semakin menjadi sumber malapetaka bagi rakyat. Rakyat tetap bodoh, karena dana untuk subsidi pendidikan dikorupsi. Rakyat tetap miskin, karena dana untuk pemberdayaan dikorupsi dan lebih parahnya lagi, rakyat tetap buta huruf al Quran, karena untuk pengadaan Al Quran saja juga dikorupsi. Oleh karena itu, inilah bukti kebobrokan sistem republik, karena melegalkan politik transaksional.
Lebih dari itu, "korupsi" berupa Pengurangan Subsidi demi membayar RIBA utang negara republik dan "korupsi" penyerahan tambang-tambang milik rakyat pada kapitalis membuat penduduk negeri ini hanya bisa memeras keringat semata.
Inilah nilai strategis, mengapa syariat Islam dalam bingkai Khilafah perlu diperjuangkan untuk mengganti sistem republik yang ada.
Setelah sistem republik terbukti bobrok, sistem sosialis juga bobrok dan gagal, maka sistem apa lagi yang bisa menjadi solusi kalau bukan syariat Islam?

Harian The Guardian (10/1) menambahkan potret rusak negara kampiun demokrasi Inggris. Berdasarkan sebuah studi dilaporkan hampir satu dari lima wanita di Inggris dan Wales menjadi korban serangan seksual sejak berusia 16 tahun. Studi ini juga menunjukkan ada sekitar 473 ribu orang dewasa yang menjadi korban kejahatan seksual setiap tahun, termasuk di dalamnya ada 60 ribu sampai 95 ribu korban perkosaan.
Kondisi yang sama terjadi di negara demokratis lain di luar Amerika dan Eropa, seperti India. Negara ini tergoncang dengan meninggalnya mahasiswi kedokteran India berusia 23 tahun yang menjadi korban dari serangan pemerkosaan brutal (16/12) oleh enam orang laki-laki di dalam bus di New Delhi.
Pemerkosaan di negara demokratis terbesar di dunia ini ini memang mencengangkan, mencapai tingkat epidemik. Menurut Al-Jazeera, seorang perempuan diperkosa setiap 20 menit di India, dan 24.000 kasus perkosaan telah dilaporkan hanya untuk tahun lalu saja. Dilaporkan 80% wanita di Delhi telah mengalami pelecehan seksual. Sementara The Times of India melaporkan, perkosaan di India telah meningkat secara mengejutkan sebanyak 792 persen selama 40 tahun terakhir.

Berbeda dengan sistem republik yang merupakan sistem yang ilusi nan rapuh, Islam memiliki konsep yang pasti dan kuat yakni Khilafah. poltik Syariah terlaksana sempurna hanya di sistem Khilafah. Khilafah adalah sistem yang kuat karena dibangun atas 4 pilar, yaitu kedaulatan di tangan syara’, kekuasaan di tangan ummat, penyatuan ummat dengan diangkatnya khalifah dan adopsi hukum oleh Khalifah.

Hakikat sistem republik selama ini telah disembunyikan. Inti sistem republik adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan. Sistem republik lahir dari akidah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Ini sangat bertentangan dengan ajaran agama kita, Islam.
sistem republik itu memiliki pilar-pilar yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yakni sekuler, kedaulatan di tangan rakyat, dan liberal. Pilar-pilar inilah biang dari kehancuran umat,

dengan sistem republik maka masalah batasan halal dan haram menjadi tidak jelas. Itu terjadi karena sistem republik menjadikan daya pikir manusia sebagai sumber hukum. Jika lebih banyak yang setuju dengan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu dianggap sesuatu yang sah dan baik. Jelas, iblis dan setan-setan setuju dan senang dengan konsep semacam ini.

musyawarah dalam sistem Islam itu ada, namun sangat berbeda dengan musyawarah yang dianut sistem republik. Jika pada sistem republik setiap pengambilan keputusan selalu didasarkan pada daya pikir manusia dan voting (suara terbanyak), maka dalam Islam penentuan keputusan itu harus mengacu kepada hukum-hukum Allah.
Untuk urusan hukum, misalnya pornografi boleh atau tidak. Maka sandaran Islam jelas, bahwa membuka aurat hukumnya haram, maka itu dilarang dan tidak ada alasan untuk seni atau atas nama kebebasan berekspresi. Dan tidak perlu uji publik, apakah rakyat setuju atau tidak,
Dengan persoalan yang mubah, maka boleh dilakukan voting atau harus mengikuti pendapat ahlinya sesuai perkara yang ditangani.

saat ini di tengah-tengah umat banyak sekali terdapat pemikiran dan ide-ide serta paham yang rusak bertentangan dengan aqidah Islam yang dipaksakan untuk diterima di negeri Muslim terbesar Indonesia ini termasuk salah satunya adalah Sistem republik. Akibatnya, umat menjadi tidak mengerti tentang hakikat dari Sistem republik yang diterapkan saat ini dan mereka secara langsung menerima dan merasakan akibat penerapan tersebut yakni, tidak dapat hidup sejahtera karena sistem republik yang menerapkan ekonomi kapitalis, tidak murni aqidahnya karena sistem republik memberi ruang bebas untuk paham Islam liberal, perdukunan, mistik, tahayul khurafat, keyakinan sesat dalam hukum, kepercayaan pada hukum kufur, dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 mencapai 30.018.930 dengan garis kemiskinan di kota Rp 253.016,- per bulan, di desa Rp 213.395. 
Jumlah utang pada akhir Januari 2012 yang telah mencapai Rp 1837,39 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk 239 juta maka tiap orang penduduk temasuk bayi yang baru lahir sekalipun terbebani utang sebesar Rp 7,688 juta. 
Belum lagi biaya sistem republik yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat sendiri, hingga akhir tahun 2012, jumlah kabupaten dan kotamadya di Indonesia ada 495, provinsi ada 33. Berarti ada 528 daerah yang menyelenggarakan pilkada, jika pilkada masing-masing daerah perlu Rp 40 milyar, maka total dibutuhkan Rp 21 triliun. 
Daerah-daerah tertentu dibutuhkan dana lebih besar. Pilgub Jawa Timur menghabiskan Rp 800 milar, Jabar Rp 700 miliar. Pilkada DKI Jakarta Agustus 2012 menghabiskan dana Rp 258 miliar. Jusuf Kalla memperkirakan biaya pemilu dan pilkada di Indonesia selama lima tahun bisa mencapai Rp 200 trilyun.
Itu semua hanya demi "wakil" rakyat yang produk undang-undangnya justru tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang BHP, dan lainnya. 
Berbagai macam UU yang tidak pro-rakyat itupun tak pernah dikritisi oleh para calon penguasa sistem republik.
Dalam republik, mengganti UU sehingga menjadi pro-rakyat memang sangat sulit jika tidak mustahil.
Menegakkan hukum yang sudah ada saja "setengah mati" jika akan merugikan penguasa atau kroninya.

sistem republik bertentangan dengan Islam. Dengan Pilar Sistem republik yakni Kedaulatan ada di tangan rakyat itu bertentangan dengan aqidah Islam yang menjadikan Allah SWT sebagai Al Hakim bagi manusia. Allah SWT berfirman (artinya) “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? “ (QS al-Maidah [5]: 50). Belum lagi sistem republik dipakai oleh Barat sebagai alat penjajahan mereka,

Sistem republik jelas tak bisa digunakan untuk upaya menegakkan Islam. Jika dapat sesuatu, maka bisa dipastikan bahwa Umat hanya diberi "OBAT PENENANG" saja oleh demokrasi.


Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda