Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Minggu, 26 Maret 2017

Republik Sistem Negara Penyimpangan



manusia tidak akan terselamatkan dengan sistem bukan-Islam, tapi hanya dengan sistem keadilan dari Tuhan, yang diturunkan dari atas tujuh langit, dan diterapkan melalui Khilafah yang tegak di atas metode kenabian, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw. Inilah sesungguhnya yang harus diwujudkan melalui revolusi damai, dan inilah yang selama ini terus diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Dan kami berharap kepada Allah semoga impian itu segera terwujudkan dalam waktu dekat.

sistem republik adalah senjata beracun yang digunakan Barat untuk menikam Islam dan umat Islam. Maka saatnya umat mencampakkan sistem republik itu, dan kembali kepada syariat Allah. Tidak pantas seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul Saw. justru memilih aturan hidup lain yang rusak,

Islam moderat dan sistem republik, adalah alat Barat untuk memecah-belah dan melegalkan penjajahan gaya baru. yang sejalan dan bisa mengakomodasi kepentingan penjajahan Barat disebut moderat, yang tidak maka mereka sebut radikal.

sistem republik telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya, muncullah kebijakan elit politik yang lebih pro pemilik modal daripada pro rakyat. Industrialisasi politik, politik transaksional, pragmatisme politik dan suap-menyuap merupakan penyakit kronis sistem republik.
Biaya kampanye dalam pemilihan presiden AS secara demokratis tahun 2008 lalu, misalnya, mencapai sekitar Rp 46,1 Triliun. Wajar jika para kandidatnya sangat mungkin dikendalikan oleh para kapitalis besar yang memiliki perusahaan multinasional. Banyak sumber yang mengungkap bahwa setiap kandidat presiden hingga parlemen di AS senantiasa menjadikan Wall Street sebagai sumber pendanaan kampanye mereka. Sejumlah pejabat pemerintah AS seperti Menteri Keuangan Robert Rubin pada era Bill Clinton dan Henry Paulson pada masa George W. Bush merupakan mantan CEO Goldman Sachs, perusahan raksasa Wall Street.
Kepala staf Menteri Keuangan (Timothy Geithner) juga dipimpin oleh mantan pelobi Goldmann Sachs Mark Patterson. Bahkan menurut laporan Washington Examiner, Goldman Sachs merupakan penyumbang terbesar kampanye Obama tahun 2008. Dalam buku Sold Out: How Wall Street & Washington Betrayed America, disebutkan daftar belanja kampanye dan lobi oleh lembaga-lembaga finansial (perbankan, asuransi, investasi, real estate). Untuk periode 1998-2008 dana kampanye sektor tersebut sebesar US$1,7 miliar dan dana lobi sebanyak US$ 3,4 miliar.

Sistem republik ternyata membajak suara rakyat untuk kepentingan segelintir elit (politisi dan kapitalis) yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Di negeri ini, misalnya, pernah ada usulan dana aspirasi Rp15 miliar, dana akal-akalan dengan alasan pembinaan daerah pemilihan yang akan menguras Rp8,4 triliun APBN. Ada pula rencana pembangunan gedung ‘miring’ DPR Rp1,8 triliun yang kemudian dihentikan karena diprotes rakyat. Pada saat yang sama, angka pertambahan orang miskin di Indonesia dalam 3 tahun terakhir melonjak tajam. Berdasarkan data ADB orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang (Detik.com, 26/10/2011).

Kegagalan sistem republik dalam mewujudkan sistem politik yang bersih dan sehat tampak pada mahalnya biaya Pemilu dan Pilkada. APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp 6,67 Triliun dan operasional KPU Rp 793,9 Miliar. Sepanjang tahun 2010 dilangsungkan sekitar 244 Pilkada dengan biaya kurang lebih Rp 4,2 Triliun. Hasilnya, selama 2010 tercatat 144 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka, kebanyakan kasus korupsi.
Karena itu, masuk akal jika kemudian parpol dikendalikan oleh mereka yang memiliki modal besar (para kapitalis). Tentu karena mereka pada umumnya menyumbang kepada parpol imbalannya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka saat parpol tersebut duduk di kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam kondisi tersebut, tampaknya segala usaha pemberantasan korupsi kelas kakap akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsi (korupsi negara), sedangkan biangnya adalah sistem republik.

Ternyata kebebasan yang dilahirkan dari rahim sistem republik menimbulkan problem maraknya kejahatan seksual. Hal ini hampir menyerupai apa yang sudah lazim terjadi di berbagai negara kampiun sistem republik kapitalis Barat semisal Inggris dan Amerika Serikat. Di sana bisa terjadi 78 kasus pelecehan seksual setiap jamnya, atau 683.280 kasus setiap tahun. Ini adalah fenomena mengerikan yang menyuguhkan potret masyarakat yang rusak dengan hancurnya moralitas, kemaksiatan merajalela dan tingkat kriminalitas yang tinggi akibat penerapan sistem republik.

Sebenarnya sistem republik menyimpan cacat bawaan, yaitu adanya kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan "rakyat", dengan asumsi suara rakyat adalah kebenaran, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Karena itu, ketika negara imperialis Barat mengarahkan agar sistem republik yang mempunyai cacat bawaan itu digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat di wilayah Timur Tengah saat ini dan negeri-negeri Muslim lainnya, sudah pasti bakal mengalami kerusakan.
Perubahan hakiki tidak akan terjadi hanya dengan mengganti satu agen dan agen lainnya, bukan pula mengganti konsitusi sekular yang satu dengan konstitusi sekular yang lainnya, bahkan hanya dengan tambal sulam dengan syariah Islam yang digunakan sekadar sebagai kosmetik dan pewarna atau alat legitimasi saja. 
Perubahan yang sejati hanya akan terjadi ketika umat Islam bergerak dengan tuntunan yang telah diatur oleh syariah dalam satu pikiran, perasaan dan aturan yang sama dengan tegaknya Khilafah Islam serta pemimpinnya yang amanah. 
Perubahan sejati inilah yang akan membuat kaum Muslim dan kafir (dzimmi) aman dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan Islam tanpa diskriminasi.
Dalam bidang ekonomi syariah Islam juga menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Barang tambang yang melimpah (emas, perak, minyak dll), air, hutan dan listrik merupakan milik umum yang digunakan untuk kepentingan rakyat; tidak boleh diberikan kepada swasta atau individu. Dengan cara seperti ini Khilafah akan mensejahterakan masyarakat, yang gagal diwujudkan oleh sistem republik.

barat kafir imperialis telah bermain-main dengan akal pikiran kaum Muslim dan membuat kaum Muslim melupakan misi mereka dan rahasia kekuatan mereka. Barat kafir imperialis terus berusaha sungguh-sungguh menguatkan cengkeraman politik dan kultural mereka atas negeri-negeri kaum Muslim setelah umat Islam bangun dan mulai mendongkel antek-antek barat di antara para pengkhianat dan diktator satu demi satu. Barat kafir imperialis terus saja mempromosikan negara mereka, negara sipil sistem republik, liberalisme dan sekulerismenya.
Bagaimana mungkin liberalisme, sistem republik dan sekulerisme bisa bertemu dengan akidah Islam dan syariah Islam?! Apakah kita merasa malu menuntut daulah Islamiyah yang telah ditunjukkan oleh syara’ sebagai daulah al-Khilafah dan diwajibkan untuk berjuang menegakkannya? Negara yang memiliki corak yang unik dan sistem yang tidak timur maupun barat, negara yang sejarah dan umat manusia tidak mengenal yang identik dengannya dalam hal peradaban dan ketinggian.
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu [Muhammad] hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (TQS an-Nisa’ [4]: 65)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam