Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Sabtu, 18 Maret 2017

Republik Negara Kerusakan



sistem republik dalam prosesnya membutuhkan biaya mahal.
Di sinilah peran para pemodal yang berinvestasi melalui proses pemilu pilkada menjadi sangat menonjol dan menentukan. Ironisnya selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, kepentingan para pemodal sistem republik itulah yang menjadi penentu arah perubahan.
sistem republik memang menjanjikan perubahan, bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi lebih demi aktor-aktor sistem republik serta para pemodal mereka.
sistem republik hakikatnya memang bukan sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara hakiki. Hal itu wajar karena sistem republik adalah sistem buatan manusia yang tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan.
Lebih dari itu, sistem republik sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari sistem republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya, sistem republik menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat– sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT. Artinya dalam Islam hanya Allah yang berhak membuat hukum.

Dalam sistem republik perubahan terhadap undang-undang memang dimungkinkan. Namun akan sangat sulit atau dibuat tidak bisa jika berpotensi merugikan rezim dan para kapitalis.
Jangan salah sangka, perubahan undang-undang itu tidak akan menyentuh prinsip-prinsip dasar sistem republik, seperti kedaulatan rakyat dan freedom (kebebasan). Kalau prinsip dasar tersebut diubah, niscaya akan menghilangkan sistem republik. Jika kehendak itu dapat membunuh sistem republik, maka kehendak itu harus dilarang. Itulah ironi sistem republik: "memberikan" kedaulatan kepada rakyat, tetapi jika rakyat menghendaki kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan syariah, sistem republik menolak. Dalam sistem republik rakyat diberi kebebasan, kecuali kebebasan untuk mencampakkan sistem republik.

DPR kembali meraih gelar sebagai lembaga terkorup. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut lembaga wakil rakyat ini menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Survei sebelumnya juga memberikan gelar yang sama. Survei ini sebenarnya sekedar mengokohkan kenyataan yang ada selama ini .
Inilah pelajaran yang berulang dari sistem republik. Korupsi merupakan penyakit bawaan sistem bobrok ini. Pangkalnya, sistem republik memberikan posisi hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Kepentingan manusia pun bermain. Dalam sistem kapitalisme yang menghamba pada materi, uang menjadi panglima.
modal politik sistem republik sangat tinggi. Modal politik dari dirinya atau pemilik modal yang mendukungnya tentu harus dikembalikan sesegera mungkin. Jalan pintasnya adalah korupsi, manipulasi, suap-menyuap, dan kolusi. Jadilah DPR tempat mencari makan para anggotanya. Pertanyaannya, dengan gelar terkorup ini, masih kita berharap sistem jahiliyan ini akan melahirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat?
sistem republik hanya digunakan sejauh tidak mengancam kepentingan imperialis. Bagi imperialis dan sekutu jahatnya, tidak akan peduli melanggar sistem republik demi kepentingan jahat mereka, demi menyelamatkan kepentingan penjajahan kapitalisme yang terancam!

sistem republik yang menjadikan pembuatan hukum (legislasi) menjadi milik manusia, lalu sekelompok manusia punya hak eksklusif menghalalkan dan mengharamkan, meski bertentangan dengan aturan dari Rabb-nya manusia, maka itu adalah sistem kufur yang dipaksakan oleh orang kafir terhadap kaum Muslim, menggantikan Islam sejak al-Khilafah runtuh.

ulama seharusnya tidak hanya menolak kenaikan harga-harga energi tetapi juga menolak sistem republik.
Bukan hanya tolak kenaikan harga-harga energi, tetapi tujuannya jelas campakan sistem republik dan ganti dengan syariah dalam bingkai khilafah!
sistem republik adalah sistem kufur yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, lantaran sistem republik melegitismasi manusia untuk membuat hukum, maka siapapun penguasa dari sistem kufur tersebut setidaknya terkategori zalim.
Penguasa yang mengurus pemerintahan saat ini tidak berdasarkan Islam, oleh karena itu pemerintah saat ini zalim!
Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 45 yang artinya Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Oleh karena itu ulama jangan sampai terjerumus sehingga mendukung kebijakan zalim penguasa!

Atas nama sistem republik, Pemerintah menyerahkan sebagian besar sumberdaya alam negeri ini kepada pihak asing; mempersilakan pemikiran dan budaya asing masuk merusak generasi; merujuk pada undang-undang Barat sekular lewat studi banding; membiarkan gerakan separatisme di Papua atau di Maluku yang nyata-nyata mengancam, asal pelakunya Kristen dan didukung negara asing; terus menaikkan harga BBM dan listrik yang menyengsarakan rakyat, asal menguntungkan perusahaan asing; dst.

sistem republik memang mahal. Karena itu, kekuatan modal menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan penguasa dan pengambilan keputusan. Untuk biaya Pemilu 2009 diperkirakan 48 trilyun, pilkada DKI menghabiskan dana 124 milyar, sementara pilkada Jatim 2 putaran menghabiskan dana 800 milyar. Jangan tanya biaya kampanye, yang menelan ratusan milyar. Untuk iklan di televisi misalnya jika rata-rata biaya beriklan secara excessive di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan adalah Rp 15 milyar .
Biaya pembuatan UU nya juga mahal. DPR menganggarkan Rp 466,78 miliar untuk biaya legislasi dari Rp2,91 triliun anggaran tahun 2012. Itu berarti terjadi pembengkakan biaya dari anggaran 2005 yang hanya Rp560 juta.
Secara sistemik sistem republik dipastikan melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Akibatnya kebijakan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung. Menjadi alat untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan.
Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Konsekuensinya, praktik suap-menyuap, manipulasi dan korupsi pun menjadi kanker ganas yang menjadi penyakit bawaan dari sistem cacat ini. Dalam bahasa sehari-hari, kata yang digunakan untuk percobaan mempengaruhi tindakan seseorang melalui insentif uang disebut dengan istilah ‘suap’. Tapi dalam dunia politik sistem republik, bersikeras menggunakan istilah-istilah seperti ‘dana’, ‘melobi’ atau ‘pinjaman lunak’.
Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Inggris. Skandal politik Inggris yang terbaru membuktikan hal itu. Bendahara bersama Partai Konservatif yang memerintah tertangkap kamera sedang menawarkan akses kepada perdana menteri dan kanselir hingga lebih dari £ 250.000 dari dana sumbangan. Kemudian terungkap bagaimana para pendonor telah diundang makan malam secara pribadi dengan David Cameron dan keluarganya.

seorang Muslim yang paham, pasti akan mengatakan bahwa Islam itu berbeda dengan sistem republik. Karena sistem republik mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat sementara Islam mengajarkan kedaulatan di tangan Allah.

Para penguasa sesungguhnya dalam sistem republik adalah para pemilik modal yang memberikan para presiden kekuasaan melalui pendanaan kampanye pemilihan para calon presiden. Mereka telah mengeluarkan jutaan dan jutaan untuk menghantarkannya pada kekuasaan, dengan imbalan bahwa ia harus melaksanakan setiap kebijakan dan membuat konstitusi yang menjamin kepentingan para kapitalis (pemilik modal) itu.
Apa yang terjadi di dunia membuktikan arti sistem republik yang sebenarnya, yaitu “kelompok minoritas yang kaya dan kuat menguasai kelompok mayoritas yang lemah dan tertindas”, yakni kediktatoran para pemilik modal yang bersekutu dengan kediktatoran para penguasa yang tersebar di seluruh dunia, terutama di dunia Islam termasuk dunia Arab.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda