Selasa, 14 April 2015

Penyebab Krisis Pangan Kelaparan Massal


Pengantar
      Kaum Muslimin yang dirahmati Allah di manapun anda berada, sekitar 5 tahun terakhir ini, tahun 2007-2012 harga-harga kebutuhan pokok terus naik. kita semua tentu bisa merasakannya terutama oleh ibu-ibu yang mengatur pengeluaran rumah tangga. Gaji dan pendapatan kepala keluarga sejak tahun 2006 tidak pernah naik sampai sekarang, tapi kebutuhan pokok tidak pernah berhenti naik, rasanya gaji (daya beli) kepala keluarga yang dulu tidak cukup, sekarang tambah tidak cukup. Di televisi diberitakan bahwa menteri Pertanian AS dan Lembaga Pangan dunia (FAO) memprediksi bahwa tahun 2011 terjadi krisis besar di bidang pangan. Nah, kita mungkin bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi, apa saja faktor penyebabnya, dan apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang akan kita urai bersama.

Isu krisis pangan global

      Prof.Dr.Ir. Sriani Sujiprihati,M.S. (guru besar Institut Pertanian Bogor) menegaskan bahwa krisis pangan bisa terjadi karena beberapa faktor: ketersediaan, distribusi, dan kondisi daya beli masyarakat. Hasil survey BPS tahun 2011 Indonesia surplus beras sekitar 5 juta ton. Di dunia, beberapa negara surplus dan beberapa kekurangan, distribusinya menjadi masalah. Sumber daya tanaman, genetik, dan lahan Indonesia masih cukup luas untuk memenuhi kebutuhan pangan, masalahnya adalah distribusi dan harga. Yang memprihatinkan adalah kondisi masyarakat miskin yang tak memiliki daya beli terhadap pangan.

      Fakta lain yang harus diwaspadai adanya indikasi kebijakan impor beras transgenik. Varietas transgenik memiliki produktivitas lebih tinggi. Siapa yang menyedikan produk transgenik. Siapa yang menguasainya? Dupont, Monsanto dari Amerika. Sudah terdeteksi ada upaya untuk mengarahkan penggunaan produk transgenik mereka.

      Ir. Rezkiyana Rahmayanti (Lajnah Maslahiyah Muslimah HTI) menyatakan bahwa negara republik saat ini tidak mengambil posisi untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini tampak dari kebijakan yang pro kepada pemilik modal. Bulog melalui sistem tender kepada 24 perusahaan, 16 di antaranya perusahaan asing. Mekanisme distribusi memberikan peluang pada pemilik modal besar mendapat keuntungan, padahal seharusnya negara dalam Islam bertanggung jawab memprioritaskan kesejahteraan petani dan rakyatnya.

      Belum lagi kebijakan luar negeri yang terikat dengan aturan internasional semacam WTO. Ada kesepakatan yang harus diadopsi mengikuti mekanisme perdagangan global. Pembatasan kuota dan adanya tarif otomatis berpengaruh terhadap kebijakan ekspor dan impor. Sekalipun indonesia republik adalah negara peringkat ke-3 penghasil beras dan tidak kekurangan pangan (data FAO), tapi masih dihantui krisis pangan.

      Saat ini terjadi kondisi yang ironis di dunia, banyak kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di negara-negara dunia ketiga, sementara fenomena obesitas dan pesta kuliner menjadi tren di negara maju.

Kelaparan Massal

      Kemiskinan telah menyebabkan 1 miliar penduduk kelaparan sepanjang 2010. Tingkat kelaparan di 25 negara kini sudah pada level menakutkan, sementara untuk negara lainnya masuk level sangat menakutkan. Demikian laporan Global Hunger Index (GHI) yang dibuat Internaional Food Policy Research Institute. Laporan tahunan ini mencakup 122 negara. Ada 3 faktor yang digunakan untuk mengukur GHI yakni: proporsi masyarakat yang kekurangan pangan di suatu negara, jumlah anak-anak dengan berat badan di bawah standar dan tingkat kematian anak-anak.

      Dari 25 negara dengan tingkat kelaparan menakutkan, hanya dua yang terletak di luar Afrika dan Asia yaitu Haiti dan Yaman.
Dua puluh lima negara yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:
(1) Nepal, (2) Liberia, (3) Ethiopia, (4) Tanzania, (5) Zambia, (6) Kamboja, (7) Timor Leste, (8) Sudan, (9) Nigeria, (10) Zimbabwe, (11) Angola, (12) Burkina Faso, (13) Yaman, (14) Togo, (15) Republik Asia Tengah, (16) Guinea-Bissau, (17) Madagascar, (18) Rwanda, (19) The Comoros, (20) Djibaouti, (21) Haiti, (22) Mozambiave, (23) Sierra Leone, (24) India, (25) Bangladesh.

      Ironis, negara-negara di kawasan Afrika yang menjalin hubungan dengan Amerika melalui program Millenium Challenge Account (MCA) nyatanya makin masuk dalam tingkat kelaparan yang sangat menakutkan. Negara Burkina Faso adalah contoh nyata. Program MCA dijalankan dengan mandat Poverty Reduction Through Economic Growth.

      Saat ini, republik Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara yang menjalin hubungan dengan Amerika melalui Program MCA. Melihat kondisi krisis pangan di negeri ini, sepertinya nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan Burkina Faso.


      Meninggalnya enam bersaudara kakak beradik dalam satu keluarga akibat mengkonsumsi tiwul di Mayong Jepara Jawa Tengah, menurut Pengamat Sosial Imam Prasodjo, karena tidak adanya akses bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pangan. ”Meskipun kita sudah swasembada beras tapi rakyat miskin tidak dapat mengaksesnya maka sama saja. Kasus seperti ini mungkin saja terjadi,” tutur dia saat dihubungi Republika, Rabu (5/1). Hal ini berarti terjadi ketimpangan.

      Selain tidak adanya akses keluarga miskin untuk mendapatkan pangan seperti beras miskin (raskin), permasalahan ini kemungkinan juga disebabkan karena masalah distribusi yang tidak merata.”Kemungkinan bahan pangan tertimbun di satu tempat dan tidak terdistribusi,” tutur Imam.

      Di sisi lain, terjadinya kasus ini menandakan tidak berjalannya mekanisme sosial di masyarakat.”Seharusnya masyarakat bisa melakukan sesuatu untuk membantu mereka,” tutur Imam. Dan RT atau RW bisa memantau warganya. (republika.co.id, 5/1/2011)

Bank Dunia: Hampir Satu Miliar Orang Kelaparan, hampir 60%-nya adalah perempuan

      Ketika menghadapi kenaikan harga pangan, rumah tangga miskin akan cenderung memakan makanan yang lebih murah dan lebih tidak bernutrisi atau mengurangi biaya kesehatan dan pendidikan mereka.

      Kenaikan harga pangan berpotensi menjadi tantangan bagi stabilitas sosial. (ANTARA, 15/2/2011)


      Krisis pangan kini mengancam, kenaikan harga produk pangan yang sulit terbendung sejak dua tahun lalu dan terus berlanjut hingga kini. Gara-gara kebijakan negara maju meliberalisasi perdagangan akibatnya negara berkembang justru terperangkap.

      FAO: diramalkan harga pangan akan terus meroket sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah. misal sereal naik 26% tahun 2008, kedelai, gandum kebutuhan 619 juta ton, stok akhir di pasar dunia hanya tinggal 110 juta ton maka harga gandum meroket. Harga naik hampir 50%.

      FAO: krisis pangan dipicu karena permintaan melebihi pasokan sehingga harga-harga bahan pangan melambung. harga beberapa bahan pangan tidak akan pernah turun. Kondisi ini, jelas dapat memicu kerusuhan sosial. Warga di negara berkembang harus merogoh 50-60% pendapatan mereka untuk membeli pangan. “Secara naluri, orang tak akan diam kalau kelaparan. Mereka pasti bertindak,”

      Dampak buruk naiknya harga pangan bagi warga miskin. banyak orang menghadapi kelaparan yang kemudian bisa memicu keresahan sosial. Misal naik 70%. Alasannya jelas, panen yang jelek, karena tanah semakin kurang subur dan cuaca yang tidak karuan, meningkatnya permintaan dan bertambahnya jumlah lahan untuk tanaman bahan bakar nabati. “Harga yang lebih tinggi menyebabkan kesulitan bagi banyak orang, menjerumuskan mereka untuk pertama kalinya ke bawah garis kemiskinan.”

Siapa Biang Krisis?

      Komite Penghapusan Utang Negara-Negera Dunia Ketiga: IMF dan Bank Dunia biang utama krisis pangan. Salah satunya kebijakannya konversi produk pangan ke produk pertanian untuk energi. “Akibat persaingan penggunaan produk pertanian untuk pangan dan energi, Indonesia juga terkena impor dari krisis pangan. Padahal produksi pangan kita cukup jika hanya untuk konsumsi,”

      Contoh: Saat ini produksi biodisel (pengganti solar) di dunia pada 2007 diprediksi mencapai 11,75 miliar liter. Dari jumlah tersebut 43% berasal dari kedelai. Jadi, masuk akal jika pada awal 2008 lalu harga bahan baku tempe-tahu ini melonjak sangat tinggi.

      Adapun bioetanol (pengganti premium) yang beradar di pasar dunia pada 2007 diperkirakan sebanyak 45 miliar liter. Ternyata, 50%-nya berasal dari tebu dan 36% dari jagung. Karena itu, harga komoditi gula dan jagung di pasar dunia juga melonjak.

      Parahnya, kondisi kenaikan harga ini dimanfaatkan para spekulan yang mulai bermain di komoditas pangan. Spekulan menganggap, bermain di pasar keuangan sudah tidak menguntungkan lagi sehingga sekarang mereka beralih ke komoditas. Kondisi ini terlihat pada pasar beras yang sebelumnya berada pada daftar terbawah perdagangan saham, ternyata kini justru teratas.

      Akibat peningkatan harga produk pangan tersebut, negara-negara yang selama ini menjadi net importer bakal menanggung dampak cukup berat, yang juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, karena devisa negara tersebut terbuang untuk mengimpor produk pangan. Negara-negara yang selama ini menjadi net importer untuk produk pangan dan energi diperkirakan akan mengalami situasi lose-lose situation.

Food Trap (Jebakan ketergantungan impor pangan)

      Waspada; bisa jadi masih naik lagi. Indonesia masih mengimpor kedelai sebanyak 1,3 juta ton, beras 1,5 juta ton, jagung sekitar 600 ribu-1 juta ton dan gandum sekitar 4-5 juta ton.

      Kemampuan Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga juga masih sangat lemah. SBY malah menghilangkan bea masuk. Petani protes.

      Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menganggap, bangsa Indonesia telah masuk dalam perangkap pangan (food trap) yang diskenariokan oleh negara maju. “Negara maju telah menyiasati kita. Mereka memang ingin mematikan ekonomi kita,” tegas Siswono. (Ini berarti neo-liberalisme dan neo-imperialisme. Dua sisi mata uang kafir penjajah).

      Hal itu terlihat dari tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Daging: 600 ribu ekor dari Australia, beras impor  sebanyak 1,2 juta ton dari Thailand, kedelai 1,4 juta ton dari AS, jagung untuk pakan ternak impor mencapai 10% dari total kebutuhan sebanyak 3 juta ton. “Ketergantungan kita sekarang ini sudah sangat besar,” sesalnya.

      Siswono menilai, selama ini bangsa Indonesia didorong untuk makan roti dan mie yang semua bahan bakunya gandum yang setiap tahun harus mengimpor sebanyak 5 juta ton. “Ini untuk kepentingan siapa? Bahkan bea masuk gandum nol persen dan PPN-nya ditanggung Pemerintah republik demokrasi. Jadi, ada kepentingan luar yang menyiasati. Tapi kita tidak sadar sudah masuk dalam food trap,” tegasnya.

      Akibatnya, ketika harga pangan dunia melonjak yang terjadi di Indonesia bukan hanya ancaman krisis pangan, tetapi juga krisis daya beli sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan membeli pangan. Meski Pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan harga Rp1.600/kg (ketika itu), diperkirakan hampir 17% rakyat miskin tidak mampu membeli beras.

      Masyarakat kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Daya beli masyarakat yang sudah rendah semakin terpukul dengan pergerakan harga pangan pokok. Padahal jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Dengan 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM), dipekirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa. Yang sangat rawan pangan sebanyak 5,71 juta jiwa (menurut data BPS yang jauh di bawah standar kemiskinan internasional yaitu garis kemiskinan internasional penghasilan 2 dollar per hari per kepala).

Sebuah ironi

      Ancaman krisis pangan di negeri agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi menjadi ironis. Krisis pangan yang terjadi di wilayah Indonesia adalah buah dari kebijakan dan praktik privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington (negara sistem kufur demokrasi sekularisme kafir penjajah).

      Akibat praktik itu semua, negara dan rakyat Indonesia (negara sistem kufur sekularisme demokrasi JAJAHAN kapitalisme, neo-liberalisme, neo-imperialisme) tidak lagi punya kemerdekaan dari kedzaliman, yang seharusnya memiliki kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, penduduk negeri ini telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

      Krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktik yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF) serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO) (hukum kufur). Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya menurut Islam merupakan state obligation terhadap rakyat (hukum Allah).

      Indonesia harus keluar dari krisis pangan jika tidak, ke depan sangat fatal. Ada 100 kabupaten yang rawan pangan.

      Negara Islam/Khilafah Islamiyah menurut Islam wajib menjamin ketersediaan pangan, menjamin kelancaran distribusi dan melepaskan diri dari cengkraman kebijakan-kebijakan asing (hukum kufur kafir penjajah).

Sektor Pangan Dalam Cengkeraman Asing

      Penetrasi asing melalui perusahaan multinasional di bidang pangan semakin kuat. Perusahaan asing di Indonesia tidak saja menguasai perdagangan, tetapi meluas dari hulu ke hilir, seperti sarana produksi pertanian, meliputi benih dan obat-obatan, hingga industri pengolahan, pengepakan, perdagangan, angkutan, hingga ritel.

      Liberalisasi di sektor perdagangan dan industri, telah memberi peluang kepada asing untuk meningkatkan pasarnya di Indonesia. “Mereka masuk seperti sudah dalam satu paket. Begitu liberalisasi dibuka, semua lini mereka kuasai,” kata profesor riset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian, Husein Sawit, kemarin (24/5) di Jakarta.

      Pada awalnya mereka masuk di perdagangan, setelah itu untuk memastikan terjaminnya pasokan barang, mereka juga masuk ke produksi. Untuk meningkatkan volume produksi, mereka kuasai industri benih dan menciptakan ketergantungan.

      Itu saja belum cukup, mereka melangkah lebih lanjut masuk ke industri pengolahan melalui akuisisi perusahaan nasional. Untuk menjamin produk mereka terjual, perusahaan asing juga masuk ke ritel.

      Industri input pertanian saat ini dipasok hanya oleh sepuluh perusahaan multinasional (multinational corporation/MNC) dengan nilai penjualan mencapai Rp340 triliun. Lima perusahaan raksasa di antaranya adalah Sygenta, Monsanto, Bayer Crop, BASF AG, dan Dow Agro.

      Di pihak lain, petani bergantung pada industri olahan dan pedagang pangan. Sepuluh besar Multinational Corporation MNC menguasai penjualan pangan senilai Rp3.477 triliun. Lima di antaranya, yakni Nestle, Cargill, ADM, Unilever, dan Kraft Foods. Indonesia juga masuk dalam cengkeraman jaringan MNC, terutama Nestle yang terbesar menguasai perdagangan kakao dunia, Cargill menguasai perdagangan pakan ternak, dan Unilever menguasai pangan olahan.

      Ritel pangan dunia juga dikuasai MNC, di antaranya Wal Mart, Metro Group, Tesco, Seven & I Holdings, dan Carrefour.

      Husein mengungkapkan, banyak produk pangan yang secara lokal sudah dijual ke perusahaan asing, di antaranya Danone (Perancis), Unilever (Belanda), Nestle (Swiss), Coca Cola (AS), H.J. Heinz (AS), Campbels (AS), Numico (Belanda), dan Philip Morris (AS).

      Menteri Pertanian Suswono sebelumnya mengungkapkan bahwa politik kebijakan agroindustri di Indonesia dikendalikan oleh kelompok tertentu, yang memiliki akses dan lobi kuat tidak saja kepada pemerintah, tetapi juga legislatif. (surabayapost.co.id, 25/5/2011)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda