Selasa, 23 September 2014

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS



IKHTISAR (Executive Summary)

1.         Pada tanggal 24 September 2002, pemerintah Inggris menerbitkan dokumen yang berjudul Iraq’s Weapons of Mass Destruction. Dokumen yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang itu memuat serangkaian mitos dan kebohongan, seraya mendaur ulang kisah propaganda klasik. Poin-poin berikut ini berupaya mengemukakan beberapa mitos dan kebohongan tersebut.

2.         Inggris dan AS dengan sok bersih mengklaim bahwa mereka hanya bermaksud untuk melucuti persenjataan Irak. Namun, klaim ini bertentangan dengan ucapan seorang pembantu kebijakan luar negeri senat AS, yang mengatakan, ketakutan terbesar gedung putih adalah diizinkannya inspektur persenjataan PBB masuk (ke Irak). [Majalah TIME, edisi 13 Mei 2002].

3.         Inggris dan AS berupaya membenarkan perang yang mereka canangkan dengan argumentasi bahwa mereka hanya bermaksud menggusur rezim yang kejam dan brutal. Akan tetapi, yang sebenarnya direncanakan oleh Barat adalah mendudukkan ‘Hamid Karzai’ versi Irak, yang lebih loyal kepada mereka, bukan untuk menghilangkan penderitaan rakyat Irak. Hal itu dikatakan oleh Richard Haas pada tahun 1991, pada saat ia bekerja di National Security Council (kini ia bekerja di Departemen Luar Negeri AS), kebijakan kami adalah mengenyahkan Saddam, bukan rezimnya. [dalam Andrew Cockburn dan Patrick Coburn., ‘Out of the Ashes The Resurrection of Saddam Hussain., hal. 37]

4.         AS dan Inggris mengklaim bahwa serangan terhadap Irak dapat dibenarkan karena Irak tidak mematuhi tim inspeksi persenjataan PBB sejak tahun 1998. Akan tetapi, justru AS dan sekutunyalah yang memastikan kegagalan tim inspeksi senjata PBB tersebut. Mereka melakukan hal itu melalui tindakan provokatif dan memanfaatkan ketua UNSCOM (saat itu) Richard Butler. Butler-lah, bukannya Irak, yang atas desakan AS menarik inspektur senjata PBB keluar dari Irak pada bulan Desember 1998, seusai pertemuannya dengan Duta Besar AS, Peter Burleigh. Butler memerintahkan penarikan tim inspeksi PBB meskipun ia mengaku bahwa Irak sebenarnya melanggar hanya lima dari tiga ratus insiden. [Richard Butler., ‘Saddam Defiant’., hal. 224., dan laporan Associated Press tertanggal 17 Desember 1998]. Butler bahkan tidak melaporkan penarikan para inspektur itu ke DK PBB, suatu hal yang seharusnya ia lakukan. Ketika pemboman atas Irak dimulai, Duta Besar Rusia untuk PBB mengakui bahwa krisis tersebut adalah ‘krisis rekaan’, sedangkan perwakilan RRC di DK PBB menuding Butler telah memainkan peran ‘yang tidak terhormat’ dalam konfrontasi itu. [Guardian, 18 Desember 1998].

5.         AS dan Inggris mengklaim bahwa tim inspeksi PBB telah gagal dalam menjalankan misinya, sementara Saddam Husein terus-menerus -dalam bahasa mereka- ‘main kucing-kucingan’ (cheat and retreat). Satu hal yang tidak mereka ungkapkan dan luput dalam dokumen pemerintah Inggris adalah fakta tentang adanya penyusupan terhadap UNSCOM oleh intelijen Barat dan Israel. Fakta ini diungkap oleh mantan ketua UNSCOM, Rolf Ekeus, pada bulan Juli 2002. Ia mengaku telah ditipu semasa memimpin UNSCOM. Setelah Ekeus mundur, Scott Ritter, inspektur senjata senior AS, mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan seseorang yang dijuluki ‘Moe Dobbs’. Moe Dobbs adalah staf ‘CIA Special Activites (Operasi Khusus CIA)’ dan spesialis covert operations yang, dengan menggunakan teknologi CIA, menyambungsiarkan informasi intelijen langsung ke Dewan Keamanan National AS di Fort Meade, untuk diterjemahkan dan diuraikan isi sandinya. Dalam tulisannya, Ritter juga mengungkap pertemuannya dengan intelijen Israel dan bagaimana mereka membekalinya dengan pencari frekuensi dan alat perekam kode komunikasi dari Irak [Scott Ritter., ‘Endgame’., hal. 135., dan Dilip Hero., ‘Neighbours Not Friends’., hal. 103-104] Pertanyaannya adalah, sudikah suatu negara mengizinkan para inspektur senjata, yang mengaku tim inspeksi PBB, padahal bekerja untuk agen intelijen asing, masuk secara leluasa ke negerinya sendiri?

Covert operations, menurut definisi US Department of Defense (DOD), Interpol (I), dan Inter-American Defense Board (IADB), adalah operasi yang sangat terencana dan dieksekusi dengan menyembunyikan identitas atau mengizinkan penyangkalan yang masuk akal oleh pihak sponsor. Covert operations berbeda dengan clandestine operations, meskipun sama-sama sering diartikan sebagai operasi rahasia. Covert operations lebih menekankan masalah ketersembunyian identitas sponsor dan bukan operasinya itu sendiri (Sumber: Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, JCS Pub 1, 1987, dalam Propaganda and Psychological Warfare Studies, Glossary – Department of Defense – Military and Associated Terms).

6.         Inggris dan AS kerap kali berargumentasi bahwa kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal dan hasrat Irak membuat senjata nuklir menunjukkan semacam itikad buruk yang harus direspon. Akan tetapi setiap negara atau bangsa yang licik seperti AS dan Inggris sebenarnya telah mengembangkan pula senjata tersebut, baik untuk kepentingan pertahanan maupun demi tujuan kebijakan luar negeri mereka di masa yang akan datang. Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, Barat secara sistematis telah menggunakan senjata pemusnah massal mereka untuk mencapai tujuannya. Satu hal yang tidak diungkapkan oleh AS maupun Inggris adalah fakta bahwa Irak berada di posisi yang sulit, yakni menghadapi musuh potensial seperti Israel, serta terancam oleh kehadiran –dalam jumlah besar– pasukan Barat di Teluk yang beroperasi di zona larangan terbang. Israel sendiri memiliki senjata nuklir dan mengembangkan fasilitas produksi gas mustard dan gas syaraf di daerah Sinai sejak tahun 1982. Anthony Cordesman dan Ahmed Hashim, analis militer AS, dengan lugas menyatakan, ‘Mengasumsikan bahwa upaya tersebut –yaitu mengembangkan senjata pemusnah massal– dapat dikaitkan dengan kelangsungan Saddam Hussein dan elit (partai) Ba’ath adalah hal yang berbahaya. Mayoritas calon pemimpin Irak memiliki rasa takut dan ambisi yang sama setidaknya dalam waktu dekat ini. Tidak akan ada pemimpin Irak yang mampu mengabaikan upaya Iran atau Israel atau tantangan potensial dari AS dan sekutunya di bagian selatan Teluk’ [Cordesman dan Hashim., ‘Iraq Sanctions and Beyond’., hal. 336]


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda