Sistem Pemerintahan Islam Bukan Federasi - Perbedaan Sistem Pemerintahan Islam dengan Sistem Pemerintahan Federasi
D. Pemerintahan Islam Bukan Federasi
Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang mecakup seluruh negeri seperti Marakis di bagian barat dan Khurasan di bagian timur. Seperti halnya yang dinamakan dengan mudiriyatul fuyum ketika ibu kota Islam berada di Kairo. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pendapatan, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka negara Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajak syar’i-nya cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.
Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini. Baik dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya hampir ada yang menyerupai dengan praktek dalam sistem yang lain.
Di samping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan sentralisasi, di mana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentolelir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadli di setiap wilayahnya. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (hakim). Di samping negara yang akan mengurusi secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.
Pendek kata, sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah. Dan ijma' sahabat telah sepakat terhadap kesatuan khilafah dan kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain kepada satu khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumhur fuqaha'. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai'at, padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai'at kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai'at. Sebab secara syar'i, bai'at telah ditetapkan untuk orang yang pertama kali dibai'at dengan bai'at yang sah.
Sistem Pemerintahan Islam - Nidzam Hukm Islam - Hizb ut-Tahrir
Hak Beribadah non-Muslim dalam Negara Khilafah
...islaman bukanlah syarat mutlak diterimanya seseorang sebagai warga Negara Khilafah. Seseorang bisa menjadi rakyat Negara Khilafah menetap di wilayah Khilafah, serta loyal pada negara dan sistemnya. Seorang Muslim yang tinggal di luar wilayah Islam tidak dianggap sebagai warga negara Khilafah. Sebaliknya, orang non-Muslim yang tinggal di wilayah ...
...besar dalam Islam. Islam memberikan dorongan ruhiah yang besar untuk bertani atau berladang atau lebih umum menanam bebijian atau pepohonan. Rasulullah saw. pun bersabda: Tidaklah seorang Muslim menanam sebatang pohon (berkebun) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan bag...
...Pemerintahan Presiden Barack Obama sedang mempersiapkan kemungkinan tentang revolusi Arab mengarah pada berdirinya pemerintahan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara.” Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya secara massif yang dapat meningkatkan islamophobia di kalangan masyarakat Islam sendiri. Ketakutan Barat terhadap Islampolitik dari hari ke...
...Islam) di Libya.” Sehubungan dengan pemerintahan Libya mendatang, ia menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia “La Stampa” bahwa “Kami telah melakukan pemantauan sangat berhati-hati sekali” di Libya. Pada awal pembicaraan, Ketua Dewan Transisi di Benghazi menjelaskan pada saya bahwa mereka selalu dihubungkan dengan setiap usah...
from Hizbut Tahrir Indonesia - Apr 9, 2011 (2 days ago)
Pemerintahan Sheikh Hasina Berbohong Tentang Isi “Politik Nasional untuk Wanita 2011″
...Keterangan Pers Pemerintahan Sheikh Hasina Berbohong Tentang Isi “Politik Nasional untuk Wanita 2011″ Kementerian urusan agama kemarin pada Jumat 01/04/2011, dengan dibiayai uang rakyat mendistribusikan leaflet yang mengandung kebohongan seputar kebijakan pemerintahan Hasina terhadap wanita dan aktifitas-aktifitas yang menentang Islam. Hizbut...
Untuk Menjajah Libya, Amerika Gunakan Cara Seperti di Afghanistan
...mencegah kelompok Islam memegang kendali pemerintahan. Sementara pengiriman aparat intelijennya ke Libya, tidak lain adalah bukti bahwa aparat ini akan melakukan operasi untuk berburu mereka yang akan dijadikan bonekanya. Sekalipun tidak demikian, niscaya Dewan Pemerintahan Transisi yang terdiri dari para pemberontak akan berkerja sama secara te...
HTI dan DPD RI: Tolak Kenaikan Harga atau Pembatasan Subsidi BBM
...samping tidak islami, sistem yang berlaku sekarang ini memberikan peluang yang besar bagi asing untuk menguasai negeri ini. “Jadi orang juga, sistem juga. Salah satunya di UU. Saya sudah mengkaji UU Migas, UU Penanaman Modal, dan lainnya. Ternyata semua UU tersebut mempersilakan asing untuk menguasai dan menjajah kita!” ujarnya. Rahmat pun meneg...
Sistem Pemerintahan Islam Bukan Federasi - Perbedaan Sistem Pemerintahan Islam dengan Sistem Pemerintahan Federasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar