Sistem Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran / Imperium
C. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran
Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam --sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan-- tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Di mana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.
Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Di mana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat --apapun madzhabnya-- yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan ekploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Di mana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam. Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya. Di mana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangannya sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.
....
Sistem Pemerintahan Islam - Nidzam Hukm Islam - Hizb ut-Tahrir
Puluhan Ulama Siap Gabung Hizbut Tahrir Pandeglang
...jelas menyerang Islam, serta mengungkap agenda pemerintah mengenai rencana pembatasan subsidi BBM yang sejatinya adalah menaikkan harga BBM. “Tahun 2006 terjadi kenaikan BBM yang berdampak naiknya jumlah warga miskin 16 persen. Nah, jika pembatasan BBM juga dilakukan dalam waktu dekat ini, maka bukan tidak mungkin kenaikan warga miskin juga akan...
Jalan ke Depan Bagi Kaum Muslim Bukanlah Berpartisipasi dalam Pemilu dan Sistem Politik Sekuler
...untuk menyerang Islam dan kaum Muslim. Kedua kubu itu mendukung dan menempuh politik dalam dan luar negeri yang menentang Islam dan kaum Muslim. Dan hari ini kita menyaksikan dalam kampanye pemilu, keduanya berupaya mengeksploitasi kaum Muslim untuk mengembalikan atau menjaga kekuasaan agar tetap ditangannya, maka keduanya menampakkan diri seola...
from Hizbut Tahrir Indonesia - Apr 1, 2011 3:23 PM
RUU Perkawinan Sipil Yang Baru: Berri Mengorbankan Hukum-hukum Syara’ di atas Penjagalan Sektarianisme Politik
...menghancurkan Daulah Islamiyah yang dahulu memelihara berbagai urusan masyarakat dengan syariah islam. Barat pun berhasil menduduki negeri-negeri kaum muslim. Ketika itu barat menjauhkan hukum-hukum syara’ daripemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri dan sebagian besar hukum-hukum peradilan. Tidak ada yang disisakan dari hukum sya...
HTI dan DPD RI: Tolak Kenaikan Harga atau Pembatasan Subsidi BBM
...samping tidak islami, sistem yang berlaku sekarang ini memberikan peluang yang besar bagi asing untuk menguasai negeri ini. “Jadi orang juga, sistem juga. Salah satunya di UU. Saya sudah mengkaji UU Migas, UU Penanaman Modal, dan lainnya. Ternyata semua UU tersebut mempersilakan asing untuk menguasai dan menjajah kita!” ujarnya. Rahmat pun meneg...
...seluruh negeri Islam lainnya. Masyarakat marah dan turun ke jalan-jalan untuk menuntut perubahan dengan mengganti rezim yang berkuasa, mereka menginginkan perubahan yang lebih baik. Meskipun mereka berhadapan dengan moncong senjata para pendukung penguasa, mereka tetap bergerak menuntut diturunkannya rezim Mubarak, Ben Ali, Qaddafi, Ali Abdulla...
...Untuk itu pemerintahan akan mengambil keputusan terkait masalah ini pekan depan melalui konsolidasi prinsip-prinsip sekularisme. Di Prancis, kata Guéant, hukum didirikan atas prinsip sekularisme dan pemisahan agama dari negara sejak 1905. “Di masa itu, ada sejumlah kecil Muslim di Prancis. Hari ini, diperkirakan jumlahnya sekitar lima atau ...
from Hizbut Tahrir Indonesia - Apr 6, 2011 (2 days ago)
DPR= Dewan Pengkhianat Rakyat?
...Al Islam 551] Salah satu isu hangat belakangan ini adalah rencana DPR membangun gedung baru. Awalnya, DPR beralasan karena gedung DPR yang ada saat ini mengalami ‘kemiringan’ beberapa derajat. Berikutnya DPR beralasan karena gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai; ruangan masing-masing anggota DPR sudah terasa sempit, apalagi ada penambaha...
...gerakan Islam pada masa itu, seperti Profesor Richard Mitchell - ilmuwan terkemuka Barat pakar tentang Ikhwanul Muslimin - secara luas percaya bahwa era Islam sebagai kekuatan politik secara efektif berakhir pada tahun 1960-an, pertama terlihat dengan dihapuskannya Kekhalifahan di tahun 1924 oleh Mustafa Kemal dari Turki, dan kemudian munculnya...
Sistem Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran / Imperium
Tidak ada komentar:
Posting Komentar