Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Minggu, 04 Juni 2017

Kelemahan Negara Sistem Republik



Sistem republik adalah mesin politik yang digunakan oleh kaum kapitalis. Ia dijadikan instrumen untuk memastikan berjalannya sebuah sistem yang dikenal dengan Negara Budak. Segelintir elit memastikan seluruh mayoritas sebagai budak. Karena itu kita harus mengetahui apa itu kapitalisme,

Tak bisa dipungkiri para politisi dalam sistem republik lebih mengedepankan politik kepentingan dibandingkan politik pelayanan. Para politisi hanya gelisah pada saat Parpolnya atau kader Parpolnya dicopot dari jabatan menteri atau pejabat tinggi negara. Sayangnya ketika harga sembako meroket, kian merebaknya pornografi dan pornoaksi, tingginya biaya pendidikan dan sejuta problematika sosial lainnya, hampir semua politisi yang berpaham demokrasi memalingkan wajah alias masa bodoh. Agenda kunjungan para politisi ke konstituen atau rakyat mungkin hanya sekadar menjadi rutinitas seremonial.
Kasus-kasus korupsi yang bersentuhan dengan pejabat tinggi negara tampaknya hanya sekadar dijadikan komoditas politik bagi pihak oposisi namun proses hukumnya hanya jalan di tempat atau berakhir dengan ketidakpastian.

dalam sistem republik, negara justru menjadi instrumen penjajahan untuk memeras rakyat. Seluruh sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai para pemilik modal. Peranan negara dipreteli. "Subsidi" dihapus dan rakyat ditindas dengan pajak. Dalam situasi kehidupan yang begitu berat lantaran eksploitasi oleh kaum kapitalis terjadinya kezaliman negara dan orang per orang semakin merajalela.

sistem republik melahirkan banyak kebijakan liberal yang justru menambah beban masyarakat. Contoh gamblang: kebijakan pemerintah menaikan harga BBM yang memberatkan rakyat dan menguntungkan investor asing. Contoh lain: kebijakan privatisasi BUMN, yang juga mengorbankan rakyat dan menguntungkan asing. Muncul pertanyaan, mengapa penguasa lebih memilih untuk memuaskan kepentingan pengusaha/korporasi, bahkan pengusaha/korporasi asing, daripada rakyat? Hubungan erat sistem republik dengan negara korporasi adalah jawabannya.
Sudah diketahui oleh umum, partisipasi dalam sistem republik membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem republik. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu. Paling tidak, untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya; bisa juga demi mendapatkan proyek dari pemerintah. Akibatnya, penguasa didikte oleh pengusaha.
Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hartanya rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya: sistem republik.

Dampak paling buruk dari penerapan sistem republik tentu saja adalah tersingkirnya aturan-aturan Allah (syariah Islam) dari kehidupan masyarakat. Selama lebih dari setengah abad, negeri yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim ini menerapkan sistem republik. Selama itu pula syariah Islam selalu dicampakkan.
belum saatnyakah kita mencampakkan sistem republik yang terbukti buruk dan menjadi sumber keburukan? Belum saatnyakah kita segera beralih pada aturan-aturan Allah, yakni syariah Islam, dan menerapkannya secara total dalam seluruh aspek kehidupan? Belum tibakah saatnya kita bertobat?

pemimpin eksekutif pemerintahan tidak bisa berbuat banyak untuk rakyat; bahkan sering membuat rakyat menderita. Mengapa? Sebabnya acapkali seragam: tiga tahun pertama sibuk mengembalikan utang atas modal kampanye; dua tahun terakhir sibuk mempersiapkan Pemilu; selama 5 tahun pemerintahannya harus membuat kebijakan-kebijakan “pro pasar” (baca: pro pemilik modal) karena keberhasilannya terpilih tak lepas dari peran serta mereka. Inilah realitas dalam kehidupan sistem republik.

Secara historis, kemunculan sistem republik pada akhir abad ke-18 sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari tiga pemikiran lainnya: sekularisme, liberalisme, dan Kapitalisme. Keempatnya muncul sebagai satu paket
dengan melihat fakta bahwa “rakyat yang paling kuat” adalah kaum borjuis (kaum kapitalis, para pemilik modal) maka otomatis rakyat berada dalam kekuasaan kaum borjuis. Kedaulatan rakyat berarti kedaulatan pemilik modal (korporatokrasi).
Di mana-mana negara sistem republik selalu didominasi para pemodal.
Di India saat ini juga sangat kelihatan bahwa para pengusaha sangat menentukan perpolitikan negeri itu.
Indonesia dulu hanya menyerahkan perkebunannya pada satu korporasi, VOC (yang juga sebesar negara). Sekarang negeri ini telah menyerahkan pertambangan dan perminyakannya pada beberapa VOC baru. Rakyat pun harus membeli berbagai kebutuhannya pada mereka dengan harga tinggi.

Implikasi logis dari sistem republik adalah jauhnya kaum Muslim dari aturan-aturan Islam, terutama dalam masalah publik (kemasyarakatan). Hal ini disebabkan karena sistem republik telah menetapkan garis tegas, bahwa agama tidak boleh terlibat untuk mengatur masalah publik. Jadilah kaum Muslim sekarang hanya terikat dengan aturan Allah (itu pun kalau dia mau) dalam masalah-masalah individu, ritual dan moral; sementara dalam masalah publik banyak yang maunya asas manfaat sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Atas nama untuk kepentingan rakyat, sejak tahun 60-an Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah mengeluarkan PP No.20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa yang disebut dengan ‘Orde Reformasi’, privatisasi dan liberalisasi atas sektor-sektor milik publik semakin tak terkendali. Minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing.

Faktanya adalah bahwa di Amerika dan di manapun, Sistem republik tidak pernah menepati janjinya. Kuatnya pengaruh uang adalah kecacatan Sistem republik, suatu sistem pemerintahan yang memihak golongan kaya dan istemewa saja.
Di pemilu 2004, capres saat itu GW Bush menerima donasi 292 juta dollar, sedangkan lawannya John Kerry dari partai democrat menerima 253,9 juta dollar. Kandidat independen, Ralph Nader menerima 4,5 juta dolar. Total biaya pemilihan Presiden dan kursi perwakilan rakyat di Congress berkisar sebesar 3,9 milyar dollar.
Inilah cacat yang mendasar dari sistem republik, di mana ia menghasilkan hukum dan kebijakan buatan manusia yang akan menguntungkan pihak-pihak yang bisa memenangkan pengaruh, dengan tumbal rakyat biasa.

Justru lewat proses sistem republik, DPR mengeluarkan UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama penguasa asing. UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, semuanya berpihak pada asing. Dan itu secara resmi dan legal disahkan oleh partai-partai politik di DPR.
Memang sistem republik secara natural akan membentuk negara korporasi. Pilar negara korporasi ini adalah elit politik dan kelompok bisnis. Kelompok bisnis mem-backup politisi dengan dana, maklum saja biaya politik sistem republik memang mahal. Setelah terpilih sang politisi "terpaksa" balas budi, membuat kebijakan untuk kepentingan kelompok bisnis. Lagi-lagi kepentingan rakyat disingkirkan.

Melalui jalan sistem republik inilah, asing mendapatkan jaminan operasi di Indonesia karena sepak terjang mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia mendapatkan legalitas melalui perundang-undangan. Makanya asing sangat berkepentingan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Mereka membantu merancangkan draft perundang-undangan kepada pemerintah dan "wakil rakyat" seraya mengucurkan dana —yang bagi kalangan Indonesia dianggap besar. Hasilnya, produk sistem republik itu menjadi landasan hukum bagi usaha mereka merampok penduduk Indonesia.

Ketika sistem republik mengklaim Vox populi, vox Dei (Suara rakyat, suara tuhan), klaim itu nyata bathil dan bohong. Demikian pula bahwa sistem republik katanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, ternyata juga bathil dan bohong. Yang berkuasa adalah para cukong. Ketika sistem republik mengklaim kedaulatan di tangan rakyat, nyatanya rakyat tidak berdaulat. Yang berdaulat ternyata pemilik modal dan asing.

sistem republik dengan kapitalismenya dalam hal ekonomi terbukti gagal mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya jurang kesenjangan dalam hal kekayaan justru makin menganga lebar. Kekayaan lebih dikuasai oleh segelintir kecil orang.

akar masalah dari kerusakan yang ada di Indonesia bahkan di dunia khususnya negeri-negeri Muslim adalah sistem yang rusak dan bertentangan dengan sistem dari Allah yaitu sistem republik/ demokrasi.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda