Kamis, 10 Oktober 2013

Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini

Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini




2. Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan atau Afghanistan (Taliban)?

Tidak, negeri-negeri Muslim sekarang punya sebagian aspek hukum Islam yang diterapkan; yang paling umum adalah sebagian hukum keluarga, tapi tidak ada negara yang membuat hukum dan kebijakannya berdasarkan nash Islam semata.

Di Pakistan, hukum Islam dirujuk dalam rangka memecahkan perkara keluarga, terdapat pula debat mengenai hukum hudud untuk menunjukkan kepedulian simbolik terhadap perasaan Islami di masyarakat. Ini adalah taktik para pemerintah yang korup dan tidak sah menurut hukum Allah. Demikian pula para tuan Barat mereka dan media massanya berusaha menampilkan bahwa pemerintahan Islam tidak bisa dipakai dan tidak mampu mengatur masyarakat. (Lebih rinci lihat "The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change" Hizb ut-Tahrir)

Mungkin Saudi Arabia memang memberi donasi jutaan kitab al-Qur'an al-Karim, buku-buku Islam, dan banyak uang untuk membangun Masjid-Masjid dll. di seantero dunia, namun Saudi memerintah dengan suatu campuran hukum-hukum, beberapa di antaranya Islami dan beberapa yang lainnya buatan manusia. Namun, untuk menjaga citra Islaminya, dia tidak menyebut itu hukum-hukum. Saudi menggunakan istilah tertentu untuk membedakan antara hukum Islam dengan yang buatan manusia. Di buku berbahasa Arab konstitusi Arab Saudi si penulis menyebutkan, "Kata 'hukum (anoon)' dan 'Legislasi (Tashree)' hanya digunakan di Saudi untuk menyebut aturan-aturan yang diambil dari Syari'ah Islam ... Sementara untuk yang buatan manusia semacam 'sistem (Anthimah)' atau 'instruksi (Ta'leemaat)' atau 'keputusan (Awamir)' ..." ("The Constitutional Laws of The Arab Countries," chapter "The Constitution of The Kingdom of Saudi Arabia.") Selain itu, Arab Saudi adalah sebuah monarki keturunan yang menggunakan perkara religi sebagai alat untuk mengendalikan pihak oposisi sehingga agenda para kapitalis dan pro-Barat tetap lancar.

Taliban juga menerapkan beberapa aspek dari Islam. Taliban ketika mereka memerintah atas Afganistan menyatakan tidak akan merujuk sistem Khilafah - yang merupakan sistem pemerintahan Islam satu-satunya, tapi sebuah Keemiran - yaitu sebuah entitas politik yang menerapkan satu set hukum di wilayahnya, tanpa kebijakan luar negeri. Sistem pemerintahan Islam menerapkan semua aturan Islam, dalam ekonomi, sosial, dan pemerintahan juga menjalankan kebijakan luar negeri. Khilafah bukanlah negara pasif dalam isolasi.

Konstitusi Iran punya banyak pasal yang sesuai dengan Islam tapi banyak yang bertentangan. Artikel 6 konstitusi Iran berbunyi: "Republik Islam Iran, urusan negara harus diatur atas dasar pendapat publik yang ditunjukkan dengan cara pemilu, termasuk pemilihan Presiden, para wakil di Badan Konsultatif Islam, dan para anggota dewan, atau melalui referendum dalam perkara yang dijelaskan di artikel lain konstitusi ini." Sistem pemerintahan Islam - Khilafah didasarkan semata atas teks Islam. Ini tidak terjadi di Iran karena dia berkata dalam konstitusinya "menjalankan pengurusan negara berdasarkan pendapat massa melalui pemilu." Dalam Islam, menjalankan pengurusan negara adalah berdasarkan Syari'ah bukan opini rakyat.

3. Apakah Turki hari ini bukan Khilafah?

Turki hari ini diperintah oleh pihak yang katanya sebuah partai Islam. Ia nampak sebagai presiden Islami dan perdana menteri Islami. Karena hal ini, model pemerintahan Turki mendapat popularitas sekaligus citra negatif. Model pemerintahan ini banyak dipuji para politisi dan sekularis Barat yang percaya bahwa penggabungan aturan Islam dengan sekularisme adalah agenda penting untuk diusahakan di seantero tanah Muslim.

Yang menarik, di dunia Muslim model bagi Turki satu-satunya yang dikenal (sah) adalah Khilafah yang pernah mengubah bangsa Ottoman - sekelompok petarung menjadi superpower dunia. Dalam menganalisis klaim bahwa Partai AKP mewakili model pemerintahan Islam perlu diteliti kebijakan utamanya yaitu tampak bahwa Islam tidak memainkan peran dalam kebijakan AKP selain menjadi umpan retorika bagi massa belaka. Kebijakan ekonomi dan luar negeri masih jadi simbol utama AKP, dan semuanya berjalan dengan faktor-faktor selain Islam.

Dalam rangka mendulang dukungan bagi AKP, Erdogan membuat kebijakan ekonomi untuk mengalirkan uang ke Turki yang hanya memperkaya elit bisnis. Islam melarang hal ini dan akan berpaling dari sistem gaya Barat yang khusus memperkaya kaum elit kepada sistem pendistribusian kekayaan syariah. Demikian pula, Islam bisa dikatakan tidak memainkan peran dalam kebijakan luar negeri Turki. Contoh paling gamblang adalah Erdogan melanjutkan hubungan dengan Israel yang sesungguhnya jelas dilarang Islam. AKP tidak menggunakan Islam sedikitpun dalam kebijakan luar negerinya. Bukannya menggalang para pemegang kekuatan di dunia Muslim untuk melawan Israel (sebagaimana dilakukan Salahudin al-Ayoubi) atau bahkan mengakhiri pendudukan Al Quds sendiri - yang mampu dilakukan Turki, Erdogan malah membuat satu set kebijakan dangkal sempit dan mencampurnya dengan pernyataan-pernyataan Islami.

Turki tidak mewakili model pemerintahan Islam, realitasnya Turki adalah negara sekular dan kebangsaan sebagaimana negara-negara Barat. (Lebih lanjut lihat "Deciphering the 'Turkish model' of government," New Civilisation)

Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda