Adakah sebuah Negara Islam di dunia hari ini
2. Adakah sebuah
Negara Islam di dunia hari ini, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan atau
Afghanistan (Taliban)?
Tidak, negeri-negeri Muslim sekarang punya sebagian aspek hukum Islam
yang diterapkan; yang paling umum adalah sebagian hukum keluarga, tapi tidak
ada negara yang membuat hukum dan kebijakannya berdasarkan nash Islam semata.
Di Pakistan, hukum Islam dirujuk dalam rangka memecahkan perkara
keluarga, terdapat pula debat mengenai hukum hudud untuk menunjukkan kepedulian
simbolik terhadap perasaan Islami di masyarakat. Ini adalah taktik para
pemerintah yang korup dan tidak sah menurut hukum Allah. Demikian pula para
tuan Barat mereka dan media massanya berusaha menampilkan bahwa pemerintahan
Islam tidak bisa dipakai dan tidak mampu mengatur masyarakat. (Lebih rinci
lihat "The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change" Hizb ut-Tahrir)
Mungkin Saudi Arabia memang memberi donasi jutaan kitab al-Qur'an
al-Karim, buku-buku Islam, dan banyak uang untuk membangun Masjid-Masjid dll.
di seantero dunia, namun Saudi memerintah dengan suatu campuran hukum-hukum,
beberapa di antaranya Islami dan beberapa yang lainnya buatan manusia. Namun,
untuk menjaga citra Islaminya, dia tidak menyebut itu hukum-hukum. Saudi
menggunakan istilah tertentu untuk membedakan antara hukum Islam dengan yang
buatan manusia. Di buku berbahasa Arab konstitusi Arab Saudi si penulis
menyebutkan, "Kata 'hukum (anoon)' dan 'Legislasi (Tashree)' hanya
digunakan di Saudi untuk menyebut aturan-aturan yang diambil dari Syari'ah
Islam ... Sementara untuk yang buatan manusia semacam 'sistem (Anthimah)' atau
'instruksi (Ta'leemaat)' atau 'keputusan (Awamir)' ..." ("The
Constitutional Laws of The Arab Countries," chapter "The Constitution
of The Kingdom of Saudi Arabia.") Selain itu, Arab Saudi adalah sebuah
monarki keturunan yang menggunakan perkara religi sebagai alat untuk mengendalikan
pihak oposisi sehingga agenda para kapitalis dan pro-Barat tetap lancar.
Taliban juga menerapkan beberapa aspek dari Islam. Taliban ketika
mereka memerintah atas Afganistan menyatakan tidak akan merujuk sistem Khilafah
- yang merupakan sistem pemerintahan Islam satu-satunya, tapi sebuah Keemiran -
yaitu sebuah entitas politik yang menerapkan satu set hukum di wilayahnya,
tanpa kebijakan luar negeri. Sistem pemerintahan Islam menerapkan semua aturan
Islam, dalam ekonomi, sosial, dan pemerintahan juga menjalankan kebijakan luar
negeri. Khilafah bukanlah negara pasif dalam isolasi.
Konstitusi Iran punya banyak pasal yang sesuai dengan Islam tapi banyak
yang bertentangan. Artikel 6 konstitusi Iran berbunyi: "Republik Islam
Iran, urusan negara harus diatur atas dasar pendapat publik yang ditunjukkan
dengan cara pemilu, termasuk pemilihan Presiden, para wakil di Badan
Konsultatif Islam, dan para anggota dewan, atau melalui referendum dalam
perkara yang dijelaskan di artikel lain konstitusi ini." Sistem pemerintahan
Islam - Khilafah didasarkan semata atas teks Islam. Ini tidak terjadi di Iran
karena dia berkata dalam konstitusinya "menjalankan pengurusan negara
berdasarkan pendapat massa melalui pemilu." Dalam Islam, menjalankan
pengurusan negara adalah berdasarkan Syari'ah bukan opini rakyat.
3. Apakah Turki
hari ini bukan Khilafah?
Turki hari ini diperintah oleh pihak yang katanya sebuah partai Islam.
Ia nampak sebagai presiden Islami dan perdana menteri Islami. Karena hal ini,
model pemerintahan Turki mendapat popularitas sekaligus citra negatif. Model
pemerintahan ini banyak dipuji para politisi dan sekularis Barat yang percaya
bahwa penggabungan aturan Islam dengan sekularisme adalah agenda penting untuk
diusahakan di seantero tanah Muslim.
Yang menarik, di dunia Muslim model bagi Turki satu-satunya yang
dikenal (sah) adalah Khilafah yang pernah mengubah bangsa Ottoman - sekelompok
petarung menjadi superpower dunia. Dalam menganalisis klaim bahwa Partai AKP
mewakili model pemerintahan Islam perlu diteliti kebijakan utamanya yaitu
tampak bahwa Islam tidak memainkan peran dalam kebijakan AKP selain menjadi
umpan retorika bagi massa belaka. Kebijakan ekonomi dan luar negeri masih jadi
simbol utama AKP, dan semuanya berjalan dengan faktor-faktor selain Islam.
Dalam rangka mendulang dukungan bagi AKP, Erdogan membuat kebijakan
ekonomi untuk mengalirkan uang ke Turki yang hanya memperkaya elit bisnis.
Islam melarang hal ini dan akan berpaling dari sistem gaya Barat yang khusus
memperkaya kaum elit kepada sistem pendistribusian kekayaan syariah. Demikian
pula, Islam bisa dikatakan tidak memainkan peran dalam kebijakan luar negeri
Turki. Contoh paling gamblang adalah Erdogan melanjutkan hubungan dengan Israel
yang sesungguhnya jelas dilarang Islam. AKP tidak menggunakan Islam sedikitpun
dalam kebijakan luar negerinya. Bukannya menggalang para pemegang kekuatan di
dunia Muslim untuk melawan Israel (sebagaimana dilakukan Salahudin al-Ayoubi)
atau bahkan mengakhiri pendudukan Al Quds sendiri - yang mampu dilakukan Turki,
Erdogan malah membuat satu set kebijakan dangkal sempit dan mencampurnya dengan
pernyataan-pernyataan Islami.
Turki tidak mewakili model pemerintahan Islam, realitasnya Turki adalah
negara sekular dan kebangsaan sebagaimana negara-negara Barat. (Lebih lanjut
lihat "Deciphering the 'Turkish model' of government," New
Civilisation)
Adakah sebuah
Negara Islam di dunia hari ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar