Kamis, 16 Oktober 2014

Konflik Antar Negara Imperialis



17.     Oleh karena itu, AS sang imperialis itu mengulangi kepentingan strategis saudara mereka, yakni Inggris, di abad ke-19, karena seperti halnya Inggris, AS pun berusaha keras mempertahankan kepemimpinan mereka di dunia dan kontrol atas wilayah Timur Tengah merupakan titik sentral yang amat vital untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak pemerintah Inggris menyadari bahwasanya kontrol atas minyak merupakan ‘nilai yang vital bagi setiap kekuatan yang ingin memiliki pengaruh atau dominasi atas dunia’ [‘Introductory Paper on the Middle East’, FRUS, 1947, Vol. V, hal. 569], Menteri Luar Negeri Inggris, Selwyn Lloyd pada tahun 1956 menulis, ‘Kita harus mempertahankan kontrol atas minyak ini apapun risikonya’ [Pesan dari Menteri Luar Negeri Inggris Lloyd untuk Menteri Luar Negeri AS Dulles, 23 Januari 1956, FRUS, 1955-1957, Vol. XIII, hal. 323]. AS tidak terlalu jauh tertinggal dalam menyadari pentingnya hal ini –pada tahun 1953 Dewan Keamanan Nasional mengatakan, ‘Kebijakan Amerika Serikat adalah mempertahankan sumber minyak di Timur Tengah agar tetap berada di tangan Amerika [Mohammad Haekal., ‘Cutting the Lions Tail; Suez Through Egyptian Eyes’., 1986, hal. 38] dan pada tahun 1945 Departemen Luar Negeri AS menyatakan, ‘Sumber-sumber (minyak) itu menjadi sumber kekuatan strategis yang sangat menakjubkan, dan merupakan salah satu materi paling bernilai dalam sejarah dunia… barangkali nilai ekonomis tertinggi di dunia dalam bidang investasi luar negeri’ [Sejarah Departemen Luar Negeri AS, 1945, Vol. 8, hal. 45]. Karena itulah, AS mencoba mempertahankan kepemimpinannya di dunia dengan cara mengamankan kontrol atas kekayaan minyak wilayah Teluk, dengan maksud ‘mencegah munculnya musuh dalam wujud hegemoni atau koalisi regional [Conetta dan Knight, ‘Military Strategy Under Review, Foreign Policy in Focus’, Vol. IV No. 3, Januari 1999], sebagaimana digambarkan dalam Quadrennial Defence Review yang diserahkan oleh mantan Menteri Pertahanan, William Cohen, kepada Kongres AS pada bulan Mei 1997. Paul Wolfowitz juga merefleksikan ambisi AS mendominasi dunia dalam dokumen rencana yang mengatakan bahwa AS harus ‘mempertahankan mekanisme untuk bahkan menghambat ambisi pesaing potensial untuk mendapat peran regional atau global yang lebih besar’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002].

18.     Dengan sendirinya, hal ini membuat AS terlibat konflik dengan negara-negara kolonialis lain dan telah mencapai puncaknya di PBB. AS, dengan unilateralismenya, telah mendesak Presiden Perancis, Chirac, untuk memberikan peringatan dini akan bahaya yang akan timbul, ketika Chirac mengatakan, ‘Hal ini juga mempertaruhkan masa depan hubungan internasional’ [‘UN only legitimate framework for action on Iraq’, Egyptian Gazette, 18 Oktober 2002]. Namun sejak PD II, secara diam-diam AS berupaya melikuidasi pengaruh Eropa dan Inggris di Timur Tengah, dan inilah hal yang paling ditakuti Chirac. Pada tahun 1947, AS mengumumkan berakhirnya kekuasaan Inggris di Timur Tengah kepada Kedutaan Besar Inggris di Washington. Miles Copeland menulis, ‘Dua pesan itu merupakan pemberitahuan resmi bahwa masanya Pax Britannica, yang telah memegang kekuasaan di berbagai belahan dunia selama lebih dari satu abad, sudah berakhir’ [Miles Copeland., ‘The Game of Nations’., 1989, hal. 145]. Inilah awal pertentangan sengit Anglo-Amerika di Timur Tengah yang memuncak dengan adanya permainan kudeta dan kudeta balasan. Di Mesir, AS menggusur rezim boneka Inggris Raja Farouk, dan dengan santainya Miles Copeland menceritakan masalah tersebut, ‘CIA melihat adanya sebuah kesempatan. Kami memutuskan kontak resmi dengan SIS Inggris’, selanjutnya ia kisahkan, ‘Sehingga pada tanggal 23 Juli 1952, kudeta terjadi secara mendadak tanpa menemui rintangan, dengan dipimpin oleh Jenderal Mohammed Naguib. Selama enam bulan berikutnya, kontak dengan Nasser, Revolutionary Command Council (RCC=Dewan Komando Revolusioner)-nya Nasser, dan para pejabat sipil dilakukan hanya ‘secara langsung’ di kedutaan kami, termasuk sang duta besar Caffery sendiri’ [Miles Copeland., ‘The Game of Nations’., 1989, hal. 145].

19.     Dengan demikian krisis Irak yang terjadi sekarang ini merupakan kelanjutan pertentangan di antara kekuatan-kekuatan Barat. Di awal abad ke-20, negara-negara Eropa meributkan masalah pembagian tanah Khilafah di antara mereka, dan seabad kemudian mereka mempersoalkan pembagian sumber-sumber kekayaan kawasan Teluk di antara mereka, sementara AS senantiasa mencoba mendapat porsi terbesar. Pakar Rusia dari Carnegie Endowment Institute, Michael McFaul, mengatakan, ‘Presiden Rusia, Putin, dan pemerintahannya percaya bahwa AS akan terus maju dengan atau tanpa Rusia, sehingga Rusia mencoba…mengambil apa yang mereka bisa ambil dari Amerika’. Sementara Paul Sanders, Direktur Institut Nixon, mengatakan, ‘Minyak merupakan hal yang paling utama… ada ketakutan di Rusia bahwa bilamana AS mengganti rezim di Irak, maka semua kontrak minyak akan beralih ke AS sehingga Rusia akan ditinggalkan’ [Eric Boehlert, ‘At the UN its all about the Money’, 14 Oktober 2002]. Dalam konteks ini kita bisa melihat negara-negara Barat saling bersaing memperoleh kekuasaan, saling berebut untuk mengamankan kepentingan minyak mereka di Irak, sebuah perebutan yang mengingatkan kita terhadap kolonialisasi Eropa atas Afrika pada abad 19. Kebijakan AS adalah mencoba melemahkan berbagai pengaruh dan kontrol Eropa di Irak, sebagaimana dikatakan Michael O’Hanlon dari Brookings Institute kepada The House Armed Services Committee, ‘Wilayah yang ditempati Irak merupakan daerah yang sangat kritis bagi kepentingan AS sehingga kita tidak bisa masuk begitu saja, menggulingkan Saddam, dan membiarkan orang lain membersihkannya… Irak, tidak seperti Afghanistan, terletak di jantung Arab, sebuah wilayah yang stabilitasnya sangat penting bagi kepentingan AS’ [Michael O’Hanlon, Anggota Senior, Brooking, Kesaksian di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, 2 Oktober 2002]. Karenanya, perubahan rezim di Irak merupakan upaya merealisasikan cita-cita AS dalam ‘membentuk lingkungan’ Timur Tengah menurut sudut pandangnya sendiri [Carl Conetta dan Charles Knight, ‘Military Strategy Under Review’, Foreign Policy in Focus Vol. IV No. 3, Januari 1999]. Perubahan rezim bahkan akan memecah wilayah Irak menjadi beberapa bagian, sesuatu yang telah AS upayakan sejak akhir Perang Teluk tahun 1991, namun selalu gagal. Pada bulan September 1998, di hadapan The House National Security Committee, Deputi Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz, menguraikan tipu muslihat Amerika dalam melakukan kontrol atas Irak, ‘Membangun zona aman yang terlindungi di bagian Selatan, di mana pihak oposisi Saddam bisa berkumpul dan mengorganisir, akan memungkinkan… pemerintahan sementara mengontrol ladang minyak terbesar di Irak dan membuka ketersediaan minyak, di bawah pengawasan internasional, sumber-sumber keuangan yang luar biasa besarnya untuk tujuan politis, kemanusiaan dan akhirnya, tujuan militer’ [Pernyataan Paul Wolfowitz perihal Kebijakan AS terhadap Irak, 18 September 1998]. Dukungan Donald Rumsfeld dan Paul Wolfowitz terhadap sepucuk surat yang disponsori oleh The Project for a New American Century lebih jauh lagi membuktikan kebijakan AS, ‘menyerukan pendirian pemerintahan sementara dan berdaulat di wilayah Utara dan Selatan Irak yang tidak berada di bawah kontrol Saddam… pasukan militer AS dan sekutu harus dipersiapkan untuk mendukung pihak oposisi Irak dan bersiap-siap… untuk membantu menggusur Saddam dari tampuk kekuasaan’ [‘Memorandum to Opinion Leaders’ from Tom Donnelly, Deputy Executive Director of the Project for the New American Century, 6 Juli 2001].

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda