Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Rabu, 15 Oktober 2014

Persaingan Negara Kolonialis Barat



Persaingan Imperialis

13.     Dari paparan di atas, terlihat bahwa penjajahan dan kekejaman merupakan ciri abadi peradaban Barat, dan masalah-masalah di Timur Tengah telah diperburuk selama berabad-abad dengan persaingan Barat yang mencapai puncaknya pada Perang Dunia I dan II. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah sama dengan ketika Napoleon mencoba melemahkan kekuatan Inggris dengan menyerang Mesir pada tahun 1798. Doktrin sekular telah menggerakkan ‘dunia bebas’ untuk memaksakan fundamentalisme imperial mereka kepada rakyat Timur Tengah, sebagai bagian upaya negara-negara Barat dalam mencari pengaruh dan dominasi dunia. Serangan politis terhadap dunia Islam yang dimulai pada abad ke-18 terus berlangsung hingga abad ke-21 ini. Joseph Chamberlain mengatakan ambisi negara pada abad ke-9 sebagai upaya ‘membentuk sebuah imperium’ [Ronald Hyam., ‘Britain’s Imperial Century 1815 to 1914’., 1976, hal. 2]. Kata-kata inilah yang mengilhami ambisi Perdana Menteri Blair ‘untuk mengembalikan kekuatan kita agar bisa sejajar dengan kekuatan besar lain’ dan ‘untuk meraih kepentingan Inggris dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan mantap’ [Mark Curtis, ‘The Great Deception Anglo-American Power and World Order’].

14.     Pada abad ke-19, Inggris terobsesi dengan kemunduran Khilafah Utsmaniyah dan bagaimana hal tersebut akan berdampak terhadap pengaruh Inggris dan keseimbangan kekuatan internasional. Lord Palmerston mengatakan, ‘kepentingan Inggris meliputi seluruh dunia’ [Ronald Hyam, ‘Britain’s Imperial Century 1825-1914; A Study of Empire and Expansion’, 1976, hal. 3] dan kepentingan inilah yang coba dilindungi dari ambisi Perancis dan Rusia, yang berada dalam keadaan terkepung setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Oleh karena itu, para negarawan imperialis memperdebatkan apakah mereka harus mereformasi Khilafah di Eropa agar menjadi protektorat Eropa atau membagi-bagi ke-Khilafahan secara damai di antara negara-negara Barat. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1878, Lord Salisbury mengatakan, ‘… memelihara kepentingan Inggris dengan mempertahankan Khilafah Utsmaniyah adalah hal yang tidak praktis dan saya pikir sekarang adalah saatnya untuk mempertahankan kepentingan Inggris secara langsung dengan beberapa pengaturan wilayah. Saya khawatir, ketika kita mencapai kesepakatan beberapa tahun kemudian, maka satu dari dua hal akan terjadi. Entah apakah Perancis akan memulihkan kembali posisinya dan merasa iri akan perluasan kekuatan kita di Mediterania, atau Jerman akan menjadi kekuatan di lautan. Kemungkinan-kemungkinan ini akan menyulitkan kita dalam menyiapkan basis, kalau-kalau kita kehilangan Konstatinopel’ [Elie Koudrie., ‘England and the Middle East; the Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921’., hal. 21].

15.     Dalam perjalanan sejarahnya, Amerika Serikat juga menghadapi tantangan yang sama dalam kepemimpinan globalnya mengingat AS pun menghadapi masalah kevakuman politis yang disebabkan oleh runtuhnya kekuatan adidaya. Abad 19 merupakan abad keruntuhan Khilafah Utsmaniyah yang sangat berpengaruh terhadap perimbangan kekuatan internasional dan kepentingan Inggris. Sedangkan akhir abad 20 merupakan keruntuhan negara Uni Soviet, yang menciptakan rekonfigurasi konteks geopolitis, yang gelombangnya masih terasa hingga abad 21. Hal itu telah menyita perhatian pemerintahan AS. Mantan Menteri Luar Negeri, Warren Christopher, menyatakan, ‘sebagai satu-satunya negara adidaya yang tersisa, kita memiliki kesempatan yang belum pernah kami peroleh sebelumnya, yaitu membentuk dunia sesuai yang kita inginkan’ [Mark Curtis., ‘The Great Deception Anglo-American Power and World Order’., 1998, hal. 35], dan setelah peristiwa 11 September, Amerika mencoba mengeksploitasi kesempatan yang terbuka lebar untuk menata ulang Timur Tengah. Sebuah laporan dari Presidential Study Group memperlihatkan perdebatan di kalangan negarawan AS di abad 21. Laporan yang diberi judul ‘Navigating through Turbulence; America and the Middle East in a New Century’ itu menggambarkan tantangan strategis pasca era perang dingin. ‘Pada tanggal 20 Januari 2001, presiden baru akan menempati kantor selagi di Timur Tengah situasi makin membahayakan. Selagi beberapa negara di wilayah Teluk masih mencari bentuk hubungan politis dan militer dengan Amerika Serikat, hubungan Arab-Israel berada dalam kondisi kritis, keradikalan wilayah Teluk muncul kembali, dan kondisi rakyat di dunia Arab yang mengkritisi kebijakan AS. Secara keseluruhan, situasi strategis Amerika di Teluk lebih banyak tantangannya ketimbang peluangnya’ [Presidential Study Group, ‘Navigating Through Turbulence; America & the Middle East in a New Century’, Washington Institute for Near East Affairs, 12 Desember 2000, hal. 7].

16.     Puncak pengkajian ulang kebijakan luar negeri AS tertera dalam Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy-NSS) yang diterbitkan pada bulan September 2002. Max Boot, seorang jurnalis dan penulis ‘the Savage Wars of Peace; Small Wars & the Rise of American Power’, menggambarkannya sebagai ‘pernyataan kebijakan luar negeri AS yang signifikan sejak NSC 68, naskah tahun 1958 yang menyusun doktrin penahanan’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002] karena NSS menetapkanan prinsip-prinsip bagi pandangan dunia baru di era pasca Perang Dingin. Dapat dikatakan bahwa Presiden Bush menapaki jalan yang dulu pernah ditempuh para pendahulunya yang selalu membuat perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dimulai dengan doktrin Truman, diikuti doktrin Eisenhower, dan sekarang Presiden Bush memiliki doktrinnya sendiri bagi kebijakan luar negeri AS. Dalam State of the Union pada bulan Januari 2002, ia menyebutkan tiga prinsip kunci doktrin Bush. Prinsip pertama menekankan pada upaya mempertahankan kepemimpinan AS di dunia; strategi Bush menyatakan, ‘pasukan kami cukup kuat untuk menghadapi lawan yang berpotensi mencapai pengembangan militer dengan harapan bisa melebihi atau minimal menyamai kekuatan Amerika Serikat’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002]. Kedua, AS akan melakukan pre-emptive attack terhadap ancaman-ancaman potensial; Presiden Bush mengatakan bahwa ‘musuh Amerika memandang seluruh dunia sebagai medan pertempuran’ dan bersumpah akan ‘memburu mereka di manapun mereka berada’ [Schimtt and Donelly, ‘The Bush Doctrine’, 30 Januari 2002]. William Kristol, mantan Kepala Staf Gedung Putih untuk Wakil Presiden menjelaskan, ‘Pada tahun 1947, Harry Truman membalikkan kebijakan pasca Perang Dunia II mengenai penarikan diri dari Eropa, dan menggiring AS untuk menghambat dan menantang Uni Soviet. Pada tahun 1981, Ronald Reagan membalikkan kebijakan pengurangan tegangan antar negara (detenta) yang gagal dan bertekad untuk menumbangkan komunisme. Pada Selasa malam, George W. Bush mengakhiri dekade yang penuh sikap malu-malu serta saling menunggu dan berkomitmen menghilangkan ancaman tirani musuh yang mengembangkan senjata pemusnah massal. Ini sama dengan apa yang dilakukan Truman dan Reagan. Ini tidak akan mudah sekaligus menyakitkan. Tapi inilah harga bagi sebuah negara besar’ [William Kristol, Taking the War Beyond Terrorism, Washington Post, 31 Januari 2002]. Akhirnya, sama seperti semua ideolog terdahulu, perjuangan terkenal untuk mempromosikan prinsip demokrasi liberal disebarluaskan. Para pemikir pada Project for the New American Century mengatakan, ‘Doktrin Bush sangat terkenal dan berbeda. Ini bukan multilateralismenya Clinton; sang presiden tidak memohon kepada PBB, menyatakan kepercayaan terhadap (perjanjian) pengendalian senjata, atau menumbuhkan harapan untuk ‘proses perdamaian’. Ini pun bukan realisme perimbangan kekuatan yang diusung sang ayah, Bush senior. Ini lebih merupakan penegasan kembali bahwa keberlangsungan keamanan dan perdamaian hanya bisa dimenangkan dan dipertahankan dengan cara memaksakan kekuatan militer AS dan prinsip politik Amerika’.

Download Buku SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOLONIALIS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam