Rabu, 12 Desember 2007

PENANGANAN REPRESIF KEBAKARAN HUTAN


2. Upaya Represif Penanggulangan Kebakaran Hutan

a. Pemadaman

Pemadaman kebakaran hutan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mematikan api yang membakar hutan (Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2002). Berkaitan dengan upaya pemadaman, terdapat sejumlah prosedur utama yang perlu dilakukan oleh setiap elemen penanganan kebakaran hutan (menurut UU No.45 Tahun 2004), antara lain :

    • Deteksi

Deteksi dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan deskripsi (sebab, titik api, dan sebagainya) tentang kebakaran hutan, serta untuk menentukan langkah-langkah pertama dalam menangani kebakaran hutan.

    • Penanganan Pertama

Penanganan pertama dilakukan oleh pihak-pihak yang terdekat dengan lokasi kebakaran hutan, seperti : kesatuan pengelola hutan, satgas penanganan hutan, dan masyarakat setempat. Yang menjadi penting dalam bagian ini adalah pendayagunaan sumberdaya yang ada, melokalisir api, dan memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.

    • Pelaporan

Pelaporan merupakan penyampaian kondisi dan gambaran kebakaran hutan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memperoleh feedback yang dapat membantu penanganan kebakaran hutan.

    • Koordinasi dan Mobilisasi

Koordinasi dan mobilisasi merupakan penyampian langkah-langkah yang diambil/diusulkan oleh pusat dan penyaluran bantuan sumber daya, sarana dan prasarana untuk penanganan kebakaran hutan di daerah (lokasi kebakaran hutan). Dalam rangka melakukan koordinasi tersebut, menteri yang terkait (mewakili tingkat pusat) membentuk Pusat Pengendalian Operasi Kebakaran Hutan).

Kemudian, menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, pemadaman kebakaran hutan, secara umum dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu:

    • Kegiatan pra-pemadaman.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya pemadaman baik personil, peralatan maupun dana. Kegiatan pra-pemadaman mencakup antara lain deteksi dini, gelar regu dan peralatan melalui penugasan anggota Brigade, gladi/simulasi, patroli dan penjagaan.

    • Kegiatan Pemadaman

        1. Pemadaman awal (initial attack) yang dilakukan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan.

        2. Pemadaman lanjutan (sustained attack) melalui mobilisasi sumber daya penanggulangan sesuai dengan prosedur tetap yang telah dikembangkan di setiap tingkatan. Dalam kondisi tertentu pemadaman lanjutan dapat melibatkan bantuan pemadaman dari udara (aerial suppression).

    • Kegiatan Pemadaman api sisa (mooping- up)

Pemadaman api sisa (mooping-up) dan patroli yang dilakukan terhadap sisa-sisa kebakaran guna memastikan bahwa kebakaran telah benar-benar padam.


b. Penanganan Pasca Kebakaran

Penanganan pasca kebakaran hutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, mencakup kegiatan penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, pengadilan), rehabilitasi, inventarisasi dan penanganan dampak kebakaran. Kegiatan ini pada umumnya bersifat lintas sektoral yang melibatkan berbagai lembaga atau instansi.

Penanganan Pasca Kebakaran (menurut UU No.45 Tahun 2004), meliputi :

    • Identifikasi dan evaluasi

Tahapan ini terdiri dari : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

    • Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kondisi hutan. Rehabilitasi merupakan kelanjutan proses identifikasi dan evaluasi. Pihak yang melakukan rehabilitasi adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemilik Hutan Hak. Sedangkan yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan adalah Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemilik Hutan Hak

    • Penegakan Hukum

Penegakan hukum meliputi proses peradilan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kebakaran hutan dan oknum-oknum yang diduga menjadi pelaku.

Berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan diatas, termasuk pencegahan dan penanganannya, dapat dirangkum dalam diagram berikut ini.


Tabel.1. Mekanisme pengendalian kebakaran hutan

(sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2002)

KRITIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) pernah mengkritik pemerintah dengan mengatakah bahwa kebakaran hutan merupakan penyakit kronis yang tidak diobati. Dan menyerukan agar :

  1. Pemerintah perlu memberikan penanganan segera (emergency respon) sebagai pertolongan pertama kepada masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan melakukan tindakan yang perlu untuk meminimalkan dampak negatif dari asap.

  2. Membentuk tim independen untuk investigasi lapangan dan menindak tegas perusahaan pelaku (antara lain dengan pencabutan ijin, pemberian sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kebakaran hutan sesuai dengan undang-undang dan melakukan penegakan hukum yang sejati.

  3. Menghentikan pemberian insensif kebijakan dan finansial yang merusak hutan alam dengan mencabut seluruh ijin pemanfaatan kayu (IPK).

  4. Moratorium/jeda penebangan hutan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang.

Sementara himbauan lain yang sering muncul adalah :

  • Stop konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan yang, secara menyeluruh, mampu menjamin dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

  • Melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land clearing dan sesegera mungkin menyusun Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang sifatnya tegas, jelas, dan mudah dipahami, secara awam.

  • Mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land clearing.

  • Memberlakukan hukuman bagi penjahat lingkungan secara proporsional, dengan melakukan pertimbangan terhadap sejumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.

  • Memberlakukan insentif ekonomi sebagai ransangan kepada perusahaan yang melakukan land clearing tanpa metode bakar.

Ada juga mengatakan beberapa kelemahan tentang penanganan kebakaran hutan. Setidaknya ada dua poin besar di dalamnya. Pertama, Indonesia juga memiliki beragam undang-undang lingkungan dan peraturan lainnya untuk menghukum pelaku kebakaran hutan, baik di tingkat nasional maupun propinsi. Namun jarang ditegakkan.

Kedua, beberapa lembaga pemerintah memiliki berbagai kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran, tetapi kebijakan ini tidak terkoordinasi dengan baik dan umumnya tidak ditegakkan. Ketiga, secara kelembagaan, laporan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan United Nation Development Program menyimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki suatu organisasi pengelolaan kebakaran yang profesional. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas poin-poin tersebut.

Undang-undang, peraturan, kebijakan, dan sejenisnya walaupun sudah banyak namun jarang ditegakkan. Contohnya akibat kebakaran tahun 1997-1998, hampir tidak ada tindakan resmi yang diambil untuk menghukum berbagai perusahaan yang terlibat dalam pembakaran, dan pada saat penulisan laporan, tidak ada hukuman resmi penting yang dijatuhkan.


Kegagalan dalam menerapkan berbagai peraturan yang ada, menurut kajian, merupakan akibat dari: kurangnya kemauan politik di pihak lembaga penegak hukum; lemahnya akses terhadap data kebakaran bagi para pejabat penegak hukum; keterbatasan fasilitas dan peralatan untuk mendukung berbagai penyidikan di lapangan; berbagai persepsi yang berbeda di antara berbagai lembaga tentang mana yang merupakan bukti resmi yang memadai dari pembakaran yang disengaja; kurangnya pemahaman tentang berbagai peraturan resmi mengenai kejahatan perusahaan yang memberikan peluang bagi perusahaan, daripada para individu pekerja, untuk dituntut; "lemahnya integritas" di pihak para penegak hukum; dan "berbagai konflik kepentingan" antara berbagai lembaga, sebagian di antaranya ditugaskan untuk konservasi dan pemadaman kebakaran, sementara yang lainnya bertugas untuk mengembangkan perkebunan dan meningkatkan berbagai hasil pertanian.


Pernah suatu ketika Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakan kepada pers bahwa ia "benar-benar malu setiap saat rekan-rekan saya dari Malaysia dan Singapura menghubungi saya untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kabut yang berasal dari Sumatera," dan menyalahkan pembakaran oleh berbagai perusahaan perkebunan yang terkait dengan "kejahatan yang diorganisasikan, yang sering melibatkan para pejabat pemerintah dan anggota militer. Sebagian besar industri merasa bebas untuk melakukan pembakaran karena para pejabat pemerintah atau anggota militer mendukung berbagai kegiatan mereka."


Pada bulan Februari 2001, pemerintah mengeluarkan satu peraturan baru tentang kebakaran hutan (Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001), yang meliputi polusi dan kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Peraturan baru ini mengatur tanggung jawab masing-masing pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam menangani kebakaran, dalam usaha untuk menghentikan sikap saling menyalahkan di kalangan berbagai cabang lembaga pemerintah, yang menghambat pencegahan kebakaran lahan dan usaha untuk memadamkan api pada tahun-tahun sebelumya.


Sedangkan untuk masalah kelembagaan, berbagai usaha pemadaman kebakaran dilakukan berdasarkan koordinasi di antara beberapa lembaga yang terkait. Berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kebakaran tidak memiliki mandat yang memadai, tingkat kemampuan dan peralatan yang tidak memadai untuk melakukan tugas-tugas mereka".


Beberapa kelemahan pokok dalam hal pemadaman kebakaran di Indonesia yang diidentifikasi oleh kajian Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/UNDP meliputi: tumpang tindihnya fungsi di antara berbagai lembaga yang berbeda; wewenang dan tanggung jawab kelembagaan yang tidak jelas; mandat yang tidak memadai; dan berbagai kemampuan kelembagaan lokal yang lemah.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda